{"id":55480,"date":"2018-03-29T08:00:45","date_gmt":"2018-03-29T01:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=55480"},"modified":"2018-03-28T14:42:48","modified_gmt":"2018-03-28T07:42:48","slug":"meredakan-panas-industri-kelapa-sawit-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/55480\/meredakan-panas-industri-kelapa-sawit-indonesia","title":{"rendered":"Meredakan panas industri kelapa sawit Indonesia"},"content":{"rendered":"

Di Indonesia, kelapa sawit merupakan industri yang sedang panas-panasnya. Pada 2015 saja, industri ini menyumbang pendapatan ekspor negar sebesar 20,75 miliar dolar A. Perkebunan kelapa sawit meliputi luas lebih dari 14 juta hektare dan, bersama Malaysia, mendominasi pasar global.<\/p>\n

Namun, api masih banyak digunakan dalam pembangunan dan penanaman kelapa sawit, termasuk di lahan gambut kaya karbon. Akibatnya, asap beracun berdampak pada ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup Indonesia dan negara Asia Tenggara lain. Pada 2015, kebakaran lahan gambut di Indonesia menimbulkan kerugian ekonomi sedikitnya 16,1 miliar dolar AS<\/a> dan lebih dari 100.000 kematian dini<\/a> di wilayah tersebut.<\/p>\n

Terkait hal tersebut, penelitian terbaru<\/a> yang dipimpin ilmuwan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional<\/a>, Herry Purnomo mendalami seberapa jauh prinsip tata pemerintahan yang baik diterapkan dalam rantai nilai kelapa sawit di Indonesia dan menganalisis pilihan untuk mengurangi pembakaran hutan dan lahan di Industri ini.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

\u201cKelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, melampaui minyak dan gas,\u201d kata Purnomo. \u201cTetapi jika kita gagal mengelola keberlanjutannya, sektor ini akan gagal.\u201d<\/p>\n

Penelitian ini fokus di Provinsi Riau, Indonesia. Di sini, terjadi konversi besar-besaran hutan menjadi perkebunan sawit. Kini, Riau juga mencatat frekuensi kebakaran domestik tertinggi.<\/p>\n

\u201cKita tahu bahwa 20% insiden kebakaran terjadi di area perkebunan sawit, kita mencoba menemukan penyebab kebakaran dan bagaimana menguranginya.\u201d<\/p>\n

\n\t\t\t\t\"\"
Selama kebakaran lahan, kabut menyelimuti bentang alam di Provinsi Riau, Indonesia.<\/figcaption>\n\t\t\t<\/figure>\n

SIAPA BERKUASA?<\/strong><\/p>\n

Secara teoritis, pemerintah pusat berwenang mempengaruhi rantai suplai melalui undang-undang dan kebijakan. Pemerintah tingkat kabupaten berwenang dalam penegakkan hukum dan penyebaran informasi. Sementara pemerintahan desa berada paling dekat dengan pengembang perkebunan, dan oleh karena itu berurusan secara langsung dengan pengembang.<\/p>\n

Namun, tata pemerintahan yang baik untuk industri ini tidak sesederhana pendekatan atas-ke-bawah. Mulai dari konsumen hingga pabrik, penyulingan dan pengembang, para pelaku kelapa sawit mempengaruhi proses pemerintahan secara berbeda, terkadang tidak terduga.<\/p>\n

\u201cMelalui analisis tata pemerintahan, kami meneliti bagaimana kontestasi kuasa yang ada,\u201d kata Purnomo. \u201cSepanjang rantai nilai, kuasa tidak pada tingkat bentang alam, namun di tingkat konsumen, atau pada pabrik dan penyulingan. Pemerintah pusat hanya dapat berfungsi melalui pemerintah kabupaten, dan pabrik dapat mempengaruhi pemerintah lokal menggunakan insentif dan tekanan.<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

3rd ASIA-PACIFIC RAINFOREST SUMMIT<\/h1>\r\n

23-25 April 2018 - Yogyakarta, Indonesia<\/h5>\r\nProtecting forests and people, supporting \r\neconomic growth\r\n

VIEW SUMMARY<\/a><\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t\t