Sektor kehutanan dunia bernilai sekitar USD 1,5 triliun, setara dengan perekonomian Indonesia atau Belanda. Nilai ini mencakup berbagai manfaat yang dihasilkan hutan, mulai dari kayu, pengaturan iklim, dan pasokan air, hingga hasil hutan bukan kayu serta kegiatan ekonomi informal yang menopang kehidupan ratusan juta keluarga di wilayah pedesaan.

Meski peran hutan sangat penting bagi kehidupan dan perekonomian global, pendanaan untuk sektor ini masih tertinggal jauh. Hingga kini, pembiayaan kehutanan masih didominasi dana pemerintah dan hibah donor yang jumlahnya terbatas serta tersebar di berbagai program.

Akibatnya, upaya perlindungan dan pemulihan hutan belum mampu mengimbangi laju kerusakan yang terjadi. Pada 2023, dunia kehilangan 3,7 juta hektare hutan primer tropis, tingkat kehilangan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, sekitar satu juta spesies masih menghadapi ancaman kepunahan.

Sementara itu, dana publik yang dialokasikan untuk restorasi hutan hanya sekitar USD 5,7 miliar per tahun, jauh di bawah kebutuhan yang diperkirakan mencapai USD 117–300 miliar per tahun. Kesenjangan pendanaan inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya menjaga hutan dunia.

Bagaimana cara memperbesar aliran dana ke sektor kehutanan sekaligus menarik lebih banyak investor swasta untuk mendukung restorasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan?

Jawabannya dapat ditemukan dalam laporan terbaru tentang pendanaan kehutanan yang disusun oleh CIFOR-ICRAF bersama program Forests for the Future Facility (F4F) Uni Eropa. Berdasarkan kajian di 11 negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, laporan ini mengidentifikasi berbagai tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan.

Laporan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukanlah ketiadaan instrumen pendanaan, melainkan belum terciptanya kondisi yang memungkinkan skema tersebut berkembang dalam skala besar.

“Banyak instrumen pembiayaan sebenarnya sudah tersedia. Tantangannya adalah menemukan kombinasi yang tepat antara dana publik dan investasi swasta,” kata Ludwig Liagre, salah satu penulis laporan.

Ia menambahkan, investasi swasta tidak akan tumbuh tanpa kepastian tata kelola. Karena sebagian besar hutan berada di lahan milik negara, berbagai persoalan terkait regulasi, hak kelola, dan tata pemerintahan perlu dibenahi terlebih dahulu untuk menarik lebih banyak modal dari sektor swasta.

Potensi ekonomi hutan belum tergarap maksimal

Laporan ini menyoroti satu kenyataan yang sering terabaikan: meskipun hutan berperan penting bagi lingkungan, masyarakat, dan iklim global, sektor kehutanan belum menjadi kontributor utama perekonomian di banyak negara.

Secara global, nilai ekonomi sektor pertanian sekitar enam kali lebih besar dibandingkan sektor kehutanan. Akibatnya, hutan sering dipandang kurang menarik dari sisi ekonomi, meskipun manfaat yang diberikannya mulai dari penyediaan air, penyimpanan karbon, hingga perlindungan keanekaragaman hayati sangat besar bagi kehidupan manusia.

Transformasi tersebut sebagian besar belum terjadi di negara-negara yang memiliki hutan tropis. Ekspor kayu memang masih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, tetapi kapasitas industri pengolahannya terbatas, infrastruktur sering kali tertinggal, dan rantai pasoknya masih bersifat informal serta terfragmentasi.

Di banyak negara tropis, hutan masih berperan terutama sebagai sumber lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan, penyangga pendapatan saat masa sulit, serta sumber energi bagi rumah tangga. Meski manfaat ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat lokal, nilainya belum cukup menarik untuk mendatangkan investasi dari sektor swasta.

Laporan ini menegaskan bahwa hambatan utama pendanaan kehutanan bukanlah kurangnya sumber daya hutan. Sebelas negara yang dikaji justru memiliki sebagian kawasan hutan paling penting di dunia, baik dari sisi keanekaragaman hayati maupun nilai ekonomi.

Persoalan utama terletak pada kombinasi tantangan pendanaan, tata kelola, dan tingginya risiko investasi.

Akibat lemahnya tata kelola, proyek kehutanan yang siap menarik investasi masih sangat sedikit. Investor membutuhkan proyek yang matang, risikonya terukur, dan berada dalam lingkungan kebijakan yang stabil. Sayangnya, kondisi tersebut belum banyak ditemukan di sektor kehutanan.

Karena itu, bank dan investor swasta masih menilai sektor ini sebagai investasi berisiko tinggi. Persepsi tersebut bukan muncul karena kurangnya pemahaman terhadap potensi hutan, melainkan karena berbagai kendala nyata yang masih membayangi sektor kehutanan.

“Temuan utama kami menunjukkan bahwa investor tidak hanya mencari peluang bisnis, tetapi juga kepastian tata kelola. Tanpa tata kelola yang kuat, investasi sulit berkembang,” kata Anja Gassner, salah satu penulis laporan.

Banyak skema pendanaan, namun masih berjalan sendiri-sendiri

Banyak Skema Pendanaan, Namun Masih Berjalan Sendiri-sendiri

Meski telah memiliki berbagai instrumen pendanaan, sektor kehutanan di 11 negara yang dikaji masih menghadapi masalah yang sama: kurangnya keterpaduan. Berbagai skema seperti dana kehutanan nasional, dana perwalian konservasi, pembayaran jasa lingkungan, pembiayaan karbon, hingga dukungan donor bilateral dan multilateral memang telah tersedia. Namun, sebagian besar masih berjalan sendiri-sendiri dan belum membentuk sistem yang saling terhubung.

Kondisi ini terlihat jelas di kawasan Cekungan Kongo (Congo Basin). Berbagai fondasi instrumen pendanaan sebenarnya telah tersedia, tetapi tingginya fragmentasi membuat setiap komponen bekerja sendiri-sendiri dan gagal membentuk pendekatan yang terpadu. Akibatnya, sistem pendanaan kehutanan di kawasan tersebut masih sangat bergantung pada donor. Pada saat yang sama, sistem yang ada belum mampu menarik investasi swasta dalam skala yang dibutuhkan untuk mendukung restorasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Akibatnya, sistem pendanaan kehutanan di kawasan tersebut masih sangat bergantung pada donor. Pada saat yang sama, sistem yang ada belum mampu menarik investasi swasta dalam skala yang dibutuhkan untuk mendukung restorasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Meski demikian, laporan ini juga menemukan sejumlah kemajuan yang menjanjikan, terutama dalam pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih maju. Beberapa di antaranya adalah pasar karbon berbasis kerangka REDD+, sistem registrasi nasional seperti ART-TREES di Guyana dan RENARE di Kolombia, serta mekanisme pembayaran berbasis hasil (result-based payments).

Gabon, Guyana, Kolombia, dan Laos menunjukkan bahwa transaksi karbon yang terverifikasi dapat berjalan dengan baik ketika didukung kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang kuat.

Berbagai instrumen pendanaan baru juga mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan. Instrumen tersebut mencakup kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credits), skema pertukaran utang untuk pelestarian alam (debt-for-nature swaps), obligasi hijau (green bonds), obligasi terkait keberlanjutan (sustainability-linked bonds), serta investasi berdampak (impact investment).

Di negara-negara yang telah memiliki kerangka kebijakan dan kelembagaan yang mendukung, instrumen-instrumen tersebut mulai membuahkan hasil. Misalnya, skema Blue Bond dan debt-for-nature swap yang diterbitkan Gabon pada 2023, serta obligasi hijau pemerintah Kolombia, menunjukkan bagaimana tata kelola yang baik dapat membuka akses terhadap sumber pendanaan yang lebih beragam dan menarik investor yang lebih besar.

Mulailah dengan berinvestasi pada fondasi yang diperlukan.

Laporan ini memberikan pelajaran penting bagi berbagai inisiatif yang ingin mendorong investasi swasta berkualitas tinggi di sektor kehutanan. Salah satu temuan utamanya sangat relevan bagi program Global Gateway Uni Eropa, yang menempatkan investasi sektor swasta sebagai salah satu pilar utama kerja sama pembangunan internasional.

Meski demikian, laporan ini juga menemukan sejumlah kemajuan yang menjanjikan, terutama dalam pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih maju. Beberapa di antaranya adalah pasar karbon berbasis kerangka REDD+, sistem registrasi nasional seperti ART-TREES di Guyana dan RENARE di Kolombia, serta mekanisme pembayaran berbasis hasil (result-based payments).

Gabon, Guyana, Kolombia, dan Laos menunjukkan bahwa transaksi karbon yang terverifikasi dapat berjalan dengan baik ketika didukung kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang kuat.

Pesan utamanya jelas: sebelum menarik lebih banyak investasi swasta, negara perlu terlebih dahulu membangun fondasi yang kuat, mulai dari tata kelola yang baik, kepastian regulasi, hingga kapasitas kelembagaan yang memadai.

Pengalaman masyarakat yang bergantung pada hutan dan terlibat dalam proyek karbon maupun skema pembayaran berbasis hasil memberikan pelajaran penting. Menurut Robert Nasi, Direktur Jenderal CIFOR dan Direktur Sains CIFOR-ICRAF, pengalaman tersebut memiliki kemiripan dengan perkembangan sektor keuangan mikro (microfinance).

“Keterlibatan kelompok masyarakat yang paling rentan tidak tercapai melalui jaminan investasi atau pengalihan risiko, melainkan melalui dukungan pendanaan jangka panjang yang menyerupai hibah. Dukungan ini membantu memperkuat kapasitas kelembagaan dan menanggung kerugian pada tahap awal,” kata Nasi.

Temuan tersebut mengandung pesan yang jelas: hibah dan dukungan publik harus hadir lebih dulu sebelum instrumen penjaminan dan investasi swasta dapat berkembang.

Dengan kata lain, kondisi yang memungkinkan masuknya investasi swasta perlu dibangun terlebih dahulu melalui dukungan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga filantropi, dan donor. Tanpa fondasi tersebut, risiko investasi justru berpotensi dibebankan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan dan paling tidak siap menanggungnya.

“Ini bukan berarti kami menolak peran investasi swasta,” tegas Nasi. “Kami hanya menjelaskan tahapan yang diperlukan agar investasi swasta dapat berfungsi dengan baik.”

Laporan ini menyimpulkan bahwa persoalan pendanaan kehutanan bersifat sistemik. Karena itu, solusinya bukan sekadar menambah proyek percontohan atau menciptakan instrumen pendanaan baru yang berdiri sendiri.

ang dibutuhkan adalah sistem pendanaan kehutanan yang terintegrasi, di mana dana publik, investasi swasta, dan berbagai mekanisme berbasis pasar bekerja secara saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Dalam sistem seperti itu, risiko harus dibagi secara proporsional kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Selain itu, kebijakan fiskal, strategi iklim, dan target konservasi keanekaragaman hayati perlu diselaraskan agar tidak berjalan dalam arah yang berbeda.

Namun, mewujudkan perubahan tersebut bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Di sebagian besar negara yang dikaji, upaya ini akan membutuhkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kerangka hukum, kapasitas kelembagaan, sistem tenurial lahan, serta reformasi tata kelola.

“Sayangnya, investasi untuk membangun fondasi tersebut masih jauh dari skala yang dibutuhkan,” ujar Nasi. “Laporan ini telah menyediakan peta jalan. Namun, pekerjaan besar untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan seluruh instrumen pendanaan itu berfungsi secara efektif masih belum selesai.”

The report is part of the Forests for the Future Facility project.