Konferensi Para Pihak (COP) ke-31 untuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), atau yang dikenal luas sebagai COP31, berlangsung di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026. COP31 merupakan salah satu dari tiga konvensi lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepanjang 2026, setelah konferensi PBB tentang keanekaragaman hayati dan penggurunan.

Memasuki dekade kedua Perjanjian Paris, perhatian dunia kini bergeser dari komitmen yang telah disampaikan negara-negara menuju langkah nyata untuk mewujudkannya. Tantangannya adalah menerjemahkan ambisi bersama menjadi aksi konkret, menggerakkan investasi, serta memperkuat kemitraan guna mempercepat upaya global dalam menghadapi perubahan iklim.

COP31 akan diselenggarakan dengan skema kepemimpinan bersama. Türkiye akan memegang jabatan Presidensi COP, sementara Australia akan memimpin proses negosiasi formal dengan berkonsultasi erat bersama negara-negara kepulauan Pasifik.

Konferensi ini berlangsung di tengah tantangan yang semakin besar. Laporan Emissions Gap Report 2026 dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) memperingatkan bahwa suhu global diperkirakan akan melampaui ambang batas kenaikan 1,5°C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Oleh karena itu, pengurangan emisi perlu segera dilakukan untuk membatasi tingkat kenaikan suhu dan durasi pelampauan ambang batas tersebut.

Dampak perubahan iklim kini telah dirasakan di berbagai belahan dunia, mulai dari gelombang panas dan banjir hingga kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, suhu laut terus meningkat, bersamaan dengan potensi terjadinya salah satu fenomena El Niño terkuat yang pernah tercatat.

Dalam situasi ini, COP31 di Antalya diharapkan dapat melanjutkan kemajuan yang telah dicapai pada COP30 di Belém, Brasil, sekaligus membahas berbagai persoalan yang hingga kini belum terselesaikan.

Kabar Hutan menyoroti lima topik utama yang perlu dicermati dalam perundingan tersebut

1. Adaptasi: Menyepakati indikator dan emastikan ketersediaan pendanaan

Salah satu capaian COP30 adalah disepakatinya 59 indikator sukarela untuk memantau kemajuan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain air, pertanian, kesehatan, ekosistem, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat. Pada COP31, pembahasan akan berfokus pada bagaimana indikator-indikator tersebut dapat diterapkan secara nyata dan dimanfaatkan untuk mendorong aksi adaptasi perubahan iklim.

Namun, sejumlah aspek metodologis dan teknis pelaksanaan masih perlu dirumuskan sebelum indikator-indikator tersebut dapat diterapkan. Perundingan di Bonn pada Juni 2026 belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai berbagai hal tersebut. Karena itu, negara-negara akan melanjutkan pembahasan dan mencari titik temu dalam perundingan di Antalya.

Pendanaan juga akan menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan adaptasi perubahan iklim. Di Belém, negara-negara sepakat untuk mengupayakan peningkatan pendanaan adaptasi hingga setidaknya tiga kali lipat pada 2035. Namun, mekanisme dan langkah konkret untuk mencapai target tersebut masih belum jelas.

Para negosiator juga akan meninjau perkembangan Fund for Responding to Loss and Damage(Dana untuk Penanganan Kehilangan dan Kerusakan), yang bertujuan menyalurkan dukungan pendanaan kepada negara-negara berkembang yang paling terdampak oleh perubahan iklim.

Besarnya kebutuhan pendanaan terlihat dari jumlah permohonan yang telah diterima. Hingga 29 Juni 2026, dana tersebut telah menerima 176 permohonan pendanaan dari 119 negara dengan total nilai mencapai USD 2,8 miliar. Besarnya jumlah permohonan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan pendanaan, seiring dengan persiapan penyaluran pendanaan tahap pertama.

2. Transisi: Mewujudkan kesepakatan Belém menjadi mekanisme yang dapat dijalankan

Transisi yang berkeadilan bertujuan memastikan bahwa peralihan menuju perekonomian rendah emisi dan tangguh terhadap perubahan iklim turut mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja, masyarakat, dan mata pencaharian. Dengan demikian, manfaat dan beban dari proses transisi tersebut dapat dibagi secara adil dan tidak merugikan kelompok tertentu.

Pada COP30, negara-negara sepakat untuk membentuk suatu mekanisme guna memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis, pengembangan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan terkait transisi yang berkeadilan (just transition). Langkah selanjutnya adalah merumuskan cara kerja mekanisme tersebut, termasuk ruang lingkup, fungsi, dan struktur tata kelolanya. Meskipun sejumlah opsi telah dibahas dalam perundingan di Bonn, negara-negara masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai rancangan mekanisme tersebut.

COP31 diharapkan dapat mendorong kemajuan dalam pembahasan ini serta merumuskan langkah-langkah menuju aksi nyata

3. Transisi Energi: Upaya mencari titik temu terus berlanjut

Pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menjadi salah satu isu paling alot yang belum terselesaikan pada COP30. Lebih dari 80 negara mendukung penyusunan peta jalan untuk mendorong transisi dari bahan bakar fosil secara berkeadilan, teratur, dan merata. Namun, usulan tersebut tidak tercantum dalam kesepakatan akhir COP30.

Setelah itu, Presidensi COP Brasil mengupayakan penyusunan peta jalan sukarela sebagai panduan proses transisi sekaligus mendorong kerja sama internasional.

Belum dapat dipastikan sejauh mana usulan tersebut akan dibahas dalam perundingan COP31. Turki dan Australia menekankan pentingnya mempercepat elektrifikasi sektor transportasi, bangunan, dan industri sebagai bagian dari upaya transisi energi yang lebih luas.

Sejumlah negara juga diharapkan akan memaparkan peta jalan transisi energi masing-masing. Hal ini berpotensi membuka ruang diskusi mengenai langkah-langkah konkret untuk mewujudkan komitmen pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang telah disepakati pada COP28.

4. Pendanaan iklim: Menggerakkan sumber daya dan mewujudkan komitmen menjadi investasi nyata

Pendanaan iklim kembali menjadi salah satu fokus utama dalam perundingan. Negara-negara berkembang mendesak negara-negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan mereka serta memperluas akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi dan menghadapi dampak perubahan iklim.

Namun, perbedaan pandangan masih terjadi terkait pihak yang bertanggung jawab menyediakan pendanaan, mekanisme penyalurannya, serta cara menggerakkan investasi dalam skala yang dibutuhkan.

Salah satu inisiatif besar yang memasuki tahap baru pada COP31 adalah Baku to Belém Roadmap to 1.3T, yang diperkenalkan pada 2025 oleh Presidensi COP29 dan COP30

Peta jalan ini bertujuan mendukung upaya penghimpunan pendanaan iklim sedikitnya USD 1,3 triliun per tahun bagi negara-negara berkembang pada 2035, dengan mengandalkan sumber pendanaan publik maupun swasta. Perkembangan pelaksanaannya, termasuk kerangka kerja untuk memantau kemajuan, diharapkan akan dipaparkan dalam COP31 di Antalya.

Tantangan lainnya adalah menghubungkan komitmen iklim dengan proyek-proyek yang mampu menarik investasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Presidensi COP mendorong inisiatif Climate Implementation Bridge(BRIDGE), yang dirancang untuk menghubungkan prioritas iklim negara-negara dengan portofolio proyek, bantuan teknis, serta calon mitra pendanaan.

BRIDGE tidak bertujuan membentuk lembaga pendanaan baru, melainkan membantu menerjemahkan target iklim nasional menjadi peluang investasi yang layak dan dapat direalisasikan.

5. Hutan, keanekaragaman hayati, dan tata guna lahan: Agenda yang masih perlu dituntaskan

COP30 di Belém secara luas digadang-gadang sebagai “COP Hutan”. Namun, konferensi tersebut belum berhasil menghasilkan peta jalan yang mengikat untuk menghentikan dan membalikkan laju deforestasi.

Meskipun konferensi ini mendorong kemajuan berbagai inisiatif pendanaan kehutanan dan kembali menegaskan pentingnya konservasi ekosistem, tantangan utamanya tetap sama, yaitu menerjemahkan berbagai komitmen dan upaya tersebut menjadi aksi nyata di lapangan.

Konservasi alam dan tata guna lahan menjadi bagian dari Agenda Aksi di Antalya, termasuk melalui satu hari yang di khususkan untuk membahas isu laut, samudra, alam, dan tata guna lahan. Presidensi COP juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi di antara ketiga Konvensi Rio (Rio Conventions).

Pendanaan untuk sektor kehutanan juga menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Salah satu capaian penting COP30 di Belém adalah peluncuran Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah inisiatif yang dirancang untuk menghimpun pendanaan jangka panjang bagi negara-negara yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan tropisnya. Perkembangan penghimpunan modal dan tata kelola fasilitas pendanaan ini akan menjadi hal penting untuk terus dipantau.

Hingga akhir Oktober 2026, TFFF telah menarik komitmen pendanaan sekitar USD 7,8 miliar, sehingga semakin mendekati target awal penghimpunan modal sebesar USD 10 miliar. Langkah penting selanjutnya adalah merealisasikan berbagai komitmen tersebut menjadi modal yang tersedia serta menuntaskan pengaturan operasional agar fasilitas pendanaan ini dapat mulai berfungsi.

Mekanisme pasar karbon yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris juga akan menjadi salah satu agenda pembahasan di Antalya. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara bekerja sama dalam mengurangi emisi melalui transfer hasil mitigasi antarnegara serta mekanisme kredit karbon yang berada di bawah pengawasan PBB.

Meskipun aturan umum telah disepakati, sejumlah aspek teknis dan operasional masih perlu diselesaikan. Para negosiator diharapkan dapat mendorong kemajuan pelaksanaannya serta memperkuat sistem registrasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa kredit karbon benar-benar mencerminkan pengurangan emisi yang nyata.

Dari Komitmen Global Menuju Aksi di Tingkat Nasional

Menurut NDC Synthesis Report 2026 yang diterbitkan oleh UNFCCC, sebanyak 127 dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional (nationally determined contributions/NDC) baru telah terdaftar, mencakup 154 Pihak dalam Perjanjian Paris. Rencana aksi iklim nasional ini memuat target dan langkah-langkah yang akan ditempuh setiap negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta beradaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, proyeksi saat ini masih menunjukkan bahwa upaya yang direncanakan belum memadai untuk mencapai target yang dibutuhkan.

Tantangan yang dihadapi kini bukan lagi sekadar menetapkan target, melainkan menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan aksi nyata di lapangan. Pada COP31, para kepala negara dan pemerintahan akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan prioritas masing-masing serta menegaskan kembali komitmen iklim mereka. Sejumlah hal yang diharapkan menjadi perhatian antara lain kemajuan dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung aksi iklim.

KTT ini juga akan menandai dimulainya proses Global Stocktake (GST) kedua, yaitu evaluasi untuk menilai kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris. Proses ini dijadwalkan selesai pada 2028. Hasil evaluasinya diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan putaran NDC berikutnya sekaligus membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen saat ini dan aksi yang dibutuhkan.

Seiring perhatian dunia tertuju ke Antalya, satu pertanyaan kembali mengemuka dalam perundingan: bagaimana negara-negara dapat melampaui kesepakatan dan janji di atas kertas, lalu mewujudkannya menjadi aksi nyata yang cepat dan efektif untuk menghadapi krisis iklim?