{"id":83750,"date":"2023-08-02T10:30:33","date_gmt":"2023-08-02T03:30:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=83750"},"modified":"2025-08-04T07:49:22","modified_gmt":"2025-08-04T00:49:22","slug":"dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2","title":{"rendered":"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p>Indonesia, sebagai salah satu negara pionir REDD+, saat ini sedang melaksanakan dua program pembayaran berbasis hasil di Kalimantan Timur dan Jambi. Program pertama melibatkan Perjanjian Pembelian Pengurangan Emisi (<em>Emissions Reduction Purchase Agreement, ERPA<\/em>) senilai US$ 110 juta dolar (Rp1,6 triliun), di mana <a href=\"https:\/\/www.worldbank.org\/en\/news\/press-release\/2022\/11\/08\/indonesia-receives-first-payment-for-reducing-emissions-in-east-kalimantan%20and%20http:\/ppid.menlhk.go.id\/berita\/siaran-pers\/5816\/progres-result-based-payment-redd\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Pemerintah Indonesia telah menerima US$20,9 juta (Rp320 miliar).<\/a><\/p>\n<p>Perkembangan sistem pembayaran berbasis hasil telah membuat banyak pihak di tingkat global, nasional, dan subnasional memperhatikan dampak inisiatif seperti ini terhadap Masyarakat Adat (MA) dan masyarakat lokal, serta lingkungan yang mereka kelola.<\/p>\n<p>\u201cDi banyak tempat, lahan yang dikelola oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat mengalami lebih sedikit deforestasi dan degradasi dibandingkan dengan lahan yang tidak mereka kelola. Tapi, pada saat bersamaan, ada elemen-elemen REDD+ yang dapat memberikan dampak negatif kepada komunitas ini,\u201d jelas Robert Nasi, <em>Chief Operating Officer<\/em> <em>Center for International Forestry Research<\/em> dan <em>World Agroforestry<\/em> (<a href=\"https:\/\/www.cifor-icraf.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">CIFOR-ICRAF<\/a>), dalam sambutannya saat<a href=\"https:\/\/www.cifor-icraf.org\/event\/redd-social-safeguards-in-indonesia-opportunities-and-challenges\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"> lokakarya multi-pihak mengenai interpretasi dan implementasi perlindungan REDD+ di Indonesia. <\/a> Diselenggarakan pada 16 Mei 2023, <em>lokakarya<\/em> ini merupakan bagian dari Studi Komparatif Global tentang REDD+ <em>(<\/em><a href=\"https:\/\/www.cifor-icraf.org\/gcs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Global Comparative Study on REDD+, GCS REDD+<\/em><\/a><em>)<\/em><em> <\/em>CIFOR-ICRAF).<\/p>\n<p><strong>Antara konsep dan praktik<\/strong><\/p>\n<p>Untuk mengatasi tantangan ini, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (<a href=\"https:\/\/unfccc.int\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)<\/em><\/a> telah menganjurkan negara-negara REDD+ untuk melakukan perlindungan sosial dan lingkungan dalam kegiatan implementasi.<\/p>\n<p>Perlindungan ini, jika berfokus mendukung Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas kepemilikan lahan, dapat mendukung hasil REDD+ yang lebih efektif, kata ilmuwan CIFOR-ICRAF, Juan Pablo Sarmiento Barletti.<\/p>\n<p>\u201cApakah perlindungan tersebut berperan untuk mitigasi dampak, \u2018tidak membahayakan\u2019, atau \u2018membuat lebih baik\u2019?\u201d katanya. \u201cMengingat bukti bagaimana praktik pengelolaan lingkungan oleh masyarakat di bawah sistem kepemilikan lahan dan sumber daya yang jelas dapat mendukung efektivitas REDD+, bagaimana kita dapat melihat dan mengatasi tantangan dalam memasukkan pemahaman tersebut ke dalam desain dan implementasi inisiatif dengan cara yang terbaik?\u201d<\/p>\n<p>Dalam konteks Indonesia, peneliti CIFOR-ICRAF, Nining Liswanti, membagikan temuan awal dari penelitiannya yang mengkaji implementasi perlindungan sosial REDD+ di Kalimantan Timur dan Jambi. Ia memuji pemerintah lokal dan pihak NGO atas koordinasi multi-pihak yang telah membentuk proses implementasi proyek di Kalimantan Timur sejauh ini \u2013 dan <a href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/81338\/are-community-rights-being-upheld-in-redd-safeguards-processes-and-landscapes-in-east-kalimantan?fnl=id\">manfaatnya dalam implementasi di tingkat lokal<\/a>. Proses koordinasi ini mendorong upaya Kalimantan Timur dalam mematuhi konsep perlindungan Bank Dunia.<\/p>\n<p>Namun, Liswanti juga mencatat bahwa rotasi staf di tingkat pemerintah provinsi dapat menjadi kendala dalam pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan dan memantau kepatuhan terhadap perlindungan. Wawancara yang dilakukannya dengan para aktor kunci REDD+ juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk mengatasi keluhan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan upaya provinsi dengan sistem pemantauan nasional, serta memberikan bantuan teknis untuk memastikan masyarakat memahami cara mengakses dan menggunakannya. Dia juga menyoroti perlunya meningkatkan pengakuan hak-hak masyarakat, serta melibatkan ahli gender untuk mendukung kesetaraan gender yang melampaui partisipasi nominal \u2013 misalnya dengan memfasilitasi keterlibatan yang bermanfaat bagi perempuan dan pemuda, serta memastikan akses yang adil terhadap manfaat bagi perempuan.<\/p>\n<p>Dalam presentasinya, Franky Zamzani, Wakil Direktur Pemantauan Tindakan Mitigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, menyatakan bahwa kerangka kerja perlindungan harus dirancang agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Ia menyoroti pentingnya proses <em>PADIATAPA<\/em> (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau  <em>free, prior and informed consent, FPIC) s<\/em>erta menekankan perlunya sistem informasi yang transparan dan fleksibel untuk melacak implementasi perlindungan. Menurut Zamzani, implementasi perlindungan di Indonesia telah melebihi ketentuan <a href=\"https:\/\/www.un-redd.org\/glossary\/cancun-safeguards\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Perlindungan Cancun, <\/a>namun data saat ini masih terbatas pada Kalimantan Timur dan Jambi, dan harus diperbarui dengan data implementasi dari provinsi-provinsi lainnya.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image alignwide size-large\">\n\t\t\t\t<img width=\"738\" height=\"415\" src=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-738x415.webp\" class=\"wp-image-83716\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-738x415.webp 738w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-566x318.webp 566w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-768x432.webp 768w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-220x124.webp 220w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-800x450.webp 800w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-610x343.webp 610w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-672x378.webp 672w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-365x205.webp 365w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1-1100x619.webp 1100w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/CIFORICRAF-scaled-1.webp 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Lokakarya multipemangku kepentingan tentang interpretasi dan implementasi kerangka pengaman REDD+ di Indonesia, diselenggarakan di bawah Studi Komparatif Global CIFOR-ICRAF tentang REDD+ (GCS REDD), 16 Mei 2023. Foto oleh: Nining Liswanti\/CIFOR-ICRAF<\/figcaption>\n\t\t\t<\/figure>\n<p><strong>Dari sudut pandang pemangku kepentingan Indonesia<\/strong><\/p>\n<p>Anggalia Putri dari MADANI Berkelanjutan \u2013 NGO dari Indonesia \u2013 berkomentar mengenai tantangan dalam memantau kepatuhan terhadap perlindungan. Ia mengatakan bahwa Alat Penilaian Implementasi Perlindungan masih membutuhkan komponen kualitatif untuk melakukan penilaian yang lebih dari sekadar \u201c<em>checklist\u201d<\/em>, ia juga menyoroti perlunya peningkatan implementasi <em>PADIATAPA<\/em>, dengan panduan yang jelas namun adaptif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat.<\/p>\n<p>Memberikan perspektif dari tingkat nasional, Niken Sakuntaladewi \u2013 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional <a href=\"https:\/\/brin.go.id\/news\/100248\/periset-klhk-terbanyak-di-tahap-ii-pengalihan-sdm-litbangjirap-brin\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">(BRIN)<\/a> Indonesia \u2013 menjelaskan bahwa diperlukan waktu untuk memahami dan mengimplementasikan perlindungan REDD+. Ia juga mencatat tingginya biaya implementasi, termasuk untuk pengembangan pedoman dan proses <em>PADIATAPA<\/em>. Citra Siagian \u2013 seorang analis pembangunan sosial di Bank Dunia \u2013 juga membagikan tantangan implementasi, seperti biaya penerapan perlindungan di daerah-daerah terpencil yang merupakan sebagian besar wilayah Kalimantan.<\/p>\n<p>Dokumentasi juga menjadi tantangan yang signifikan. Bambang Trisasongko Adi, penasihat senior di Konsultan Lingkungan<a href=\"https:\/\/www.hatfieldgroup.com\/region\/indonesia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"> Hatfield Indonesia,<\/a> mengatakan bahwa masih sulit untuk mendapatkan informasi dengan cara yang dimengerti oleh masyarakat, namun memenuhi kebutuhan donor dan pemerintah.<\/p>\n<p>Peserta juga mengusulkan adanya penegasan komitmen terhadap perlindungan. Gamma Galudra dari <a href=\"https:\/\/www.recoftc.org\/indonesia\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>The Center for People and Forests (RECOFTC) <\/em><\/a>mencatat bahwa perlindungan sosial di Indonesia sebagian besar berfokus pada mitigasi risiko daripada \u2018melakukan yang lebih baik\u2019, yang membutuhkan pengakuan dan penghormatan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat.<\/p>\n<p>Menutup lokakarya, Moira Moeliono, <em>senior sssociate<\/em> CIFOR-ICRAF, mengingatkan peserta bahwa perlindungan harus dijadikan bagian dari setiap strategi implementasi dan dalam setiap strategi implementasi dan harus berfokus pada hasil, karena \u201cniat baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik.\u201d Seiring dengan perkembangan proyek dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka, diskusi seperti ini perlu berjalan beriringan, demikian menurut pengamatan beliau.<\/p>\n<hr \/>\n<p><em>Penelitian ini merupakan bagian dari Studi Komparatif Global tentang REDD+ yang dilakukan oleh CIFOR-ICRAF (www.cifor-icraf.org\/gcs). Mitra pendanaan yang telah mendukung penelitian ini termasuk Norwegian Agency for Development Cooperation, International Climate Initiative (IKI) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety, CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (CRP-FTA), dengan dukungan finansial dari Donatur Dana CGIAR. Artikel ini dan lembaran informasi terkait disponsori oleh program Gender, Keadilan, dan Kesejahteraan (Gender, Equity, and Wellbeing, GEW) di CIFOR-ICRAF.<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p><strong><em>Untuk informasi lebih lanjut mengenai topik ini, silakan hubungi Nining Liswanti melalui email <\/em><\/strong><a href=\"mailto:n.liswanti@cifor-icraf.org\"><strong><em>n.liswanti@cifor-icraf.org<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Indonesia, sebagai salah satu negara pionir REDD+, saat ini sedang melaksanakan dua program pembayaran berbasis hasil di Kalimantan Timur dan Jambi. Program pertama melibatkan Perjanjian Pembelian Pengurangan Emisi (Emissions Reduction Purchase Agreement, ERPA) senilai US$ 110 juta dolar (Rp1,6 triliun), di mana Pemerintah Indonesia telah menerima US$20,9 juta (Rp320 miliar). Perkembangan sistem pembayaran berbasis hasil [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":264,"featured_media":83712,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[12057,12105],"tags":[],"language":[2171],"location":[],"tag-bahasa":[10534,7301,2575,2819],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[3099],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[7144],"class_list":["post-83750","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bentang-alam","category-hutan-masyarakat","language-bahasa-indonesia","tag-bahasa-forum-multipihak","tag-bahasa-gcs-redd","tag-bahasa-masyarakat-adat","tag-bahasa-redd","type-bahasa-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Indonesia, sebagai salah satu negara pionir REDD+, saat ini sedang melaksanakan dua program pembayaran berbasis hasil di Kalimantan Timur dan Jambi. Program pertama melibatkan Perjanjian Pembelian Pengurangan Emisi (Emissions Reduction Purchase Agreement, ERPA) senilai US$ 110 juta dolar (Rp1,6 triliun), di mana Pemerintah Indonesia telah menerima US$20,9 juta (Rp320 miliar). Perkembangan sistem pembayaran berbasis hasil [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-08-02T03:30:33+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-08-04T00:49:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1367\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Monica Evans\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2\"},\"author\":{\"name\":\"Monica Evans\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/bbc4f31739de12be65a7163dcd213d70\"},\"headline\":\"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia\",\"datePublished\":\"2023-08-02T03:30:33+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-04T00:49:22+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2\"},\"wordCount\":945,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/07\\\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg\",\"articleSection\":[\"Bentang alam\",\"Hutan masyarakat\"],\"inLanguage\":\"id\",\"copyrightYear\":\"2023\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2\",\"name\":\"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/07\\\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg\",\"datePublished\":\"2023-08-02T03:30:33+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-04T00:49:22+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/07\\\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/07\\\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg\",\"width\":2048,\"height\":1367,\"caption\":\"Potret bentang alam di Jambi. Foto oleh: Icaro Cooke Vieira\\\/CIFOR-ICRAF\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/bbc4f31739de12be65a7163dcd213d70\",\"name\":\"Monica Evans\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8562fa393abdbd087bc88878fca914a643ddcdc460ce2de59f8fa7e1436c429d?s=96&d=mm&r=g471b7862f77b1a636c78ad3c8970bfeb\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8562fa393abdbd087bc88878fca914a643ddcdc460ce2de59f8fa7e1436c429d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8562fa393abdbd087bc88878fca914a643ddcdc460ce2de59f8fa7e1436c429d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Monica Evans\"},\"description\":\"Monica Evans is a writer and community development practitioner based in Aotearoa New Zealand. Since completing her Masters in Development Studies in 2010, she has worked on environmental and community development projects in NZ, the Pacific and Latin America. She's particularly passionate about participation, creativity and well-being, and has a keen interest in ecology and sustainability. She lives in a small town on New Zealand's wild West Coast, where she teaches dance, grows vegetables and tends to her pet alpacas.\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/monica-evans\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/83750\\\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia","og_description":"Indonesia, sebagai salah satu negara pionir REDD+, saat ini sedang melaksanakan dua program pembayaran berbasis hasil di Kalimantan Timur dan Jambi. Program pertama melibatkan Perjanjian Pembelian Pengurangan Emisi (Emissions Reduction Purchase Agreement, ERPA) senilai US$ 110 juta dolar (Rp1,6 triliun), di mana Pemerintah Indonesia telah menerima US$20,9 juta (Rp320 miliar). Perkembangan sistem pembayaran berbasis hasil [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2023-08-02T03:30:33+00:00","article_modified_time":"2025-08-04T00:49:22+00:00","og_image":[{"width":2048,"height":1367,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Monica Evans","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@CIFOR_ICRAF","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2"},"author":{"name":"Monica Evans","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/bbc4f31739de12be65a7163dcd213d70"},"headline":"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia","datePublished":"2023-08-02T03:30:33+00:00","dateModified":"2025-08-04T00:49:22+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2"},"wordCount":945,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg","articleSection":["Bentang alam","Hutan masyarakat"],"inLanguage":"id","copyrightYear":"2023","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2","name":"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg","datePublished":"2023-08-02T03:30:33+00:00","dateModified":"2025-08-04T00:49:22+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg","width":2048,"height":1367,"caption":"Potret bentang alam di Jambi. Foto oleh: Icaro Cooke Vieira\/CIFOR-ICRAF"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Dari \u2018Tidak Membahayakan\u2019 menjadi \u2018Membuat Lebih Baik\u2019: Pembelajaran Awal dari Implementasi Perlindungan REDD+ di Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/bbc4f31739de12be65a7163dcd213d70","name":"Monica Evans","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8562fa393abdbd087bc88878fca914a643ddcdc460ce2de59f8fa7e1436c429d?s=96&d=mm&r=g471b7862f77b1a636c78ad3c8970bfeb","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8562fa393abdbd087bc88878fca914a643ddcdc460ce2de59f8fa7e1436c429d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8562fa393abdbd087bc88878fca914a643ddcdc460ce2de59f8fa7e1436c429d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Monica Evans"},"description":"Monica Evans is a writer and community development practitioner based in Aotearoa New Zealand. Since completing her Masters in Development Studies in 2010, she has worked on environmental and community development projects in NZ, the Pacific and Latin America. She's particularly passionate about participation, creativity and well-being, and has a keen interest in ecology and sustainability. She lives in a small town on New Zealand's wild West Coast, where she teaches dance, grows vegetables and tends to her pet alpacas.","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/monica-evans"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/83750\/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/36003315103_b16da6a02b_k.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/264"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83750"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83750\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":83751,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83750\/revisions\/83751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83750"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=83750"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=83750"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=83750"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=83750"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=83750"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=83750"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=83750"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=83750"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=83750"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=83750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}