{"id":39247,"date":"2016-01-15T14:21:34","date_gmt":"2016-01-15T07:21:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=39247"},"modified":"2018-02-07T15:30:03","modified_gmt":"2018-02-07T08:30:03","slug":"nol-deforestasi-di-indonesia-komitmen-politik-dan-kebun-sawit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/39247\/nol-deforestasi-di-indonesia-komitmen-politik-dan-kebun-sawit","title":{"rendered":"Nol Deforestasi di Indonesia: Komitmen, politik dan kebun sawit"},"content":{"rendered":"

\u201cTidak deforestasi. Tidak gambut. Tidak ada eksploitasi\u201d: Ketiga ikrar yang menggema di seluruh sektor minyak kelapa sawit ini, ketika berbagai produsen dan peritel barang-barang konsumsi terkemuka berupaya menyingkirkan deforestasi dari rantai pasokan, terdengar cukup sederhana. Namun komitmen tersebut sangatlah rumit, dan kelompok-kelompok perusahaan minyak kelapa sawit besar di sepanjang rantai nilai mengalami kesulitan mendefinisika secara jelas di dalam operasionalisasinya.<\/p>\n

Bagi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, termasuk di Indonesia, yang berencana untuk mendongkrak pasokan melalui ekspansi perkebunan hingga ke area-area hutan dan lahan gambut, perusahaan-perusahaan ini menghadapi tentangan secara publik dari pemerintah nasional.<\/p>\n

Oleh karena itu, meskipun memiliki tujuan yang simpel, komitmen-komitmen deforestasi nol ini, berikut semua tujuan keberlanjutan yang terkait, telah memecah-belah sektor minyak kelapa sawit dalam hal aturan mana yang harus diikuti dan aturan siapa yang harus diikuti.<\/p>\n

TANAMAN POLEMIK<\/strong><\/p>\n

Ekspansi pesat perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia dalam dekade terakhir\u2014saat ini tanaman ini menyita 10,5 juta hektare\u2014terus memicu kontroversi sengit.<\/a><\/p>\n

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t

<\/h4><\/div>\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n

Di satu sisi, industri minyak kelapa sawit menghasilkan pendapatan fiskal signifikan bagi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di area pedesaan, dengan dampak sampingan yang penting pada pembangunan infrastruktur lokal dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pengembangan perkebunan skala besar telah menimbulkan berbagai konflik sosial, dan distribusi keuntungan ekonomi yang tidak merata masih menjadi persoalan.<\/p>\n

Namun kejahatan yang terbesar dari tanaman ini barangkali adalah potensinya dalam menimbulkan dampak kehancuran lingkungan hidup. Ekspansi kelapa sawit sering kali terjadi dengan mengorbankan hutan primer dan sekunder, dan, merambah ke lahan gambut. Hasilnya adalah kehilangan keanekaragaman hayati dalam jumlah besar dan pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK), yang otomatis menimbulkan pertanyaan tentang kapan, jika terjadi, minyak kelapa sawit dapat memenuhi syarat \u2018karbon netral\u2019.<\/a><\/p>\n

Dampak dari ekspansi kelapa sawit yang tidak terkendali sekali lagi menarik perhatian global pada tahun 2015 ketika kebakaran hutan<\/a> berkobar di Sumatra dan Kalimantan, dengan dampak lingkungan hidup dan kesehatan manusia yang sangat besar. Upaya untuk mengeruk keuntungan dari spekulasi tanah dan budidaya kelapa sawit memang merupakan faktor penting dalam memicu kebakaran, namun kebakaran tersebut tidak hanya dikaitkan<\/a> dengan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia<\/a> telah mengestimasi bahwa deforestasi dan kebakaran hanya menyumbang 63 persen emisi GRK negara ini, namun menurut estimasi yang lain<\/a> kontribusinya dapat mencapai 80 persen.<\/p>\n

SEKTOR SWASTA, KOMITMEN BERANI<\/strong><\/p>\n

Sejumlah kelompok korporasi besar mulai mengadopsi konsep produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan melalui sertifikasi di bawah Konferensi Meja Bundar tentang Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)<\/a>, sebuah standar yang mulai diadopsi secara perlahan tapi pasti sejak pembentukannya pada tahun 2005. Sejumlah produsen juga telah mengadopsi, secara paralel, standar Sertifikasi Keberlanjutan dan Karbon Internasional atau International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)<\/a> yang memungkinkan mereka untuk mengekspor ke pasar-pasar biodiesel di bawah Instruksi Energi yang Dapat Diperbarui atau Renewable Energy Directive <\/a>(RED) Uni Eropa. Perusahaan-perusahaan ini, yang beroperasi di Indonesia, juga harus mendapatkan sertifikasi ISPO.<\/a> Oleh karena itu, perusahaan sering kali terpaksa menerapkan tiga standar sertifikasi untuk produk minyak yang sama.<\/p>\n

Tekanan yang semakin besar dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dalam bentuk serangan terhadap merek dan reputasi perusahaan, telah membuat beberapa produsen barang konsumsi besar berupaya melampaui standar-standar ini dan berkomitmen untuk menyingkirkan deforestasi secara total dari rantai pasokan mereka. Momentum dimulai pada tahun 2010 ketika Consumer Goods Forum<\/a> (CGF) dan anggota-anggotanya berkomitmen pada nol deforestasi bersih paling lambat pada tahun 2020<\/a>. Ini diikuti oleh sejumlah komitmen individual dan kolektif, terutama Sustainable Palm Oil Manifesto<\/a> (SPOM), Indonesia Palm Oil Pledge<\/a> (IPOP), dan New York Declaration on Forests <\/a>pada tahun 2014.<\/p>\n\n

Pada bulan Desember 2015, Supply Change<\/a> mengestimasi bahwa 188 perusahaan telah membuat komitmen untuk mendukung pasokan berkelanjutan di sektor minyak sawit, 61 di antaranya mencakupkan komitmen terhadap deforestasi nol. Komitmen-komitmen terhadap deforestasi nol ini telah diadopsi oleh banyak pengolah dan pedagang hilir, tetapi masih belum sepenuhnya dipahami dan diadopsi oleh pemasok-pemasok pihak ketiga mereka, termasuk petani kecil.<\/p>\n

PEMERINTAH, MENAPAKI DUA JALAN<\/strong><\/p>\n

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan dua agenda paralel, dengan berbagai implikasi baik terhadap konservasi hutan maupun pengembangan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah kebijakan untuk melindungi hutan primer dan lahan gambut dan pada saat yang sama mendorong produksi minyak kelapa sawit dan berupaya menjadikannya berkelanjutan.<\/p>\n

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

<\/p>\n\t\t\t\t