{"id":56021,"date":"2018-05-03T14:20:48","date_gmt":"2018-05-03T07:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=56021"},"modified":"2018-05-03T16:29:29","modified_gmt":"2018-05-03T09:29:29","slug":"apa-yang-terjadi-pada-asia-pacific-rainforest-summit-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/56021\/apa-yang-terjadi-pada-asia-pacific-rainforest-summit-2018","title":{"rendered":"Laporan terbaru dari Asia-Pacific Rainforest Summit 2018"},"content":{"rendered":"

Asia-Pasifik merupakan kawasan dengan pertumbuhan tercepat, sekaligus menjadi tempat tiga kota terbesar dunia.<\/p>\n

Kawasan ini juga memiliki 740 juta hektare hutan<\/a>, 26% dari total area lahannya atau 18% dari tutupan hutan global. Lebih dari 450 juta orang bergantung pada hutan sebagai penghidupannya.<\/p>\n

Melalui tema \u201cMelindungi hutan dan masyarakat, menopang pertumbuhan ekonomi,\u201d Asia-Pacific Rainforest Summit<\/a> (APRS) ketiga menelaah bagaimana pembangunan ekonomi dan sosial regional lebih terintegrasi dengan tujuan perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon.<\/p>\n

Setelah APRS pertama di Syney pada 2014<\/a> dan kedua di Brunei Darussalam pada 2016<\/a>, APRS yang digelar di pusat budaya Jawa, Yogyakarta tahun ini merupakan yang terbesar. Pada 23-25 April, lebih dari 1.200 perwakilan dari akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha, pemerintah dan lembaga penelitian berkumpul mengikuti panel, diskusi, lokakarya dan kunjungan lapangan.<\/p>\n

Para pemimpin kawasan ini membentuk Asia-Pacific Rainforest Partnership<\/a> (APRP) dan melakukan pertemuan dua tahunan untuk turut mewujudkan tujuan global menghentikan kehilangan hutan pada 2030, mengentaskan kemiskinan melalui Sustainable Development Goals<\/a> (SDGs), mengurangi emisi karbon melalui REDD+<\/a>, dan perubahan iklim melalui Perjanjian Paris<\/a> \u2013 sebagaimana didiskusikan panel tingkat tinggi di hari pertama.<\/p>\n

\u201cSejak pertemuan di Brunei, saya senang dengan kemajuan signifikan terkait REDD+ baik secara regional maupun global,\u201d kata Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Ausralia, Josh Frydenberg pada upacara pembukaan.<\/p>\n

\u201cKita perlu menjaga momentum ini dan mempercepat perubahan jika hendak melindungi hutan dan masyarakat kita, seraya menjaga pertumbuhan ekonomi.\u201d<\/p>\n

Sebagai negara tuan rumah \u2013 dan didukung oleh Pemerintah Australia dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional<\/a> (CIFOR) \u2013 Indonesia mengangkat pencapaian aktualnya.<\/p>\n

\u201cDalam tiga tahun terakhir, kami berhasil mengurangi laju deforestasi (tahunan) dari 1,09 juta hektare menjadi 610.000 hektare, dan pada 2017 menjadi 480.000 juta hektare,\u201d kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya.<\/p>\n

\u201cKami sadar bahwa hutan merupakan kontributor utama emisi karbon, terutama akibat kebakaran hutan \u2013 khususnya di lahan gambut. Hutan menyumbang 18% target reduksi emisi kami dan diharapkan berkontribusi pada lebih dari separuh target (Perjanjian Paris) kami.\u201d<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Menteri Siti Nurbaya juga memaparkan hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial sebagai tema utama Konferensi. Indonesia menetapkan target untuk mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan untuk dikelola bersama masyarakat dalam lima skema perhutanan sosial. Nurbaya berharap negara lain juga turut memprioritaskan tata kelola hutan berbasis masyarakat.<\/p>\n

Hutan kemasyarakatan menjadi salah satu sub-topik yang dibahas dalam panel ahli di hari kedua. Selain itu, dibahas pula restorasi dan manajemen lestari lahan gambut, mangrove dan karbon biru, ekowisata dan konservasi keragaman hayati, hutan produksi, serta pembiayaan hutan, investasi dan perdagangan. Fokus isu yang dibahas dirinci di bawah ini.<\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t