Melindungi hutan tropis sekaligus mendukung masyarakat lokal merupakan gagasan utama program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan 2000-an. Inisiatif ini berangkat dari gagasan sederhana: menjaga hutan, menekan emisi, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.

Namun, apakah program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan? Studi terbaru memberikan pandangan berbeda.  

Kami menganalisis dua proyek besar REDD+ di Kalimantan. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak REDD+ terhadap pendapatan rumah tangga sangat kecil, bahkan dalam beberapa kasus negatif. Temuan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang kerentanan rumah tangga pedesaan di kawasan hutan tropis, serta siapa yang sebenarnya menanggung risiko dan biaya perubahan, terutama bagi masyarakat yang sejak awal sudah berada dalam kondisi rentan.

Menguji janji peningkatan pendapatan

Proyek REDD+ dirancang untuk mendukung masyarakat dalam membangun mata pencaharian baru yang tangguh sambil menjaga hutan tetap lestari. Dalam praktiknya, hal ini sering berarti membatasi pembukaan hutan untuk pertanian dan penggunaan lainnya. Akibatnya, pendapatan dari sektor pertanian dapat menurun dalam jangka pendek, namun secara keseluruhan pendapatan diharapkan meningkat seiring masyarakat menerima manfaat REDD+ dan mendiversifikasi kegiatan ekonomi mereka.

Untuk menguji apakah hipotesis ini benar terjadi di lapangan, kami menelaah dua inisiatif yang berbeda di Kalimantan.

Yang pertama adalah Proyek Katingan–Mentaya (KMP) di Kalimantan Tengah, salah satu proyek REDD+ terbesar dan paling berhasil secara komersil di dunia. Proyek ini dikelola oleh perusahaan swasta dan menghasilkan pendapatan utama  dari perdagangan karbon.  

Alih-alih memberikan pembayaran tunai langsung kepada rumah tangga, perusahaan menyalurkan manfaat kepada desa-desa. Dukungan tersebut mencakup pengembangan agroforestri, akuakultur berkelanjutan, perikanan, serta usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK). Selain itu, proyek ini menjalankan berbagai kegiatan, seperti pembasahan kembali lahan gambut dan pengelolaan air, reforestasi dan pengayaan tanaman, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Proyek ini juga mempekerjakan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Inisiatif kedua adalah Berau Forest Carbon Programme (BFCP) di Kalimantan Timur, yang merupakan program REDD+ yurisdiksi pertama di Indonesia. Didanai oleh bantuan donor, program ini bertujuan mengurangi deforestasi dan mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat kabupaten. Seperti halnya KMP, program ini tidak memberikan pembayaran langsung kepada individu atau rumah tangga. Sebaliknya, BFCP berinvestasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan, mendukung transisi menuju praktik berkelanjutan, serta menyediakan pendanaan bersyarat di tingkat desa, misalnya sebagai imbalan atas upaya pengurangan praktik ladang berpindah. Sejak tahun 2020, BFCP telah diintegrasikan ke dalam program REDD+ tingkat provinsi di Kalimantan Timur. 

Berbeda dengan skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) di Kosta Rika dan Meksiko, yang menyalurkan dana langsung kepada rumah tangga pemilik lahan sebagai imbalan atas upaya pengurangan emisi, kedua proyek di Indonesia ini menyalurkan pendapatan pada tingkat desa. Struktur seperti ini membuat dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga individu sulit dilacak secara langsung. Meski demikian, diharapkan bahwa berbagai manfaat tidak langsung, seperti peningkatan akses pasar, peluang mata pencaharian baru, serta investasi di tingkat desa akan pada akhirnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang terukur. 

Namun, berbagai manfaat tersebut harus bersaing dengan keuntungan ekonomi yang lebih cepat dirasakan dari penggunaan lahan tradisional, seperti pemanfaatan kayu dan praktik ladang berpindah.

Ketika data berbicara

Berdasarkan analisis data survei dari lebih dari 400 rumah tangga yang dikumpulkan pada 2010, 2014, dan 2018, kami menemukan bahwa dampak REDD+ terhadap pendapatan rumah tangga yang berpartisipasi di lokasi BFCP tidak signifikan.  

Sementara itu, di Proyek Katingan–Mentaya (KMP), partisipasi dalam REDD+ menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga pada empat tahun pertama pelaksanaan (2010–2014). Namun, dampak tersebut berangsur menghilang dalam jangka waktu yang lebih panjang (2010–2018).

Secara keseluruhan, gambaran yang muncul tidak sepositif yang diharapkan. Temuan ini menyoroti kerentanan rumah tangga pedesaan yang harus menyesuaikan diri dengan aturan baru serta cara hidup yang berbeda. Karena itu, diperlukan strategi yang mampu mendukung dan melindungi pendapatan rumah tangga, terutama untuk menghadapi gangguan sementara yang sering muncul selama proses pelaksanaan REDD+.

Mencari efek limpahan

Karena proyek REDD+ dilaksanakan di tingkat desa sementara keterlibatan rumah tangga bersifat sukarela, kami juga menelaah kemungkinan adanya efek limpahan (spillover) di dalam komunitas. Secara khusus, kami membandingkan pendapatan rumah tangga yang tidak berpartisipasi di desa-desa REDD+ dengan rumah tangga di desa yang tidak terlibat dalam program REDD+.

Pada akhirnya, kami tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai adanya efek limpahan tersebut. Rumah tangga yang tidak berpartisipasi tidak mengalami peningkatan pendapatan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan REDD+, namun juga tidak mengalami kerugian finansial akibat tidak ikut serta dalam program.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terhadap proyek REDD+ di Brasil, yaitu TransAmazon, yang juga tidak menemukan efek limpahan pendapatan yang berarti di dalam komunitas.

Keberagam hasil dan ketegangan yang belum terpecahkan

Temuan kami bukanlah kasus yang terisolasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak REDD+ terhadap pendapatan bersifat beragam dan cenderung terbatas, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan dampak negatif. Hal ini tidak berarti bahwa konsep REDD+ tidak bisa sukses. Namun, temuan tersebut menegaskan perlunya memperkuat penyaluran manfaat ekonomi dan pembangunan nyata bagi masyarakat dan individu yang terlibat..  

Jika REDD+ ingin benar-benar menjembatani upaya mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan pedesaan, program ini harus mampu memastikan bahwa mata pencaharian masyarakat benar-benar meningkat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus menjaga hutan tropis tetap lestari bagi generasi mendatang.