Artikel ini adalah bagian kedua dari opini yang menyoroti rendahnya pendanaan hutan tropis Cekungan Kongo. Bagian pertama tersedia di sini.

Runtuhnya riset dan pendidikan nasional

Krisis yang lebih dalam di balik lemahnya pemantauan dan berbagai kekurangan lainnya sebenarnya ada di level kelembagaan. Di seluruh wilayah Cekungan Kongo, sistem riset dan pendidikan nasional sedang dalam kondisi memprihatinkan. Bertahun-tahun dilanda ketidakstabilan, krisis ekonomi, dan perubahan prioritas politik membuat pendanaannya terus minim. Akibatnya, sebagian besar universitas di kawasan ini berada dalam kondisi rusak dan tidak terawat.

Sekolah Pascasarjana Regional untuk Pengelolaan Terpadu Hutan dan Lahan Tropis (ERAIFT), yang berbasis di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan berada di bawah naungan UNESCO (Pusat Kategori 2), telah meluluskan sekitar 500 mahasiswa magister dari berbagai negara sejak 1999—termasuk dari luar Cekungan Kongo—serta 28 doktor (PhD).

Sementara itu, kerja sama jangka panjang antara Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF), yang sebagian besar didanai oleh Komisi Eropa (EC), dengan Universitas Kisangani di DRC, telah menghasilkan sekitar 60 lulusan PhD dan lebih dari 300 lulusan magister dalam kurun waktu sekitar 20 tahun.

Ini tentu kabar baik, tapi jumlahnya masih sangat kecil dibanding kebutuhan yang ada, mulai dari lingkungan kerja dan riset yang layak, hingga kondisi hidup yang memadai bagi dosen dan mahasiswa. 

Sebagai perbandingan, Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA) di Brasil, meski belakangan menghadapi keterbatasan anggaran, mempekerjakan lebih dari 2.400 ilmuwan dengan anggaran sekitar 900 juta dolar AS. Sementara itu, lembaga setara di DRC, National Institute for Agronomic Study and Research (INERA), dilaporkan hanya memiliki sekitar 500 peneliti (kurang dari 40 persen di antaranya bergelar magister) dengan anggaran sekitar 7 juta dolar AS.

Secara global, hanya sekitar 300 ilmuwan yang meneliti dan mempublikasikan isu konservasi Cekungan Kongo dan hanya segelintir, mungkin beberapa puluh saja, yang benar-benar berbasis di kawasan ini. Gaji dosen pun sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, sehingga banyak peneliti terbaik memilih bekerja di luar negeri atau beralih ke proyek konsultan internasional. Universitas di Kinshasa, Kisangani, Brazzaville, atau Yaoundé juga masih kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, listrik yang stabil, dan akses internet yang memadai.

Akibatnya, muncul semacam “jebakan ketergantungan”. Organisasi internasional bersama mitra nasional memang mampu menghasilkan riset regional yang kredibel, tetapi sistem nasional yang seharusnya mandiri justru melemah. Ketika pendanaan proyek berhenti, produksi pengetahuan pun terancam ikut berhenti.

Ilmuwan asing dan konsultan internasional seharusnya bukan pengganti ilmuwan dan ahli dari dalam negeri. Namun kenyataannya, tenaga ahli lokal yang mampu menjalankan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV), memvalidasi data satelit di lapangan, memberi pendampingan ke masyarakat soal penggunaan lahan berkelanjutan, hingga melatih generasi berikutnya masih sangat terbatas.

Padahal, investasi pada pendidikan dan kapasitas riset nasional di Cekungan Kongo bukan sekadar proyek pembangunan tambahan, melainkan salah satu bentuk pendanaan iklim yang paling mendesak.

Ketimpangan diplomasi

Pengaruh diplomasi juga sangat menentukan ke mana aliran sumber daya bergerak.

Brasil, misalnya, pernah menjadi tuan rumah Earth Summit 1992, memimpin G20 pada 2024, dan menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belém pada 2025 dengan salah satu delegasi nasional terbesar. Negara ini juga membentuk Amazon Fund, mengusulkan Tropical Forest Forever Facility, dan secara konsisten berperan dalam membentuk agenda hutan global.

Indonesia, sebagai anggota G20 dan negara kunci di ASEAN, juga memiliki pengaruh diplomatik yang sebanding.

Sebaliknya, Republik Demokratik Kongo (DRC) menghadapi kekurangan pendanaan sekitar 48 miliar dolar AS untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC)-nya, dengan 98 persen di antaranya diharapkan berasal dari sumber luar negeri. Ketergantungan ini membuat para donor punya pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan.

Minim sorotan media

Saat Amazon terbakar pada 2019, tagar #PrayForAmazonia viral di seluruh dunia. Leonardo DiCaprio menyumbang 5 juta dolar AS, LVMH memberikan 11 juta dolar AS, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan membawa isu ini ke agenda G7. Sebuah petisi online juga berhasil mengumpulkan lebih dari 5,1 juta tanda tangan.

Namun, perhatian media sebesar itu belum pernah terjadi untuk Cekungan Kongo.

Padahal, Republik Demokratik Kongo (DRC) sudah mengalami deforestasi sekitar 0,5 juta hektare per tahun selama beberapa tahun terakhir. Meski dampaknya besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat, sorotan media tetap minim. Bahkan, konflik mematikan di bagian timur DRC yang telah menewaskan lebih dari 7 juta orang sejak 1996, serta berbagai konflik di Kamerun dan Republik Afrika Tengah, hampir tidak mendapat perhatian dari media internasional.

Amazon sering (meski kurang tepat) dijuluki sebagai “paru-paru dunia” dan dikenal luas secara global. Sementara itu, Cekungan Kongo, yang sebenarnya menyerap karbon dioksida bersih hingga enam kali lebih banyak, kadang hanya disebut sebagai “paru-paru kedua”, sebuah sebutan yang terkesan meremehkan dan nyaris tidak dikenal publik.

Penyerap karbon yang terancam

Yang cukup mengkhawatirkan, Amazon mulai kehilangan kemampuannya sebagai penyerap karbon. Beberapa bagian Amazon di Brasil bahkan sudah berubah menjadi sumber emisi karbon, dengan perkiraan melepas sekitar 0,22 miliar ton karbon per tahun. Hutan di Asia Tenggara bahkan lebih dulu mengalami hal ini, berubah menjadi penghasil emisi bersih sejak tahun 2000-an hingga 2010-an akibat deforestasi besar-besaran dan kebakaran lahan gambut.

Saat ini, Cekungan Kongo masih menjadi satu-satunya sistem hutan tropis besar yang tetap menyerap jauh lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya, dengan estimasi sekitar 600 juta ton CO₂ per tahun.

Namun, tanda-tanda perubahan mulai terlihat.

Sebuah studi pada Desember 2025 oleh peneliti dari University of Leicester menemukan bahwa hutan di Cekungan Kongo kehilangan sekitar 106 juta ton biomassa per tahun antara 2011 hingga 2017. Temuan ini menunjukkan kemungkinan bahwa sebagian wilayahnya mulai beralih dari penyerap karbon menjadi sumber emisi karbon.

Laporan penting dari Panel Sains COP30 memperingatkan bahwa Cekungan Kongo kini berada di “persimpangan krusial”, dengan waktu mungkin hanya sekitar satu dekade untuk bertindak. Jika kawasan ini mengikuti jejak Amazon dan hutan-hutan di Asia Tenggara, dampaknya terhadap sistem iklim global bisa sangat parah dan tidak bisa dipulihkan.

Cekungan Kongo juga menyimpan Cuvette Centrale, kompleks lahan gambut tropis terbesar di dunia yang membentang sekitar 167.600 kilometer persegi dan menyimpan sekitar 29 miliar ton karbon. Jumlah ini setara dengan total karbon yang tersimpan di hutan daratan Cekungan Kongo, atau sekitar tiga tahun emisi bahan bakar fosil global.

Lahan gambut ini sejauh ini masih relatif utuh. Namun, lelang blok eksplorasi minyak dan gas oleh DRC pada 2022—yang sebagian tumpang tindih dengan kawasan gambut—menjadi sinyal bahwa kondisi ini bisa berubah dengan sangat cepat.

Apakah komitmen terbaru sudah cukup?

Sejak Konferensi Para Pihak ke-26 (COP26), Cekungan Kongo mulai mendapat perhatian pendanaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Komitmen pendanaan sebesar 1,5 miliar dolar AS yang diumumkan di Glasgow tidak hanya tercapai, tapi bahkan terlampaui dengan total 1,8 miliar dolar AS sudah disalurkan hingga akhir 2023. Pada COP30, angka ini kembali ditingkatkan menjadi 2,5 miliar dolar AS melalui Belém Call to Action untuk periode 2025–2030.

Fasilitas Tropical Forest Forever Facility (TFFF), yang dirancang untuk memberikan insentif sebesar 4 dolar AS per hektare bagi hutan tropis yang tetap terjaga sekaligus memperbaiki kelemahan struktural skema REDD+, berhasil menarik komitmen pendanaan sebesar 6,7 miliar dolar AS pada COP30.

Ini tentu perkembangan yang positif. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan besarnya tantangan yang ada.

Dana 6,7 miliar dolar AS untuk TFFF bahkan belum mencapai seperempat dari target modal negara sebesar 25 miliar dolar AS yang dibutuhkan untuk implementasi penuh, dan masih sangat kecil dibandingkan ambisi total sebesar 125 miliar dolar AS. Selain itu, komitmen Norwegia sebesar 3 miliar dolar AS juga bersyarat yakni dana tersebut baru akan diberikan jika TFFF berhasil mencapai 10 miliar dolar AS pada akhir 2026, target yang hingga kini belum tercapai.

Komitmen awal Congo Basin Pledge 1.0 juga sempat dikritik karena penyaluran dana yang lambat, kurangnya koordinasi, serta minimnya keterlibatan pemerintah negara-negara Cekungan Kongo dalam proses perancangannya.

Sementara itu, berbagai faktor struktural yang jadi akar ketimpangan pendanaan masih belum banyak berubah. Keterhubungan dengan rantai pasok komoditas global masih terbatas. Investasi untuk infrastruktur riset juga masih jauh dari kebutuhan. Kapasitas diplomasi belum diperkuat secara signifikan. Dan kesenjangan dalam sorotan media pun tetap terjadi.

Seperti apa respons yang benar-benar menyeluruh?

Setidaknya ada lima langkah yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Pertama, membangun “rantai komoditas” versi Cekungan Kongo lewat pengembangan pasar karbon dan investasi bioekonomi. Peluncuran Strategic Roadmaps for Carbon Markets and Climate Finance oleh Bank Dunia pada Februari 2026 untuk enam negara di Cekungan Kongo adalah awal yang baik, meski masih di tahap sangat awal. Inisiatif Global Gateway Uni Eropa yang fokus pada koridor konektivitas di Afrika, serta program Green Corridor di DRC, juga menunjukkan arah yang tepat, tantangannya sekarang adalah bagaimana mempercepat realisasi dari konsep ke implementasi nyata di lapangan. 

Kedua, memastikan pendanaan penuh untuk TFFF dan mekanisme yang disesuaikan bagi negara dengan tutupan hutan tinggi dan deforestasi rendah (HFLD). Pendekatan berbasis pembayaran per hektare hutan yang tetap terjaga adalah koreksi penting terhadap kelemahan desain REDD+. Namun, pendekatan ini hanya akan efektif jika didukung pendanaan dalam skala besar. 

Ketiga, menjadikan infrastruktur ilmiah sebagai prioritas utama dalam pendanaan iklim. Tanpa sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV), sekuat apa pun komitmen politik tidak akan bisa menghasilkan pembayaran berbasis kinerja. Papua Nugini sudah membuktikan hal ini bisa dilakukan, tapi butuh waktu sekitar satu dekade.

Keempat, membangun kapasitas kelembagaan di dalam negeri, bukan terus bergantung pada struktur paralel yang dikendalikan donor. Model saat ini di mana organisasi internasional mengelola dana sekaligus menentukan prioritas—justru memperkuat ketergantungan yang seharusnya diatasi. 

Kelima, menilai nilai strategis Cekungan Kongo dengan tepat. Sebagai salah satu—bahkan mungkin yang terakhir—sistem hutan tropis besar yang masih berfungsi sebagai penyerap karbon bersih, dan kini kapasitasnya mulai terancam, peran Cekungan Kongo bukan hanya penting, tapi tidak tergantikan. Sayangnya, pendanaan saat ini masih memperlakukannya seolah versi “kelas dua” dari Amazon. Padahal, kawasan ini seharusnya diposisikan sebagai investasi paling krusial dunia dalam menyerap karbon dari atmosfer.

Hitungannya sebenarnya sederhana.

Jasa penyerapan karbon dari Cekungan Kongo diperkirakan bernilai sekitar 55 miliar dolar AS per tahun. Namun, dunia hanya memberikan kompensasi sekitar 360 juta dolar AS. Selisih besar ini bukan sekadar kekurangan pendanaan, tapi juga menunjukkan betapa kelirunya kita menilai salah satu aset infrastruktur iklim terpenting di planet ini.

Jadi, pertanyaannya bukan apakah kita mampu menutup kesenjangan itu, melainkan apakah kita mampu jika tidak melakukannya.