{"id":41028,"date":"2016-04-13T10:00:16","date_gmt":"2016-04-13T03:00:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=41028"},"modified":"2018-02-07T15:25:10","modified_gmt":"2018-02-07T08:25:10","slug":"memperkarakan-isu-lingkungan-di-pengadilan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/41028\/memperkarakan-isu-lingkungan-di-pengadilan","title":{"rendered":"Memperkarakan isu lingkungan di pengadilan"},"content":{"rendered":"

Pesannya jelas: Jangan pernah berpikir Anda dapat lolos.<\/p>\n

Pada tahun 2012 perusahaan minyak sawit PT Kallista Alam membuka dan membakar kurang lebih 1.000 hektar hutan gambut Sumatera sehingga perusahaan tersebut bisa menggunakan lahan untuk pertanian.<\/p>\n

Kebakaran yang terjadi di hutan Tripa Aceh mengancam satwa liar dan kesehatan manusia, termasuk mengirimkan sejumlah besar karbon ke atmosfer. Kegiatan-kegiatan tersebut juga ilegal.<\/p>\n

Meski pemerintah provinsi Aceh telah mengeluarkan ijin perusahaan<\/a>, lahan tersebut seharusnya termasuk di dalam moratorium nasional Indonesia pada konsesi baru. Hutan Tripa juga merupakan bagian dari ekosistem Leuser \u2013 hotspot keanekaragaman hayati penting di dunia – dan merupakan kawasan terakhir di dunia, tempat orangutan, harimau, gajah dan badak hidup berdampingan di alam liar.<\/p>\n

Namun masih saja perusahaan-perusahaan telah melakukan hal buruk<\/a> dengan beberapa konsekuensi.<\/p>\n

Kali ini, terjadi berbeda.<\/p>\n\n

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengugat PT Kallista Alam terhadap kerugian \u2013kerugian yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan, dan pada bulan September tahun lalu, negara itu Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya<\/a> dan memerintahkan perusahaan membayar Rp. 366 miliar (US $ 27 juta) sebagai denda dan ganti rugi terhadap kerusakan.<\/p>\n

Itu adalah keputusan preseden<\/a> yang menarik perhatian para peneliti Pusat<\/p>\n

Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR<\/a>) dan Institut Hukum Lingkungan (Environmental Law Institute<\/a>).<\/p>\n

Keputusan itu berpotensi game-changer (merubah permainan), menambahkan kewajiban sumber daya alam bagi perangkat portofolio pemerintah Indonesia yang dapat digunakan untuk mengatasi deforestasi.<\/p>\n

Seberapa luas itu perangkat ini digunakan di daerah tropis, para peneliti masih mempertanyakannya.<\/p>\n

TERTULIS DI BUKU<\/strong><\/p>\n

Dalam sebuah makalah<\/a> baru, para peneliti mengeksplorasi status hukum kewajiban sumber daya alam dan implementasinya di Indonesia serta di negara-negara lain yang tengah berjuang dengan deforestasi.<\/p>\n

“Hukum kewajiban lingkungan sudah lama diberlakukan di Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk hal-hal seperti tumpahan minyak dan kecelakaan limbah berbahaya, namun dapatkah hal itu digunakan untuk merusak lingkungan bahwa negara-negara tropis menghadapi, seperti penggundulan hutan dan satwa liar perdagangan?” tanya penulis utama Carol Adaire Jones<\/a> dari ELI, yang berbasis di Washington, DC<\/p>\n

Jones dan rekan-rekan peneliti melakukan riset tentang Brasil, Republik Demokratik Kongo (DRC), India, Indonesia, Nigeria, Meksiko dan Filipina, dan menemukan bahwa semua negara-negara tersebut, kecuali Nigeria, telah menetapkan hak hukum untuk membawa kasus perusakan sumber daya ke dalam domain publik.<\/p>\n

Mereka terkejut menemukan bahwa dalam dua cara, ternyata hukum membuat lebih mudah menuntut kerusakan lingkungan di negara-negara tropis daripada di Amerika Serikat dan Uni Eropa.<\/p>\n

Pertama, di Amerika Serikat dan Uni Eropa hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan. Tetapi di banyak negara tropis, masyarakat sipil juga dapat memperkarakan kasus lingkungan.<\/p>\n

Ketentuan ini dapat membantu mempercepat kasus naik ke pengadilan lebih cepat, kata rekan penulis John Pendergrass<\/a>.<\/p>\n

Hal ini mungkin belum menjadi prioritas bagi jaksa pemerintah, entah karena mereka terlalu banyak bekerja atau karena mereka korup. Jika masyarakat sipil diperbolehkan untuk membawa kasus ini, itu bisa mendapatkan kedua masalah tersebut, “katanya.<\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t