{"id":55473,"date":"2018-03-28T12:30:16","date_gmt":"2018-03-28T05:30:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=55473"},"modified":"2018-03-28T12:03:07","modified_gmt":"2018-03-28T05:03:07","slug":"10-tahun-berlalu-tenurial-masih-jadi-tantangan-redd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/55473\/10-tahun-berlalu-tenurial-masih-jadi-tantangan-redd","title":{"rendered":"10 tahun berlalu, tenurial masih jadi tantangan REDD+"},"content":{"rendered":"

Sepuluh tahun berlalu sejak Perserikatan Bangsa Bangsa meluncurkan REDD, sebuah program besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Pada 2010, REDD menjadi REDD+<\/a>. Penambahan \u2018+\u2019 menandai keinginan untuk lebih dari semata menurunkan emisi dari sektor kehutanan menuju peningkatan stok karbon dan manajemen hutan lestari. Harapannya, REDD+ tidak hanya membantu mitigasi perubahan iklim, tetapi juga mengurangi kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang hidup dan bergantung pada bentang alam berhutan.<\/p>\n

Salah satu tantangan utama REDD+ adalah tenurial lahan: hak untuk menentukan siapa pemegang dan pemetik manfaat atas lahan dan sumber daya hutan, untuk berapa lama dan di bawah prasyarat apa. Tenurial sangat penting dalam REDD+ karena inisiatif ini bertujuan mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal \u2013 tujuan ini sangat bergantung pada kejelasan dan penguatan tenurial lokal.<\/p>\n

Baru-baru ini, para peneliti dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional<\/a> (CIFOR) dan mitra institusi, mendalami isu ini. Mereka terfokus pada lima negara \u2013 Brasil, Peru, Kamerun, Tanzania dan Indonesia \u2013 serta meneliti dampak upaya memperjelas dan memperkuat tenurial lokal di lokasi REDD+. Mereka melakukan penelitian di 21 inisiatif REDD+ subnasional serta di 141 desa, hampir separuhnya desa yang terlibat dalam REDD+, sebagai pembanding.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Para peneliti menganalisis bagaimana perubahan persepsi masyarakat lokal dalam hal ketidakamanan tenurial seiring waktu; apa alasan utama perubahan, jika ada; dan bagaimana mereka mempersepsi peran REDD+ dalam perubahan itu.<\/p>\n

\u201cREDD+ bertujuan mendorong masyarakat menjaga hutan, meski sebagian besar lahannya masih dipertentangkan,\u201d kata William Sunderlin, Mitra Senior CIFOR dan penulis utama laporan penelitian<\/a>. \u201cJika kita melibatkan masyarakat di tingkat lokal untuk melindungi hutan, mereka perlu kapasitas legal untuk berkata pada pihak luar \u2018Maaf, Anda tidak bisa melakukan itu di tanah ini.\u2019\u201d<\/p>\n

Para peneliti menemukan, meski para pelaksana REDD+ berupaya keras mengatasi isu tenurial di lokasi mereka, hanya sedikit sekali langkah maju terlihat. Satu pengecualian besar adalah sepasang lokasi di Kamerun.<\/p>\n

\u201cTerdapat dua inisiatif REDD+ di Cameroon<\/a> yang cukup menjanjikan,\u201d kata Sunderlin. \u201cSaat kami membandingkan hasil dengan desa non-REDD+, terlihat desa REDD+ menunjukkan tingkat keterlibatan partisipatoris masyarakat yang lebih tinggi dan hal ini tampaknya berperan dalam meningkatkan hasil tenurial.\u201d<\/p>\n

Di salah satu lokasi, penduduk desa terlibat dalam komite pengelola yang mendiskusikan isu pemanfaatan lahan, kepemilikan, akses dan kontestasi lahan. Mereka juga membantu menetapkan batas antara pertanian masyarakat dan hutan terlindung. Ditambah lagi, anggota masyarakat dibayar untuk patroli mengawasi aktivitas ilegal di dekat taman nasional.<\/p>\n

Di lokasi lain, anggota masyarakat diizinkan mengambil dan menjual kayu. Melalui REDD+ mereka mendapat pembayaran untuk jasa lingkungan (PES<\/a>) dengan menjaga hutan.<\/p>\n

\u201cKami menemukan, meski penduduk desa tidak memiliki lahan, struktur manajemen partisipatoris dan insentif konservasi membuat masyarakat merasa lebih aman.\u201d<\/p>\n\n

TAK SESUAI HARAPAN <\/strong><\/p>\n

Di ujung spektrum lain adalah Brasil<\/a>. Para peneliti berpikir akan mendapat hasil lebih positif.<\/p>\n

\u201cSudah ada langkah kebijakan di Brasil dalam mengaitkan kepatuhan lingkungan dengan klarifikasi tenurial lahan, yang melampaui REDD+,\u201d kata Sunderlin. \u201cKami sempat yakin ini akan jadi kisah sukses. Tetapi, ternyata tidak.\u201d<\/p>\n

Tim peneliti menemukan, penduduk desa dilaporkan mengalami peningkatan ketidakamanan tenurial atas lahan pertanian mereka seiring berjalannya waktu.<\/p>\n

\u201cLarangan pemerintah menebang hutan untuk pertanian berkontribusi pada kisah sukses Brasil dalam menurunkan deforestasi Amazon. Namun, upaya yang diarahkan pada petani kecil yang tidak memiliki kejelasan status lahan dapat memberi dampak negatif bagi penghidupan lokal.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Di Indonesia, hasil penelitian membuat para ilmuwan garuk-garuk kepala pada awalnya. Di desa-desa Kalimantan Timur, mereka menemukan beberapa peningkatan persepsi keamanan tenurial. Namun hal ini terlihat baik di desa REDD+ maupun di desa kontrol. Salah seorang anggota tim melakukan penelitian lanjutan untuk mencari jawaban.<\/p>\n

Kombinasi beberapa faktor dapat menjelaskan hasil membingungkan tersebut. Pertama, penduduk desa mengaku diberi tahu petugas kehutanan setempat bahwa akses lahan tidak akan bisa diubah jika berlokasi di Kawasan Hutan \u2013 di desa REDD+ maupun non-REDD+.<\/p>\n

Faktor lain yang berlaku di pedesaan adalah hukum adat atau hukum setempat, yang cenderung mengurangi persepsi ancaman dari migran dengan adanya kepastian batas desa dan klaim lokal lain.<\/p>\n

\u201cKami juga menemukan bahwa beberapa perusahaan kelapa sawit dan kayu telah mningkatkan keterlibatan mereka dengan pemangku kepentingan lokal. Beberapa komunitas makin proaktif melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut,\u201d kata Sunderlin.<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

3rd ASIA-PACIFIC RAINFOREST SUMMIT<\/h1>\r\n

23-25 April 2018 - Yogyakarta, Indonesia<\/h5>\r\nProtecting forests and people, supporting \r\neconomic growth\r\n

VIEW SUMMARY<\/a><\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t\t