Hutan dunia menyusut lebih cepat daripada kemampuan menyelamatkannya. Kenyataan ini berkonsekuensi buruk bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan lebih dari satu miliar orang yang menggantungkan mata pencahariannya pada hutan, menurut Laporan Target Hutan Global (Global Forest Goals Report) 2026 terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

Meskipun banyak negara telah meningkatkan upaya restorasi hutan, memperkuat kerangka tata kelola, dan memperkuat sistem pemantauan, kemajuan yang dicapai masih sangat jauh dari cukup untuk menghentikan deforestasi, mengentaskan masyarakat yang bergantung pada hutan dari kemiskinan, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB pada tahun 2030.

“Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kita perlu bertindak berdasarkan informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Namun, apakah kita memiliki kemauan untuk melakukan aksi?” kata Éliane Ubalijoro, direktur Landscape Alliance, nama operasional baru dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan Agroforestri Dunia (CIFOR & ICRAF).

Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam laporan tersebut yang menyimpulkan bahwa alat, kebijakan, dan lembaga yang ada saat ini belum mampu mewujudkan perubahan dalam skala yang dibutuhkan.

“Laporan PBB ini menegaskan bahwa alat, pengetahuan, dan kerangka kebijakan untuk menyelamatkan hutan sudah tersedia,” kata Terry Sunderland, salah satu penulis laporan tersebut, dosen Fakultas Kehutanan Universitas British Columbia, dan rekan senior di Landscape Alliance.

“Namun, kita masih terus meremehkan nilai hutan bagi perekonomian, bagi masyarakat, dan bagi kesejahteraan jangka panjang kita,” kata Sunderland. “Pendanaan yang lebih inovatif, lembaga yang lebih kuat, dan kerja sama lintas sektor sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.”

Menurut laporan tersebut, dunia kehilangan lebih dari 40 juta hektar hutan antara tahun 2015 dan 2025, wilayah yang luasnya sedikit lebih besar dari Jerman atau Jepang. Sebanyak 16 juta hektar di antaranya merupakan hutan primer, yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan pengaturan iklim.

Ekstensifikasi pertanian tetap menjadi penyebab utama deforestasi di seluruh dunia, terutama pertanian skala industri dan produksi komoditas. Pembangunan jalan, perubahan penggunaan lahan, dan degradasi hutan semakin memperparah tekanan tersebut, begitu pula ancaman yang berkaitan dengan iklim seperti kebakaran hutan, hama, dan penebangan liar.

Respons finansialnya masih belum memadai. Pengeluaran global untuk pengelolaan hutan berkelanjutan mencapai 84 miliar dolar AS pada tahun 2023, yang jauh di bawah perkiraan kebutuhan sebesar 300 miliar dolar AS per tahun.

“Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hutan masih kurang dihargai dibandingkan dengan manfaat yang diberikannya. Sangat penting bagi kita untuk lebih menghargai nilai penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, air, ketahanan pangan, ketahanan lapangan kerja, dan budaya dibanding saat ini,” kata Éliane Ubalijoro.  

Laporan capaian hutan global PBB ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya besarnya kesenjangan pendanaan, tetapi juga ke mana dana tersebut mengalir, tambah Ubalijoro. “Dana tersebut tidak sampai ke tempat-tempat dan orang-orang yang paling membutuhkannya. Kita membutuhkan lebih banyak dana, tetapi juga dana yang lebih baik, berjangka panjang, mudah diakses, dan berakar pada kondisi lokal, serta dirancang untuk memberikan insentif bagi upaya perlindungan dan pemulihan hutan.”

Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap perlindungan dan pemulihan hutan dengan memandang hutan sebagai bentuk ‘infrastruktur alam’ yang penting bagi sektor keuangan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan ekonomi, serta kementerian lingkungan hidup, kata Ubalijoro.

“Hutan yang sehat dapat mengurangi risiko bencana, melindungi daerah aliran sungai, mendukung pertanian, menopang mata pencaharian masyarakat pedesaan, serta berkontribusi dalam memenuhi komitmen iklim,” kata Ubalijoro. “Ini berarti pendanaan hutan tidak hanya harus dialokasikan dalam anggaran (kementerian) lingkungan hidup, melainkan juga harus menjadi bagian dari pendanaan iklim, investasi sistem pangan, belanja infrastruktur, kesehatan, dan keanekaragaman hayati.”

Struktur tata kelola yang kuat, dibarengi data proyek yang terukur dan dapat diverifikasi, juga dapat membantu membuka akses pendanaan dari sektor swasta untuk perlindungan hutan, tambahnya.

Imbalan atas upaya pelestarian hutan harus lebih besar daripada keuntungan dari perusakan dan penghancuran bentang alam tersebut. Pergeseran sikap dan pembiayaan ini telah didesak berulang kali, kata Claude Garcia, profesor Manajemen Hutan Internasional di Universitas Ilmu Terapan Bern.

Ia mengatakan bahwa perubahan itu mungkin terjadi dan menambahkan bahwa Tropical Forest Forever Facility (TFFF), yang diluncurkan oleh Brasil pada Konferensi Para Pihak ke-30 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP30) pada tahun 2025, telah mengumpulkan dana sebesar 6,7 miliar dolar AS dari para sponsor dan menawarkan contoh mekanisme insentif dalam pendanaan perlindungan hutan.

“Sebenarnya, mendorong transformasi hutan itu mungkin dilakukan; pemerintah bisa menerapkan peraturan dan membalikkan keadaan (untuk menghentikan deforestasi). Kita tahu hal itu berhasil. Intinya, ini soal keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jadi, mengapa pemerintah tidak melakukannya?” kata Garcia.

Selain itu, untuk benar-benar berhasil dalam jangka panjang, ia mengatakan bahwa partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dan masyarakat setempat dalam menyusun kebijakan, peraturan, serta kegiatan perlindungan yang sesuai dengan kondisi setempat sangat penting.

“Keputusan harus dirancang untuk pengelolaan hutan di berbagai tingkatan,” katanya. “Itulah yang selama ini kurang.”

Laporan PBB ini mendokumentasikan dengan jelas bahwa peningkatan risiko iklim sudah sangat mendesak untuk mengambil tindakan dan betapa besar konsekuensi kegagalan, kata Sunderland.

“Kita sedang menuju titik kritis yang sangat besar, di mana hutan-hutan seperti Amazon dan Lembah Kongo akan berubah menjadi sumber emisi karbon alih-alih penyerap karbon,” katanya. “Hal ini sudah mulai terlihat. Kita perlu mengembalikan rasa tanggung jawab dan melindungi hutan-hutan yang ada.”

Peringatan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat peran sentral hutan dalam sistem iklim global dan dalam mewujudkan hampir semua dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, mulai dari mengakhiri kelaparan dan kemiskinan hingga memastikan ketersediaan air bersih, energi bersih, dan mata pencaharian yang layak bagi lebih dari satu miliar orang.

Laporan tersebut, yang disusun berdasarkan data dari 48 negara yang memiliki setengah dari total hutan dunia, mengidentifikasi dua target dalam Tujuan Hutan Global yang sangat jauh dari target, yaitu menghentikan laju deforestasi dan memberantas kemiskinan ekstrem di kalangan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Banyak negara juga mengakui bahwa akses pasar yang terbatas serta peluang yang minim untuk pengolahan bernilai tambah dan pemasaran, terutama bagi produk-produk hutan nonkayu, menghalangi masyarakat yang bergantung pada hutan untuk menikmati manfaat ekonomi dan sosial dari hutan.

Dari 26 Tujuan Hutan Global yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PBB untuk Hutan 2017–2030, tujuh target yang berkaitan dengan tata kelola telah ‘secara umum tercapai’ dan 17 target lainnya tercapai sebagian, demikian disebutkan dalam laporan tersebut.

Laporan tersebut mendesak diambilnya tindakan yang lebih besar di berbagai bidang, termasuk menghentikan deforestasi dan memulihkan hutan yang hilang; memberantas kemiskinan di kalangan masyarakat yang bergantung pada hutan dengan meningkatkan akses ke pasar, sumber daya keuangan, dan keterampilan teknis; menutup kesenjangan pendanaan melalui sumber-sumber pendanaan inovatif; memperkuat tata kelola hutan dan penegakan hukum; memerangi penebangan liar; memperluas upaya restorasi dan peningkatan ketahanan; serta meningkatkan akses pasar dan keamanan hak atas tanah bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.

Solusinya sudah jelas. Yang masih belum pasti adalah apakah pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta akan bertindak dengan kecepatan dan skala yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini, kata Ubalijoro.

Tentang Landscape Alliance 

Landscape Alliance mengubah ilmu pengetahuan menjadi tindakan nyata, dengan memanfaatkan potensi pohon, hutan, dan lanskap agroforestri untuk meningkatkan kesehatan planet dan kesejahteraan manusia. 

Landscape Alliance adalah nama operasional dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan Pusat Penelitian Agroforestri Internasional (ICRAF). CIFOR dan ICRAF adalah organisasi internasional yang independen serta merupakan pusat penelitian CGIAR.