{"id":53080,"date":"2017-12-08T10:00:55","date_gmt":"2017-12-08T03:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=53080"},"modified":"2018-02-07T14:44:42","modified_gmt":"2018-02-07T07:44:42","slug":"menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia","title":{"rendered":"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p>Setelah perundingan <a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/cifor-at-cop-23\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Global Climate <\/em>di Jerman<\/a>, Indonesia tetap melihat peran sentral hutan dalam menanggulangi perubahan iklim.<\/p>\n<p>Kini, seluruh upaya telah mulai diarahkan untuk membawa negara ini dari tahap kesiapan ke tahap pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+, skema nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan penekanan pada konservasi dan pengelolaan hutan lestari.<\/p>\n<p>Tantangannya sekarang adalah menemukan cara untuk memastikan bahwa pembayaran REDD +, insentif finansial untuk mengurangi emisi kehutanan, sampai ke tangan orang-orang yang mengelola hutan tersebut di tingkat bawah. Dan dilihat dari pengalaman skema REDD+ di tempat lain, pemerintah daerah cenderung memainkan peran penting.<\/p>\n<p>&#8220;Pemerintah di tingkat sub-nasional akan menjadi sangat penting untuk keberhasilan REDD+ di Indonesia,&#8221; kata Shintia Arwida, peneliti untuk <a href=\"http:\/\/www.cifor.org\/gcs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Global Comparative Study on REDD +<\/a> (GCS-REDD+) yang dipimpin oleh <a href=\"http:\/\/www.cifor.org\/gcs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Pusat Penelitian Kehutanan Internasional<\/a> (CIFOR).<\/p>\n<p>&#8220;REDD+ adalah kebijakan nasional, namun perlu diimplementasikan di tingkat sub-nasional. Kami ingin melihat bagaimana pemerintah nasional akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan pengaturan seperti apa yang akan mereka gunakan untuk mendistribusikan dana dari tingkat nasional sampai ke tingkat proyek,&#8221; tambahnya.<\/p>\n<p>Pekerjaan ini telah dimulai, dengan Badan Pengelola Pelayanan Dana Perubahan Iklim (BPDI). Lembaga ini akan beroperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah disahkan terkait Instrumen Ekonomi Lingkungan, yang melibatkan beberapa kementerian, mulai dari keuangan hingga transportasi, energi, pekerjaan umum dan banyak lagi.<\/p>\n<p>Lingkup kebijakan yang kompleks akan menjadi tantangan lebih lanjut untuk menerjemahkan inisiatif nasional ke tingkat lokal. Saat ini tengah berjalan kolaborasi penelitian antara GCS-REDD+ CIFOR bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Sosial Ekonomi dan Perubahan Iklim (<a href=\"http:\/\/puspijak.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">P3SEKPI<\/a>) untuk menjawab tantangan ini.<\/p>\n<p>Temuan awal mereka dipresentasikan dalam <em>Focus Group Discussion<\/em> di Jakarta pekan lalu, melibatkan pemangku kepentingan dari lembaga penelitian, pemerintah, donor, lembaga sektor swasta dan pendanaan dari tingkat nasional sampai lokal.<\/p>\n\n<div style=\"aspect-ratio:16\/9;min-height:unset;\" class=\"wp-block-cover alignfull has-parallax has-custom-content-position is-position-bottom-center has-aspect-ratio\">\n\t\t\t\t<div class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-53081 size-full has-parallax\" style=\"background-position:50% 50%;\n\t\t\t\tbackground-image:url(https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DAY12763.jpg)\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-align-center has-base-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-c7274f9a76ff948295c72066c2502b23\">Deden Djaenudin, peneliti P3SEKPI tengah berbicara saat FGD di Jakarta.<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<p><strong>MOSAIK PENDANAAN<\/strong><\/p>\n<p>Peneliti  P3SEKPI dan CIFOR masih menilai kinerja institusi dan mekanisme yang ada berdasarkan efisiensi, efektivitas dan ekuitas &#8211; yang mereka sebut &#8216;3Es&#8217;.<\/p>\n<p>&#8220;Para aktor yang terlibat dalam REDD+ sangat beragam,&#8221; kata Deden Djaenudin, peneliti dari P3SEPKI. &#8220;Yang terlibat di antaranya pemerintah &#8211; pengusaha nasional dan sub-nasional, kelompok masyarakat, LSM, universitas dan sebagainya. Kita perlu mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. &#8221;<\/p>\n<p>Gustami, kepala BLU P3H, Unit Pelayanan Publik yang bertugas sebagai Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, mengatakan bahwa pembayaran REDD+ kemungkinan akan disusun menyerupai mosaik, berdasarkan hal-hal positif dari mekanisme yang saat ini sudah ada, seperti transfer fiskal Dana Inisiatif Daerah (DID) antar pemerintah, seperti DID di bawah Kementerian Keuangan, dan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF), yang beroperasi di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan sebagian didanai oleh donor asing, termasuk Letter of Intent (Letter of Intent) senilai USD 1 miliar LoI) dari Pemerintah Norwegia.<\/p>\n<p>&#8220;Sebagai organisasi yang bekerja di sektor kehutanan, kami ingin mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi pendanaan di masa depan untuk kehutanan dan lingkungan dengan BPDI, bagaimana mengakses dana melalui badan tersebut, dan bagaimana mengoptimalkan apa yang telah kita miliki,&#8221; kata Gustami.<\/p>\n<p>Perwakilan BLU P3H, DID dan ICCTF membandingkan beberapa catatan selama diskusi, dan menemukan bahwa sistem mereka saling melengkapi, dan dapat lebih bermanfaat dari kerja sama yang lebih erat.<\/p>\n<p>Dwi Setiyowati dari Kementerian Keuangan menyarankan BPDI untuk menarik pembelajaran dari mekanisme DID yang sudah digunakan pemerintah dalam menyalurkan dana untuk inisiatif lainnya.<\/p>\n<p>\u201cBPDI diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari aspek positif DID, di mana DID telah berhasil,&#8221; katanya. &#8220;Ini bisa sangat membantu karena dana REDD+ seharusnya langsung masuk ke masyarakat, dan DID terbukti berhasil menyalurkan dana dari pusat ke pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.&#8221;<\/p>\n<p>Sementara itu, dari ICCTF, Eko Putranto mengatakan bahwa pembicaraan sedang dilakukan dengan pemerintah dan donor untuk institusi baru terkait dana perubahan iklim yang menawarkan jalan bagi semua dana dengan melewati satu saluran.<\/p>\n<div style=\"aspect-ratio:16\/9;min-height:unset;\" class=\"wp-block-cover alignfull has-parallax has-custom-content-position is-position-bottom-center has-aspect-ratio\">\n\t\t\t\t<div class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-53082 size-full has-parallax\" style=\"background-position:50% 50%;\n\t\t\t\tbackground-image:url(https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DAY12709.jpg)\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"has-text-align-center has-base-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-c7274f9a76ff948295c72066c2502b23\">Peneliti CIFOR, Shintia Dian Arwida menyajikan temuan di Diskusi Kelompok Terfokus. <\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n<p><strong>ADA GULA ADA SEMUT<\/strong><\/p>\n<p>Selain isu efisiensi dan efektivitas kelembagaan, aspek keadilan juga menjadi prioritas dalam agenda diskusi di Jakarta, seperti juga halnya transparansi tentang bagaimana dan kemana dana disalurkan.<\/p>\n<p>Dalam pidato pembukaan, kepala P3SEPKI Syaiful Anwar mengemukakan pepatah Indonesia, &#8220;ada gula, ada semut&#8221;. Salah satu tantangan terbesarnya, katanya, adalah menemukan cara untuk memastikan pembayaran akhirnya sampai ke tangan orang-orang yang melaksanakan REDD+ di lapangan dengan cara yang memotivasi mereka untuk mengadopsi dan melanjutkan praktik yang berwawasan lingkungan.<\/p>\n\n<p>Peneliti CIFOR Arwida mengangkat isu &#8220;<a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/library\/5586\/lessons-for-redd-benefit-sharing-mechanisms-from-anti-corruption-measures-in-indonesia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>elite capture<\/em><\/a>&#8221; perihal pengelolaan dana sebelum dana-dana tersebut sampai ke masyarakat.<\/p>\n<p>&#8220;Misalnya, jika organisasi pelaksana memiliki biaya operasional yang tinggi, dan mempekerjakan seorang ahli setiap kali mereka melaksanakan sebuah program, itu bisa menjadi alasan mengapa uang yang dialokasikan dan sampai ke masyarakat jumlahnya tidak cukup signifikan dan tidak mencapai dampak yang diinginkan,&#8221; katanya.<\/p>\n<p>&#8220;Tapi di sisi lain, kami juga telah menemukan bahwa organisasi perantara atau fasilitator dapat menjadi sangat penting dalam kasus di mana masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menyiapkan proposal, menghitung biaya dan melakukan negosiasi dengan institusi yang mendistribusikan uang. Peran ini membutuhkan biaya, &#8211; jadi ini adalah tantangan bagaimana menyeimbangkan antara mengurangi biaya operasional dan memastikan bahwa dampak positif tetap tercapai, &#8220;tambahnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cifor.org\/library\/5200\/who-holds-power-in-land-use-decisions-implications-for-redd-in-indonesia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Kepemilikan lahan<\/a> adalah isu lain yang harus diwaspadai, dia mengingatkan.<\/p>\n<p>&#8220;Kita memiliki target nasional namun jika tidak disinkronkan dengan rencana penggunaan lahan di tingkat sub-nasional, maka itu akan menjadi bencana keseluruhan. Itulah alasan lain mengapa koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk pelaksanaan REDD+.&#8221;<\/p>\n<p>Koordinasi juga penting untuk menghindari jebakan &#8220;pembayaran ganda&#8221;, kata Djaenudin dari P3SEPKI.<\/p>\n<p>&#8220;Pikirkan kegiatan REDD+ di taman nasional,&#8221; katanya. &#8220;Bagaimana mekanisme pendanaannya? Taman nasional dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi, apakah dana akan berasal dari DID, BLU P3H dan lainnya? Ini akan terlihat pemerintah pusat seolah-olah membayar dirinya sendiri! Kita belum menyelesaikan masalah seperti ini. &#8221;<\/p>\n<p>Para peneliti berharap bahwa dialog ini akan membantu mengidentifikasi beberapa kesenjangan yang teridentifikasi, dan menemukan jalan keluar di masa mendatang.<\/p>\n<p>&#8220;Saya pikir sangat membantu untuk mempertemukan orang-orang dari tingkat nasional dan sub-nasional dalam satu ruangan, jadi kita bisa mulai mengajukan pertanyaan. Berdasarkan penjelasan dan perspektif masing-masing kita bisa langsung melihat di mana letak kesenjangan dan tantangan yang terjadi,&#8221; kata Arwida.<\/p>\n<p>&#8220;Dari situ kita bisa mulai mengumpulkan pembelajaran, dan membuat rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik.&#8221;<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image alignwide size-large\">\n\t\t\t\t<img width=\"832\" height=\"355\" src=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DAY12612-832x355.jpg\" class=\"wp-image-53083\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DAY12612-832x355.jpg 832w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DAY12612-566x241.jpg 566w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DAY12612-768x327.jpg 768w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DAY12612-610x260.jpg 610w, https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/DAY12612.jpg 1138w\" sizes=\"auto, (max-width: 832px) 100vw, 832px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Peserta Diskusi Kelompok Terfokus. <\/figcaption>\n\t\t\t<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Setelah perundingan Global Climate di Jerman, Indonesia tetap melihat peran sentral hutan dalam menanggulangi perubahan iklim. Kini, seluruh upaya telah mulai diarahkan untuk membawa negara ini dari tahap kesiapan ke tahap pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+, skema nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan penekanan pada konservasi dan pengelolaan hutan lestari. Tantangannya [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":221,"featured_media":53084,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[462,6090,151,184],"tags":[],"language":[2171],"location":[12222],"tag-bahasa":[7378,7375,7376,7381,7377,7382,7379,7374,7380,2819],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[6545],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[6538],"class_list":["post-53080","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-climate-change-energy","category-forests-news","category-redd-2","category-value-chains-finance","language-bahasa-indonesia","location-indonesia","tag-bahasa-badan-perencanaan-pembangunan-nasional","tag-bahasa-dana-inisiatif-daerah","tag-bahasa-dana-perwalian-perubahan-iklim-indonesia","tag-bahasa-instrumen-ekonomi-lingkungan","tag-bahasa-kementerian-keuangan","tag-bahasa-p3sekpi","tag-bahasa-pemerintah-norwegia","tag-bahasa-pendanaan-redd","tag-bahasa-pengembangan-kebijakan-sosial-ekonomi-dan-perubahan-iklim","tag-bahasa-redd","type-bahasa-liputan-acara"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Setelah perundingan Global Climate di Jerman, Indonesia tetap melihat peran sentral hutan dalam menanggulangi perubahan iklim. Kini, seluruh upaya telah mulai diarahkan untuk membawa negara ini dari tahap kesiapan ke tahap pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+, skema nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan penekanan pada konservasi dan pengelolaan hutan lestari. Tantangannya [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-12-08T03:00:55+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2018-02-07T07:44:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/intervention_KFCP1.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1125\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Catriona Croft-Cusworth\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia\"},\"author\":{\"name\":\"Catriona Croft-Cusworth\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/f35814b7624c461123485a4cba48f021\"},\"headline\":\"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia\",\"datePublished\":\"2017-12-08T03:00:55+00:00\",\"dateModified\":\"2018-02-07T07:44:42+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia\"},\"wordCount\":1019,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2017\\\/12\\\/intervention_KFCP1.jpeg\",\"articleSection\":[\"Climate change &amp; energy\",\"Forests News\",\"REDD+\",\"Value chains &amp; finance\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2017\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia\",\"name\":\"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2017\\\/12\\\/intervention_KFCP1.jpeg\",\"datePublished\":\"2017-12-08T03:00:55+00:00\",\"dateModified\":\"2018-02-07T07:44:42+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2017\\\/12\\\/intervention_KFCP1.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2017\\\/12\\\/intervention_KFCP1.jpeg\",\"width\":1500,\"height\":1125,\"caption\":\"Seorang wanita fokus menanam bibit untuk reboisasi lahan gambut yang terdegradasi sebagai bagian dari kegiatan demonstrasi REDD+ di Desa Lapetan, Kalimantan Tengah.\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/f35814b7624c461123485a4cba48f021\",\"name\":\"Catriona Croft-Cusworth\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/41f574f15320751606cc8609c99c5f07245c52bb9eb9f3f255f4265d480dbaa5?s=96&d=mm&r=g77fddd7045adb9631a1f5570fbaec8b8\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/41f574f15320751606cc8609c99c5f07245c52bb9eb9f3f255f4265d480dbaa5?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/41f574f15320751606cc8609c99c5f07245c52bb9eb9f3f255f4265d480dbaa5?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Catriona Croft-Cusworth\"},\"description\":\"Catriona Croft-Cusworth is an editor and writer. She was formerly editor of Forests News (2017-2018). She has worked in media and communications in Indonesia since 2010, and holds degrees in Arts and Asian Studies from the Australian National University.\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/c-cusworth\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/53080\\\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia","og_description":"Setelah perundingan Global Climate di Jerman, Indonesia tetap melihat peran sentral hutan dalam menanggulangi perubahan iklim. Kini, seluruh upaya telah mulai diarahkan untuk membawa negara ini dari tahap kesiapan ke tahap pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+, skema nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan penekanan pada konservasi dan pengelolaan hutan lestari. Tantangannya [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2017-12-08T03:00:55+00:00","article_modified_time":"2018-02-07T07:44:42+00:00","og_image":[{"width":1500,"height":1125,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/intervention_KFCP1.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Catriona Croft-Cusworth","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@CIFOR_ICRAF","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia"},"author":{"name":"Catriona Croft-Cusworth","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/f35814b7624c461123485a4cba48f021"},"headline":"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia","datePublished":"2017-12-08T03:00:55+00:00","dateModified":"2018-02-07T07:44:42+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia"},"wordCount":1019,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/intervention_KFCP1.jpeg","articleSection":["Climate change &amp; energy","Forests News","REDD+","Value chains &amp; finance"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#respond"]}],"copyrightYear":"2017","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia","name":"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/intervention_KFCP1.jpeg","datePublished":"2017-12-08T03:00:55+00:00","dateModified":"2018-02-07T07:44:42+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/intervention_KFCP1.jpeg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/intervention_KFCP1.jpeg","width":1500,"height":1125,"caption":"Seorang wanita fokus menanam bibit untuk reboisasi lahan gambut yang terdegradasi sebagai bagian dari kegiatan demonstrasi REDD+ di Desa Lapetan, Kalimantan Tengah."},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Menanam benih untuk pembayaran REDD+ di Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/f35814b7624c461123485a4cba48f021","name":"Catriona Croft-Cusworth","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/41f574f15320751606cc8609c99c5f07245c52bb9eb9f3f255f4265d480dbaa5?s=96&d=mm&r=g77fddd7045adb9631a1f5570fbaec8b8","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/41f574f15320751606cc8609c99c5f07245c52bb9eb9f3f255f4265d480dbaa5?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/41f574f15320751606cc8609c99c5f07245c52bb9eb9f3f255f4265d480dbaa5?s=96&d=mm&r=g","caption":"Catriona Croft-Cusworth"},"description":"Catriona Croft-Cusworth is an editor and writer. She was formerly editor of Forests News (2017-2018). She has worked in media and communications in Indonesia since 2010, and holds degrees in Arts and Asian Studies from the Australian National University.","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/c-cusworth"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/53080\/menanam-benih-untuk-pembayaran-redd-di-indonesia#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/intervention_KFCP1.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/221"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53080"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53080\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53084"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53080"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=53080"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=53080"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=53080"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=53080"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=53080"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=53080"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=53080"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=53080"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=53080"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=53080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}