{"id":42142,"date":"2016-07-01T10:00:34","date_gmt":"2016-07-01T03:00:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=42142"},"modified":"2018-02-07T15:20:38","modified_gmt":"2018-02-07T08:20:38","slug":"menyeimbangkan-transparansi-dan-aktor-non-negara-di-negosiasi-iklim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/42142\/menyeimbangkan-transparansi-dan-aktor-non-negara-di-negosiasi-iklim","title":{"rendered":"Menyeimbangkan transparansi dan aktor non-negara di negosiasi iklim"},"content":{"rendered":"

Menjelang pertemuan formal pertama Badan Pelaksana UNFCCC sejak Perjanjian Paris<\/a> (PA), ada antipisasi nyata apa yang ingin dihasilkan pertemuan dalam hal substansi dan dorongan implementasi.<\/p>\n

Kami melihat fokus pada implementasi semakin besar, baik dalam konteks PA maupun REDD+ dan aksi iklim lain. Tampak pula korelasi antara empasis pada implementasi dan ketergantungan pada sektor swasta dan aktor non-pemerintah (NSA) lain.<\/p>\n

Kepemimpinan COP Maroko yang akan datang dipertegas di Bonn sepanjang konferensi Mei yang menyatakan akan mencari \u201cpartisipasi lebih bermakna dari aktor non-pemerintah\u201d, yang didukung pula oleh Dana Iklim Hijau Amerika Serikat. Dana Iklim Hijau (GCF) juga telah menerima mandat<\/a> untuk meningkatkan keterlibatannya dengan sektor swasta dalam hal REDD+ melalui fasilitasi sektor swasta<\/a>.<\/p>\n

Peningkatan empasis<\/a> pada NSA akan memberi dinamika baru perundingan iklim. Di Bonn, kita melihat sekilas hal yang akan muncul dalam Sidang Pleno Penutup Badan Pelaksana Implementasi mengenai pembahasan konflik kepentingan<\/a> dan akses NSA terhadap prosesnya.<\/p>\n

Ekuador menuntut intervensi dalam keputusan mengenai pembahasan ini, tetapi kegagalan sistem teknis mencegah mereka melakukan hal tersebut. Insiden unik ini menciptakan serangkaian intervensi langka dalam pembahasan peran NSA dalam perundingan iklim dan menunjukkan perlunya transparansi dan kebutuhan bagi UNFCCC ditempatkan dalam kebijakan terkait NSA dan konflik kepentingan.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Inilah masalah yang diangkat oleh banyak CSO<\/a> dan pemerintah di luar masalah terkait pengaruh kepentingan tersembunyi dalam perundingan iklim. Intervensi Ekuador dalam topik ini didukung oleh hampir seluruh negara berkembang. Venezuela menyampaikan pendapat tegas bahwa menjadi preseden sangat berbahaya menolak permintaan negara yang mewakili 80% populasi global hanya karena masalah teknis.<\/p>\n

Artikel ini melihap pada kemajuan yang dibuat di Bonn dalam hal yang paling bisa diaplikasikan terhadap lahan, hutan dan REDD+ serta diskusi dan transparansi pasar dan non-pasar. Ini memberi wawasan terhadap masalah terkait meningkatnya empasis NSA untuk implementasi PA.<\/p>\n

Seberapa transparankah kerangka transparansi yang baru?<\/strong><\/p>\n

Para pihak menyampaikan pandangan tegas bahwa \u2018pembaruan\u2019 kerangka transparansi adalah jantung rejim baru. Menggunakan pertanyaan panduan yang diusulkan oleh ko-fasilitator terkait pengalaman dengan MRV, peningkatan aksi dan dukungan, serta pengakuan \u2018fleksibilitas,\u2019 membuat para Pihak terlibat dalam pertukaran pandangan yang bermanfaat pada pembahasan ini.<\/p>\n

Pengakuan \u2018fleksibilitas\u2019 yang tercakup dalam PA bermaksud merefleksikan kebersamaan walau membedakan tanggungjawab dan ekuitas. Bagaimanapun, ada pandangan berbeda bagaimana hal ini seharusnya diinterpretasikan. Beberapa menggunakan pendekatan meluas, menyarankan fleksibilitas bisa diterapkan di seluruh sistem berbasis kemauan-nasional sebagai pendekatan pilihan, sementara pendekatan lebih metodologis terhadap hal ini perlu diambil untuk menentukan bagaimana bagian berbeda sistem transparansi seharusnya merefleksikan prinsip \u2018fleksibilitas\u2019. Banyak negara sampai pada titik bahwa \u2018fleksibilitas\u2019 seharusnya tidak digunakan sebagai alasan tidak berpartisipasi.<\/p>\n

Afrika Selatan, mewakili Kelompok Afrika, menyodorkan beberapa kriteria bermanfaat untuk dipertimbangkan bahwa pengakuan \u2018fleksibilitas\u2019 diperlukan untuk mengembangkan kapasitas; penyempurnaan berlanjut; dan disusun dari pengalaman saat ini.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Sistem berjenjang penghitungan disodorkan sebagai alat bermanfaat yang telah tersedia, seperti proses yang ada<\/a> terkait Level Emisi Rujukan Hutan\/Level Penilaian Teknis Emisi Rujukan, Komunikasi Nasional, Laporan Dua-tahunan, Pembaruan Laporan Dua-tahunan, Konsultasi dan Analisis Internasional serta Penilaian dan Kajian Internasional, dan bagaimana proses tersebut kini perlu diselaraskan dengan Kontribusi Sukarela Nasional serta menginformasikan Saham Global.<\/p>\n

Pendekatan bertahap yang diadopsi dalam Kerangka REDD+, sistem informasi pengamanan dan sistem pemantauan independen<\/a> pada tingkat nasional dapat pula dipertimbangkan.<\/p>\n

Meski banyak seruan pelibatan sektor swasta dalam implementasi, penelitian terbaru<\/a> di tujuh negara Asia mengidentifikasi kurangya inklusi sektor swasta dalam INDC Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, PDR Laos, Thailand dan Vietnam. Tampak bahwa sistem transparansi baru akan memerlukan provisi informasi dari NSA di tingkat nasional.<\/p>\n

Ini menjadi sangat penting dalam konteks industri biomassa saat mempertimbangkan tingkat ketergantungan pada bioenergi<\/a> untuk mencapai jalur 1,5 derajat dalam laporan IPC AR 5 baru-baru ini. Hal ini bisa sama pentingnya dalam konteks komitmen rantai suplai nol deforestasi, misalnya melalui Deklarasi Hutan York Declaration serta rencana dekarbonisasi<\/a>. Komite Tetap Forum Keuangan pada 2015 mengidentifikasi bahwa kurangnya akses informasi dari sektor swasta adalah penghalang signifikan<\/a> dalam memahami lanskap pembiayaan hutan.<\/p>\n

Banyak yang mengutarakan pandangan bahwa pengaturan baru perlu disusun atas pengaturan yang ada di bawah payung Konvensi. Penting untuk melihat apa yang ada dan bagaimana membangun aturan baru transparansi, termasuk penghitungan terkait pemanfaatan lahan. Jika celah terkait penyingkapan informasi dari sektor swasta teratasi, ini bisa menjadi jalan menemukan partisipasi lebih bermakna NSA sebagai bagian dari peningkatan kerangka transparansi, seraya menyelesaikan konflik kepentingan.<\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t