Pada tahun 2026, saat negara-negara berupaya melaksanakan komitmen kehutanan mereka, proses mengubah janji menjadi tindakan seringkali terhambat ketika kementerian, sektor, dan mandat tidak selaras. Di berbagai wilayah, temuan terbaru menunjukkan tantangan yang sama: bukan kurangnya ambisi, tapi koordinasi yang menjadi kendala.

Ketidakselarasan ini menyebabkan terfragmentasinya dukungan yang pada hutan dan komunitas yang bergantung padanya.

Hutan dan sistem penggunaan lahan memainkan peran krusial dalam mendukung regulasi iklim, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan mata pencaharian pedesaan yang berkelanjutan. Peran multifungsi pohon dan hutan dalam lanskap yang tangguh telah terdokumentasi dengan baik. Namun, melaksanakan komitmen ini secara efektif tetap merupakan tantangan ketika struktur tata kelola terfragmentasi. Tantangan ini terus-menerus disorot dalam berbagai hasil penelitian dan teramati dalam upaya restorasi.

Tantangan ini terutama dirasakan oleh petani kecil, yang menjadi tulang punggung banyak ekonomi pedesaan yang pekerjaan dan penghasilannya bergantung pada hutan. Sekitar 240 juta orang tinggal di daerah berhutan, dan aktivitas berbasis hutan menyediakan sekitar 30 juta pekerjaan informal dan hingga sepertiga dari lapangan kerja non-pertanian di pedesaan.

Pada saat yang sama, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan manfaat yang terbatas dari perdagangan dan investasi. Bila celah koordinasi terus berlanjut, petani kecil harus menghadapi kebijakan yang tumpang tindih, persyaratan keberlanjutan yang terus berkembang, dan dukungan institusional yang tidak merata dan terbatas.

Tantangan bersama di berbagai negara 

Dari bentang alam penghasil kakao di Afrika Barat hingga bisnis kelapa sawit dan kayu di Asia Tenggara dan sepanjang Amazon, tantangan koordinasi mengikuti pola yang serupa. Masalah-masalah yang telah lama ada ini muncul kembali dalam pembahasan tentang tindakan pengelolaan hutan dan penggunaan lahan di COP30, di mana peserta merefleksikan kesulitan dalam menyelaraskan tujuan lingkungan dengan kebijakan pertanian, perdagangan, dan keuangan.

Di banyak negara, agenda kehutanan dan iklim dipimpin oleh kementerian lingkungan hidup, sementara subsidi pertanian, negosiasi perdagangan, dan standar ekspor berada di bawah otoritas yang terpisah. Kementerian keuangan beroperasi dalam lingkup kewenangannya masing-masing.

Terpisahnya wewenang antar institusi ini membuat kebijakan menjadi kurang selaras dan seiring kali terjadi pertukaran kepentingan atau trade-offs. Hal ini menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat antara sektor kehutanan dan pertanian untuk mengelola lahan, keanekaragaman hayati, dan layanan ekosistem. Terfragmentasinya koordinasi menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya.

Ketegangan terus terjadi dalam irisan antara perdagangan dan konservasi hutan. COP30 telah memulai dialog mulai tahun ini untuk membahas tantangan dan peluang perdagangan dalam kerangka kerja iklim. Pada saat yang sama, negara-negara menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menunjukkan keberlanjutan di seluruh rantai pasok global.

Namun, aturan perdagangan, tarif, dan kondisi akses pasar sering kali dirancang tanpa koordinasi yang memadai dengan sistem perencanaan penggunaan lahan dalam negeri dan tata kelola hutan. Seiring dengan perubahan ekspektasi secara internasional, sistem nasional mungkin kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan yang sama.

Celah lain yang terus terjadi adalah masalah keuangan. Peserta COP30 menekankan bahwa transisi berkelanjutan masih kurang didanai. Penilaian global menunjukkan bahwa pendanaan hutan saat ini, baik dari sektor publik maupun swasta, jauh dari cukup untuk memenuhi tujuan iklim dan penggunaan lahan.

Dan, meskipun kebijakan pendukung sudah ada, akses terbatas terhadap pembiayaan menghambat partisipasi petani kecil dan mengurangi peluang untuk inovasi dan adaptasi. Hambatan dalam mengakses dan memperluas pembiayaan bagi aktor lokal, termasuk petani kecil, tetap signifikan. Keterbatasan modal, risiko yang dirasakan, dan mekanisme pendukung yang terbatas terus membatasi aliran investasi ke pelaku lokal.

Dampak terganggunya koordinasi dirasakan hutan dan masyarakat

Konsekuensi dari terjadinya celah-celah ini melampaui ketidak efisienan administratif. Ketika kebijakan tidak selaras, hutan terus mengalami degradasi dan komunitas pedesaan terpaksa menghadapi tuntutan yang tumpang tindih atau bertentangan dengan dukungan yang terbatas.

Di Amerika Selatan, produsen skala kecil dan menengah menjadi tulang punggung lapangan kerja pedesaan. Namun, studi menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan keberlanjutan dan pelacakan yang ketat mahal dan secara teknis menantang, terutama bagi perusahaan kecil dan koperasi, yang berisiko terpinggirkan dari pasar utama.

Di banyak negara Asia Tenggara dan Afrika Barat, dilaporkan bagaimana petani kecil dalam sistem komoditas kelapa sawit, kakao, dan lainnya sering menghadapi biaya sertifikasi, pengumpulan data, dan pelacakan yang memberatkan, dengan akses terbatas terhadap infrastruktur, teknologi, atau pembiayaan untuk memenuhi persyaratan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang marginalisasi dalam rantai pasok formal.

Analis mengingatkan bahwa tanpa dukungan yang ditargetkan, hambatan kepatuhan ini dapat melemahkan mata pencaharian para produsen, meskipun mereka berusaha berkontribusi pada produksi berkelanjutan dan perlindungan hutan.

Ruang belajar, bukan solusi seragam

Dialog antar negara semakin memberikan ruang kolektif bagi eksplorasi tantangan dan pembelajaran bersama. Alih-alih menyajikan solusi siap pakai, platform-platform ini memungkinkan negara-negara untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi pola-pola umum, dan merefleksikan apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Dalam konteks ini, para pejabat sering menyoroti nilai dari pertukaran informal yang tidak bersifat negosiasi, yang menjembatani perspektif produsen dan konsumen. Dengan berfokus pada hambatan praktis daripada komitmen tingkat tinggi, dialog-dialog ini membantu mengidentifikasi di mana koordinasi mengalami kendala dan kondisi apa yang diperlukan untuk mempertahankan kemajuan.

Namun, dialog saja tidak cukup. Pembelajaran harus diwujudkan dalam reformasi institusional, kerja sama berkelanjutan antar kementerian, dan investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia dan sistem. Dialog multinasional seperti FACT Dialogue mempertemukan negara produsen dan konsumen untuk bertukar pengalaman dan pelajaran yang dipetik, mengidentifikasi celah koordinasi, dan kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan kemajuan, tanpa menyiratkan bahwa program tertentu adalah solusi tunggal.

Yang dinilai sebagai prioritas

Dalam langkah ke depannya, pembuat kebijakan menyoroti beberapa prioritas. Pengakuan yang lebih besar terhadap sistem keberlanjutan nasional dapat mengurangi duplikasi dan meringankan beban bagi produsen. Pendekatan bertahap dan inklusif terhadap standar dapat membantu petani kecil beradaptasi tanpa terpinggirkan. Menggabungkan pembiayaan dengan bantuan teknis dan alat digital dapat mengurangi risiko dan meningkatkan hasil di lapangan.

Pembuat kebijakan menyoroti penguatan koordinasi lintas sektor sebagai prasyarat utama untuk mengubah ambisi menjadi tindakan yang efektif.

Dan yang terutama, koordinasi yang berkelanjutan — lintas sektor, lintas batas, dan lintas tingkatan pemerintahan — tetap menjadi hal yang esensial. Ambisi telah menentukan arahnya. Sejauh mana hutan dan komunitas pedesaan dapat memperoleh manfaat akan bergantung pada seberapa baik lembaga-lembaga bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut.