{"id":49565,"date":"2017-05-10T13:00:46","date_gmt":"2017-05-10T06:00:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=49565"},"modified":"2018-02-07T15:47:51","modified_gmt":"2018-02-07T08:47:51","slug":"reformasi-tenurial-hutan-kolektif-ke-mana-setelah-ini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/49565\/reformasi-tenurial-hutan-kolektif-ke-mana-setelah-ini","title":{"rendered":"Reformasi tenurial hutan kolektif: Ke mana setelah ini?"},"content":{"rendered":"

Konferensi Lahan dan Kemiskinan Bank Dunia<\/a> Maret lalu di Washington D.C., memberi kesempatan untuk melakukan refleksi atas reformasi tenurial lahan kolektif, tidak hanya dari sudut pandang penelitian, namun juga sudut pandang pemerintahan.<\/p>\n

Pada saat konferensi, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)<\/a> menyelenggarakan Pertukaran Selatan-Selatan<\/a>, sebagai bagian program Penelitian Komparatif Global Reformasi Tenurial Hutan<\/a>. Tujuh pejabat pemerintah dari Peru, Kolombia, Indonesia, Nepal, Uganda dan Kenya diundang berpartisipasi. Para pejabat tersebut mewakili badan pertanahan dari Amerika Latin dan badan kehutanan dari Afrika dan Asia.<\/p>\n

Para pembicara dan peserta konferensi membuat saya merenungkan reformasi tenurial lahan, untuk dituliskan di bawah ini.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Secara keseluruhan, topik reformasi tenurial kolektif mengingatan saya pada sebuah eksperimen kromatografi sederhana di sekolah, ketika kita meneteskan tinta hitam pada saringan kopi yang basah. Spektrum warna muncul dan menyebar.<\/p>\n

Tinta hitam merepresentasikan gagasan reformasi hutan untuk mengakui atau memberi hak pada masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Meski beberapa negara berkembang telah mulai menangani isu ini sejak awal abad 20 \u2013 seperti Meksiko, yag memberi hak lahan (termasuk lahan hutan) pada masyarakat setelah revolusi 1910-1917 \u2013 tinta menembus saringan kopi basah di beberapa negara Asia (Nepal dan India) pada akhir 1970-an dan disusul beberapa negara lain setelah 1980. Beberapa negara baru mulai mempertimbangkan hak hutan masyarakat.<\/p>\n

PERTANYAAN REFORMASI GENERASI PERTAMA: ISI DAN CAKUPAN HAK<\/strong><\/p>\n

Saat ini, sebagian negara masih berkutat dengan pertanyaan generasi pertama, sementara yang lain sudah bergerak pada warna lain dalam spektrum, menghadapi tantangan generasi kedua dan ketiga.<\/p>\n

Saat Konferensi, terungkap sebentuk kekecewaan bagi mereka yang telah berupaya mengatasi isu ini selama 10 hingga 20 tahun atau lebih, melalui pertanyaan. \u201cApakah sekarang kita sudah tidak bisa melangkah lebih dari ini?\u201d<\/p>\n

Beberapa negara masih mempertanyakan jenis (isi, cakupan, durasi) hak yang bisa dimiliki masyarakat atas hutan dan\/atau lahan hutan.<\/p>\n

Faktanya, perlu dicatat bahwa di negara yang telah berada di pertanyaan generasi kedua dan ketiga, pertanyaan pertama ini masih relevan. Pertanyaan ini terkait lokasi geografis baru, hak baru dan relasi antara lahan dan hak hutan.<\/p>\n

Di Kolombia, seperti didiskusikan oleh Andrea Olaya, Penasihat Utama Badan Pertanahan Nasional Kolombia saat Meja Bundar Kebijakan CIFOR pada Konferensi, upaya ini mendorong munculnya institusi baru dari sebuah perjanjian damai, selain juga tuntutan lahan dari para mantan milisi dan masyarakat yang terusir terkait dengan hak yang telah dimiliki.<\/p>\n

Di Indonesia, hal ini merujuk pada \u201creformasi aset agraria\u201d, seperti dinyatakan Pak<\/em> Hadi Daryanto, Direktur Jenderal Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Reformasi menelurkan pelimpahan pertama 13.000 hektare lahan adat pada sembilan masyarakat adat pada Januari tahun ini.<\/p>\n\n

Ronald Salazar, Direktur Agraria dan Pengaturan Wilayah Desa Kementerian Pertanian dan Irigasi, menyatakan bahwa perbedaan antara hak hutan dan hak lahan di Peru menghasilkan pemisahan peraturan dan kelembagaan pemerintah. Hal ini tidak sama di semua negara, dan sejalan dengan logika bahwa anggota masyarakat bisa bersilang pendapat, atau langsung menolak. Aktivis adat di Peru, misalnya, menuntut pengakuan status \u201cintegritas teritorial,\u201d yang tidak hanya mencakup lahan pertanian dan peternakan, tetapi juga lahan hutan.<\/p>\n

Pertanyaan mendasar mengenai hak apa yang diberika untuk masyarakat<\/em> juga terkait pembenahan hak, di mana tuntutan baru, atau seringkali konstituen politik dan ekonomi, mengancam hak yang telah diakui, seperti yang terjadi di balik reformasi di Peru atau Brasil.<\/p>\n

PERTANYAAN GENERASI KEDUA: KEAMANAN TENURIAL DAN PENGHIDUPAN<\/h4>\n

Pertanyaan generasi kedua adalah mengenai perlindungan hak dan penghidupan. Pembenahan formal tidak hanya menjadi tantangan bagi keamanan tenurial. Bahkan setelah pengakuan formal, masyarakat perlu akses pada keadilan jika haknya terlanggar atau tereliminasi.<\/p>\n

Bahkan terjaminnya hak tidak lantas cukup untuk menjamin penghidupan. Seperti dinyatakan seorang pejabat pemerintah pada kesempatan terpisah: \u201cMengapa harus reformasi jika tidak memperbaiki penghidupan?\u201d<\/p>\n\n

Saat Meja Bundar Kebijakan, Krishna Prasad Acharya, Direktur Jenderal Departemen Kehutanan Kementerian Hutan dan Konservasi Tanah, menyatakan bahwa kini terdapat 20.000 kelompok terorganisir di Nepal. Wilayah hutan meningkat dari 39 persen menjadi 44 persen, meski masih banyak yang perlu dilakukan untuk mendukung pemanfaatan dan tata kelola hutan.<\/p>\n

Pada acara yang sama, Gerardo Segura, Spesialis Senior Sumber Daya Alam Bank Dunia, menyoroti pentingnya menghapus hambatan bagi masyarakat dalam tata kelola hutan.<\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t