{"id":41318,"date":"2016-05-05T09:30:01","date_gmt":"2016-05-05T02:30:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=41318"},"modified":"2018-02-07T15:25:01","modified_gmt":"2018-02-07T08:25:01","slug":"proyek-lokal-membantu-strategi-redd-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/41318\/proyek-lokal-membantu-strategi-redd-nasional","title":{"rendered":"Proyek lokal membantu strategi REDD+ nasional"},"content":{"rendered":"

Pada level internasional, pemimpin dunia terus berdiskusi bagaimana mengembangkan dan menerapkan strategi REDD+ nasional. Pada saat yang sama, program percontohan untuk mengurangi deforestasi sudah ada pada level lokal di banyak negara.<\/p>\n

Hal ini nampaknya seperti dua proses yang terputus, menurut Ashwin Ravikumar, mitra post-doktor Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)<\/a>. Ashwin Ravikumar adalah peneliti utama penelitian CIFOR<\/a> yang mencoba menjembatani celah informasi antara upaya nasional dan lokal untuk lebih menyebarluaskan pembelajaran kunci.<\/p>\n

Laporan ini memiliki dua komponen utama. Pertama melihat apakah proponen yurisdiksi dan inisiatif berbasis proyek berbeda dengan kebijakan subnasional. Kedua, memanfaatkan wawancara dengan proponen proyek subnasional untuk melihat bagaimana mereka membantu atau menghambat kebijakan level nasional atau subnasional, serta bagaimana mereka bekerja secara lokal meningkatkan kebijakan nasional<\/p>\n

Melihat Perbandingan <\/strong><\/p>\n

Peneliti menganalisis informasi dari 23 inisiatif REDD+ di Brasil, Peru, Indonesia, Tanzania, Kamerun dan Vietnam. Proponen proyek diperingkat berdasar kesulitan yang muncul di tujuh arena kebijakan subnasional. Peneliti kemudian memeriksa perbedaan respon di antara mereka yang menjadi proponen program yurisdiksi dengan mereka menganut inisiatif berbasis proyek.<\/p>\n\n

\u201cSatu keunggulan pendekatan yurisdiki, secara teoritis, adalah bahwa ia mencakup perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, bersama dengan mekanisme nyata akuntabilitas, dalam satu tempat,\u201d kata Ravikumar. \u201cAnda bisa berharap bahwa proponen program yurisdiksional akan gembira dengan kebijakan dari yurisdiksi mereka sendiri.\u201d<\/p>\n

Yang mengejutkan, kata Ravikumar, ini bukan kejadian di lapangan.<\/p>\n

\u201cBukti kami menyatakan pemahaman konvensional bahwa pendekatan yurisdiksi memudahkan menyelesaikan jenis masalah politis seperti ini tidak banyak ditemukan,\u201d katanya.<\/p>\n

Proponen program yurisdiksi nyatanya menghadapi kebijakan dari yurisdiksi sendiri lebih menjadi tantangan dibanding mitranya di level-proyek. Kebijakan subnasional dalam pertanian, perdagangan, tenurial dan pemanfaatan lahan, investasi serta bantuan dipandang lebih merupakan tantangan oleh proponen program yurisdiksi.<\/p>\n

\u201cTemuan bahwa proponen tingkat-yurisdiksi melihat hal ini lebih menantang dibanding proponen proyek LSM dan sektor swasta yang menunjukkan bahwa mereka yang lebih terlibat dalam sistem politik tersebut melihat masalah lebih akut sementara pada skala proyek relatif cukup kecil untuk terhindar dari kerumitan,\u201d kata Anne Larson, peneliti lain dan ilmuwan utama CIFOR.<\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Tantangan Pemerintahan Bertingkat<\/strong><\/p>\n

Penelitian ini juga merangkum hasil wawancara dengan proponen inisiatif subnasional dalam kebijakan level nasional atau subnasional, dalam hal bagaimana proyek mereka dibantu atau dihambat oleh pemerintah nasional.<\/p>\n

\u201cKami bertanya pada masyarakat persepsi tantangan, peluang dan risiko di tiap area dan mengenai saling pengaruh antara kebijakan nasional dan subnasional serta proyek mereka di lapangan,\u201d kata Ravikumar.<\/p>\n

Relevansi REDD+<\/strong><\/p>\n

Empat area utama yang relevan dengan REDD+ diperiksa.<\/p>\n

\u201cHasilnya menunjukkan keberagaman tantangan dan peluang spesifik di enam negara dan pentingnya mempertimbangkan pemerintahan bertingka dalam transisi menjadi sistem nasional REDD+\u201d kata Larson.<\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t