[Catatan editor: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis]

Paul Ehrlich wafat pada 13 Maret 2026 di usia 93 tahun, hanya dua belas hari menjelang peringatan 112 tahun kelahiran Norman Borlaug. Pada Januari, American Economic Association menggelar forum di Philadelphia untuk memperingati 50 tahun Nobel Ekonomi Milton Friedman. Sementara itu, pada September 2025, laporan Planetary Health Check yang dipimpin Johan Rockström mengonfirmasi bahwa dunia telah melampaui batas planet ketujuh, yakni pengasaman laut. Keempat pemikir ini tidak pernah bekerja bersama, dan kerangka pemikiran mereka dalam banyak hal juga saling bertolak belakang. Namun, pertemuan berbagai tonggak pemikiran ini menjadi momentum untuk melihat apa yang terjadi ketika pandangan mereka tentang persoalan manusia ditempatkan dalam satu ruang diskusi, dan apa yang secara bersama-sama dapat mereka ungkap tentang peran hutan dan agroforestri dalam menghadapi polikrisis, atau justru kegagalannya.

Ehrlich mendiagnosis adanya overshoot atau pelampauan batas: jumlah manusia yang terlalu banyak dengan tingkat konsumsi yang terus meningkat, sehingga menguras modal ekologis lebih cepat daripada kemampuan alam untuk memulihkannya (The Population Bomb, 1968). Rockström kemudian memetakan batas aman kehidupan bumi dan, melalui pembaruan kajian yang berpuncak pada Richardson dkk. (2023), menunjukkan bahwa umat manusia telah melampaui enam dari sembilan batas planet — kini bahkan menjadi tujuh.

Di sisi lain, Borlaug menunjukkan bahwa inovasi teknologi mampu secara drastis memperluas kapasitas produksi pangan dunia. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Revolusi Hijau yang digagasnya hanyalah “keberhasilan sementara”. Sementara itu, Friedman berpendapat bahwa kerusakan lingkungan bukan disebabkan oleh pasar itu sendiri, melainkan oleh biaya eksternal yang tidak diperhitungkan. Menurut dia, mekanisme harga jauh lebih efektif untuk mendorong penyesuaian dibandingkan regulasi yang serba dikendalikan pemerintah (command-and-control regulation) (Friedman 1979, dikutip dalam Greenstone dan Cicala 2014).

Setiap diagnosis tersebut pada dasarnya benar dalam ranahnya masing-masing. Namun, masing-masing juga memiliki titik buta yang bukan sekadar pelengkap, melainkan persoalan mendasar: Ehrlich kurang menyoroti aspek politik, siapa yang harus menanggung biaya pengurangan konsumsi? Rockström belum sepenuhnya menjawab soal kekuasaan, siapa yang menghambat pelaksanaannya?.

Borlaug menempatkan teknologi sebagai solusi, tetapi belum menjawab mengapa kelaparan tetap terjadi di tengah surplus pangan global. Sementara Friedman percaya pada mekanisme pasar, tetapi kurang memperhitungkan siapa yang menguasai dan membelokkan sinyal harga tersebut.

Polikrisis menjadi begitu rumit justru karena tidak ada satu kerangka pemikiran pun yang mampu menjelaskannya secara utuh. Bahkan ketika digabungkan, berbagai pendekatan itu kerap mendorong arah politik yang berbeda, bahkan saling bertentangan.

Saya pernah berpendapat bahwa ketidakselarasan berbagai pendekatan itu justru menjadi jalan buntu struktural dalam menghadapi krisis global saat ini.

Namun, ada satu ranah yang masih terlalu jarang mendapat perhatian dalam berbagai kerangka pemikiran tersebut. Padahal, bila dipahami dan dikelola dengan baik, ranah ini berpotensi menjawab seluruh titik buta tadi secara bersamaan. Saya perlu menyampaikan kepentingan saya secara terbuka: saya memimpin sebuah lembaga riset kehutanan, dan ranah yang saya maksud adalah hutan, lebih khusus lagi, bentang penggunaan lahan yang mencakup hutan alami, hutan kelola, hingga lanskap agroforestri. Pembaca tentu dapat menilai sendiri kemungkinan adanya bias kelembagaan dalam pandangan ini. Namun demikian, argumen struktural yang diajukan tetap berdiri atas dasar logikanya sendiri.

Kerangka planetary boundaries atau batas-batas planet menetapkan perubahan sistem lahan secara tegas berdasarkan luas tutupan hutan yang masih tersisa. Sedikitnya 75 persen kawasan hutan asli dunia harus tetap terjaga, termasuk 85 persen hutan boreal dan tropis serta 50 persen hutan beriklim sedang. Namun saat ini, tutupan hutan global yang tersisa tinggal sekitar 59 persen, menempatkan dunia dalam zona risiko yang terus meningkat.

Yang membuat hutan menjadi sangat penting adalah perannya yang tidak biasa: hutan secara bersamaan membantu mengatur sedikitnya empat batas planet lain yang juga telah terlampaui.

Hutan merupakan penyerap karbon daratan terbesar di dunia. Berdasarkan pembaruan model Global Forest Watch flux, hutan menyerap rata-rata bersih sekitar 5,5 gigaton setara CO₂ per tahun sepanjang 2001–2023. Hutan juga berperan penting dalam mengatur siklus air tawar melalui evapotranspirasi, penyimpanan kelembapan tanah, dan daur ulang curah hujan, proses yang sangat menentukan dalam menjaga batas perubahan air tawar.

Selain itu, sebagian besar keanekaragaman hayati daratan hidup di kawasan hutan, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari batas integritas biosfer. Melalui proses fiksasi nitrogen biologis dan daur ulang unsur hara di tanah hutan, hutan juga membantu mengendalikan aliran biogeokimia, salah satu batas planet yang dinilai telah mengalami pelampauan serius.

Tidak ada kategori penggunaan lahan lain yang secara bersamaan berkaitan dengan lima dari sembilan batas planet seperti halnya hutan. Ini bukan sekadar fakta ekologis, melainkan kenyataan struktural yang memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola pembangunan.

Namun ironisnya, hutan hingga kini masih kerap diperlakukan hanya sebagai isu sektoral, bukan sebagai sistem biofisik penopang berbagai sektor kehidupan dan ekonomi..

Seorang menteri keuangan yang memahami bahwa Amazon berperan mengatur siklus hidrologi bagi pertanian Brasil, bahwa hutan tropis utuh di Cekungan Kongo menyerap sekitar 600 juta ton CO₂ lebih banyak daripada yang dilepaskannya setiap tahun, atau bahwa hutan dunia menyimpan sekitar 714 gigaton karbon di seluruh cadangannya, tentu akan memandang deforestasi bukan sekadar persoalan lingkungan sektoral, melainkan isu makroekonomi sekaligus keamanan.

Kegagalan untuk mengubah cara pandang ini bukanlah kebetulan. Hal itu mencerminkan bagaimana sistem penopang seluruh perekonomian dunia masih dikelola, jika memang dikelola, melalui mekanisme yang terpecah-pecah, minim pendanaan, dan sebagian besar bersifat sukarela.

Lalu, apa yang terjadi jika empat visi tentang tahun 2050 itu dilihat melalui lensa kehutanan dan agroforestri?

Visi Ehrlich yang berfokus pada sisi permintaan menuntut pengurangan konsumsi material dan penyusutan jejak ekologis manusia. Namun tantangan politiknya sangat nyata: pengurangan konsumsi yang diterapkan secara merata akan terasa tidak adil dan sulit diterima di negara-negara Selatan Global, tempat konsumsi per kapita justru paling rendah sementara pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Dalam konteks ini, hutan memang tidak serta-merta menyelesaikan persoalan politik tersebut, tetapi mampu mengubah cara memandangnya.

Menjaga dan memulihkan tutupan hutan berarti mempertahankan infrastruktur penyerapan dan pengaturan alami bumi: penyerap karbon yang membantu memproses emisi, daerah aliran sungai yang menghasilkan curah hujan, serta komunitas hayati yang menopang penyerbukan dan pengendalian hama. Semua itu dapat dilakukan tanpa harus menempuh langkah yang secara politik hampir mustahil, yakni pembatasan konsumsi secara universal.

Secara biofisik, melindungi hutan alami merupakan salah satu cara paling hemat biaya untuk mengurangi jejak ekologis bersih perekonomian global. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Perlindungan hutan menuntut keberanian menghadapi pendorong utama deforestasi, terutama ekspansi pertanian komoditas. Pada titik inilah persoalan distribusi dan kekuasaan kembali muncul ke permukaan

Kerangka pemikiran Ehrlich akan menjadi lebih masuk akal dan tidak terlalu membebani kelompok rentan jika dilengkapi dengan agenda tata kelola hutan yang serius, meskipun tantangan pelaksanaannya tetap sangat besar.

Sementara itu, visi tata kelola ala Rockström menuntut adanya target yang mengikat dan diterjemahkan ke dalam regulasi yang dapat ditegakkan. Hutan menjadi contoh paling menjanjikan untuk pendekatan ini, karena batas perubahan sistem lahan merupakan satu-satunya batas planet yang variabel pengendalinya — yakni luas tutupan hutan yang tersisa di tiap bioma — dapat diukur secara langsung melalui pemantauan satelit. Dengan demikian, pengelolaannya dapat diterapkan melalui kebijakan perdagangan, regulasi rantai pasok, dan hukum tata guna lahan.

Regulasi Uni Eropa tentang deforestasi, terlepas dari berbagai kesulitan implementasi dan pelemahan kebijakan yang terjadi belakangan, mencerminkan logika tersebut: memasukkan batas planet sebagai syarat akses pasar.

Jika diperluas hingga mencakup komoditas berintensitas nitrogen tinggi yang ditanam di lahan hasil deforestasi baru, arsitektur regulasi semacam ini berpotensi sekaligus menangani dua batas planet yang telah terlampaui melalui satu mekanisme tata kelola. Titik lemah pendekatan Rockström — yakni belum adanya ekonomi politik implementasi yang jelas, sebagian dapat diatasi ketika sasaran tata kelolanya berupa aset nyata dan dapat diverifikasi melalui satelit, seperti tutupan hutan, bukan sekadar konsentrasi atmosfer atau indeks keanekaragaman hayati. Protokol Montreal berhasil antara lain karena kepatuhannya dapat diverifikasi. Tutupan hutan menawarkan tingkat verifikasi yang serupa.

Di sisi lain, visi Borlaug yang bertumpu pada peningkatan produksi menuntut kenaikan produktivitas yang berkelanjutan, terutama di Afrika Sub-Sahara, tempat hasil panen serealia masih sekitar 1,4 ton per hektare — kurang lebih setara rata-rata global pada 1961. Dalam konteks inilah agroforestri menjadi sangat penting. Meta-analisis terhadap 126 studi ilmiah di Afrika Sub-Sahara menunjukkan bahwa hasil panen dalam sistem agroforestri rata-rata hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Pada saat yang sama, agroforestri juga meningkatkan kesuburan tanah hingga 1,2 kali lipat, mengurangi limpasan air dan kehilangan tanah masing-masing hingga lima dan sembilan kali, serta melipatgandakan daya serap air ke dalam tanah hingga tiga kali. Selain itu, sistem agroforestri mampu menyerap karbon antara 3,5 hingga 9,8 ton CO₂ per hektare per tahun, tergantung jenis tanaman dan kondisi lokal. Agroforestri juga dapat menurunkan suhu permukaan lahan produksi sekitar 2–5 derajat Celsius, menjadi penyangga penting terhadap tekanan panas di tengah iklim yang terus menghangat.

Perbedaan paling mendasar antara agroforestri dan Revolusi Hijau terletak pada aspek distribusi manfaat. Di titik inilah kelemahan pendekatan Borlaug paling jelas terlihat. Varietas unggul dalam Revolusi Hijau bergantung pada input yang harus dibeli, seperti pupuk, irigasi, pestisida, dan akses pasar. Akibatnya, manfaat terbesar justru lebih banyak dinikmati petani yang telah memiliki modal.

Sebaliknya, agroforestri bekerja dengan memanfaatkan proses biologis alami: pohon pengikat nitrogen yang dapat mengurangi bahkan menggantikan pupuk sintetis, tanaman berakar dalam yang mampu menjangkau cadangan air di lapisan tanah bawah, serta sistem budidaya beragam yang menyediakan pangan, pakan ternak, bahan bakar, kayu, dan sumber pendapatan dari satu hektare lahan yang sama.

Di Niger, regenerasi alami yang dikelola petani terhadap pohon Faidherbia albida dan berbagai pohon leguminosa lainnya telah menghijaukan kembali sekitar 5 juta hektare lahan sejak 1985. Keberhasilan itu bukan didorong subsidi input dari luar, melainkan perubahan kebijakan yang memberikan hak kepemilikan pohon kepada petani.

Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (International Fund for Agricultural Development/IFAD) memperkirakan agroforestri mampu meningkatkan pendapatan tahunan petani antara 100 hingga 300 dollar AS per hektare hanya dari kenaikan hasil panen. Produk pohon yang lebih beragam bahkan dapat menambah pendapatan sekitar 200 hingga 2.000 dollar AS per hektare dalam jangka panjang. IFAD juga menghitung bahwa setiap 1 dollar AS yang diinvestasikan dalam agroforestri dapat menghasilkan pengembalian sekitar 1,52 dollar AS.

Tentu saja, agroforestri juga bukan tanpa kendala.

Pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh hingga produktif. Artinya, petani harus menghadapi hasil yang tertunda, sesuatu yang sulit dilakukan tanpa akses kredit maupun kepastian hak atas lahan. Persaingan antara pohon dan tanaman pangan untuk mendapatkan cahaya serta air juga harus dikelola dengan baik. Selain itu, pengetahuan untuk mengatur interaksi tersebut sangat bergantung pada kondisi lokal dan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semua ini merupakan tantangan nyata yang membuat penerapan agroforestri di banyak tempat berjalan lambat, meskipun bukti manfaatnya cukup kuat.

Namun, di balik berbagai keterbatasan itu, agroforestri tetap memiliki keunggulan struktural: sistem ini mampu menghadirkan logika peningkatan produktivitas ala Borlaug melalui mekanisme yang menjangkau petani kecil, bukan justru menyingkirkan mereka

Sementara itu, visi Friedman tentang mekanisme harga menuntut agar biaya eksternal dimasukkan ke dalam perhitungan ekonomi, sehingga sinyal pasar benar-benar mencerminkan biaya sebenarnya. Dalam konteks ini, sektor kehutanan merupakan salah satu contoh terbesar dari biaya eksternal yang selama ini tidak dihitung dalam ekonomi global.

Hutan menyediakan jasa pengaturan iklim, tata air, dukungan penyerbukan, pembentukan tanah, hingga pemeliharaan keanekaragaman hayati, layanan yang dimanfaatkan hampir seluruh pelaku ekonomi di dunia, tetapi nyaris tidak pernah dibayar. Ketika hutan dibuka untuk kedelai, kelapa sawit, atau peternakan sapi, pasar hanya mencatat nilai komoditas yang dihasilkan, sementara nilai jasa lingkungan yang hilang sama sekali diabaikan.

Jika kerangka pemikiran Friedman diterapkan secara konsisten, maka seluruh jasa lingkungan yang diberikan hutan seharusnya memiliki harga, dan deforestasi harus menanggung seluruh biaya sosial yang ditimbulkannya. Mekanisme yang paling berkembang saat ini adalah penetapan harga karbon, tetapi pendekatan itu baru mencakup satu dari sedikitnya lima kategori utama jasa ekosistem hutan.

Apabila seluruh jasa ekosistem hutan dihitung secara menyeluruh, nilai ekonomi hutan yang tetap berdiri sesungguhnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan lahan yang dibuka, terutama di sebagian besar kawasan tropis. Persoalannya, sebagaimana terlihat dalam banyak penerapan logika pasar ala Friedman pada pasar yang terkonsentrasi, lembaga-lembaga yang paling berpeluang menjalankan sistem penetapan harga tersebut justru sering kali merupakan pihak yang selama ini diuntungkan oleh kondisi ketika jasa lingkungan tetap tidak diberi nilai ekonomi.

Dengan kata lain, titik buta dalam pemikiran Friedman tidak otomatis hilang ketika diterapkan pada isu kehutanan. Persoalan itu tetap membutuhkan tata kelola yang kuat.

Dari seluruh pembahasan ini, muncul sesuatu yang tidak sepenuhnya diberikan oleh keempat pemikir tersebut secara terpisah: sebuah titik temu.

Hutan dan agroforestri menjadi salah satu bidang langka tempat logika pengurangan konsumsi (menjaga kapasitas serap bumi), logika tata kelola (batas yang dapat diukur dan ditegakkan), logika peningkatan produksi (kenaikan produktivitas bagi produsen miskin), serta logika penetapan harga (memasukkan biaya eksternal yang selama ini tidak dihitung) bergerak ke arah yang sama.

Tentu, titik temu ini tidak membuat persoalan politik menjadi mudah. Ia juga tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan kekuasaan yang mendorong deforestasi, dominasi korporasi yang melemahkan regulasi, ataupun kegagalan distribusi yang menyebabkan 673 juta orang masih mengalami kelaparan di tengah surplus pangan global. Namun setidaknya, pendekatan ini mempersempit ruang persoalan yang harus dihadapi.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya ruang tempat berbagai kerangka pemikiran yang sebelumnya tampak saling bertentangan justru saling beririsan. Di ruang inilah intervensi konkret, mulai dari regulasi rantai pasok, reforma tenurial, pengembangan agroforestri, penetapan nilai jasa ekosistem, hingga tata kelola bentang alam dapat mendorong keempat agenda tersebut secara bersamaan, tanpa harus mengorbankan satu demi yang lain.

Ehrlich, Rockström, Borlaug, dan Friedman masing-masing melihat sebagian dari arsitektur krisis global. Namun tak satu pun mampu melihat keseluruhannya. Hutan dan agroforestri pun bukan menawarkan solusi tunggal bagi polikrisis, karena memang tidak ada satu bidang pun yang mampu menyelesaikannya sendirian

Perlu dipahami bahwa fungsi hutan sebagai penyerap karbon tidak selalu dapat berjalan optimal. Pada 2023 dan 2024, kebakaran ekstrem menyebabkan hutan hanya mampu menyerap seperempat dari jumlah CO₂ yang biasanya mereka serap dalam satu tahun rata-rata. Pan dkk. (2024), sebuah laporan yang tertulis di jurnal Nature, menemukan bahwa kapasitas penyerapan karbon di hutan tropis utuh menurun sebesar 31 persen selama tiga dekade, sementara kapasitas serapan hutan boreal turun 36 persen akibat meningkatnya gangguan. Ini merupakan kehilangan nyata terhadap infrastruktur fungsional yang secara implisit menjadi sandaran seluruh strategi mitigasi iklim. Jika kapasitas serapan hutan terus melemah sementara emisi terus meningkat, maka kesenjangan antara apa yang dijanjikan tata kelola dan apa yang benar-benar diterima atmosfer akan semakin melebar, melampaui respons kebijakan apa pun yang masuk akal.

Ehrlich, Rockström, Borlaug, dan Friedman masing-masing melihat sebagian dari arsitektur krisis global. Namun tak satu pun mampu melihat keseluruhannya. Hutan dan agroforestri pun bukan menawarkan solusi tunggal bagi polikrisis, karena memang tidak ada satu bidang pun yang mampu menyelesaikannya sendirian.

Yang ditawarkan hutan dan agroforestri adalah sebuah titik temu struktural: ruang tempat empat diagnosis krisis tadi berhenti saling bertentangan dan mulai saling menguatkan dalam mendorong serangkaian intervensi yang sama.

Apakah titik temu ini dapat dimanfaatkan atau tidak akan sangat bergantung pada kemampuan sistem tata kelola memandang hutan sebagaimana fungsi sejatinya yakni sebagai infrastruktur tersembunyi penyangga stabilitas planet. Bukti ilmiah yang mendukung cara pandang ini tidak pernah sekuat sekarang. Namun pada saat yang sama, kondisi politik untuk mewujudkannya justru semakin terbatas.

Ketegangan antara kebutuhan ekologis dan keterbatasan politik inilah yang akan menentukan arah kebijakan kehutanan dan agroforestri dalam seperempat abad mendatang.