Kredit karbon yang mewakili upaya pengurangan atau penyerapan gas rumah kaca telah menjadi salah satu alat utama dalam respons global terhadap krisis iklim. Meski begitu, masih ada kekhawatiran apakah semua kredit benar-benar membawa manfaat nyata dan berkelanjutan bagi manusia dan lingkungan.
Beberapa proyek pengurangan emisi karbon dituding melebih-lebihkan dampaknya terhadap iklim, sementara ada juga yang tidak melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup bergantung pada hutan.
Saat ini, memang semakin banyak masyarakat adat dan komunitas lokal yang dilibatkan dalam inisiatif karbon, dan mekanisme pembagian manfaat maupun tanggung jawab mulai membaik. Namun, perhatian terhadap hak mereka untuk menentukan pilihan sendiri dan ikut dalam pengambilan keputusan masih kurang.
Sebagai jawaban atas tantangan ini, muncul konsep “kredit karbon berintegritas tinggi” (High-Integrity Carbon Credits/HICCs) yang makin mendapat sorotan. Kredit ini harus memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat agar benar-benar bisa memberi kontribusi berarti dalam upaya global menghadapi perubahan iklim.
Sebuah kajian literatur terbaru, berdasarkan publikasi dan pernyataan pendukung HICC, menelusuri bagaimana “integritas tinggi” dipahami: definisi, potensi, sekaligus keterbatasannya. Kajian ini menemukan masih ada kekosongan dalam definisi saat ini, dan menekankan perlunya mendiskusikan ulang apa arti sebenarnya dari integritas tinggi.
Komunitas adat, masyarakat lokal, dan standar integritas tinggi
Pasar karbon menjadi perdebatan hangat di kalangan gerakan dan komunitas adat maupun lokal. Ada yang mendukung lewat inisiatif seperti Program REDD+ Yurisdiksi Suku di Peru, tapi tak sedikit pula yang menolak mentah-mentah ide pasar karbon dan menjadikan karbon sebagai komoditas. Sejumlah laporan dan liputan media juga mengungkap berbagai pelanggaran hak dalam proyek-proyek karbon.
Kajian kami menunjukkan bahwa masyarakat adat dan lokal sangat menekankan aspek keadilan dan kesetaraan dalam program karbon. Mereka menuntut hal-hal penting, seperti: pengakuan dan penghormatan terhadap tata kelola mereka sendiri, integrasi pengetahuan tradisional, pendekatan perlindungan yang tidak sekadar “tidak merugikan” tapi juga benar-benar “membawa kebaikan,” pembiayaan langsung yang lebih luas, serta adanya mekanisme pengaduan independen.
Menafsirkan kembali makna karbon hutan berintegritas tinggi
Terdapat kesepahaman yang kuat mengenai kriteria kredit karbon hutan berintegritas tinggi. Pada umumnya, HICC dipandang harus tambahan (pengurangan emisi hanya terjadi dengan adanya program), permanen (berdampak jangka panjang), bebas kebocoran (tidak sekadar memindahkan deforestasi ke wilayah lain), dan diverifikasi dengan metode berbasis bukti serta pihak ketiga.
Integritas sosial kerap mendapat perhatian politik dan finansial yang terbatas, meskipun sama pentingnya. Definisi dan pendekatan terhadap integritas sosial beragam; sekalipun FPIC atau hak-hak masyarakat adat dan lokal disebutkan, implementasinya sering berhenti pada standar perlindungan minimum “tidak merugikan” atau tidak jelas pelaksanaannya. Tanpa ambisi yang tegas untuk “melakukan yang lebih baik,” sulit memastikan praktik yang benar-benar mendukung kredit berintegritas sosial tinggi.
Dalam tinjauan kami, HICC didefinisikan sebagai unit pengurangan atau penghapusan emisi dari program-program yang memadukan kualitas tinggi dan ambisi tinggi dalam aspek ekologi serta sosial. Definisi yang ada memang mendorong standar sosial lebih dikenal, tetapi hanya sedikit yang mencapai ambisi yang kami maksud: mendorong partisipasi, keadilan, dan kesetaraan secara aktif.
Jalur perubahan
Untuk mencapai ambisi ini, diperlukan pedoman yang bisa dipraktikkan dan mengikuti standar ketelitian metode yang ada, agar integritas ekologi tetap terjaga—dengan dukungan yang seimbang, baik dana, politik, maupun teknis.
Hal ini harus berlandaskan pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dalam perjanjian internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, Konvensi ILO 169, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
Jika tujuan utamanya adalah “melakukan yang lebih baik,” maka kemajuan harus dinilai melalui indikator yang jelas dan disusun bersama, dengan keterlibatan langsung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam perancangan serta pemantauannya.
Kami menyoroti lima reformasi penting terkait hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang perlu menjadi syarat dalam program karbon berintegritas tinggi:
- Menghormati Persetujuan Bebas, Didahului, dan Diinformasikan (FPIC) – FPIC seharusnya menjadi proses berkelanjutan, bukan acara sekali selesai. Berdasarkan ILO 169, proses ini harus melibatkan perempuan dan pemuda, serta dijalankan sebagai dialog yang adil, setara, dan berkesinambungan dari awal hingga akhir proyek.
Program karbon seharusnya tidak hanya peka atau responsif terhadap isu gender, tetapi juga mendorong perubahan yang transformatif. Kesetaraan gender perlu menjadi inti program, dengan mengatasi akar ketidaksetaraan seperti hak atas tanah, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan akses pada manfaat penjualan kredit karbon.
Hak atas tanah dan sumber daya masyarakat adat (IP) serta komunitas lokal (LC) wajib dihormati dan dipantau secara ketat sebagai syarat utama penjualan kredit karbon. Untuk mencegah ketegangan politik yang sudah sensitif, program perlu memetakan dan menjamin penghormatan hak-hak adat, termasuk kesetaraan gender dalam akses tanah, serta mencegah pengusiran komunitas.
Pastikan pembagian manfaat dan beban yang adil – hal ini tidak boleh hanya terkait dengan kepemilikan tanah atau karbon, yang dapat tidak jelas, ambigu, atau cenderung diberikan kepada pria. Mekanisme pembagian manfaat yang adil harus dirancang oleh, atau dirancang bersama dengan, pria dan wanita dari masyarakat adat dan komunitas lokal, serta didasarkan pada pemahaman yang lengkap tentang beban yang terlibat.
Membangun sistem pengaduan dan pemantauan yang peka budaya – Standar karbon harus memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang independen, terbuka, dan mudah diakses, disertai sistem untuk memantau kepatuhan terhadap perlindungan. Mekanisme ini menjadi bagian dari pengelolaan adaptif yang relevan dengan budaya, transparan, dan berfungsi sebagai alat evaluasi program.
Kredit karbon berintegritas tinggi hanya akan efektif menghadapi krisis iklim jika pelaksanaannya menyeimbangkan aspek ekologi dan keadilan sosial. Integritas bukan sekadar hasil perhitungan angka, melainkan menuntut penghormatan hak-hak, penghapusan ketidakadilan, dan perubahan yang transformatif. Tanpa keseimbangan itu, program berisiko memperkuat ketidakadilan sekaligus melewatkan peluang untuk menghadirkan solusi iklim yang adil dan berkelanjutan.
Acknowledgements
Studi ini didanai oleh Climate and Land Use Alliance (CLUA). Pendapat yang diungkapkan adalah pendapat para penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan CIFOR-ICRAF atau CLUA.
