Indonesia menggelar Presidensi G20 2022 dan akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi tahunan pada akhir tahun ini dengan tema \u2018Recover Together, Recover Stronger\u2019. Tema ini membuka peluang krusial untuk bisa menetapkan agenda diskusi pemulihan dan transformasi ekonomi global \u2013 termasuk memimpin diskusi untuk memajukan perdagangan minyak kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan yang akan membawa manfaat bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat Indonesia.<\/p>\n
\u201cIsu kelapa sawit sangat mempolarisasi,\u201d ujar Robert Nasi, Direktur Jenderal Pusat Penelitian Kehutanan Internasional<\/a> (CIFOR) dan Direktur Pelaksana CIFOR-ICRAF, saat menjadi pembicara kunci. \u201cSituasi yang sedikit mirip seperti Dr Jekyll dan Mr Hyde [sebagaimana narasi yang sering digambarkan di media]. Namun pada dasarnya, kelapa sawit adalah tanaman yang sangat produktif, menghasilkan minyak berkualitas untuk industri dan bisnis; kelapa sawit sangat penting sebagai sumber mata pencaharian masyarakat lokal; dan sekaligus, sering dikaitkan dengan deforestasi tropis. Jadi, bagaimana kita bisa memperdagangkannya secara lebih berkelanjutan?\u201d<\/p>\n Moderator diskusi, Sara Wayne, memfasilitasi \u2018gelar wicara\u2019 yang membedah isu ini, mengeksplorasi peluang, hambatan, dan kemajuan penerapan kesepakatan hijau global untuk perdagangan minyak sawit.<\/p>\n Neil burgess, Kepala ilmuwan UNEP-WCMC dan investigator utama TRADE Hub<\/a>, menjelaskan bagaimana meningkatnya kesadaran mengenai deforestasi dan kaitannya dengan perubahan iklim yang mendorong tuntutan dari UE dan Inggris untuk rantai pasokan yang \u2018lebih hijau\u2019 dan bebas deforestasi. \u201cMasyarakat lebih terinformasi,\u201d katanya \u2013 \u201cada niat yang tulus yang datang tidak hanya dari pemerintah dunia, tetapi juga dari warganya.\u201d Namun, ia juga memperingatkan bahwa langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan ini dapat berdampak negatif kepada petani kecil yang saat ini diuntungkan dari produksi kelapa sawit dan mungkin tengah berjuang dalam meningkatkan peraturan dan kepatuhan.<\/p>\n Ahmad Maryudi, Profesor di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada<\/a>, memaparkan bagaimana inisiatif yang ada gagal untuk sepenuhnya memberantas deforestasi dari rantai pasokan minyak sawit, dan lembaga pemerintahan Uni Eropa memperketat regulasi terkait. \u201cMungkin ada masalah dengan penegakan hukum, kesenjangan dalam hal kesediaan negara [pengimpor] untuk mewujudkan komoditas berkelanjutan, dan pemasok yang tidak benar-benar menjamin konservasi lingkungan,\u201d katanya. \u201cJadi kami ingin memiliki proses yang diterapkan di semua negara, besar, dan kecil.\u201d<\/p>\n Agam Fatchurrichman, Wakil Sekretaris GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia<\/a>) kemudian berbicara mengenai dampak kesepakatan hijau bagi para pelaku bisnis kelapa sawit di tanah air, dan kebutuhan kompensasi biaya untuk melewati semua ini \u2013 terutama untuk pemain kecil. \u201cKita perlu bergerak melampaui kebijakan sepihak yang dapat menghambat pembangunan ekonomi kita,\u201d katanya. Ia juga menekankan pentingnya membangun kesepakatan tentang standar dan sistem sertifikasi berkelanjutan.<\/p>\n Made Ali, Koordinator Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau<\/a>), yang telah menangani isu legislasi selama 20 tahun dengan fokus khusus pada petani kecil yang memiliki lahan di bawah lima hektare \u2013 dan mereka lah yang menghadapi tantangan signifikan untuk terdaftar di bawah peraturan kesepakatan hijau. \u201cPara petani ini begitu sibuk bekerja di ladangnya, sehingga pemerintah perlu proaktif dalam berkontribusi untuk membangun korporasi berbasis masyarakat atau koperasi berbasis masyarakat,\u201d katanya.<\/p>\n Sesi kedua \u2018gelar wicara\u2019 membahas mengenai peluang yang melekat pada Presidensi G20 bagi Indonesia untuk memperkuat perdagangan minyak sawit berkelanjutan. \u201cIni merupakan kesempatan sangat penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat internasional. Karena saat ini kita berada di tahun kedua, hampir ketiga pandemi global, dan tantangan yang kita hadapi saat ini bersifat sistemik dan membumi,\u201d kata Shofwan Al Banna, asisten profesor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia<\/a>. Khusus dalam perdagangan kelapa sawit, \u201cTerdapat peluang besar bagi sejumlah negara yang paling terkait dalam isu ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk duduk dan berdiskusi bersama,\u201d katanya. \u201cIni akan menjadi wadah di mana kita bisa lebih mendorong praktik berkelanjutan.\u201d<\/p>\n Peneliti CIFOR-ICRAF, Herry Purnomo menekankan perlunya \u201cmembedakan antara produksi minyak sawit yang baik [berkelanjutan] dan yang buruk [tidak berkelanjutan]\u2026 untuk kemudian memperkuat bagian yang baik sambil mengubah yang buruk.\u201d Bagian dari \u2018memperkuat yang baik\u2019, dalam pandangannya adalah menawarkan dukungan finansial dan teknis pada petani untuk menerapkan praktik pertanian yang baik.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/49753579291_8c838421a2_k-738x415.jpg\")