{"id":4995,"date":"2011-11-18T07:07:22","date_gmt":"2011-11-18T07:07:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=4995"},"modified":"2015-12-18T11:39:45","modified_gmt":"2015-12-18T04:39:45","slug":"pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar","title":{"rendered":"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar"},"content":{"rendered":"

BEIJING, Cina (18 November, 2011)_Usaha pengendalian pembalakan liar di wilayah Asia Pasifik sudah sangat maju dalam dekade terakhir dengan munculnya insentif pasar untuk menjual kayu legal sebagai hasil dialog antara berbagai pihak. Namun demikian, pemerintah perlu menangani korupsi, yang terus menghambat upaya-upaya untuk menjamin kelangsungan pasokan produk hutan.<\/p>\n

\u201cInti masalahnya pada saat itu, dan masih berlaku saat ini, adalah korupsi,\u201d ujar Faith Doherty, Ketua Tim Hutan di Environment Investigation Agency (EIA) di Dialog Asia Forest Partnership (AFP) 2011 di Bejing baru-baru ini.<\/p>\n

Indonesia, sebagai contoh, sering gagal menuntut dan memenjarakan para penebang liar yang ditangkap dalam operasi penegakan hukum di lapangan. \u201cKami (Kementerian Kehutanan) tidak punya kendali atas sistem peradilan,\u201d kata Iman Santoso, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan.<\/p>\n

Sebagian besar masalah korupsi terkait dengan peningkatan kapasitas, kata Heidi Hiltunen, Penasihat Lingkungan dari Delegasi Uni Eropa di Beijing. Organisasi-organisasi yang bersangkutan semestinya membantu pegawai negeri sipil dan mencoba membekali mereka dengan keahlian-keahlian untuk melawan korupsi, ujar Chen Yong, Deputi Direktur Pusat Perdagangan Produk Hutan Internasional di Administrasi Hutan Negara Cina. Label \u2018korupsi\u2019 dan menyalahkan pemerintah atas apa yang terjadi \u201ctidak akan berguna sama sekali,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Diskusi AFP tahun ini diselenggarakan untuk merayakan sepuluh tahun keberhasilan pertemuan para menteri negara-negara Asia Timur di Bali dalam menciptakan dialog multi pihak guna memfasilitasi pembuatan kebijakan-kebijakan yang secara nyata dapat mengekang pembalakan liar dan perdagangan terkait. Di Indonesia, tingkat pembalakan liar turun sebanyak 75% dari puncaknya pada tahun 2000, menurut laporan dari Chatham House<\/a>.<\/p>\n

Upaya-upaya untuk membuat produk kayu legal lebih menarik mendapatkan dukungan besar dari Uni Eropa dengan ditandatanganinya peraturan yang melarang penjualan kayu ilegal di wilayah Eropa mulai tahun 2013. Uni Eropa dan Indonesia menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) \u2013 yang pertama di Asia \u2013 beberapa bulan lalu setelah bernegosiasi selama empat tahun. Dalam perjanjian ini, Indonesia membangun Sistim Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk melacak sumber kayu beserta produk sampingannya dan memberikan sertifikasi legalitas.<\/p>\n

Peraturan baru di Uni Eropa serta larangan serupa untuk kayu ilegal di Amerika Serikat menunjukkan rasa tanggung jawab para pembeli kayu atas peran mereka dalam pembalakan liar, kata Faith. EIA akan mengawasi penerapan peraturan-peraturan ini saat mulai diberlakukan, tambahnya.<\/p>\n

Uni Eropa sedang bernegosiasi dengan Malaysia dan Vietnam untuk menghasilkan kesepakatan VPA serupa dan akan memulai perundingan dengan Thailand dan Laos tahun depan. Negara-negara pengimpor kayu lainnya, termasuk Australia, kemungkinan akan juga melarang penjualan kayu ilegal di masa depan, menurut European Forest Institute (EFI).<\/p>\n

Legalitas itu bagus, tapi apakah cukup?<\/strong><\/p>\n

Kesepakatan sukarela yang berusaha dibentuk oleh Uni Eropa dengan negara-negara pengekspor didasarkan pada undang-undang, termasuk definisi legalitas, di negara penghasil kayu, ujar Heidi. Sambil memuji keberhasilan sejauh ini, beberapa peserta Dialog AFP mempertanyakan apakah upaya ini cukup dan apa langkah berikutnya yang harus ditempuh.<\/p>\n

Andrew Lang dari World Bioenergy Association menyebutkan bahwa \u2018legal\u2019 tidak selalu berarti \u2018lestari\u2019 maupun \u2018etis\u2019, seperti dalam kasus pembukaan lahan hutan untuk keperluan industri yang mengabaikan protes masyarakat lokal. Tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum mungkin tidak adil dan dapat menimbulkan konflik, kata Charles Barber, wakil ketua komite pengarah AFP. \u201cBanyak hal-hal yang paling mengerikan dalam sejarah manusia secara hukum dipandang legal.\u201d<\/p>\n

Kurang lebih tiga perempat hutan Asia bersinggungan dengan konflik, yang terkait erat dengan pembalakan liar, kata Yurdi Yasmi dari RECOFTC dalam sesi lain. \u201cHal ini terjadi karena kita belum dapat menyelesaikan masalah ketidakadilan sosial,\u201d katanya.<\/p>\n

Selain di sektor kehutanan, masalah-masalah ini juga harus ditangani di industri-industri lain yang mempengaruhi hutan, kata seorang peserta dari Indonesia. \u201cDengan adanya keberhasilan kita membuat definisi legalitas di industri kayu, mungkin kita juga bisa membuat definisi legalitas untuk industri kelapa sawit dan batu bara,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Dialog AFP 2011 diselenggarakan pada tanggal 8-9 November 2011 di Beijing, Cina. Acara ini merupakan acara mitra di Asia Pacific Forestry Week (APFW) yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 11 November 2011 oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet), dan Administrasi Hutan Negara Cina. <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BEIJING, Cina (18 November, 2011)_Usaha pengendalian pembalakan liar di wilayah Asia Pasifik sudah sangat maju dalam dekade terakhir dengan munculnya insentif pasar untuk menjual kayu legal sebagai hasil dialog antara berbagai pihak. Namun demikian, pemerintah perlu menangani korupsi, yang terus menghambat upaya-upaya untuk menjamin kelangsungan pasokan produk hutan. \u201cInti masalahnya pada saat itu, dan masih […]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":4765,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[161,180],"tags":[],"language":[2171],"location":[12276],"tag-bahasa":[4450,5348,5346,5345,2522,4929,5343,5344,2521,2574,2564,2672,2825,3022,2507,2824,2768,5347,4434],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[3086],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[205],"class_list":["post-4995","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-deforestation","category-mitigating-climate-change","language-bahasa-indonesia","location-china","tag-bahasa-administrasi-kehutanan-negara-china","tag-bahasa-andrew-lang","tag-bahasa-charles-barber","tag-bahasa-chen-yong","tag-bahasa-deforestasi","tag-bahasa-environmental-investigation-agency","tag-bahasa-faith-doherty","tag-bahasa-heidi-hiltunen","tag-bahasa-korupsi","tag-bahasa-pembalakan-liar","tag-bahasa-pemerintahan","tag-bahasa-perdagangan-kayu","tag-bahasa-perjanjian-kemitraan-sukarela","tag-bahasa-recoftc","tag-bahasa-sertifikasi","tag-bahasa-sistem-verifikasi-legalitas-kayu","tag-bahasa-uni-eropa","tag-bahasa-world-bioenergy-association","tag-bahasa-yurdi-yasmi","type-bahasa-peliputan-acara"],"acf":[],"yoast_head":"\nPemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"BEIJING, Cina (18 November, 2011)_Usaha pengendalian pembalakan liar di wilayah Asia Pasifik sudah sangat maju dalam dekade terakhir dengan munculnya insentif pasar untuk menjual kayu legal sebagai hasil dialog antara berbagai pihak. Namun demikian, pemerintah perlu menangani korupsi, yang terus menghambat upaya-upaya untuk menjamin kelangsungan pasokan produk hutan. \u201cInti masalahnya pada saat itu, dan masih […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2011-11-18T07:07:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2015-12-18T04:39:45+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/illegal-log.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"480\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Leony Aurora\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@leonyaurora\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar\"},\"author\":{\"name\":\"Leony Aurora\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/2a5ecb49a40b8f5b76fcca75b369d267\"},\"headline\":\"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar\",\"datePublished\":\"2011-11-18T07:07:22+00:00\",\"dateModified\":\"2015-12-18T04:39:45+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar\"},\"wordCount\":641,\"commentCount\":2,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/11\\\/illegal-log.jpg\",\"articleSection\":[\"Deforestation\",\"Mitigation\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2011\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar\",\"name\":\"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/11\\\/illegal-log.jpg\",\"datePublished\":\"2011-11-18T07:07:22+00:00\",\"dateModified\":\"2015-12-18T04:39:45+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/11\\\/illegal-log.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/11\\\/illegal-log.jpg\",\"width\":640,\"height\":480,\"caption\":\"Foto oleh Sofi Mardiah\\\/CIFOR\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous & community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/2a5ecb49a40b8f5b76fcca75b369d267\",\"name\":\"Leony Aurora\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/b746ac7c9bb5795708757ac63990ae97f66829f400bf6fe4858457541cbfce28?s=96&d=mm&r=gc8f88d0d1447ee141ae2435b809751b5\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/b746ac7c9bb5795708757ac63990ae97f66829f400bf6fe4858457541cbfce28?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/b746ac7c9bb5795708757ac63990ae97f66829f400bf6fe4858457541cbfce28?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Leony Aurora\"},\"description\":\"Leony Aurora, a communications specialist, started her career as a journalist for The Jakarta Post to be able to ask as many questions and hear as many stories as she wanted. The next step of her career was at Bloomberg, for whom she covered the UNFCCC convention in Bali that propelled Indonesia into the fight against climate change. She was inspired to study further and took a master degree in Environment, Society and Development at the University of Cambridge under a scholarship from the UK government.\",\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/\\\/\\\/www.cifor.org\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/@leonyaurora\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/leonyaurora\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/4995\\\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar","og_description":"BEIJING, Cina (18 November, 2011)_Usaha pengendalian pembalakan liar di wilayah Asia Pasifik sudah sangat maju dalam dekade terakhir dengan munculnya insentif pasar untuk menjual kayu legal sebagai hasil dialog antara berbagai pihak. Namun demikian, pemerintah perlu menangani korupsi, yang terus menghambat upaya-upaya untuk menjamin kelangsungan pasokan produk hutan. \u201cInti masalahnya pada saat itu, dan masih […]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2011-11-18T07:07:22+00:00","article_modified_time":"2015-12-18T04:39:45+00:00","og_image":[{"width":640,"height":480,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/illegal-log.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Leony Aurora","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@leonyaurora","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar"},"author":{"name":"Leony Aurora","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/2a5ecb49a40b8f5b76fcca75b369d267"},"headline":"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar","datePublished":"2011-11-18T07:07:22+00:00","dateModified":"2015-12-18T04:39:45+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar"},"wordCount":641,"commentCount":2,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/illegal-log.jpg","articleSection":["Deforestation","Mitigation"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#respond"]}],"copyrightYear":"2011","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar","name":"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/illegal-log.jpg","datePublished":"2011-11-18T07:07:22+00:00","dateModified":"2015-12-18T04:39:45+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/illegal-log.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/illegal-log.jpg","width":640,"height":480,"caption":"Foto oleh Sofi Mardiah\/CIFOR"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pemerintah Perlu Menangani Korupsi Untuk Mengendalikan Pembalakan Liar"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous & community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/2a5ecb49a40b8f5b76fcca75b369d267","name":"Leony Aurora","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b746ac7c9bb5795708757ac63990ae97f66829f400bf6fe4858457541cbfce28?s=96&d=mm&r=gc8f88d0d1447ee141ae2435b809751b5","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b746ac7c9bb5795708757ac63990ae97f66829f400bf6fe4858457541cbfce28?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b746ac7c9bb5795708757ac63990ae97f66829f400bf6fe4858457541cbfce28?s=96&d=mm&r=g","caption":"Leony Aurora"},"description":"Leony Aurora, a communications specialist, started her career as a journalist for The Jakarta Post to be able to ask as many questions and hear as many stories as she wanted. The next step of her career was at Bloomberg, for whom she covered the UNFCCC convention in Bali that propelled Indonesia into the fight against climate change. She was inspired to study further and took a master degree in Environment, Society and Development at the University of Cambridge under a scholarship from the UK government.","sameAs":["http:\/\/\/\/www.cifor.org","https:\/\/x.com\/@leonyaurora"],"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/leonyaurora"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/4995\/pemerintah-perlu-menangani-korupsi-untuk-mengendalikan-pembalakan-liar#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/illegal-log.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4995","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4995"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4995\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4765"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4995"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=4995"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=4995"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=4995"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=4995"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=4995"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=4995"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=4995"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=4995"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=4995"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=4995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}