Di dalam batas hijau tua tersebut terdapat area serapan karbon<\/a> terbesar dunia, sekaligus tempat bermukim masyarakat adat, dan beragam spesies flora dan fauna.<\/p>\n Di sisi lain, permukaan ditanami kebun sawit \u2013 Elaeis guineensis<\/em> \u2014 yang menghasilkan minyak tanaman paling serba guna di dunia, terdapat di dalam makanan, pasta gigi dan sabun. Kelindan rumit pemain besar dan kecil memproduksi, menjual dan membeli minyak kelapa sawit di seluruh dunia, untuk memasok permintaan yang diproyeksikan bertumbuh hingga lebih dari 100 juta ton per tahun pada 2024 \u2013 meningkat 50 persen dibanding 2016<\/a>.<\/p>\n Perkebunan kelapa sawit di Indonesia meluas dengan cepat sejak 1968, saat hanya terdapat 120.000 hektare<\/a>. Saat ini, merujuk data Kementerian Pertanian, kelapa sawit mencapai 16,4 juta hektare<\/a>. Ekspansi yang menimbulkan risiko bagi keanekaragaman hayati, mempertinggi emisi karbon, memicu masalah keadilan sosial dan hak lahan di dalam dan di batas perkebunan.<\/p>\n Ekspansi ini juga menimbulkan pergeseran ekonomi masyarakat desa. Dari pekerjaan utama di sektor pertanian, perikanan atau perdagangan, kini makin bergantung pada perkebunan kelapa sawit.<\/p>\n Contohnya, ekspansi perkebunan di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur menyebakan mengering dan terpolusinya sungai yang telah lama menjadi tempat masyarakat mengambil ikan, akuakultur dan mengolah ikan<\/a>. Peluang kerja di sektor itu kemudian mengecil, dan keluarga beralih ke pekerjaan di perkebunan kelapa sawit.<\/p>\n Untuk mengatasi sengketa lahan, pelanggaran hak buruh, dan deforestasi terkait ekspansi sawit, pemerinah menerapkan skema Kelapa Sawit Berkelanjutan Inddonesia (ISPO) pada 2011. Awalnya, skema ini mengharuskan perusahaan perkebunan besar mendapat sertifikasi, tetapi belakangan kewajiban sertifikasi juga diterapkan pada petani<\/a>.<\/p>\n Tantangan masih ada. Pada sebagian perkebunan yang manajemennya lemah dan kurang terurus, minat terhadap sertifikasi ini sangat kurang. Ekspansi perkebunan kelapa sawit ilegal, seperti di Kutai Kartanegara, juga menghambat upaya pemerintah mencapai tujuan berkelanjutan.<\/p>\n MERAJUT PERMAINAN<\/strong><\/p>\n Mengingat Indonesia memproduksi hampir separuh kelapa sawit dunia<\/a>, Bentang Alam Kelapa Sawit Adaptif (OPAL)<\/a> \u2014 konsorsium internasional dipimpin oleh Universitas ETH Zurich Swiss \u2013 bermitra dengan Pusat Penelitian Pertanian dan Pembangunan Desa Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) sejak 2015. Dalam lima tahun, para pemrakarsa mencoba meningkatkan manajemen bentang alam kelapa sawit di Indonesia dan memetakan jalan menuju produksi berkelanjutan.<\/p>\n OPAL memberi tugas pada empat mahasiswa Doktoral di Indonesia untuk meneliti pengaruh sosio-politik<\/a>, ekonomi<\/a>, and ekologi yang mengubah hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit. Temuan mereka mendasari pengembangan inovasi permainan peran kelapa sawit<\/a> dan dihubungkan dengan pemangku kepentingan kelapa sawit<\/a>. Permainan ini mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi petani produsen dalam mencapai target dan indikator dalam aturan sertifikasi ISPO.<\/p>\n Harapannya, permainan ini akan membantu membangun dalog antar pemangku kepentingan bentang alam untuk mengawal tujuan berkelanjutan dapat dipenuhi di tengah ekspansi.<\/p>\n PERAN TERBALIK<\/strong><\/p>\n Petani kelapa sawit di Kutai Kartanegara<\/a> bermain<\/a> dengan penduduk, pejabat pemerintah, pegawai perkebunan, lembaga swadaya pemerintah, dan swasta \u2013 mengambil peran dari pihak berlawanan dalam keseharian mereka. Kepala perkebunan biasanya memainkan peran sebagai petani, yang bergeser menjadi pejabat pemerintah. Pejabat dari Kementerian Pertanian juga terlibat dalam permainan dan ecara langsung berdialog dengan pejabat provinsi terkait.<\/p>\n \u201cPara pemain berkesempatan merefleksikan tantangan mengelola kelapa sawit dari perspektif yang sangat berbeda,\u201d kata peneliti OPAL, Bayu Eka Yulian, yang mengembangkan versi permaintan perubahan pemanfaatan lahan.<\/p>\n \u201cPermainan ini juga mengangkat isu yang sebelumnya tidak disadari oleh para pemangku kepentingan,\u201d kata Heru Komarudin, peneliti CIFOR dan analisis kebijakan termasuk OPAL. \u201cPara peserta merasa mereka berada dalam lingkungan yang ramah dan berbicara secara bebas meski mendiskusikan isu sensitif.\u201d<\/p>\n MENGHUBUNGKAN SAINS DENGAN KEBIJAKAN<\/strong><\/p>\n Pada 2018, para peneliti OPAL memberi dukungan kepakaran dalam proses kebijakan dan pengamblikan keputusan di tingkat masyarakat, daerah dan pusat.<\/p>\n Berkat penelitiannya mengenai \u201cekspansi sunyi\u201d perkebunan kelapa sawit \u2013 sebuah strategi yang diterapkan petani untuk secara sembunyi-sembunyi dan ilegal memperluas perkebunan melalui calo \u2013 peneliti OPAL, Yulian kini menjadi penasihat satuan tugas Kementerian Pertanian Indonesia yang tengah merevisi kebijakan inti-plasma, sebagai ahli di bidang perkebunan kecil. Skema Inti-Plasma mengharuskan perusahaan perkebunan mengembangkan petak kelapa sawit untuk petani, disebut sebagai plasma, di sekitar perkebunan, yang disebut sebagai Inti.<\/p>\n Koordinator tim OPAL Indonesia Arya Hadi Dharmawan dari IPB juga terlibat, bersama dengan pemangku kepentingan lain, menjadi penasihat revisi keputusan yang mengatur standar kelapa sawit berkelanjutan di tingkat nasional.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/infographic-1-710x415.png\")
![\"\"](\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Playing-For-Keeps-scaled-1-572x415.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/testimonial.jpg\")
<\/p>\n