{"id":56203,"date":"2018-05-21T08:00:33","date_gmt":"2018-05-21T01:00:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=56203"},"modified":"2018-05-25T09:57:17","modified_gmt":"2018-05-25T02:57:17","slug":"masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi","title":{"rendered":"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi"},"content":{"rendered":"<p>Dalam dekade terakhir, inisiatif global ambisius telah diluncurkan untuk mengatasi perubahan iklim dan pembangunan yaitu Perjanjian Paris dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Tantangan yang dihadapi proyek-proyek yang mendapat dana dari program-program ini seringkali terjadi dengan kecurigaan dan protes di lapangan.<\/p>\n<p>Untuk lebih memahami mengapa, para peneliti di <a href=\"http:\/\/www.cifor.org\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)<\/a> dan <a href=\"https:\/\/www.dala.institute\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Institut Dala<\/a> di Indonesia menelaah mengapa banyak proyek REDD+, konservasi dan <a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/project-websites\/payment-environmental-services\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">pembayaran untuk jasa lingkungan<\/a> (PES) tidak memiliki legitimasi di masyarakat; bagaimana menghindari dari kegagalan; dan perbedaan apa yang bisa dilakukan.<\/p>\n<div class='short-image short-image--left'>\n\t\t\t\t<a class='fancybox-image GTMshortImage' href='' target='_self'>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__thumb'>\n\t\t\t\t\t\t<img src='' width='260'>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__type'><h3><\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__title'><h4><\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/library\/6802\/messiness-of-forest-governance-how-technical-approaches-suppress-politics-in-redd-and-conservation-projects\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Penelitian<\/a> ini merupakan bagian dari <a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/gcs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD+<\/a>, menggunakan data yang dikumpulkan dari lebih dari 700 wawancara tentang perubahan penggunaan lahan di lima negara: Indonesia, Meksiko, Peru, Tanzania, dan Vietnam.<\/p>\n<p>Penulis utama riset dan konsultan CIFOR, Rodd Myers mencatat  \u201ctata kelola multi-level adalah tentang berbagai aktor yang mempengaruhi perubahan [penggunaan lahan] &#8211; tidak hanya pemerintah.\u201d<\/p>\n<p>Para ilmuwan menyuarakan pandangan-pandangan dari tapak tidak hanya dengan pemerintah nasional, tetapi juga para aktor dari komunitas lokal, perusahaan, LSM dan organisasi masyarakat adat antara tahun 2013 dan 2015.<\/p>\n\n<p><strong>PERMAINAN ADIL<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/redd-benefit-sharing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Pembagian manfaat<\/a> adalah prinsip utama proyek REDD+ dan isu ini banyak muncul di sebagian besar inisiatif \u2013 inisiatif yang dipelajari oleh riset ini. Ternyata implementasi dari inisiatif ini juga merupakan sumber utama konflik.<\/p>\n<p>Skema pembagian manfaat ditujukan untuk memberi kompensasi kepada penduduk lokal atas kerugian \u2013 misalnya memberlakukan larangan akses ke area konservasi, sebaliknya memberikan bibit pohon untuk ditanam di lahan pertanian &#8211; atau memberi insentif perubahan perilaku &#8211; seperti mengembangkan mata pencaharian guna mencegah deforestasi.<\/p>\n<p>Skema semacam ini adalah salah satu cara memecahkan apa yang disebut oleh literatur keadilan lingkungan sebagai &#8216;gagasan distributif tentang keadilan&#8217;, dengan menggunakan pertimbangan keuangan dan ekonomi guna menentukan apa yang disebut &#8216;adil&#8217;, jelas Myers. Ada gagasan politik lain yang lebih bersifat keadilan namun kurang dipertimbangkan karena lebih sulit untuk diterapkan, dan berpotensi menciptakan &#8216;kekacauan&#8217;.<\/p>\n<div class='short-image short-image--left'>\n\t\t\t\t<a class='fancybox-image GTMshortImage' href='' target='_self'>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__thumb'>\n\t\t\t\t\t\t<img src='' width='260'>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__type'><h3><\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__title'><h4><\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n<p>Di tingkat tapak, keadilan distributif juga menghadapi tantangan besar: &#8220;Pelaksana proyek dan masyarakat tidak selalu memiliki interpretasi yang sama tentang apa itu kesetaraan atau keadilan,&#8221; menurut hasil riset.<\/p>\n<p>Sehingga, &#8220;banyak inisiatif gagal menyuarakan interpretasi kesetaraan tingkat tapak ke dalam suatu sumber yang lebih layak&#8221; karena hanya faktor ini dilihat sebagai tidak adil.<\/p>\n<p>Dalam kasus REDD +, para aktivis sering menuntut klarifikasi dan pengamanan hak-hak penguasaan lahan sebelum proyek-proyek dapat bergerak. Di provinsi Kalimantan Barat misalnya, masyarakat menolak pembagian keuntungan dan pembayaran kompensasi karena, dari sudut pandang mereka, masyarakat akan berarti menerima otoritas nasional atas apa yang mereka klaim sebagai tanah adat.<\/p>\n<p>Jika keadilan distributif tidak cukup membuat perubahan dari para pemangku kepentingan di sekitar proyek tata guna lahan \u2013 sehingga dapat dinilai legal dan adil \u2013 jadi apakah itu?<\/p>\n<p>Menurut Myers, yang juga peneliti senior di Dala Institute, inisiatif harus lebih memperhatikan dimensi keadilan politik yang lebih rumit, tetapi krusial, seperti pengakuan hak (terutama akses ke tanah dan sumber daya) dan representasi dalam proses pengambilan keputusan.<\/p>\n<p>Setelah memeriksa inisiatif untuk mengubah praktik penggunaan lahan, studi ini menemukan bahwa beberapa dari mereka &#8220;menunjukkan proses yang jelas cacat, termasuk dalam upaya mendapatkan persetujuan, serta kebingungan dan kurangnya transparansi yang mempengaruhi legitimasi keseluruhan proyek.&#8221;<\/p>\n<p>Sejumlah inisiatif gagal mengenali praktik-praktik budaya dan klaim teritorial yang memadai, sementara kegagalan representasi mencakup kurangnya kekuasaan dalam pengambilan keputusan, termasuk &#8220;partisipasi yang dipaksakan atau sangat terbatas untuk hal yang disebut persetujuan.&#8221;<\/p>\n\n<p><strong>MEMBERSIHKAN KEKACAUAN<\/strong><\/p>\n<p>Inisiatif global seperti REDD + dan Perjanjian Paris hanya dapat bergerak maju dengan konsensus dari berbagai lembaga multilateral dan negara bagian.<\/p>\n<p>Hal ini berarti pelaksana proyek berusaha menghindari konflik, menghindari &#8216;politik&#8217; dari gagasan politik keadilan dan lebih terfokus pada pendekatan teknis desain proyek dan implementasi, kata Anne Larson, <em>Principal Scientist<\/em> CIFOR dan koordinator penelitian.<\/p>\n<p>Sehingga, menurut hasil riset, hal ini dapat menjadi alasan mengapa sejumlah proyek terjebak dalam lingkaran setan dan mengatur diri untuk gagal. Para penulis mengusulkan model konseptual untuk menghubungkan hasil riset dengan pelaksanaan proyek menggunakan literatur keadilan lingkungan untuk menjelaskan hasil-hasil yang berantakan ditemukan di lapangan.<\/p>\n<div class='short-image short-image--left'>\n\t\t\t\t<a class='fancybox-image GTMshortImage' href='' target='_self'>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__thumb'>\n\t\t\t\t\t\t<img src='' width='260'>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__type'><h3><\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t<div class='short-image__title'><h4><\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n<p>\u201cBanyak proyek gagal menggabungkan keadilan representasi dan pengakuan &#8211; karena sifatnya yang inheren secara politis &#8211; dipandang sebagai tidak sah oleh masyarakat lokal,\u201d jelas Myers. Ketidakpuasan itu mengarah pada &#8216;kekacauan&#8217; dalam sistem tata kelola lahan, sering muncul dalam bentuk protes dan konflik.<\/p>\n<p>Saat banyak proyek berusaha mengatasi masalah dengan tanggapan teknis, mereka cenderung mengabaikan masalah. Sama halnya, mencoba untuk mendamaikan masalah klaim adat politik melalui solusi distributif seperti skema pembagian manfaat bisa menjadi bumerang.<\/p>\n<p>Menurut perspektif Myers, prakarsa global perlu meninjau kembali gagasan keadilan yang memberi informasi desain proyek jika hal ini ingin berhasil di lapangan. Prakarsa REDD+, konservasi, dan PES terkadang \u201cberubah menjadi latihan kotak centang yang sangat teknokratis, di mana, apa yang benar-benar dibutuhkan, adalah keinginan yang mendalam untuk memahami perbedaan perspektif.\u201d<\/p>\n<p>\u201cAkuntabilitas dan memperlihatkan keberhasilan amat penting, namun seringkali dilakukan dengan mengorbankan pengakuan posisi kekuatan masyarakat lokal,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Menurut hasil riset, REDD+ memberi peluang mengubah cara agar organisasi dan pembuat kebijakan mempertimbangkan keadilan. Mereka dapat melakukan ini dengan mengintegrasikan pengakuan dan representasi melalui keadilan distributif yang lebih baik, sehingga mengarah pada pengaturan tata kelola yang legal.<\/p>\n<p>\u201cHal itu berarti mengubah cara kita berpikir tentang masyarakat lokal. Ini bukan tentang memberi masyarakat manfaat yang adil dari ide proyek atau memperlakukan mereka sebagai penerima manfaat. Ini adalah tentang melihat masyarakat sebagai pemegang hak dan pembuat keputusan, sebagai mitra penuh dalam mencari perubahan transformasional,\u201d kata Larson.<\/p>\n<p>&#8220;Solusi global yang mencoba mengatasi masalah lokal cenderung mengabaikan ini, tetapi mungkin perlu dimulai memikirkan pendekatan yang lebih terdesentralisasi untuk mencapai tujuan, yang mungkin mulia,&#8221; kata Myers.<\/p>\n\n<p><em>Penelitian ini merupakan bagian dari CIFOR&#8217;s Global Comparative Study on REDD+ (<a href=\"http:\/\/www.cifor.org\/gcs\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">www.cifor.org\/gcs<\/a>). Mitra pendanaan yang telah mendukung penelitian ini termasuk the Norwegian Agency for Development Cooperation (<a href=\"https:\/\/www.norad.no\/en\/front\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Norad<\/a>), the European Union (<a href=\"https:\/\/europa.eu\/european-union\/index_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">EU<\/a>), the International Climate Initiative (<a href=\"https:\/\/www.international-climate-initiative.com\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">IKI<\/a>) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (<a href=\"https:\/\/www.bmu.de\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">BMUB<\/a>) and the CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (<a href=\"http:\/\/foreststreesagroforestry.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">CRP-FTA<\/a>) with financial support from the CGIAR Fund Donors.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalam dekade terakhir, inisiatif global ambisius telah diluncurkan untuk mengatasi perubahan iklim dan pembangunan yaitu Perjanjian Paris dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Tantangan yang dihadapi proyek-proyek yang mendapat dana dari program-program ini seringkali terjadi dengan kecurigaan dan protes di lapangan. Untuk lebih memahami mengapa, para peneliti di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":265,"featured_media":56205,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[462,151],"tags":[],"language":[2171],"location":[12222],"tag-bahasa":[6976,7301,7700,7698,2623,6845,2819,7699],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[3099],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[7135],"class_list":["post-56203","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-climate-change-energy","category-redd-2","language-bahasa-indonesia","location-indonesia","tag-bahasa-gcs","tag-bahasa-gcs-redd","tag-bahasa-keadilan","tag-bahasa-pembagian-manfaat","tag-bahasa-pembayaran-jasa-lingkungan","tag-bahasa-pes","tag-bahasa-redd","tag-bahasa-tata-kelola","type-bahasa-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dalam dekade terakhir, inisiatif global ambisius telah diluncurkan untuk mengatasi perubahan iklim dan pembangunan yaitu Perjanjian Paris dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Tantangan yang dihadapi proyek-proyek yang mendapat dana dari program-program ini seringkali terjadi dengan kecurigaan dan protes di lapangan. Untuk lebih memahami mengapa, para peneliti di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-05-21T01:00:33+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2018-05-25T02:57:17+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/aaa.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1367\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Gloria Pallares\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi\"},\"author\":{\"name\":\"Gloria Pallares\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/390ed4e4c0b6a6a26f9df9e38dd6da99\"},\"headline\":\"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi\",\"datePublished\":\"2018-05-21T01:00:33+00:00\",\"dateModified\":\"2018-05-25T02:57:17+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi\"},\"wordCount\":984,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/05\\\/aaa.jpg\",\"articleSection\":[\"Climate change &amp; energy\",\"REDD+\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2018\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi\",\"name\":\"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/05\\\/aaa.jpg\",\"datePublished\":\"2018-05-21T01:00:33+00:00\",\"dateModified\":\"2018-05-25T02:57:17+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/05\\\/aaa.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/05\\\/aaa.jpg\",\"width\":2048,\"height\":1367,\"caption\":\"Seorang anggota masyarakat lokal di situs REDD + di Jambi, Indonesia.\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/390ed4e4c0b6a6a26f9df9e38dd6da99\",\"name\":\"Gloria Pallares\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/3bb16ffed3ceca2fc2dea220e1063db65eaa68cc0fa9fc6992cfff05c50c462d?s=96&d=mm&r=ga8d208240b0c91fd63e9432e9acfbb23\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/3bb16ffed3ceca2fc2dea220e1063db65eaa68cc0fa9fc6992cfff05c50c462d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/3bb16ffed3ceca2fc2dea220e1063db65eaa68cc0fa9fc6992cfff05c50c462d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Gloria Pallares\"},\"description\":\"Gloria Pallares is a journalist reporting on global development and the environment from Africa, Asia and Latin America. Her work has appeared in a range of publications, including El Pais, CNN and Forbes. As part of her scientific background, Gloria conducted research on agroforestry and land use in Kenya in collaboration with CGIAR. She holds a bachelor's of science in journalism, a master's of science in biology from the Swedish University of Agricultural Sciences and a second bachelor's of science in biotechnology.\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/gloria-pallares\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/56203\\\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi","og_description":"Dalam dekade terakhir, inisiatif global ambisius telah diluncurkan untuk mengatasi perubahan iklim dan pembangunan yaitu Perjanjian Paris dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Tantangan yang dihadapi proyek-proyek yang mendapat dana dari program-program ini seringkali terjadi dengan kecurigaan dan protes di lapangan. Untuk lebih memahami mengapa, para peneliti di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2018-05-21T01:00:33+00:00","article_modified_time":"2018-05-25T02:57:17+00:00","og_image":[{"width":2048,"height":1367,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/aaa.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Gloria Pallares","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@CIFOR_ICRAF","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi"},"author":{"name":"Gloria Pallares","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/390ed4e4c0b6a6a26f9df9e38dd6da99"},"headline":"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi","datePublished":"2018-05-21T01:00:33+00:00","dateModified":"2018-05-25T02:57:17+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi"},"wordCount":984,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/aaa.jpg","articleSection":["Climate change &amp; energy","REDD+"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#respond"]}],"copyrightYear":"2018","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi","name":"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/aaa.jpg","datePublished":"2018-05-21T01:00:33+00:00","dateModified":"2018-05-25T02:57:17+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/aaa.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/aaa.jpg","width":2048,"height":1367,"caption":"Seorang anggota masyarakat lokal di situs REDD + di Jambi, Indonesia."},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Masalah keadilan dan perbaikan teknis proyek-proyek konservasi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/390ed4e4c0b6a6a26f9df9e38dd6da99","name":"Gloria Pallares","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3bb16ffed3ceca2fc2dea220e1063db65eaa68cc0fa9fc6992cfff05c50c462d?s=96&d=mm&r=ga8d208240b0c91fd63e9432e9acfbb23","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3bb16ffed3ceca2fc2dea220e1063db65eaa68cc0fa9fc6992cfff05c50c462d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3bb16ffed3ceca2fc2dea220e1063db65eaa68cc0fa9fc6992cfff05c50c462d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Gloria Pallares"},"description":"Gloria Pallares is a journalist reporting on global development and the environment from Africa, Asia and Latin America. Her work has appeared in a range of publications, including El Pais, CNN and Forbes. As part of her scientific background, Gloria conducted research on agroforestry and land use in Kenya in collaboration with CGIAR. She holds a bachelor's of science in journalism, a master's of science in biology from the Swedish University of Agricultural Sciences and a second bachelor's of science in biotechnology.","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/gloria-pallares"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56203\/masalah-keadilan-dan-perbaikan-teknis-dalam-proyek-proyek-konservasi#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/aaa.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/265"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56203"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56203\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56203"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=56203"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=56203"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=56203"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=56203"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=56203"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=56203"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=56203"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=56203"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=56203"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=56203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}