Dunia telah membuat janji-janji besar tentang restorasi bentang alam. Di bawah Dekade Restorasi Ekosistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (2021–2030), banyak pemerintah telah berkomitmen untuk membalikkan degradasi ratusan juta hektare pada akhir dekade ini. Negara-negara telah menandatangani Bonn Challenge, berjanji untuk merestorasi 350 juta hektare lahan pada 2030.
Di atas kertas, komitmen-komitmen tersebut tampak ambisius. Namun menerapkannya dalam praktik adalah masalah lain. Siapa yang akan melakukan restorasi tersebut?
Asemen kebutuhan kapasitas global oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan jawaban yang mengkhawatirkan: para profesional yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen ini sama sekali tidak terlatih. Meskipun mata pelajaran teknis—ekologi, silvikultur, ilmu tanah—cukup terwakili dalam kurikulum universitas-universitas yang ada di seluruh Asia, asesmen tersebut mengidentifikasi kesenjangan besar di bidang-bidang yang sering menentukan apakah proyek restorasi benar-benar berhasil. Yang hilang dari ruang kelas adalah keterlibatan masyarakat yang partisipatif, tata kelola, inklusi sosial-ekonomi, pertimbangan gender dan kesetaraan, serta integrasi pengetahuan ekologis dengan keterampilan praktis untuk perencanaan, pemantauan, dan manajemen adaptif. Dengan kata lain, dimensi manusia dalam restorasi ada, tetapi diajarkan secara tidak merata.
Kesenjangan antara apa yang dijanjikan pemerintah dan apa yang dipersiapkan universitas untuk para mahasiswa menjadi makin sulit untuk diabaikan
“Agenda restorasi bergerak makin cepat—tetapi pendidikan belum mengimbanginya,” kata Ilse Henneman, pemimpin proyek inisiatif Restoration Education di Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF). “Yang kita butuhkan bukan hanya lebih banyak kursus tentang penanaman pohon. Kita membutuhkan pendidikan transformatif yang membekali para profesional masa depan untuk berpikir lintas disiplin, melibatkan masyarakat, dan memimpin restorasi dari bawah.”
Hennemann telah menyaksikan kesenjangan ini makin melebar dari waktu ke waktu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mempersempitnya.

Upaya regional mulai terbentuk
Restoration Education dirancang sebagai respons praktis terhadap kesenjangan yang makin lebar antara ambisi kebijakan dan persiapan profesional. Berakar di Afrika dan kini meluas ke Asia, inisiatif ini berupaya menanamkan pemikiran lanskap ke dalam universitas-universitas dan program-program pelatihan, membekali para mahasiswa, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk merancang dan memimpin upaya restorasi yang ramah lingkungan dan berlandaskan sosial.
Pada awal 2025, berdasarkan pengalaman di Afrika, inisiatif Restoration Education diperluas ke Asia. Dipimpin oleh CIFOR-ICRAF bekerja sama dengan Global Landscapes Forum dan International Model Forest Network, inisiatif ini dengan cepat mengumpulkan jaringan yang terdiri atas 14 universitas di 10 negara: Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Jepang, Filipina, Nepal, Thailand, dan Vietnam.

Tujuannya bukan hanya untuk menyusun kurikulum bersama, tetapi juga untuk menghubungkan generasi para profesional muda di salah satu wilayah yang paling beragam secara ekologis dan budaya di dunia. Dengan menghubungkan institusi-institusi yang beroperasi di lanskap-lanskap yang sangat berbeda — dari hutan Himalaya hingga sistem pesisir dan lahan kering — jaringan ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi yang melampaui batas-batas negara.
Alih-alih memperkenalkan mata kuliah yang terpisah, universitas-universitas mitra ini bersama-sama menyusun kurikulum gabungan yang dapat diadaptasi secara lokal seraya tetap mempertahankan fondasi yang sama. Fokusnya adalah mempersiapkan para lulusan untuk merancang inisiatif restorasi yang inklusif, memperkuat mata pencaharian di lanskap-lanskap yang mengalami tekanan, dan berkontribusi pada upaya restorasi dalam skala besar.
Bersama-sama menciptakan kurikulum
Jika restorasi membutuhkan kolaborasi lintas lanskap dan institusi, logika yang sama berlaku untuk pendidikan.
Dalam praktiknya, hal itu berarti para dosen, mahasiswa, dan pengusaha prospektif bekerja sama untuk membentuk kurikulum. Alih-alih menyusun modu-modul secara terpisah, universitas-universitas mitra telah membuka proses tersebut untuk menerima masukan yang lebih luas.
Salah satu kontribusi penting datang dari asesmen kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh International Forestry Students’ Association (IFSA), yang mengumpulkan perspektif dari para mahasiswa di seluruh wilayah Asia. Banyak mahasiswa yang menyatakan kebutuhan akan landasan yang lebih kuat dalam keahlian profesional dan keterampilan personal yang kurang terwakili dalam program-program yang ada.
“Sangat penting bagi kita untuk mengumpulkan masukan dari kaum muda, dari para mahasiswa, karena merekalah yang akan pertama kali menggunakan dan mengikuti kurikulum ini,” kata John Miguel B. Cortes dari Association of Filipino Forestry Students di University of the Philippines Los Baños. “Tanpa masukan-masukan ini, kurikulum itu mungkin akan dirancang untuk demografi yang berbeda.”
Temuan-temuan itu diintegrasikan langsung ke dalam proses perancangan kurikulum tersebut.
Jasmin Packer, peneliti di School of Biological Sciences di University of Adelaide, menggambarkan pendekatan tersebut sebagai transdisipliner. “Interdisipliner adalah ketika kita menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan suatu masalah. Dan transdisipliner adalah ketika kita menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah yang benar-benar penting dan besar, sebuah tantangan global yang besar,” katanya. “Dan kita menggabungkan berbagai disiplin ilmu ini untuk memecahkan masalah tersebut bersama-sama dengan masyarakat.”


Dari dialog menjadi arahan: WINNER 2025
Pada acara WINNER 2025 di Jakarta, inisiatif tersebut bergerak dari kerangka kerja ke umpan balik. Sesi tersebut, yang diselenggarakan di Erasmus Huis, bagian dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, pada 9 Oktober 2025, mempertemukan para pendidik, mahasiswa, dan pengusaha dalam sebuah dialog kolaborasi yang terstruktur. Para peserta dikelompokkan berdasarkan peran mereka dan diminta untuk merefleksikan apa yang seharusnya diberikan oleh pendidikan restorasi di Asia — dan apa yang saat ini masih kurang.
Selama diskusi, beberapa prioritas muncul. Terbentuk kesepakatan luas bahwa kurikulum harus bersifat interdisipliner dan berorientasi praktik, menggabungkan ilmu ekologi dengan tata kelola, kebijakan, dan realitas sosial-ekonomi. Pihak pengusaha menyerukan hubungan yang lebih kuat antara universitas dan pasar tenaga kerja, termasuk dalam pembuatan modul, program singkat, dan platform digital bersama untuk berbagi studi kasus dan materi pengajaran. Pihak mahasiswa menekankan pembelajaran praktik langsung, pengalaman lapangan, dan kesempatan untuk membangun jaringan regional para profesional muda restorasi.
Sesi daring acara tersebut juga memperkuat tema-tema ini.
Para partisipan menyoroti perlunya set keahlian ganda: kompetensi teknis seperti GIS, pemetaan, manajemen proyek, dan analisis data, bersanding dengan keterampilan fasilitasi sosial yang mencakup pelibatan pemangku kepentingan, tata kelola partisipatif, dan komunikasi. Mereka mencatat bahwa pengetahuan saja tidak cukup tanpa sikap-sikap yang dibutuhkan untuk pekerjaan restorasi jangka panjang — pengelolaan, resiliensi, kolaborasi, dan tanggung jawab.
Bagi Cora van Oosten, direktur Capacity Development and Education di CIFOR-ICRAF, pesannya jelas. “Prinsip utama restorasi adalah bahwa restorasi harus sesuai dengan tempatnya. Restorasi harus dikontekstualisasikan. Restorasi harus sesuai dengan ekosistem. Restorasi harus dilakukan dan dimiliki oleh masyarakat,” katanya.

Lima modul, empat belas universitas
Pada awal 2026, 14 universitas mitra telah mengorganisir diri menjadi lima kelompok kerja tematik, yang masing-masing bertanggung jawab untuk menyusun satu modul inti dari kurikulum yang sedang disusun. Modul-modul tersebut mencakup prinsip-prinsip ekologi dan dinamika lanskap, tata kelola dan kerangka kebijakan, dimensi sosial-ekonomi, pelibatan masyarakat, serta pemantauan dan manajemen adaptif. Materi pengajaran disusun secara kolaboratif, dengan memanfaatkan studi kasus dan pendekatan pembelajaran berbasis lapangan yang dapat diadaptasi ke berbagai konteks sosial, ekologis, dan institusional di seluruh Asia.
Bagi Beeju Poudyal, profesor di Faculty of Forestry, Agriculture and Forestry University, Nepal, yang menjadi koordinator Modul 1, urgensi di balik pekerjaan ini sangat jelas. “Kita hidup di masyarakat atau di era di mana ketahanan pangan adalah salah satu tantangan utama. Dan dengan deforestasi, ada banyak kerusakan di seluruh Asia,” katanya. “Kita hidup dengan dampak dari masalah-masalah tersebut setiap harinya. Restoration Education di Asia tidak hanya dibutuhkan untuk para mahasiswa, tetapi juga untuk para pendidik. Kita perlu melampaui pendekatan pengajaran tradisional dan lebih merefleksikan realitas lapangan.”
Modul yang sedang disusunnya mengkaji faktor-faktor pendorong perubahan lanskap — tidak hanya proses ekologis, tetapi juga sistem ekonomi, institusional, dan sosial yang membentuknya. Tujuannya, jelasnya, adalah mempersiapkan para mahasiswa untuk memahami lanskap sebagai sistem yang saling terhubung dan meresponsnya dengan pendekatan yang bersifat transdisipliner dan berlandaskan praktik.
Di luar isi kurikulum itu sendiri, jaringan para pendidik yang terbentuk itu mungkin terbukti sama pentingnya. Saat universitas-universitas berkolaborasi lintas batas, mereka membandingkan pendekatan pedagogis, menyelaraskan tujuan pembelajaran, dan membangun pemahaman bersama tentang seperti apa pendidikan restorasi seharusnya di wilayah tersebut.
Empat belas universitas. Sepuluh negara. Lima modul sedang disusun.
Para peserta berkumpul dalam lokakarya pengembangan kurikulum Pendidikan Restorasi Asia di kampus CIFOR-ICRAF Bogor, yang mempertemukan pendidik dan praktisi dari seluruh kawasan. Foto oleh Fajrin Hanafi / CIFOR-ICRAF.
Kurikulum tersebut masih dalam proses penyusunan. Namun di seluruh Asia, pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk pendidikan restorasi mulai terbentuk — pendekatan yang dirancang untuk membekali para profesional masa depan agar mampu menjawab tekanan lingkungan dan sosial yang telah membentuk ulang lanskap-lanskap di wilayah tersebut.
Selama enam bulan ke depan, seiring dengan proses penyusunan dan pengujian modul-modul tersebut, wawasan dan pelajaran yang muncul dari proses ini akan dibagikan dan diperdebatkan oleh para peserta dalam sebuah lokakarya tindak lanjut dan sekolah musim panas yang dijadwalkan pada Juli 2026 di Filipina.








