Saat para pemimpin dunia menghadiri Konferensi Iklim PBB (COP30), satu ketentuan dalam Perjanjian Paris menjadi sorotan dan memicu perdebatan. Ketentuan tersebut, yang dikenal sebagai Artikel 6.4, berfokus pada pembentukan pasar karbon internasional baru – Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM).

PACM menggantikan skema kredit karbon PBB di era Protokol Kyoto, yaitu Clean Development Mechanism (CDM), yang sebelumnya menuai kritikan karena dampaknya yang minim terhadap iklim. Banyak kredit yang diterbitkannya dianggap tidak memiliki additionality — artinya, skema tersebut menghargai aksi positif bagi iklim yang kemungkinan besar akan terjadi meski tanpa dukungan CDM. Seiring merosotnya kepercayaan, harga kredit pun jatuh pada tahun 2012.

Melihat rekam jejak tersebut, Badan Pengawas Artikel 6.4 bertekad memastikan kredit karbon yang dihasilkan kali ini memiliki integritas tinggi. Isu-isu seperti permanence (berapa lama sebuah solusi iklim mampu menjaga CO₂ tetap berada di luar atmosfer), leakage (apakah sebuah intervensi benar-benar menurunkan emisi atau hanya memindahkannya ke tempat lain), serta definisi penghilangan CO₂ kini menjadi topik “pembahasan panas” saat badan tersebut merumuskan detail skemanya, menurut Christopher Martius, penasihat senior untuk perubahan iklim, tim energi dan pembangunan rendah karbon di Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF).

Namun, kehati-hatian tersebut justru mendorong sebagian pembuat kebijakan mempertimbangkan untuk mengecualikan penyerap karbon penting — yakni hutan, pepohonan, tanah, dan solusi iklim berbasis alam lainnya (NCS). Padahal, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan bahwa solusi-solusi ini menyumbang sekitar 28 persen dari opsi mitigasi perubahan iklim global yang paling efektif dan berbiaya rendah dengan tingkat keyakinan tinggi.

Mengapa demikian? Karena karbon yang tersimpan di hutan dapat bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun, tetapi tidak dianggap benar-benar permanen — karbon tersebut bisa kembali terlepas ke atmosfer akibat gangguan alami seperti kebakaran atau badai, maupun akibat aktivitas manusia seperti pemanenan kayu untuk energi atau bahan bangunan.

Terkait hal tersebut, sebuah kelompok yang terdiri dari 80 ilmuwan, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku sektor swasta telah mengirimkan petisi kepada Badan Pengawas berjudul “Jangan Singkirkan Alam dari Aksi Iklim: Imperatif Ilmiah untuk Mendorong Solusi Iklim Berbasis Alam dalam Mencapai Net Zero.”

Dalam dokumen tersebut, mereka memperingatkan bahwa “sebagian usulan kebijakan aksi iklim belakangan ini meremehkan investasi pada NCS dengan berasumsi — secara keliru — bahwa NCS tidak dapat dikelola untuk memberikan daya tahan.” Sebaliknya, mereka menegaskan bahwa penghilangan CO₂ sementara, seperti melalui penanaman pohon, dapat memberikan manfaat iklim yang cepat dan mudah ditingkatkan skalanya, sehingga “mengurangi puncak pemanasan dan memberi waktu krusial bagi solusi berdurasi lebih panjang [seperti penyimpanan karbon geologis] untuk berkembang.”

Namun, tidak semua proyek NCS memberikan kemungkinan dampak jangka panjang yang sama. Dalam konteks kehutanan, misalnya, tingkat keberlanjutan penyimpanan karbon bergantung pada berbagai faktor, seperti jenis hutan, pengaturan kebijakan dan kelembagaan, praktik pengelolaan, serta isu tenurial lahan. Karena itu, “meninggalkan pendekatan ‘pukul rata’ dan mengecualikan beberapa solusi berbasis alam (NbS) berdasarkan risiko ketidakpermanenan yang lebih tinggi bisa menjadi langkah yang tepat,” ujar Martius.

Direktur Sains CIFOR-ICRAF, Robert Nasi, juga mendorong perlunya pendekatan yang lebih detail: “Pedoman [PACM] bisa saja membuat NCS tersingkir dari pasar kepatuhan karena ekspektasi yang tidak realistis, atau sebaliknya pedoman tersebut disesuaikan dengan baik dengan mempertimbangkan karakter sistem yang tidak statis. Risiko yang berlawanan adalah pedoman yang terlalu longgar sehingga hanya kata-kata saja yang dihasilkan,” ujarnya. “Sejauh ini tampaknya badan [pengawas] lebih condong pada opsi pertama [mengeluarkan NCS sepenuhnya], dan ini akan menjadi masalah karena akan menghambat penggunaan NCS — padahal kita sangat membutuhkan

Selain nilai karbonnya, NCS juga memberikan manfaat tambahan penting bagi ekosistem dan masyarakat — meningkatkan kualitas air, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung mata pencaharian. Beria Leimona, pemimpin tema perubahan iklim, energi, dan pembangunan rendah karbon di CIFOR-ICRAF, mendesak para pembuat kebijakan untuk punya pandangan lebih luas dari sekedar karbon.

Ia memperingatkan bahwa kemajuan pembangunan berkelanjutan akan terhambat jika kita terlalu terfokus pada metodologi teknis tanpa memperhatikan tujuan utama dari solusi perubahan iklim: kesejahteraan manusia. Pasar karbon memang dapat menjadi salah satu cara untuk menyalurkan pendanaan menuju tujuan tersebut, “tetapi saya mengatakan bahwa pasar karbon hanyalah alat,” ujar Leimona. “Intinya adalah bagaimana kita dapat memulihkan hutan dan fungsi-fungsi terkait — seperti kesehatan daerah aliran sungai — yang benar-benar perlu dijaga demi meningkatkan ketahanan manusia.”

Yang tak kalah penting, inisiatif NCS harus selaras dengan kebutuhan serta realitas lokal — terlebih karena negara-negara maju telah menghasilkan sebagian besar emisi historis, sementara negara-negara berkembang justru menampung sebagian besar peluang NCS. “Solusi berbasis lokal harus dikembangkan sesuai dengan prioritas masyarakat setempat dan aspirasi pembangunan mereka (bukan dipaksakan dari luar), dengan aturan kesepakatan dan keterlibatan yang jelas,” ujar Vincent Gitz, direktur CIFOR-ICRAF untuk Amerika Latin.

“Dalam tata kelola solusi-solusi ini, harus ada keseimbangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan antara para aktor dari luar lanskap (yang berinvestasi dalam solusi tersebut) dan mereka yang tinggal di dalam lanskap (yang mewujudkan solusi tersebut dan menjadikannya bagian dari cara baru mereka mengelola dan merawat lahan).”

Namun, meskipun para ahli mendorong inklusi, Daniel Murdiyarso, ilmuwan utama CIFOR-ICRAF, mengingatkan agar kita tidak melihat alam sebagai solusi tunggal, dan tidak melebih-lebihkan potensinya untuk “memperbaiki” situasi yang sedang kita hadapi.

“Alam bukan — dan tidak akan pernah menjadi — solusi utama atas bencana [iklim] yang sebagian besar (80–90%) disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil,” ujarnya. “Alam adalah korban, bukan solusi. Jadi, upaya menjadikan alam sebagai bagian dari solusi harus dipahami sebagai ‘menumpang’ pada agenda utama, bukan menggantikannya. Peluang ini jangan sampai terlewat — tetapi harus dijalankan dengan integritas lingkungan yang tinggi.”

Ikuti CIFOR-ICRAF di Instagram untuk mendapatkan cerita, wawasan, dan sains langsung dari COP30 di Belém.