{"id":56246,"date":"2018-05-17T11:01:22","date_gmt":"2018-05-17T04:01:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=56246"},"modified":"2018-05-30T10:34:38","modified_gmt":"2018-05-30T03:34:38","slug":"perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang","title":{"rendered":"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang"},"content":{"rendered":"<p>Di tengah meningginya tekanan pembangunan dan urbanisasi, masyarakat desa Sendangsari, Provinsi Yogyakarta meningkatkan ekonomi lokalnya melalui pengelolaan hutan jati lestari.<\/p>\n<p>Dikelilingi oleh hijaunya pepohonan desa, anggota masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Komunitas Wono Lestari menjelaskan pada 20 wartawan, bagaimana masyarakat berjuang mewujudkannya.  Mereka telah memiliki izin SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Izin ini memungkinkan negara-negara UE mengimpor jati mereka tanpa pemeriksaan lagi. Perempuan desa juga mulai mengolah tanaman dan umbi-umbian menjadi makanan ringan, minuman kesehatan jamu herbal dan tepung bebas gluten.<\/p>\n<p>Upaya berkelanjutan tingkat tapak menjadi tema utama lokakarya jurnalistik dua hari yang digelar oleh <a href=\"http:\/\/www.cifor.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Pusat Penelitian Kehutanan Internasional<\/a> (CIFOR) bekerja sama dengan Perhimpunan Jurnalis Lingkungan Indonesia (Society of Indonesian Environmental Journalists\/SIEJ) dan merupakan bagian dari kegiatan <a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/asia-pacific-rainforest-summit-2018\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Asia-Pacific Rainforest Summit 2018<\/a> di Yogyakarta.<\/p>\n<p>Selain ke Sendangsari, para jurnalis juga mengunjungi Kawasan Konservasi Mangrove Baros. Di tempat ini, para pemuda mengubah tujuh hektar pantai gersang menjadi ekosistem mangrove yang kini layak untuk pertanian dan daya tarik ekowisata.<\/p>\n<div class='short-image short-image--left'>\n\t\t\t\t<a class='fancybox-image GTMshortImage' href='' target='_self'>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__thumb'>\n\t\t\t\t\t\t<img src='' width='260'>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__type'><h3><\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__title'><h4><\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n<p>\u201cJika kita menerapkan praktik pertanian tak berkelanjutan, dengan pupuk kimia, dampaknya buruk bagi mangrove,\u201d kata koordinator proyek Dwi Ratmanto. \u201cPadahal mangrove berfungsi sebagai pelindung angin, melindungi lahan pertanian. Sebelum kami menanam mangrove, pertanian di sini tidak efektif. Air asin merembes merusak panen.\u201d<\/p>\n<p>\u201cHampir setiap pekan, kami menerima tamu yang datang untuk menanam mangrove dan memantau burung.\u201d<\/p>\n\n<p><strong>PERTANYAAN MEMBARA<\/strong><\/p>\n<p>Sesi kelas dalam lokakarya menegaskan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus berjalan berdampingan.<\/p>\n<p>\u201cSaat ini, ada pemisahan antara isu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi lebih populer, dan artinya lebih banyak dana tersedia untuk mitigasi,\u201d kata Ilmuwan CIFOR, Hety Herawati. Ia mencontohkan sejumlah dana yang dialirkan untuk upaya yang terfokus pada aforestasi, reforestasi dan biofuel.<\/p>\n<p>\u201cMenghadapi perubahan iklim seharusnya dilakukan bersama oleh setiap orang. Sebagai individu, kita harus menurunkan emisi dengan lebih peduli pada lingkungan. Lembaga juga harus memiliki perhatian serupa.\u201d<\/p>\n<p>Banyak jurnalis berasal dari provinsi kaya-gambut di Indonesia, dan memiliki minat khusus mempelajari penyebab deforestasi dan kebakaran hutan, antara lain magnet uang cepat yang membuat masyarakat bertanam kelapa sawit dibanding pertanian lebih ramah gambut yang tidak membutuhkan tanah atau pengeringan lahan.<\/p>\n<div class='short-image short-image--left'>\n\t\t\t\t<a class='fancybox-image GTMshortImage' href='' target='_self'>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__thumb'>\n\t\t\t\t\t\t<img src='' width='260'>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__type'><h3><\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__title'><h4><\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n<p>\u201cSaya lihat petani di Kalimantan Selatan bertanam jeruk dan padi, meski tanaman paling berhasil adalah nanas,\u201d kata ilmuwan CIFOR, Meli Fitriani Saragi-Sasmito. \u201cIni bergantung pada komposisi mineral di wilayah itu.\u201d<\/p>\n<p>Meningkatnya permintaan biofuel disoroti  sebagai salah satu penyebab deforestasi, seringkali mendorong praktik pertanian dengan menggunakan metode tebang-dan-bakar. Jurnalis dari Sumatera Selatan, Ibrahim Arsyad yang mengalami kebakaran dan asap tingkat tinggi hampir setiap tahun, menyatakan bahwa perusahaan pengelola kawasan hutan rentan terbakar hanya melakukan upaya mitigasi menjelang kegiatan besar, seperti Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang, Agustus mendatang.<\/p>\n<p>Meskipun, mencegah kebakaran juga tidak lantas menjadi jawabannya.<\/p>\n<p>\u201cKebakaran hutan merupakan masalah rumit. Ada kebiasaan membakar saat membuka lahan, karena membersihkan lahan secara mekanis jadi mahal,\u201d kata Herawati. \u201cSaya sih cenderung mengelola api.\u201d<\/p>\n<p>Ia menyatakan bahwa upaya yang dilakukan seharusnya adalah mengelola api secara aman. Upaya ini antara lain memperlebar celah antar-pembakaran, memperluas area penyangga antara wilayah pembersihan, dan mengedukasi masyarakat agar tidak membakar pada musim kering panjang.<\/p>\n\n<p class=\"p1\">\n\t\t\t\t\t\t<div class='sevent_box related_promo_aprs-new'>\n\t\t\t\t\t\t<div class='sevent_fullwidth'>\n\t\t\t\t\t\t<div class='bg_sevent_box'><img src='https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/forestnews-APRS-2018-566x270.jpg'><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class='sevent'>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class='sevent_left'>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class='sevent_right'>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class='sevent_right_text'>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class='sevent_right_text_heading'>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h1>3rd ASIA-PACIFIC RAINFOREST SUMMIT<\/h1>\r\n<h5>23-25 April 2018 - Yogyakarta, Indonesia<\/h5>\r\nProtecting forests and people, supporting \r\neconomic growth\r\n<h3><a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/asia-pacific-rainforest-summit-2018\/aprs-2018-as-it-happened\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">VIEW SUMMARY<\/a><\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div><div class='clear clearfix'><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div><div class='clear clearfix'><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class='clear clearfix'><\/div>\n\t\t\t\t\t<style>\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .bg_sevent_box {\n\t\t\t\t\t\tposition: absolute;\n\t\t\t\t\t\ttop: 0;\n\t\t\t\t\t\theight: 230px;\n\t\t\t\t\t\tleft: -315px;\n\t\t\t\t\t\toverflow: hidden;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .bg_sevent_box img{ height:100%; }\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent {\n\t\t\t\t\t\twidth: 100%;\n\t\t\t\t\t\tmargin: 0 auto;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_main_heading{\n\t\t\t\t\t\tfont-size: 24px;\n\t\t\t\t\t\tfont-weight: bold;\n\t\t\t\t\t\tfont-family: \"PT Serif\", serif;\n\t\t\t\t\t\tline-height: 30px;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new a .sevent_main_heading{\n\t\t\t\t\t\tcolor:#444;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_view_link{\n\t\t\t\t\t\tdisplay: block;\n\t\t\t\t\t\tmargin: 0px;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_aprs_logo{\n\t\t\t\t\t\tmargin-top: 16px;\n\t\t\t\t\t\tdisplay: block;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_sub_heading{\n\t\t\t\t\t\tfont-size: 18px;\n\t\t\t\t\t\tdisplay: block;\n\t\t\t\t\t\tfont-family: roboto;\n\t\t\t\t\t\tfont-weight: normal;\n\t\t\t\t\t\tcolor: #a4a4a4;\n\t\t\t\t\t\tpadding-top:10px;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_sub_desc{\n\t\t\t\t\t\tfont-size: 15px;\n\t\t\t\t\t\tdisplay: block;\n\t\t\t\t\t\tfont-family: roboto;\n\t\t\t\t\t\tfont-weight: normal;\n\t\t\t\t\t\tcolor: #a4a4a4;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_left{\n\t\t\t\t\t\tpadding-top: 35px;\n\t\t\t\t\t\tpadding-left: 35px;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_right{\n\t\t\t\t\t\twidth:80%;\n\t\t\t\t\t\tpadding:20px 25px;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_fullwidth{\n\t\t\t\t\t\tbackground-color: #eaeaea;\n\t\t\t\t\t\tborder-left: 600rem solid #eaeaea;\n\t\t\t\t\t\tborder-right: 600rem solid #eaeaea;\n\t\t\t\t\t\tpadding:0px 0px;\n\t\t\t\t\t\toverflow: hidden;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t@media all and (max-width: 767px){\n\t\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_fullwidth{\n\t\t\t\t\t\t\tborder-left: 0rem solid #eaeaea;\n\t\t\t\t\t\t\tborder-right: 0rem solid #eaeaea;\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_right {\n\t\t\t\t\t\t\twidth: 100%;\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\t.sevent_main_heading br{\n\t\t\t\t\t\t\tdisplay:none;\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\t.related_promo_aprs-new .sevent_aprs_logo img{\n\t\t\t\t\t\t\tmax-width:100%;\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t<\/style><\/p>\n<p><strong>MENINJAU REDD+<\/strong><\/p>\n<p>Liputan berita mengenai REDD+ di Indonesia sudah berkurang dibanding sebelumnya.<\/p>\n<p>Ketika Presiden Joko Widodo mulai memimpin pada 2014, ia melebur Badan REDD+ dan Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan memberikan mandat pada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.<\/p>\n<p>\u201cPerlu waktu bagi pemerintah untuk melangkah lagi setelah presiden memprioritaskan efisiensi kelembagaan,\u201d kata Ilmuwan CIFOR, Cynthia Maharani.<\/p>\n<p>Kurangnya pendanaan REDD+ dalam anggaran pemerintah juga menghambat pertumbuhan program dan memaksa terjadinya timbal-balik antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Namun, masih ada sedikit kemajuan dalam langkah masyarakat untuk mengisi kesenjangan itu.<\/p>\n<p>\u201cPada tingkat subnasional, lembaga swadaya masyarakat memandang REDD+ sebagai sebuah peluang. Banyak di antara mereka telah bekerja lama dalam konservasi, jadi mereka mau terus berupaya meski belum mendapat suntikan dana untuk aktivitasnya,\u201d kata Maharani.<\/p>\n<p>Kini, penting sekali memberdayakan masyarakat agar mendapat penghasilan yang stabil dari jasa lingkungan, \u201cagar tidak mudah bagi perusahaan tambang atau perkebunan datang dan menebangi hutan.\u201d<\/p>\n<p>Dan, lebih dari sekadar uang, masyarakat makin peduli dengan gaya hidup sehat. \u201cKami melakukan ini untuk kemanfaatan kami juga,\u201d kata Zuchri Saren Satrio, sekretaris desa Sindangsari, terkait pengelolaan hutan jati mereka. \u201cKami ingin menghirup udara segar.\u201d<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di tengah meningginya tekanan pembangunan dan urbanisasi, masyarakat desa Sendangsari, Provinsi Yogyakarta meningkatkan ekonomi lokalnya melalui pengelolaan hutan jati lestari. Dikelilingi oleh hijaunya pepohonan desa, anggota masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Komunitas Wono Lestari menjelaskan pada 20 wartawan, bagaimana masyarakat berjuang mewujudkannya. Mereka telah memiliki izin SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Izin ini memungkinkan negara-negara UE [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":272,"featured_media":56298,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[182,96,190],"tags":[],"language":[2171],"location":[12222],"tag-bahasa":[7619,7703,7705,2616,7664,2680,2596,5224,7704,7014,6446],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[6545,3085],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[7230],"class_list":["post-56246","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-community-forestry","category-mangroves","category-peatlands","language-bahasa-indonesia","location-indonesia","tag-bahasa-aprs2018","tag-bahasa-hutan-masyarakat","tag-bahasa-jati","tag-bahasa-kelapa-sawit","tag-bahasa-kelestarian","tag-bahasa-lahan-basah","tag-bahasa-mangrove","tag-bahasa-perhutanan-sosial","tag-bahasa-rawa","tag-bahasa-sawit","tag-bahasa-svlk","type-bahasa-liputan-acara","type-bahasa-video"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Di tengah meningginya tekanan pembangunan dan urbanisasi, masyarakat desa Sendangsari, Provinsi Yogyakarta meningkatkan ekonomi lokalnya melalui pengelolaan hutan jati lestari. Dikelilingi oleh hijaunya pepohonan desa, anggota masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Komunitas Wono Lestari menjelaskan pada 20 wartawan, bagaimana masyarakat berjuang mewujudkannya. Mereka telah memiliki izin SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Izin ini memungkinkan negara-negara UE [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-05-17T04:01:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2018-05-30T03:34:38+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1365\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Forests News staff\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang\"},\"author\":{\"name\":\"Nabiha Shahab\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/4d4c3fe3b57374ced46d23770b6f72bd\"},\"headline\":\"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang\",\"datePublished\":\"2018-05-17T04:01:22+00:00\",\"dateModified\":\"2018-05-30T03:34:38+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang\"},\"wordCount\":697,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/05\\\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg\",\"articleSection\":[\"Community forestry\",\"mangroves\",\"Peatlands\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang\",\"name\":\"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/05\\\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg\",\"datePublished\":\"2018-05-17T04:01:22+00:00\",\"dateModified\":\"2018-05-30T03:34:38+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/05\\\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/05\\\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg\",\"width\":2048,\"height\":1365,\"caption\":\"Dalam pelatihan media pada Asia-Pacific Rainforest Summit 2018, para jurnalis mengunjungi Kawasan Konservasi Mangrove Baros.\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/4d4c3fe3b57374ced46d23770b6f72bd\",\"name\":\"Nabiha Shahab\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/f229f92919930d42425e142903950ff0ca2bed57b1de3748aef9b8bdaa4c70bf?s=96&d=mm&r=gf0899e66b7fe5227e359732c0f65f0d9\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/f229f92919930d42425e142903950ff0ca2bed57b1de3748aef9b8bdaa4c70bf?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/f229f92919930d42425e142903950ff0ca2bed57b1de3748aef9b8bdaa4c70bf?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Nabiha Shahab\"},\"description\":\"Nabiha Shahab is a writer for Forest News. She has worked both in the media and media campaigning with environmental NGOs in Indonesia since 1997. She holds an MA in environmental management from the University of Nottingham.\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/nabiha-shahab\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56246\\\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang","og_description":"Di tengah meningginya tekanan pembangunan dan urbanisasi, masyarakat desa Sendangsari, Provinsi Yogyakarta meningkatkan ekonomi lokalnya melalui pengelolaan hutan jati lestari. Dikelilingi oleh hijaunya pepohonan desa, anggota masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Komunitas Wono Lestari menjelaskan pada 20 wartawan, bagaimana masyarakat berjuang mewujudkannya. Mereka telah memiliki izin SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Izin ini memungkinkan negara-negara UE [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2018-05-17T04:01:22+00:00","article_modified_time":"2018-05-30T03:34:38+00:00","og_image":[{"width":2048,"height":1365,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Forests News staff","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@CIFOR_ICRAF","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang"},"author":{"name":"Nabiha Shahab","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/4d4c3fe3b57374ced46d23770b6f72bd"},"headline":"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang","datePublished":"2018-05-17T04:01:22+00:00","dateModified":"2018-05-30T03:34:38+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang"},"wordCount":697,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg","articleSection":["Community forestry","mangroves","Peatlands"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang","name":"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg","datePublished":"2018-05-17T04:01:22+00:00","dateModified":"2018-05-30T03:34:38+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg","width":2048,"height":1365,"caption":"Dalam pelatihan media pada Asia-Pacific Rainforest Summit 2018, para jurnalis mengunjungi Kawasan Konservasi Mangrove Baros."},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Perubahan iklim di Indonesia, urusan tanah hingga undang-undang"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/4d4c3fe3b57374ced46d23770b6f72bd","name":"Nabiha Shahab","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f229f92919930d42425e142903950ff0ca2bed57b1de3748aef9b8bdaa4c70bf?s=96&d=mm&r=gf0899e66b7fe5227e359732c0f65f0d9","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f229f92919930d42425e142903950ff0ca2bed57b1de3748aef9b8bdaa4c70bf?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f229f92919930d42425e142903950ff0ca2bed57b1de3748aef9b8bdaa4c70bf?s=96&d=mm&r=g","caption":"Nabiha Shahab"},"description":"Nabiha Shahab is a writer for Forest News. She has worked both in the media and media campaigning with environmental NGOs in Indonesia since 1997. She holds an MA in environmental management from the University of Nottingham.","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/nabiha-shahab"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56246\/perubahan-iklim-di-indonesia-urusan-tanah-hingga-undang-undang#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/27228317147_d65557e7aa_k.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/272"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56246"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56246\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56298"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56246"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56246"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=56246"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=56246"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=56246"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=56246"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=56246"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=56246"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=56246"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=56246"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=56246"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=56246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}