Di tengah upaya negara-negara Asia Pasifik mempercepat pemanfaatan ekosistem karbon biru untuk aksi iklim, pertanyaan utamanya adalah: siapa yang siap mengubah ambisi menjadi aksi nyata?

Ekosistem karbon biru seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menjadi salah satu solusi alami paling efektif dalam menghadapi perubahan iklim. Selain mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, ekosistem ini juga memberikan berbagai manfaat penting, mulai dari melindungi wilayah pesisir, menopang sektor perikanan, hingga mendukung mata pencaharian jutaan masyarakat. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 20 persen mangrove dunia, sehingga memegang peran penting dalam pengembangan kebijakan, pendanaan, dan implementasi karbon biru di tingkat global.

Lokakarya Pembelajaran Regional bertema Penguatan Kapasitas untuk Pembiayaan Karbon Biru yang Berkeadilan yang diselenggarakan CIFOR-ICRAF di Bogor pada 28–30 April 2026 menegaskan bahwa keberhasilan karbon biru tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekosistemnya, tetapi juga oleh sistem serta masyarakat yang menjaganya.

Dari ambisi menuju aksi nyata

Indonesia telah menjadikan ekosistem karbon biru sebagai bagian penting dari agenda iklim dan kelautan nasional. Direktur Jasa Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Enggar Sadtopo, menyebut ekosistem ini sebagai “komponen penting dalam mencapai target net zero emission pada 2030 dan 2060, atau bahkan lebih cepat.”

Sadtopo menegaskan besarnya peran ekosistem karbon biru dalam menghadapi perubahan iklim. “Ekosistem karbon biru merupakan salah satu solusi iklim berbasis alam paling efisien di dunia, dengan potensi mitigasi berdampak tinggi dalam skala besar,” ujarnya.

Namun, menurutnya, kekayaan ekologi saja tidak cukup. Indonesia juga perlu membangun sistem yang kuat untuk mendukung pengelolaannya. “Indonesia sedang memperkuat tata kelola, transparansi, dan integritas untuk mendukung investasi karbon biru yang berkelanjutan,” tambahnya.

Bagi Sadtopo, isu karbon biru perlu dipandang sebagai bagian dari visi pembangunan yang lebih luas. “Pembiayaan karbon biru bukan hanya soal lingkungan. Ini juga tentang membangun kelautan yang tangguh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Meski arah dan ambisinya sudah jelas, tantangan terbesar kini terletak pada implementasinya.

“Missing middle” yang masih menjadi tantangan

Salah satu isu yang terus muncul sepanjang lokakarya adalah apa yang disebut para peserta sebagai “missing middle” — kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas di tingkat lokal.

“Banyak pengalaman dan praktik baik berkembang di tingkat lokal, sementara kebijakan nasional juga sudah cukup kuat. Namun, masih ada ‘ruang kosong’ di antara keduanya,” ujar Cora van Oosten Direktur Pengembangan Kapasitas dan Edukasi, CIFOR-ICRAF

Kesenjangan ini terlihat dalam berbagai tantangan nyata di lapangan. Pemerintah daerah sering kali belum memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menerjemahkan strategi nasional menjadi rencana aksi yang konkret. Di sisi lain, masyarakat yang justru berada di garis depan konservasi mangrove masih kerap kesulitan mengakses pengetahuan, teknologi, maupun mekanisme pendanaan agar dapat terlibat secara lebih bermakna.

Selain itu, koordinasi lintas sektor — mulai dari lingkungan, perikanan, hingga pembiayaan — juga masih berjalan terpisah dan belum terintegrasi dengan baik.

Kapasitas menjadi pondasi pendanaan

Pendanaan karbon biru baik melalui pasar karbon, pembayaran berbasis hasil, maupun skema pembiayaan campuran membutuhkan sistem yang kuat. Mulai dari sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting and verification/MRV), tata kelola, hingga mekanisme pembagian manfaat.

Namun, semua sistem tersebut tidak akan berjalan tanpa kapasitas yang memadai.

“Kami ingin proses pembelajaran yang dimulai dari tingkat masyarakat bisa terhubung hingga ke pemerintah pusat, sekaligus mendorong investasi masuk ke proyek-proyek yang tidak hanya mengatasi perubahan iklim tetapi juga memulihkan keanekaragaman hayati,” ujar Lorenzo Santucci dari Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP).

Dalam praktiknya, hal ini berarti perlunya penguatan kapasitas di berbagai level, mulai dari masyarakat, institusi daerah, hingga pasar dan mekanisme pembiayaan.

Di tingkat komunitas, masyarakat lokal merupakan garda terdepan dalam menjaga ekosistem mangrove. Pengetahuan, partisipasi, dan rasa memiliki dari masyarakat menjadi penentu keberlanjutan upaya konservasi.

“Garda terdepan yang menjaga ekosistem mangrove sebenarnya adalah masyarakat,” kata Muzakir Achmady dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. “Karena itu, mekanisme pembagian manfaat harus berpihak kepada masyarakat agar mereka benar-benar merasakan dampak ekonominya.”

Di Desa Sungsang IV, kabupaten Banyuasin, provinsi Sumatera Selatan, upaya masyarakat sudah mulai terlihat nyata. “Dalam dua tahun terakhir, kami telah menanam sedikitnya 30 ribu pohon mangrove, dan semuanya dilakukan oleh masyarakat,” ujar Kepala Desa Arijandra.

Namun, untuk melangkah lebih jauh dari sekadar rehabilitasi menuju keterlibatan dalam pasar karbon, dibutuhkan kapasitas yang lebih kompleks. Mulai dari kemampuan pengumpulan data, pemantauan, literasi keuangan, hingga tata kelola.

Di tingkat kelembagaan, pemerintah provinsi dan kabupaten memegang peran penting sebagai penghubung. Mereka bertanggung jawab mengintegrasikan karbon biru ke dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan implementasi program. Namun, keterbatasan kapasitas sering kali menjadi hambatan, terutama dalam koordinasi lintas sektor serta menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam aksi nyata di daerah.

“Titik masuk yang paling penting adalah memasukkan karbon biru ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan memastikan ada alokasi anggarannya,” kata peneliti CIFOR-ICRAF, Ani Adiwinata Nawir.

Di tingkat pasar, kesenjangan kapasitas juga memengaruhi ketersediaan proyek karbon biru yang kredibel. Investor dan pengembang membutuhkan data yang andal, regulasi yang jelas, serta standar yang terpercaya. Tanpa kapasitas untuk membangun proyek berintegritas tinggi, tingginya permintaan terhadap kredit karbon biru tidak otomatis berubah menjadi investasi nyata.

“Ketika kita menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam skema ini, semuanya menjadi lebih menarik untuk dikembangkan,” ujar peneliti senior CIFOR-ICRAF, Daniel Murdiyarso. “Karbon biru bahkan memiliki nilai jual yang bisa lebih tinggi dibandingkan karbon dari hutan daratan.”

Namun, nilai premium tersebut tidak akan mengalir pada proyek-proyek yang belum mampu menunjukkan integritas dan kredibilitasnya.

Dari penyerap karbon menjadi sistem berbasis masyarakat

Potensi teknis karbon biru hanyalah sebagian dari keseluruhan persoalan. Diskusi sepanjang lokakarya menunjukkan bahwa tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana ekosistem ini dikelola, didanai, dan dijalankan dalam praktik di lapangan.

“Kami sangat percaya pada kekuatan pohon. Tetapi kami tidak percaya hanya pada kekuatan pohon semata,” ujar Cora van Oosten. “Kami juga percaya pada kekuatan manusia untuk menanam, mengelola, merawat, dan mencintai pohon-pohon tersebut.”

Cara pandang ini menunjukkan adanya pergeseran yang lebih luas. Karbon biru tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen lingkungan atau finansial, melainkan sebagai sistem sosial dan kelembagaan yang hidup. Keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas yang dibangun di setiap tingkatan, mulai dari masyarakat hingga pemerintah dan pasar.

Menghubungkan pendanaan dengan mata pencaharian masyarakat

Meski sebagian besar diskusi berfokus pada pendanaan karbon, para peserta juga menekankan pentingnya mengaitkan karbon biru dengan ekonomi pesisir yang lebih luas. Kredit karbon memang menjadi salah satu mekanisme penting, namun para ahli internasional mengingatkan bahwa hal tersebut bukan satu-satunya solusi.

Mangrove, misalnya, menjadi fondasi penting bagi kehidupan masyarakat pesisir. Ekosistem ini menopang perikanan lokal, mendukung ekowisata, hingga menjaga keberlanjutan tambak tradisional. Berbagai aktivitas tersebut memberikan sumber penghasilan harian yang nyata bagi masyarakat, terlepas dari apakah suatu proyek masuk ke pasar karbon atau tidak.

Para peserta lokakarya menilai bahwa inisiatif karbon biru akan jauh lebih kuat dan berkelanjutan jika mampu memperkuat mata pencaharian masyarakat lokal, bukan sekadar menjadikannya sebagai pelengkap.

Di sinilah pengembangan kapasitas menjadi sangat penting dan berkaitan erat dengan rantai pasok serta penghidupan masyarakat. Penguatan keterampilan lokal dapat membantu masyarakat mengembangkan budidaya perikanan berkelanjutan maupun produk berbasis mangrove. Dukungan terhadap usaha lokal yang terhubung dengan kegiatan konservasi juga dapat membuka sumber pendapatan baru, sementara akses pasar yang lebih baik akan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari upaya yang mereka lakukan.

Dengan pendekatan ini, karbon biru tidak lagi dipandang semata sebagai sumber kredit karbon, melainkan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.

Dari penyerap karbon menjadi sistem berbasis masyarakat

Potensi teknis karbon biru hanyalah sebagian dari keseluruhan persoalan. Diskusi sepanjang lokakarya menunjukkan bahwa tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana ekosistem ini dikelola, didanai, dan dijalankan dalam praktik di lapangan.

“Kami sangat percaya pada kekuatan pohon. Namun, kami tidak percaya hanya pada kekuatan pohon semata,” ujar Cora van Oosten. “Kami juga percaya pada kekuatan manusia untuk menanam, mengelola, merawat, dan mencintai pohon-pohon tersebut.”

Cara pandang ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam melihat karbon biru. Karbon biru tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen lingkungan atau finansial yang bersifat statis, melainkan sebagai sistem sosial dan kelembagaan yang dinamis. Keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas yang dibangun di setiap tingkatan mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga tingkat nasional dan pasar.

Harga karbon: membangun rantai nilai ekonomi biru

Para peserta lokakarya menilai bahwa inisiatif karbon biru akan jauh lebih kuat dan berkelanjutan jika mampu memperkuat mata pencaharian masyarakat lokal, bukan sekadar menjadikannya sebagai pelengkap.

Di sinilah pengembangan kapasitas menjadi sangat penting dan berkaitan erat dengan rantai pasok serta penghidupan masyarakat.

Penguatan keterampilan lokal dapat membantu masyarakat mengembangkan budidaya perikanan berkelanjutan maupun produk berbasis mangrove. Dukungan terhadap usaha lokal yang terhubung dengan kegiatan konservasi juga dapat membuka sumber pendapatan baru, sementara akses pasar yang lebih baik akan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari upaya yang mereka lakukan.

Pendekatan ini melampaui sekadar perdagangan kredit karbon, dengan menempatkan karbon biru sebagai bagian dari kerangka ekonomi biru yang lebih luas dan berkelanjutan.

BUKAN SEKEDAR KARBON

Bagi masyarakat pesisir, kredit karbon bukanlah sumber ekonomi harian yang langsung dirasakan, melainkan lebih sebagai mekanisme pendanaan khusus untuk menyalurkan investasi iklim internasional ke tingkat lokal. Skema ini dirancang untuk memberi insentif bagi upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem dalam jangka panjang.

Namun, pasar karbon bersifat fluktuatif dan membutuhkan waktu sebelum benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi. Karena itu, kredit karbon belum tentu mampu memberikan pemasukan yang cepat dan stabil bagi keluarga yang bergantung pada kebutuhan sehari-hari.

Perubahan pendekatan

Pada akhirnya, lokakarya ini menekankan perlunya perubahan mendasar dalam cara inisiatif karbon biru dirancang dan dijalankan.

“Kami ingin mengubah narasi, dari masyarakat lokal sebagai penerima manfaat menjadi masyarakat lokal sebagai mitra,” tegas Cora van Oosten.

Perubahan cara pandang ini membawa implikasi besar. Masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu dilibatkan sejak awal proses, bukan sekadar dimintai pendapat setelah keputusan dibuat.

Pendekatan yang selama ini cenderung top-down perlu bergeser menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Pendekatan baru ini juga menuntut investasi jangka panjang dalam penguatan kapasitas, bukan sekadar proyek jangka pendek yang berakhir sebelum pengetahuan dan keterampilan benar-benar tertanam di masyarakat.

Selain itu, pengelolaan karbon biru juga perlu bergerak melampaui pendekatan yang hanya berfokus pada karbon semata, menuju pengelolaan ekosistem yang lebih terpadu. Artinya, investasi tidak hanya ditujukan pada pemulihan ekosistem, tetapi juga pada penguatan masyarakat dan kelembagaan yang mendukungnya.

Jalan ke depan 

Kepemimpinan Indonesia dalam pengembangan karbon biru — didukung oleh kebijakan yang kuat dan kekayaan ekosistem yang besar — membuka peluang besar untuk menunjukkan bagaimana penguatan kapasitas dapat mendorong solusi iklim yang lebih adil dan inklusif.

Namun, mewujudkan potensi tersebut membutuhkan upaya jangka panjang. Mulai dari investasi pada pendidikan dan pelatihan, penguatan koordinasi lintas sektor, memastikan partisipasi dan pembagian manfaat yang lebih inklusif, hingga menjembatani “missing middle” antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Seperti disampaikan Sadtopo, “dengan dukungan pendanaan, tata kelola, dan kemitraan yang tepat, peluang ini dapat diwujudkan menjadi dampak global yang nyata.” Ia menambahkan bahwa Indonesia “siap bekerja sama dengan seluruh mitra untuk memperluas pembiayaan karbon biru yang mampu melindungi ekosistem, memberdayakan masyarakat, dan mendukung solusi iklim.”

Pesannya jelas: masa depan karbon biru tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar karbon yang dapat disimpan ekosistem, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dan institusi dalam mengelola, mendanai, dan menjaga keberlanjutannya.

Dalam konteks ini, pengembangan kapasitas bukan sekadar elemen pendukung, melainkan fondasi utama.