{"id":87429,"date":"2024-04-09T04:05:22","date_gmt":"2024-04-08T21:05:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=87429"},"modified":"2025-08-04T07:49:16","modified_gmt":"2025-08-04T00:49:16","slug":"menuju-asia-tenggara-bebas-kabut-asap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/87429\/menuju-asia-tenggara-bebas-kabut-asap","title":{"rendered":"Menuju Asia Tenggara Bebas Kabut Asap"},"content":{"rendered":"

Musim hujan telah berlalu, wilayah Asia Tenggara akan kembali menghadapi musim kemarau yang diperburuk dengan adanya El Ni\u00f1o, fase siklus pemanasan suhu Samudera Pasifik. Kini, negara-negara di Asia Tenggara tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya mengancam hutan dan ekosistem lahan yang masih sehat, kondisi ini juga berkontribusi terhadap memburuknya polusi kabut asap lintas batas dan masalah kesehatan yang disebabkan krisis iklim, seiring dengan pembakaran hutan dan lahan gambut yang melepaskan karbon dioksida dan polusi kabut asap yang melintasi batas negara.<\/p>\n

Salah satu contohnya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 di Indonesia. Kondisi kabut asap berlangsung selama lima bulan dan melintasi batas negara hingga mencapai Vietnam, menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar USD 16,1 miliar.<\/a> Dan pada pertengahan 2023, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) melaporkan kebakaran dan kabut asap di wilayah utara Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar.<\/p>\n

Menanggapi isu polusi kabut asap yang telah berlangsung selama beberapa dekade, seluruh Negara Anggota ASEAN (AMS) meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas (AATHP) pada 2015, yang bertujuan untuk mencegah dan memantau polusi asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan\/atau hutan melalui upaya nasional terpadu yang berkelanjutan. Sebagai realisasi dari komitmen tersebut, Peta Jalan Kerja Sama ASEAN untuk Pengendalian Polusi Asap Lintas Batas dikembangkan dan diadopsi pada Agustus 2016 untuk melaksanakan perjanjian tersebut, setelah serangkaian konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait.<\/p>\n

Peta Jalan tersebut meliputi delapan strategi utama yang menerjemahkan prinsip-prinsip AATHP sebagai tindakan nyata dan kolaboratif \u2013 mulai dari pengelolaan lahan gambut berkelanjutan hingga pencegahan kebakaran hingga mengurangi risiko kesehatan dan lingkungan \u2013 yang akan diterapkan oleh AMS pada berbagai tingkat dan rentang waktu. Dengan visi untuk menciptakan \u2018ASEAN Bebas Asap Lintas Batas pada 2020\u2019, strategi ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.<\/p>\n

\"\"
Para delegasi memegang dokumen peta jalan kedua yang menunjukkan komitmen kolektif untuk mengatasi kabut asap lintas batas. Foto oleh Ricky Martin\/CIFOR-ICRAF<\/figcaption><\/figure>\n

Berangkat dari visi tersebut, para pihak AATHP juga telah menyetujui peninjauan independen pada 2020-2021 untuk meninjau kemajuan implementasi Peta Jalan oleh masing-masing AMS. Tinjauan <\/a>tersebut menemukan bahwa sebagian besar strategi tersebut cukup lengkap dengan kemajuan yang baik dalam beberapa kategori, termasuk penerapan langkah-langkah pencegahan yang efektif dengan meningkatkan pemantauan kebakaran hutan, penilaian dan sistem peringatan dini serta disahkannya undang-undang nasional dan daerah yang bertujuan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Prestasi penting lainnya termasuk kegiatan untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran informasi dan teknologi antar AMS. Namun, hasil tinjauan juga menunjukkan tingkat penyelesaian yang moderat hingga rendah dalam upaya mengurangi luas lahan gambut yang terbakar dan sejumlah peraturan dan\/atau insentif untuk praktik tanpa pembakaran.<\/p>\n

Secara keseluruhan, Peta Jalan 2016-2020 telah membantu negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan mencegah polusi kabut asap yang berdampak pada kesehatan\u2014namun masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Selain itu, tinjauan tersebut juga merekomendasikan penerapan alternatif kebijakan tanpa pembakaran dalam penghidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat adat di Asia Tenggara hanya melakukan pembakaran beberapa bagian hutan tempat mereka tinggal, dan hal ini jarang mengakibatkan kebakaran lahan atau hutan yang luas. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan asap perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait di semua tingkatan.<\/p>\n

Saat ini, di bawah bayang-bayang krisis iklim yang kian memburuk dan kebakaran yang diperkirakan akan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat \u2013 kemungkinan terjadinya kebakaran diperkirakan akan meningkat setidaknya 20-33 persen pada 2050<\/a> \u2013 ASEAN telah berupaya untuk mengembangkan dan kemudian menerapkan Peta Jalan Kedua.<\/p>\n

Diluncurkan <\/a>pada 21 Februari 2024, Peta Jalan Kedua berupaya mengarahkan AMS untuk mencapai satu tujuan: penghapusan polusi asap lintas batas regional pada 2030 melalui penerapan tindakan kolektif yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan hutan.<\/p>\n

\u201cPeta Jalan ini bukan sekadar dokumen, melainkan deklarasi niat, peta jalan menuju masa depan yang lebih sehat. Ini mewujudkan tujuan kolektif negara kita,\u201d kata Lonkham Atsanavong, Ketua Komite di bawah Konferensi Para Pihak AATHP (COM), yang berasal dari Laos.<\/p>\n