Karena permintaan komoditas pertanian yang menimbulkan risiko besar terhadap hutan \u2013 seperti kakao, kopi, minyak sawit, dan kedelai \u2013 terus meningkat, para peneliti melakukan studi untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana standar sertifikasi diadopsi dan risiko yang dapat menyebabkan kegagalan.<\/p>\n
Upaya ini sangat penting untuk mengatasi matriks krisis lingkungan yang rumit dengan meningkatnya permintaan pangan, termasuk perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lanskap.<\/p>\n
\u201cBanyak variabel yang harus dipertimbangkan di seluruh rantai nilai tanaman apa pun, tetapi penyerapannya oleh petani kecil adalah tujuan yang layak untuk dicapai,\u201d kata Andrew Wardell, Ilmuwan Utama di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan Agroforestri Dunia (CIFOR- ICRAF).<\/p>\n
\u201cKami telah melihat sejumlah besar inisiatif keberlanjutan, beragam instrumen, dan alat untuk mempromosikan sumber daya bebas deforestasi sebagai cara untuk mengurangi paparan risiko reputasi, keuangan, dan peraturan, tetapi sedikit koherensi di antara mereka.\u201d<\/p>\n
Wardell berbicara di Kongres Kehutanan Dunia<\/a> di Seoul pada sesi yang diselenggarakan oleh CIFOR-ICRAF yang berfokus pada upaya keberlanjutan publik dan swasta di dalam dan di luar rantai pasokan untuk mempromosikan inklusi yang lebih besar dari usaha kecil dan menengah.<\/p>\n Menurut beberapa perkiraan, petani kecil \u2014 pertanian di bawah 2 ha \u2014 bertanggung jawab<\/a> atas sekitar 30 persen dari total produksi tanaman, dan sekitar 30 persen pasokan makanan di seperempat lahan pertanian di seluruh dunia.<\/p>\n Rantai nilai cenderung rumit, membuat pengawasan dari proses produksi di lapangan menjadi sulit, sekaligus menciptakan rintangan dalam penelusuran produk dan menimbulkan tantangan seputar atribusi dan akuntabilitas.<\/p>\n \u201cKami melihat cara agar sektor publik dan swasta dapat bekerja sama di lapangan dan di sepanjang rantai nilai,\u201d kata Michael Brady, Ketua Tim Rantai Nilai, Finansial, dan Investasi<\/a> di CIFOR-ICRAF, selama panel yang mengeksplorasi beberapa tantangan untuk menerapkan inisiatif keberlanjutan publik dan swasta melalui empat studi kasus.<\/p>\n \u201cTekanan muncul dari konsumen, bank, pemegang saham, pemerintah, dan lainnya untuk mengembangkan cara mempromosikan komoditas bebas deforestasi dan mengurangi paparan risiko<\/a>.\u201d<\/p>\n\n Brady bekerja dengan FSC untuk mengembangkan standar sertifikasi baru yang tersedia untuk digunakan oleh 550 juta petani kecil di kawasan Asia-Pasifik yang menghadapi banyak kendala, termasuk kurangnya pemahaman, dan pendapatan rendah yang membuat pembayaran untuk audit yang diperlukan menjadi penghalang.<\/p>\n Inisiatif ini, Asia-Pacific Regional Forest Stewardship Standard for Smallholders<\/em> (RFSS), dirancang untuk menciptakan indikator yang relevan dengan keadaan lokal untuk membantu mereka mendapatkan akses ke pasar. Digunakan bahasa yang disederhanakan, dan indikator telah diadaptasi untuk diterapkan pada perkebunan rakyat, kayu dari perkebunan, dan hasil hutan non-kayu dari perkebunan di India, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.<\/p>\n “Sejauh ini, kami menemukan ini diterima dengan baik,” kata Brady. \u201cKami mendukung keempat negara untuk menggunakan RFSS dalam mengembangkan standar nasional mereka sendiri, yang kemudian akan diuji di lapangan sebelum diadopsi, dan semoga lebih banyak negara mengikuti.\u201d<\/p>\n Perdagangan kakao di Kamerun menghadapi berbagai tantangan domestik seperti halnya tekanan yang meningkat di negara-negara konsumen Eropa untuk kakao organik berkelanjutan atau bebas deforestasi, kata Guillaume Lescuyer, Peneliti Rekanan Senior di CIFOR-ICRAF dan Badan Pembangunan Internasional Prancis<\/a> (CIRAD).<\/p>\n Karena sebagian besar kurangnya dukungan negara, konflik di barat daya negara dan penurunan harga, kakao dipanen kurang dari setengah dari hasil yang diproyeksikan dan dirinci dalam Rencana Pengembangan Kakao 2014.<\/p>\n Namun, dalam enam tahun terakhir, sertifikasi telah meningkat dari 3 persen menjadi sekitar 25 persen untuk memenuhi persyaratan impor Eropa, katanya. Penelitiannya mencakup produsen berbasis hutan yang tidak bersertifikat, produsen tidak bersertifikat yang menanam kakao di bawah naungan dalam sistem agroforestri, dan petani kakao bersertifikat yang beroperasi di area penggembalaan.<\/p>\n Bekerja dengan Rainforest Alliance<\/em><\/a>, Lescuyer mewawancarai 63 petani dan mengetahui bahwa petani yang mendapat manfaat dari dukungan sertifikasi menghasilkan 15 hingga 24 persen lebih banyak daripada mereka yang tidak bersertifikat<\/a>. Hal ini sebagian karena kemampuan mereka untuk mendapatkan harga kakao yang lebih tinggi, sebagian karena mereka menerima subsidi untuk meningkatkan praktik budi daya mereka.<\/p>\n\n Di Amazon Brasil, deforestasi turun antara tahun 2004 dan 2012 saat negara itu menjadi laboratorium inovasi tata kelola. Ini termasuk kebijakan federal seperti Rencana Aksi untuk Pengendalian Pencegahan Deforestasi di Amazon pada tahun 2004, dan inisiatif tingkat negara bagian seperti Program Kota Hijau pada tahun 2011.<\/p>\n Pengaturan sektor swasta seperti Moratorium Kedelai pada tahun 2006 dan Perjanjian Sapi Peternak pada tahun 2009 menambah dorongan lebih lanjut untuk mengatasi deforestasi. Namun, upaya ini gagal untuk menahan deforestasi yang terjadi terus-menerus dan menjadi kurang efektif dari waktu ke waktu.<\/p>\n \u201cOleh karena itu, konsep pendekatan yurisdiksi muncul sebagai cara untuk mengatasi deforestasi dengan cara yang lebih holistik,\u201d kata Marie-Gabrielle Piketty, juga Ilmuwan Senior di CIRAD.<\/p>\n Pemerintah Federal Brasil mengintensifkan upayanya untuk mengurangi deforestasi pada tahun 2008 dengan meluncurkan daftar penting yang awalnya tunduk pada penegakan hukum, pembatasan kredit, dan pemantauan ketat dari Rural Environmental Registry<\/em> (CAR).<\/p>\n Piketty mempresentasikan penelitian yang membandingkan dua studi kasus tingkat kota di negara bagian Para, Amazon Timur, untuk mengidentifikasi pelajaran bagi para sarjana dan praktisi tentang bagaimana mendukung pendekatan yurisdiksi untuk bergerak maju.<\/p>\n\n Pada tahun 2010, Paragominas menjadi kota pertama yang dikeluarkan dari daftar, setelah mengurangi laju deforestasi tahunan menjadi kurang dari 40 km dan dengan 80 persen properti di bawah CAR.<\/p>\n Ini kemudian diadopsi sebagai peraturan federal untuk kota lain di Amazon.<\/p>\n
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t![](\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Logo_Korea-Forest_service.png\"){kind=logo}
![](\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FAO-logo.png\"){kind=logo}
<\/span>\r\n