{"id":52089,"date":"2017-10-16T13:53:53","date_gmt":"2017-10-16T06:53:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=52089"},"modified":"2018-02-07T15:47:46","modified_gmt":"2018-02-07T08:47:46","slug":"merawat-mangrove-dari-tanzania-hingga-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/52089\/merawat-mangrove-dari-tanzania-hingga-indonesia","title":{"rendered":"Merawat mangrove: Dari Tanzania hingga Indonesia"},"content":{"rendered":"

Mangrove hanya mencakup 0,5 persen wilayah hutan dunia, namun menjadi gantungan jutaan orang untuk memperoleh makanan, penghasilan dan perlindungan terhadap abrasi pesisir. Sejak 1980, sekitar seperlima mangrove dunia telah hilang. Meski tekanan manusia merupakan ancaman utama, belum banyak diketahui kondisi tata kelola yang mampu mendorong konservasi jangka panjang dan restorasi hutan pesisir ini \u2013 pertanyaan yang sangat relevan sejalan dengan upaya berbagai negara mengembangkan kerangka aksi menghadapi perubahan iklim.<\/p>\n

\u201cHingga saat ini, penelitian biasanya terfokus pada dimensi biofisik mangrove, kurangnya pengetahuan di area ini dipandang sebagai kendala utama mengelolanya,\u201d papar Nining Liswanti, Koordinator Indonesia pada Studi Komparatif Global mengenai Reformasi Tenurial Hutan<\/a> (GCS-Tenure), seraya menambahkan bahwa tata kelola mangrove, relatif tak tereksplorasi.<\/p>\n

Untuk mengisi celah kritis ini, para ilmuwan dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional <\/a>(CIFOR), dipimpin oleh Ilmuwan Utama Esther Mwangi, mencoba mengeksplorasi pengaturan tenurial dan tata kelola mangrove melalui kajian global.<\/p>\n

Mereka juga melakukan studi kasus di delta Rufiji Tanzania<\/a>, satu dari dua wilayah mangrove terluas di Afrika Timur, dan di Provinsi Lampung Indonesia<\/a>, negara yang memiliki tutupan hutan mangrove terbesar, dengan 22 persen mangrove dunia.<\/p>\n

Di lokasi-lokasi tersebut, para ilmuwan menganalisis kerangka legal dan kebijakan tingkat nasional, koordinasi lintas lembaga pemerintah, dan pengaturan kelembagaan di tingkat lokal \u2013 dengan melihat \u201cbagaimana keputusan dibuat dan kemampuan mengimplementasikannya, terkait sumber daya dan kapasitas yang ada,\u201d kata Koordinator studi Tanzania, Baruani Mshale.<\/p>\n\n\n

MELIBATKAN MASYARAKAT<\/strong><\/p>\n

Di Tanzania, ancaman utama bagi mangrove adalah pembukaan lahan sawah dan tambak garam, penebangan liar untuk arang dan kayu, serta meningkatnya kompetisi antar berbagai pengguna lahan luar negeri dan lokal.<\/span><\/p>\n

\u201cHutan mangrove di Indonesia terus menghadapi ancaman besar dari aktivitas ekonomi seperti akuakultur dan penebangan kayu,\u201d dan separuhnya telah rusak selama 1970 dan 2001, tulis penelitian tersebut.<\/span><\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Selama lebih dari 20 tahun, Pemerintah Indonesia melakukan intervensi untuk meredam deforestasi mangrove. Sementara di Tanzania, seluruh hutan mangrove dimiliki negara dan dikelola di bawah perlindungan ketat, dan pemanfaatan terbatas masyarakat. Namun, ancaman terhadap sistem mangrove terus berlangsung. Apa yang bisa dilakukan?<\/span><\/p>\n

\u201cMengembangkan dan memperkuat hak tenurial masyarakat lokal atas mangrove seharusnya menjadi komponen inti pengelolaan berkelanjutan dan konservasi,\u201d kata kesimpulan studi kasus Tanzania. Peneliti menemukan, kuncinya adalah dengan menyeimbangkan pemanfaatan hutan dan konservasi, serta melibatkan masyarakat dalam manajemen mangrove dengan melimpahkan hak tenurial. <\/span><\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t