Pada COP30 di Belém, perhatian dunia tertuju pada proposal Tropical Forest Forever Facility (TFFF) — sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Brasil dan berpotensi mendefinisikan ulang pembiayaan iklim di tingkat global. Program ini menjanjikan skema blended finance senilai 125 miliar dolar AS untuk menekan laju deforestasi di wilayah tropis..

Prinsipnya sederhana namun revolusioner: memberikan imbalan kepada negara-negara yang memenuhi syarat melalui skema payment-for-performance (pembayaran berdasarkan hasil). Angka yang paling sering disebut adalah sekitar 4 dolar AS per hektare per tahun untuk setiap hutan tropis yang tetap terjaga.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin empat dolar dapat menghentikan laju sebuah buldoser?

Jika dibandingkan dengan potensi alih fungsi lahan, angka tersebut tampak tidak mencukupi dan sulit diterima secara ekonomi. Di Indonesia, net present value (NPV) dari satu hektare lahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dapat mencapai lebih dari 10.000 dolar AS. Sementara itu, di Brasil, budidaya kedelai dapat memberikan keuntungan lebih dari 300 dolar AS per hektare per tahun.

Tidak ada perusahaan pencari laba maupun spekulan lahan yang akan gentar oleh insentif empat dolar. Dari sudut pandang ekonomi mikro, pembayaran TFFF hampir tidak memiliki arti.

Lalu, apakah dana sebesar 125 miliar dolar AS itu ditakdirkan untuk gagal? Ataukah, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, justru akan digunakan untuk membayar hutan-hutan “inframarginal” — kawasan hutan luas dan terpencil yang sebenarnya tidak pernah terancam ditebang sejak awal?

Jawaban untuk pertanyaan kedua adalah: ya — dan justru di situlah letak intinya.

TFFF bukanlah skema payment for ecosystem services (PES) tradisional. Inisiatif ini merupakan instrumen baru dalam diplomasi iklim yang masih kerap disalahpahami. Kekuatan utamanya tidak terletak pada “umpan” empat dolar, melainkan pada “tongkat” bernilai miliaran dolar di baliknya.

Catatan Penting: Keuntungan Finansial dari Selisih Nilai

Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami mesin finansial bernilai besar yang menggerakkan TFFF. Inisiatif ini bukanlah dana bantuan biasa, melainkan dana abadi blended finance senilai 125 miliar dolar AS.

Mekanisme dasarnya merupakan strategi arbitrase berskala global. Rencananya, TFFF akan menghimpun 25 miliar dolar AS sebagai modal awal dari negara-negara donor dengan suku bunga sangat rendah—setara dengan obligasi pemerintah AS (di bawah 5 persen). Dana publik ini akan berfungsi sebagai junior safety net untuk mengurangi risiko investasi, sehingga dapat menarik tambahan 100 miliar dolar AS dari para investor swasta.

Rahasia di balik angka besar itu ada di cara uangnya bekerja. Dana 125 miliar dolar AS milik TFFF tidak dihabiskan, melainkan “diputar” dalam portofolio investasi berimbal hasil tinggi — mulai dari obligasi negara berkembang hingga surat utang pemerintah, tentu di luar sektor fosil.

Dari putaran uang ini, TFFF menargetkan keuntungan bersih sekitar 3–4 miliar dolar AS per tahun. Selisih antara bunga pinjaman yang rendah dan imbal hasil investasi inilah yang disebut spread — sumber utama pembayaran bagi negara-negara penjaga hutan.

Masalahnya, sistem ini bergantung pada stabilitas pasar keuangan global. Ketika pasar jatuh, selisih keuntungan bisa menghilang — dan bersama itu, dana konservasi pun ikut hilang. Inilah model yang mencoba melawan krisis lingkungan dengan logika pasar.

Cara kerjanya: “Obligasi kinerja” bagi negara

Inilah bagian paling menarik — sekaligus paling berisiko — dari skema TFFF. Program ini tidak menyalurkan dana untuk proyek-proyek tertentu, melainkan bekerja seperti obligasi kinerja untuk negara. Artinya, miliaran dolar hasil investasi setiap tahun bisa langsung mengalir ke kas negara penerima.

Namun, untuk bisa mendapatkan dana tersebut, ada dua aturan besar yang harus dipatuhi:

1. Batasan (cap): Hanya negara dengan tingkat deforestasi nasional di bawah 0,5% yang boleh bergabung.
2. Sanksi (penalty): Setelah bergabung, pembayaran akan langsung dipotong jika angka deforestasi naik. Besaran dendanya tak main-main — bisa mencapai 100 hingga 200 kali nilai pembayaran untuk setiap hektare hutan yang hilang.
   

Desain TFFF ini mencoba menuntaskan dua masalah klasik yang menghantui skema konservasi sebelumnya: “kebocoran” (leakage) dan “tambahanitas” (additionality).

Kebocoran terjadi ketika perlindungan di satu area justru mendorong penebangan pindah ke tempat lain. Misalnya, hutan di Proyek A berhasil dijaga, tapi para penebang berpindah ke lembah sebelah — Proyek B. Akibatnya, tutupan hutan secara keseluruhan tetap berkurang.

Yang lebih menarik, TFFF justru membalik logika tambahanitas. Skema ini sengaja memberikan pembayaran bahkan untuk hutan-hutan yang tidak sedang terancam — sesuatu yang dulu dianggap “tidak efisien”. Tapi di sinilah strateginya: dengan menghargai seluruh hutan, termasuk yang masih aman, TFFF menciptakan nilai finansial bagi perlindungan itu sendiri.

Sebagai contoh, dengan tarif 4 dolar AS per hektare untuk seluruh 160 juta hektare hutan di Republik Demokratik Kongo, potensi insentif yang tercipta bisa mencapai 640 juta dolar AS per tahun.

Gagasannya sederhana tapi kuat: ancaman kehilangan pembayaran hingga 640 juta dolar AS di tingkat nasional menjadi “tongkat” yang cukup keras untuk mendorong pemerintah di Kinshasa memperkuat dan menegakkan hukum nasional mereka sendiri demi menghentikan deforestasi tambahan di kawasan perbatasan hutan.

TFFF bukan tentang membayar petani agar tidak menebang pohon. Program ini bertujuan menumbuhkan kemauan politik di tingkat negara agar mereka serius menegakkan aturan dan melindungi hutannya sendiri. Cara penerapannya pun bisa sangat berbeda di tiga kawasan hutan tropis besar dunia.

Kasus 1: Brasil – antara imbalan dan perlindungan

TFFF sejatinya dirancang dengan Brasil sebagai titik awalnya. Di bawah pemerintahan Presiden Lula, laju deforestasi turun 11 persen dalam setahun terakhir — hasil dari kemauan politik yang diperbarui dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Namun di Brasil, imbalan sebesar 4 dolar AS per hektare per tahun nyaris tak berarti bagi para pelaku utama di balik deforestasi.:

• Agribisnis: keuntungan dari budidaya kedelai bisa mencapai lebih dari 300 dolar AS per hektare.
• Spekulasi lahan: peternakan sapi sebenarnya hanya alat. Meski arus kas bersihnya sekitar 50 dolar AS per hektare, bisnis utamanya adalah membuka hutan untuk “mengklaim” lahan. Dalam tiga tahun terakhir (2019–2022), nilai lahan padang rumput naik 61 persen dan lahan pertanian melonjak 128 persen. Dengan kenaikan nilai aset mencapai sekitar 1.000 dolar AS per hektare per tahun, pembayaran 4 dolar jelas bukan tandingan.

TFFF bukan ditujukan untuk petani, melainkan untuk menteri keuangan.
Bagi Brasil, inisiatif ini berfungsi sebagai imbalan fiskal atas keberhasilan kebijakan, bukan sebagai subsidi lingkungan. Ia mengubah konservasi dari beban anggaran menjadi sumber pendapatan bersyarat — sekaligus menjadi tameng fiskal terhadap risiko kemunduran politik di masa depan.

Kasus 2: Indonesia – Kalkulus Politik

Indonesia menghadirkan persoalan yang jauh lebih rumit. Setelah bertahun-tahun menurun, angka deforestasi kembali naik — dan 97 persen di antaranya terjadi di dalam konsesi legal. Ini bukan sekadar soal lemahnya penegakan hukum, melainkan hasil dari pilihan kebijakan: negara memang memberi izin untuk menebang hutan.

Pendorong ekonomi utama:

• Kelapa sawit: Dengan net present value (NPV) mencapai 10.670 dolar AS per hektare, sektor ini adalah raksasa ekonomi nasional. Saat ini bahkan tengah digagas pembentukan “Sabuk Kelapa Sawit Sulawesi” seluas satu juta hektare.
• Kertas dan pulp: Industri ekspor senilai 7,5 miliar dolar AS yang berdiri di atas konsesi hutan skala besar.
• Akuakultur: Konversi hutan mangrove menjadi tambak udang mampu menghasilkan keuntungan bersih hingga 3.000 dolar AS per hektare.

Sekali lagi, pembayaran 4 dolar AS per hektare dari TFFF nyaris tak berarti bagi korporasi besar.

Namun, kekuatan sejatinya terletak bukan pada nilai ekonominya, melainkan pada kemampuannya mengubah kalkulus politik — cara negara menimbang antara keuntungan jangka pendek dan stabilitas jangka panjang dari menjaga hutan tetap berdiri.

Dengan 94 juta hektare hutan alami, Indonesia berpotensi menerima pembayaran lebih dari 376 juta dolar AS per tahun dari TFFF. Skema ini memaksa Jakarta melakukan kalkulasi ulang biaya dan manfaat: apakah pendapatan pajak dan modal politik dari membuka satu juta hektare konsesi kelapa sawit benar-benar sepadan dengan hilangnya 376 juta dolar AS dana dukungan anggaran yang pasti, gratis, dan transparan setiap tahun?

TFFF tidak berusaha menyaingi tawaran perusahaan kelapa sawit. Ia tidak datang untuk “menawar lebih tinggi,” melainkan untuk membayar pemerintah agar tidak menerbitkan izin baru — dengan imbalan yang lebih stabil, lebih pasti, dan lebih berkelanjutan bagi kas negara

Kasus 3: Republik Demokratik Kongo – Taruhan Berisiko Tinggi

Republik Demokratik Kongo (DRC) adalah tempat di mana model TFFF menghadapi ujian terberatnya. Pada 2024, negara ini kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan — bukan karena ekspansi komoditas besar, melainkan karena kemiskinan dan kebutuhan untuk bertahan hidup

Dua faktor utama pendorong deforestasi di DRC adalah:

1. Pertanian subsisten: Sebanyak 80 persen penduduk menggantungkan hidup pada pertanian skala kecil dengan sistem tebang-bakar.
2. Kebutuhan energi rumah tangga: Kayu bakar dan arang masih menjadi sumber energi utama, mempercepat hilangnya tutupan hutan setiap tahun.
   

Dalam konteks ini, pembayaran 4 dolar AS per hektare jelas tidak sebanding dengan akar persoalan di lapangan. Seorang petani subsisten yang membuka lahan demi bertahan hidup bukanlah pelaku ekonomi rasional yang bisa “dibeli” agar berhenti menebang.

Potensi dana 640 juta dolar AS per tahun dari TFFF akan langsung masuk ke kas nasional di Kinshasa — bukan ke kantong para petani. Karena itu, di DRC, TFFF bukanlah pembayaran untuk konservasi, melainkan dukungan anggaran bersyarat berbasis kinerja.

Keberhasilannya kini bergantung sepenuhnya pada tata kelola pemerintahan: apakah pemerintah mampu memanfaatkan dana besar ini untuk mengatasi akar masalah — dengan berinvestasi pada intensifikasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mengembangkan alternatif energi selain arang?
Atau sebaliknya, apakah dana itu justru akan menguap di tengah tata kelola yang rapuh dan korupsi — persoalan klasik yang selama ini menjadi penghalang utama perlindungan hutan di DRC?

Kesimpulan: Sebuah tabel insentif yang tidak selaras

Pembayaran sebesar USD 4 per hektare tidak dirancang untuk bersaing dengan biaya peluang lahan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Kesimpulan

Menjelang COP30 di Belém, perdebatan seharusnya bergeser arah. TFFF bukanlah skema payment for ecosystem services (PES) konvensional, melainkan obligasi kinerja di tingkat negara. Ia tidak dirancang untuk menghentikan penebangan di garis depan dengan harga empat dolar per hektare, tetapi untuk membayar negara agar menjaga hutan-hutan yang masih utuh — sesuai rancangan dasarnya.

Dengan cara itu, TFFF menciptakan insentif fiskal bernilai miliaran dolar yang bisa mendorong perubahan perilaku politik dan tata kelola.

Pada akhirnya, keberhasilan TFFF bergantung pada satu pertanyaan sederhana namun bernilai tinggi:

“Bukan apakah empat dolar cukup untuk membayar seorang petani, tetapi apakah ancaman kehilangan satu miliar dolar cukup untuk mengubah perilaku sebuah pemerintah?”