{"id":57509,"date":"2018-08-14T11:44:08","date_gmt":"2018-08-14T04:44:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=57509"},"modified":"2018-08-14T11:44:08","modified_gmt":"2018-08-14T04:44:08","slug":"kebijakan-hutan-kisah-tiga-kelompok","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/57509\/kebijakan-hutan-kisah-tiga-kelompok","title":{"rendered":"Kebijakan hutan: Kisah tiga kelompok"},"content":{"rendered":"

Mulai dari penyediaan air bersih hingga pertanian berkelanjutan dan pengaturan iklim, hutan memiliki peran penting dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs)<\/a>, yang dirancang untuk saling bergantung satu sama lain.<\/p>\n

\u201cHutan sangat penting untuk SDG, namun solusi berbasis alam yang ditawarkan belum dibuat secara eksplisit di agenda 2030,\u201d kata Joleen Timko, peneliti dari Universitas British Columbia (UBC)<\/a> di Kanada.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Karena batas waktu 2020 untuk target intra-sasaran seperti melindungi dan memulihkan hutan semakin dekat, para peneliti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)<\/a> dan UBC melakukan eksplorasi bagaimana hutan lebih terintegrasi ke dalam kebijakan – di semua tingkat, di seluruh dunia – sehingga SDGs memperoleh lebih banyak manfaat dan dapat memberikan lebih banyak dukungan bagi ekosistem hutan.<\/p>\n

\u201cKami ingin pemerintah, industri dan masyarakat lokal mempertimbangkan secara lebih menyeluruh bagaimana tindakan mereka berdampak pada hutan, dan bagaimana hutan dapat lebih terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan strategi mereka, terutama karena persaingan prioritas yang mungkin ada,\u201d kata Timko, penulis utama riset<\/a>.<\/p>\n

Untuk mendukung proses ini, para penulis melakukan identifikasi tiga kelompok kebijakan yang sangat relevan dengan hutan: jasa ekosistem dan mata pencaharian; ekonomi hijau; dan hak, keadilan, kesetaraan dan inklusi. Ini yang disebut ‘pendekatan kebijakan nexus<\/em>‘, yang pertama bagi hutan, adalah sarana untuk mengintegrasikan tujuan lintas sektor, dan mengurangi risiko bahwa kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan akan melemahkan atau gagal meningkatkan kinerja satu sama lain.<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

DARI EKONOMI MENUJU KESETARAAN<\/strong><\/p>\n

Dunia menghadapi tantangan untuk memberi makan populasi yang semakin bertambah, sembari memerangi perubahan iklim dan mengurangi deforestasi.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Dengan pemikiran ini, para peneliti mencatat peran hutan secara bersamaan bermain dalam mempertahankan pertanian, menyediakan lebih dari 75 persen air segar yang dapat diakses di dunia, menyimpan karbon, dan menangkis wabah penyakit seperti Ebola<\/a>.<\/p>\n

\u201cPembuat kebijakan dan ilmuwan harus bergerak di luar kontroversi pendekatan \u2018pembagian tanah\u2019 dan \u2018pembagian lahan\u2019 menuju pendekatan integrasi penuh bentang alam,\u201d kata Terry Sunderland, CIFOR Senior Associate <\/em>dan pengajar UBC. \u201cIntervensi skala bentang alam memiliki potensi merekonsiliasi pertanian, konservasi dan penggunaan lahan lain yang bersaing di skala sosial dan lingkungan.\u201d<\/p>\n

Tantangan lain adalah bergerak menuju ekonomi hijau yang membawa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.<\/p>\n

Bagi para peneliti, pengelolaan hutan berkelanjutan (SFM) sekali lagi merupakan cara untuk menyeimbangkan tujuan, dalam hal ini, produksi kayu, hasil sosial dan kepedulian lingkungan dalam menghadapi meningkatnya permintaan akan lahan dan pohon.<\/p>\n

\u201cHal ini dapat mengharuskan pemerintah mengembangkan kebijakan dan struktur tata kelola yang sesuai secara lokal guna mendukung perencanaan dan penerapan SFM; menggabungkan kebutuhan local dan menegakkan peraturan,\u201d saran hasil riset.<\/p>\n

Kebijakan nexus<\/em> ketiga yaitu menguji apakah hak, perdamaian dan kesetaraan gender berarti bagi hutan. Para peneliti melihat bahwa tata kelola hutan \u201ctelah lama berlangsung manajemen top-down<\/em> (atas-bawah) dan dipimpin oleh negara yang secara paksa membatasi akses dan penggunaan, dan mengalihkan hutan dari commons<\/em> ke komoditas dengan tujuan ekonomi atau konservasi yang sering didefinisikan sempit\u201d.<\/p>\n

Tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipenuhi kecuali tercapai juga tujuan di dalam dan di sekitar hutan dunia. Karena hutan sering menjadi tempat kontestasi dan perlindungan bagi penduduk yang rentan, riset ini menyarankan pemerintah untuk \u201cmemberikan hak aman dan meningkatkan akses hutan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan\u201d.<\/p>\n

“Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan – termasuk suara kaum marjinal – dalam pembuatan kebijakan memungkinkan kepemilikan yang lebih besar, mengurangi potensi konflik serta meningkatkan peluang keberhasilan kebijakan jangka panjang,” saran hasil riset.<\/p>\n\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t