{"id":60035,"date":"2019-03-08T13:12:55","date_gmt":"2019-03-08T06:12:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=60035"},"modified":"2019-03-08T16:52:21","modified_gmt":"2019-03-08T09:52:21","slug":"perempuan-adat-belum-masuk-peta-kesetaraan-jender","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/60035\/perempuan-adat-belum-masuk-peta-kesetaraan-jender","title":{"rendered":"Perempuan adat belum masuk peta kesetaraan jender"},"content":{"rendered":"

Setiap peta memiliki kisahnya sendiri \u2013 cerita mengenai hubungan kita dengan lahan.<\/p>\n

Tahun 2015, tim peneliti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)<\/a> dan Universidad Nacional Agraria La Molina bertanya pada penduduk asli di wilayah Sungai Napo di Peru saat menyusun peta lahan masyarakat dan bagaimana pemanfaatannya. Mereka menggelar sekali loka karya dengan para lelaki, dan sekali dengan perempuan secara terpisah \u2013 dan ternyata hasil peta tidak sama.<\/p>\n

Kedua kelompok itu menandai desa, hutan sekunder sekitar, dan tanaman di peta yang sama.<\/p>\n

Hasil peta kelompok perempuan lebih rinci dan memiliki informasi tepat mengenai lokasi hasil hutan bukan kayu \u2013 tiga jenis pohon sawit yang menjadi sumber para perempuan memetik buah untuk pasar lokal, dan jaringan jalan setapak menuju ke dalam hutan.<\/p>\n

\u201cDari hasil peta kelompok lelaki, kita bisa mengatakan bahwa mereka bukan yang memetik buah-buahan, perempuanlah yang melakukannya,\u201d kata Iliana Monterroso, peneliti CIFOR yang menjadi koordinator lapangan. \u201cPerempuan memiliki perbedaan pengetahuan di banding lelaki, bukan lebih baik, hanya saja berbeda.\u201d<\/p>\n

Saat ini, Peru tengah melakukan pengalokasian lahan untuk masyarakat asli \u2013 proses pengakuan dan formalisasi lahan tradisional menjadi tenurial lahan yang legal. Dari proses inilah muncul urgensi keberadaan peta. Mengingat proses ini membutuhkan demarkasi batas lahan, masyarakat dan pemerintah memetakan wilayah mereka.<\/p>\n

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Lokakarya dengan kelompok perempuan tentang pengelolaan sumber daya alam dari hutan.<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n

Sejak 1974, 1300 masyarakat di Amazon Peru telah mendapatkan alokasi<\/a>, dan masih 600 yang belum. Setelah sempat mengalami langkah mundur<\/a>, proses ini terakselerasi melalui masuknya pembiayaan baru bagian dari inisiatif perubahan iklim, Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).<\/p>\n

Sayangnya, penelitian<\/a> terbaru CIFOR menemukan, kekayaan pengetahuan perempuan adat mengenai lahan cenderung tak muncul dalam proses ini.<\/p>\n

Umumnya, peta yang ada adalah peta buatan lelaki, kata Monterroso. \u201cJika kita ingin memetakan wilayah, kita perlu memasukkan beragam sudut pandang orang yang tinggal di sana.\u201d<\/p>\n

Tanpa memasukkan pengetahuan perempuan, kawasan lahan yang penting bagi aktivitas penghidupan perempuan \u2013 dan keamanan pangan keseluruhan desa \u2013 terabaikan. Hal ini bisa mengarah pada pemanfaatan lain atau penggundulan lahan, atau pemerintah malah mengalokasikannya untuk pihak lain. Apalagi seharusnya, bentuk intervensi pemerintah tidak memperburuk ketidakadilan, \u201cgagal memasukkan informasi ini justru malah mengarah ke sana,\u201d kata Monterroso.<\/p>\n

\u201cKita tidak bisa berasumsi bahwa kolektivitas berjalan adil \u2013 kita harus berhati-hati agar tidak memperburuk kondisi kelompok rentan saat mempromosikan reformasi.\u201d<\/p>\n\n

Dalam inforingkas<\/a><\/em> terbaru, Monterroso, Anne Larson, dan Pamela Cantuarias mensintesa tinjauan legal, lokakarya partisipatoris, wawancara informan kunci, diskusi kelompok terpumpun, dan survei rumah tangga pada lebih dari 1000 individu di 22 komunitas di provinsi Madre de Diso dan Loreto di Peru. Penelitian dilakukan untuk mengungkap mengapa perhatian pada jender menjadi bagian penting formalisasi \u2013 dan menemukan kesenjangan dalam praktik aktual.<\/p>\n

Mereka menemukan, rendahnya kesadaran gender pada pejabat pemerintah yang bekerja pada proses formalisasi. \u201cSecara global, perhatian besar diberikan pada hak perempuan dalam formalisasi lahan kolektif \u2013 tapi tidak begitu di Peru,\u201d kata Larson.<\/p>\n

Lelaki mendominasi proses ini. Sebanyak 72 persen dari 32 pejabat yang disurvei, hanya satu responden menyebut penguatan hak perempuan merupakan sebuah tujuan reformasi tenurial. Menurut Larson, hanya sedikit orang di pemerintahan yang melihat hak perempuan secara spesifik sebagai tujuan, atau melihat eksklusi perempuan sebagai masalah yang perlu diatasi.<\/p>\n

Tanpa pengakuan itu, kepentingan perempuan dengan mudah hilang dari peta.<\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t