{"id":48085,"date":"2017-02-03T05:06:11","date_gmt":"2017-02-02T22:06:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=48085"},"modified":"2018-02-07T15:05:24","modified_gmt":"2018-02-07T08:05:24","slug":"dimana-daratan-bertemu-laut-mengelola-hutan-mangrove","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/48085\/dimana-daratan-bertemu-laut-mengelola-hutan-mangrove","title":{"rendered":"Dimana daratan bertemu laut: Mengelola hutan mangrove"},"content":{"rendered":"

Pada 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 9,1 mengguncang Sumatera Indonesia, memicu tsunami Samudera Hindia. Gelombang merangsek hingga dua kilometer ke darat, menyapu kota, tanaman, kehidupan dan penghidupan. Di provinsi Aceh saja, 167.000 orang meninggal.<\/p>\n

Adakah yang dapat mengurangi kerusakan? Setelah bencana tsunami, perhatian global mengarah pada potensi mangrove. Banyak hutan mangrove di Indonesia hilang sebelum 2004, dibuka untuk tambak udang \u2013 dan kemudian penelitian<\/a> menunjukkan bahwa mangrove dan berbagai hutan lain dapat membantu melindungi<\/a> garis pesisir dan masyarakat dari ancaman tsunami, badai, dan kenaikan permukaan laut.<\/p>\n

Masyarakat di Pulau Pahawang sudah tahu soal ini. Pada 1980 dan 1990-an hutan mangrove yang melingkari pulau kecil di lepas pantai ujung timur Sumatera habis dieksploitasi. Sebuah perusahaan Korea mengubah mangrove menjadi arang. Pohon ditebang untuk diambil kayunya, dan lahannya dikonversi menjadi tambak ikan oleh migran dari Jawa Timur.<\/p>\n

Pada awal 2000-an, erosi pesisir menimbulkan masalah besar bagi penduduk. Rumah, lahan pertanian dan tambak ikan tersapu badai; ikan tidak lagi bisa bertelur di kelindan akar mangrove; wabah malaria dan demam berdarah menjadi hal biasa<\/p>\n

Tokoh desa berkumpul dan merintis sistem tata kelola mangrove secara mandiri dan inovatif. Mereka mengembangkan struktur organisasi. Mangrove dibagi dalam tiga area \u2013 zona lindung, zona produksi non-kayu hanya untuk kayu bakar, dan \u2018zona pemanfaatan\u2019 untuk pengambilan kayu meski tetap dibatasi. Mereka juga menentukan wilayah untuk dihutankan kembali, dan melakukan pembibitan dan pengumpulan dana.<\/p>\n

Banyak yang bisa dipelajari dari pengalaman lokal seperti ini, kata ilmuwan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional<\/a>, yang baru saja merilis penelitian global terbaru mengenai tata kelola mangrove<\/a>. Penelitian ini berdasar pada kajian literatur internasional, dan dilengkapi studi kasus di Indonesia dan Tanzania.<\/p>\n\n

MANFAAT PENDEKATAN DARI BAWAH-KE-ATAS<\/strong><\/p>\n

\u201cDi Indonesia semuanya jelas: mereka mengelola mangrove untuk melindungi hidup, penghidupan dan aset mereka dari ancaman badai dan laut,\u201d kata Esther Mwangi, yang memimpin keseluruhan penelitian. \u201cMangrove adalah benteng menghadapi energi dan kekuatan lautan.\u201d<\/p>\n

Mani Ram Banjade memimpin penelitian lapangan di Indonesia, terfokus di tiga desa di provinsi Lampung.<\/p>\n

Di Pahawang, proteksi mangrove merupakan inisiatif dari masyarakat.<\/p>\n

\u201cTokoh masyarakat memimpin inisiatif ini dan mengembangkan mekanisme aturan, regulasi dan tata kelola sendiri. Baru kemudian mereka mendapat persetujuan dari pemerintah lokal, dan juga dari koneksi personal dan politik, selain juga mendapat sumber daya dari pihak luar.\u201d<\/p>\n

Di Pahawang, katanya, prosesnya berlangsung mulus karena pemerintah setempat mengakui hak penduduk atas lahan dan mendukung upaya mereka \u2013 selain juga karena para tokoh berhasil membangun kesadaran masyarakat mengenai peran mangrove dalam melindungi pesisir.<\/p>\n

\u201cBahkan jika pun mereka tidak mendapat manfaat langsung dari mangrove, mereka tetap menjunjung konservasi,\u201d kata Banjade.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

\u201cIni jadi model yang bagus,\u201d kata Steven Lawry, Direktur Penelitian Hutan dan Tata Kelola CIFOR, yang juga ambil bagian dalam penelitian. \u201cIni contoh bagaimana kepemimpinan yang kuat dan konsisten menghasilkan sesuatu yang baik dalam konservasi mangrove. Masyarakat menyingsingkan baju, menanam mangrove, karena merasakan pentingnya mangrove bagi penghidupan mereka.\u201d<\/p>\n

MEMBONGKAR BENTENG PEMISAH<\/strong><\/p>\n

Menurut Mwangi, di tempat lain di dunia, pendekatan tata kelola dari bawah-ke-atas ini diperlukan, karena mangrove seringkali jatuh di antara celah tata kelola tingkat nasional.<\/p>\n

Terus-menerus disapu pasang di antara daratan dan lautan, mangrove tidak secara tepat ditempatkan dalam struktur pemerintahan. Secara gobal, jarang ada negara memiliki aturan spesifik untuk mangrove. Mereka bisa berada di bawah campur-aduk dua atau tiga kementerian, atau jatuh di kementerian kehutanan.<\/p>\n

Ini bukan tempat yang tepat, kata Mwangi.<\/p>\n

\u201cDi hutan mangrove, kayu bukan hal utama, nilainya ada pada melindungi pesisir, ikan, sekuestrasi karbon \u2013 bukan soal-soal kehutanan. Ketika sumber daya ini berada di tangan departemen kehutanan. Muncullah ketegangan.<\/p>\n

Ketika tata kelola tersebar di berbagai kementerian, koordinasi menjadi masalah. Sudah sering upaya memperbaikinya gagal. Indonesia menyatukan manajemen mangrove dan rencana koordinasi pada 2012 \u2013 meski belum pernah sepenuhnya terimplementasikan.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Kasus di Tanzania lebih bercerita. Pada 1991, Tanzania menjadi negara pertama menyusun rencana tata kelola mangrove terintegrasi \u2013 dan hingga saat ini, setelah 25 tahun, belum juga terimplementasikan.<\/p>\n

Alasan di balik kegagalan ini menjadi area penting penelitian masa depan, kata Mwangi. Meskin, pendekatan yang lebih baik, katanya, tetap akan menuju pada penyusunan legislasi baru yang memang khusus untuk mangrove, seperti peraturan yang dirintis di Pahawang.<\/p>\n

\u201cDengan mudah, orang bisa menyatakan bahwa regulasi desa mensubtitusi ketiadaan regulasi spesifik mangrove nasional,\u201d kata Mwangi.<\/p>\n

DINAMIKA JENDER DALAM KONSERVASI<\/strong><\/p>\n

Satu hal yang terasa kurang di seluruh level \u2013 mulai desa nelayan hingga akademisi \u2013 adalah apresiasi terhadap dinamika jender.<\/p>\n

\u201cKajian literatur jarang sekali membahas jender, dan ketika diperiksa di tingkat lapangan, kami melihat hal serupa \u2013 merebaknya buta jender dalam tata kelola mangrove.\u201d<\/p>\n

Hubungan masyarakat dengan mangrove, kata Mwangi, dibedakan secara jender. Perempuan biasa mengumpulkan kayu bakar, sementara lelaki mengambil kayu dan ikan.<\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t