{"id":34192,"date":"2015-10-01T08:00:23","date_gmt":"2015-10-01T01:00:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=34192"},"modified":"2016-03-30T14:02:45","modified_gmt":"2016-03-30T07:02:45","slug":"sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah","title":{"rendered":"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah"},"content":{"rendered":"<p>Tidak menebang pohon mungkin terdengar sederhana, tetapi ternyata agak rumit.<\/p>\n<p>Atau setidaknya bagi raksasa agribisnis yang di bawah tekanan kampanye lingkungan dan konsumen yang berbaris melakukan <a href=\"http:\/\/www.un-redd.org\/portals\/15\/documents\/ForestsDeclarationText.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">gerakan \u201canti deforestasi<\/a>\u201d.<\/p>\n<div class='short-video sv_new short-video--left' >\n            <a class='short-video-trigger GTMshortVideo' href='#' data-video-url=''>\n                <div class='short-video__thumb'>\n                    <img src='' width='260' alt=''>\n                    <div class='short-video__icon'><i class='fa fa-play-circle-o'><\/i><\/div>\n                <\/div>\n                <div class='short-video__type'><\/div>\n                <div class='short-video__title'><\/div>\n            <\/a>\n        <\/div>\n<p>Indonesia, misalnya \u2013 produsen minyak sawit terbesar dunia, di mana 60.000 km persegi hutan ditebang antara 2000 dan 2012 \u2013 dan ketika perusahaan mencari cara mengurangi wajah deforestasi menghadapi hambatan ketika konflik dengan masyarakat, kebijakan pemerintah yang tak mendukung dan ketakutan tak kompetitif di pasar.<\/p>\n<p>Dan mereka memerlukan dukungan pemerintah dalam mengatasinya, demikian menurut <a href=\"\/\/www.cifor.org\/library\/5572\/deforestation-free-commitments-the-challenge-of-implementation-an-application-to-indonesia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">analisis baru<\/a> Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (<a href=\"\/\/www.cifor.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">CIFOR<\/a>).<\/p>\n<p>\u201cJuru bicara kelompok advokasi dan perusahaan bisa berdiri dan menuntut atau berjanji apa yang mereka suka, tetapi ikrar tidak berarti apa-apa jika realitas pelik tidak terselesaikan,\u201d kata Romain Pirard, ilmuwan senior CIFOR dan penulis penelitian.<\/p>\n<p>\u201cDan itu akan memerlukan tidak hanya bahwa perusahaan mengubah praktik mereka, tetapi pemerintahan juga membuat perubahan,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p><strong>TANAH SIAPA, HAK SIAPA?<\/strong><\/p>\n<p>Satu kesulitan yang dikeluhkan perusahaan besar adalah masyarakat lokal dan petani <a href=\"\/\/www.cifor.org\/library\/3206\/the-livelihood-impacts-of-oil-palm-smallholders-in-indonesia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">kecil<\/a> di Indonesia \u2013 sebagian tidak memiliki klaim legal terhadap lahan \u2013 merambah area konsesi perusahaan.<\/p>\n<p>Tetapi bagi petani kecil \u2013 sekitar 2 juta kepala keluarga di Indonesia \u2013 ikrar nol deforestasi berisiko bagi penghidupan mereka dan tidak menawarkan manfaat besar yang didapat perusahaan.<\/p>\n<div class='short-quote'>\n\t\t\t<blockquote>\n\t\t\t\t<p><\/p>\n\t\t\t\t<footer>\n\t\t\t\t\t<cite title='Source Title'><\/cite>\n\t\t\t\t<\/footer>\n\t\t\t<\/blockquote>\n\t\t<\/div>\n<p>Banyak \u201cperambah\u201d tinggal permanen di dalam atau dekat area konsesi dan menebang secara ilegal, menurut temuan peneliti, menyoroti perlunya membersihkan tumpang tindih klaim kepemilikan lahan.<\/p>\n<p>\u201cPerusahaan bisa mencoba mengusir orang yang merambah dan menebang, tetapi kemudian timbul konflik dengan masyarakat dan mereka mendapat publisitas buruk untuk itu,\u201d kata Pirard.<\/p>\n<p>\u201cDi sisi lain, banyak kasus klaim sah masyarakat yang dirampas dari hak leluhur, jadi situasi jauh dari hitam dan putih,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p>\u201cJika kita membuka \u2018kotak hitam\u2019 tenurial lahan dan konflik di Indonesia, bisa tercipta alat bagi pemerintah untuk resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan,\u201d kata Pirard.<\/p>\n<p>Sementara \u201cbanyak masalah terkait tenurial lahan,\u201d menurut konsultan peneliti CIFOR Sophia Gnych, sekadar \u201cstandar lebih keras\u201d bukan solusi.<\/p>\n<p>\u201cTidak hanya kita perlu petunjuk jelas siapa berhak atas apa, tetapi kita perlu fleksibel memitigiasi potensi efek samping bagi komitmen baru tersebut,\u201d katanya.<\/p>\n\n<p>Laporan juga mengidentifikasi masalah lahan dan hukum lain yang mempengaruhi upaya perusahaan memenuhi komitmen nol-deforestasi.<\/p>\n<p>Kebijakan pemerintah dan kerangka hukum seringkali \u201ctidak mendukung, selain juga tidak cocok dan bertentangan\u201d dengan tujuan industri, katanya.<\/p>\n<p>\u201cContohnya adalah cara pemerintah Indonesia, pada beberapa kejadian mencabut konsesi karena mereka berencana mengkonservasi hutan di tempat itu,\u201d kata Pirard.<\/p>\n<p>\u201cPetak lahan dialokasikan untuk produksi, dan pemerintah berharap produksi berlangsung di keseluruhan area.\u201d<\/p>\n<p>Hasilnya, pemerintah kemudian merealokasi lahan konservasi ke perusahaan lain yang akan menebang pohon dan mulai berproduksi \u2013 yang akan memberi pemasukan pajak.<\/p>\n<p>Analisis juga mengungkap contoh perusahaan yang telah berkomitmen konservasi dicabut ijin sementaranya ketika mereka \u201cterlalu lama\u201d membangun perkebunan saat menghitung nilai konservasi hutan dalam area konservasi mereka.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah diharapkan melakukan lebih di masa depan untuk memungkinkan komitmen itu terwujud,\u201d kata Pirard.<\/p>\n\n<p>Satu langkah terpenting, kata Gnych, adalah menjamin jelasnya semua hak masyarakat dan mau berkompromi serta bekerjasama.<\/p>\n<p>\u201cIni benar-benar perlu lebih banyak dialog antara perusahaan dan pemerintah,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Jika semua orang dapat duduk bersama, tulis peneliti, \u201ckomitmen ini berpotensi mengatasi inersia yang mendominasi industri sawit Indonesia dan menyatukan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk mentrasnformasi sektor ini.\u201d<\/p>\n<p>Kita bisa membuat perusahaan bertanggungjawab atas aksi masa lalu<\/p>\n<p><strong>LAPANGAN PERMAINAN SETARA<\/strong><\/p>\n<p>Dan ini tidak berhenti pada nol deforestasi semata.<\/p>\n<p>Peneliti menyarankan \u201cmasalah legasi sangat penting dan mungkin dipandang remeh sejauh ini.\u201d<\/p>\n<div class='short-quote'>\n\t\t\t<blockquote>\n\t\t\t\t<p><\/p>\n\t\t\t\t<footer>\n\t\t\t\t\t<cite title='Source Title'><\/cite>\n\t\t\t\t<\/footer>\n\t\t\t<\/blockquote>\n\t\t<\/div>\n<p>Seharusnya kah perusahaan \u2013 banyak yang bertanggungjawab atas \u201cdeforestasi besar\u201d \u2013 dibiarkan berikrar nol deforestasi? Atau seharusnya kah dituntut bergerak lebih jauh, memperbaiki kesalahan masa lalu, dan menargetkan \u201creforestasi bersih positif\u201d?<\/p>\n<p>\u201cKita bisa membuat perusahaan bertanggungjawab atas aksi masa lalu,\u201d kata Gnych menunjuk fakta bahwa pemerintah telah menciptakan sistem <a href=\"http:\/\/www.forestsnews.org\/22924\/how-selective-logging-could-help-protect-indonesias-forests#.VXVNLVWqqko\">lisensi restorasi ekosistem<\/a>, yang memungkinkan \u201cperusahaan mengelola wilayah terdegradasi hingga mereka merestorasi produktivitas hutan dan jasa lingkungan\u201d.<\/p>\n<p>Dua perusahaan raksasa bubur kertas dan kertas di Indonesia, <a href=\"https:\/\/www.asiapulppaper.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Asia Pulp &amp; Paper (APP)<\/a> dan <a href=\"http:\/\/www.aprilasia.com\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">APRIL<\/a> telah berinvestasi dalam konsesi dengan latar belakang restorasi.<\/p>\n<p>Dan APRIL baru-baru ini mengumumkan telah berhenti <a href=\"http:\/\/www.theguardian.com\/environment\/2015\/jun\/03\/april-vows-to-stop-clearing-indonesias-rainforests?CMP=share_btn_tw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">menebangi semua hutan alam<\/a> pada 15 Mei, empat tahun sebelum waktu yang direncanakan.<\/p>\n<p>Beberapa perusahaan yang telah menandatangani ikrar sawit bersemangat agar yang lain ikut pula. Mereka berpendapat bahwa mencapai komitmen nol-deforestasi sementara kompetitor terus mendeforestasi membuat posisi mereka kurang kompetitif di pasar. Mereka mendorong pemerintah meregulasi semua perusahaan harus memenuhi standar yang sama.<\/p>\n<p>Romain Pirard menekankan bahwa regulasi seperti itu bisa menjadi jalan, saat gerakan nol-deforestasi masih dini. Hal ini akan memerlukan waktu bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama mencapai tujuan penting ini, katanya.<\/p>\n<p>\u201cTetapi kini kita melihat perubahan nyata dalam cara beberapa perusahaan beroperasi, jadi ada banyak optimisme.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tidak menebang pohon mungkin terdengar sederhana, tetapi ternyata agak rumit. Atau setidaknya bagi raksasa agribisnis yang di bawah tekanan kampanye lingkungan dan konsumen yang berbaris melakukan gerakan \u201canti deforestasi\u201d. Indonesia, misalnya \u2013 produsen minyak sawit terbesar dunia, di mana 60.000 km persegi hutan ditebang antara 2000 dan 2012 \u2013 dan ketika perusahaan mencari cara mengurangi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":35710,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6090],"tags":[],"language":[2171],"location":[12222],"tag-bahasa":[6029,2684,2659,4241,3564,2584,2554,2822],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[206],"class_list":["post-34192","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-forests-news","language-bahasa-indonesia","location-indonesia","tag-bahasa-masyarakat-kecil","tag-bahasa-nol-deforestasi","tag-bahasa-petani-kecil","tag-bahasa-romain-pirard","tag-bahasa-sophia-gnych","tag-bahasa-tata-guna-lahan","tag-bahasa-tata-kelola-hutan","tag-bahasa-tujuan-pembangunan-berkelanjutan"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Tidak menebang pohon mungkin terdengar sederhana, tetapi ternyata agak rumit. Atau setidaknya bagi raksasa agribisnis yang di bawah tekanan kampanye lingkungan dan konsumen yang berbaris melakukan gerakan \u201canti deforestasi\u201d. Indonesia, misalnya \u2013 produsen minyak sawit terbesar dunia, di mana 60.000 km persegi hutan ditebang antara 2000 dan 2012 \u2013 dan ketika perusahaan mencari cara mengurangi [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-10-01T01:00:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-03-30T07:02:45+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Palm.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"415\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Angela Dewan\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah\"},\"author\":{\"name\":\"Angela Dewan\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/efec1cc7a813967b317c946276a31005\"},\"headline\":\"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah\",\"datePublished\":\"2015-10-01T01:00:23+00:00\",\"dateModified\":\"2016-03-30T07:02:45+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah\"},\"wordCount\":754,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/10\\\/Palm.jpg\",\"articleSection\":[\"Forests News\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2015\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah\",\"name\":\"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/10\\\/Palm.jpg\",\"datePublished\":\"2015-10-01T01:00:23+00:00\",\"dateModified\":\"2016-03-30T07:02:45+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/10\\\/Palm.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/10\\\/Palm.jpg\",\"width\":640,\"height\":415,\"caption\":\"Mengubah praktik korporasi dalam industri minyak kelapa sawit menumbuhkan optimisme, ujar ilmuwan. Ryan Woo\\\/CIFOR\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/efec1cc7a813967b317c946276a31005\",\"name\":\"Angela Dewan\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/d130b01d07ae03c49cacf680cb1b0ac93903ab03ed0751d9bec1a4c78742e3bb?s=96&d=mm&r=g251b528a6078188450ac049561e21123\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/d130b01d07ae03c49cacf680cb1b0ac93903ab03ed0751d9bec1a4c78742e3bb?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/d130b01d07ae03c49cacf680cb1b0ac93903ab03ed0751d9bec1a4c78742e3bb?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Angela Dewan\"},\"description\":\"Angela Dewan is an Australian print and multimedia journalist based in Jakarta. She reports on all things Indonesian, including politics and social issues, as well as the environment.\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/angeladewan\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/34192\\\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah","og_description":"Tidak menebang pohon mungkin terdengar sederhana, tetapi ternyata agak rumit. Atau setidaknya bagi raksasa agribisnis yang di bawah tekanan kampanye lingkungan dan konsumen yang berbaris melakukan gerakan \u201canti deforestasi\u201d. Indonesia, misalnya \u2013 produsen minyak sawit terbesar dunia, di mana 60.000 km persegi hutan ditebang antara 2000 dan 2012 \u2013 dan ketika perusahaan mencari cara mengurangi [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2015-10-01T01:00:23+00:00","article_modified_time":"2016-03-30T07:02:45+00:00","og_image":[{"width":640,"height":415,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Palm.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Angela Dewan","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@CIFOR_ICRAF","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah"},"author":{"name":"Angela Dewan","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/efec1cc7a813967b317c946276a31005"},"headline":"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah","datePublished":"2015-10-01T01:00:23+00:00","dateModified":"2016-03-30T07:02:45+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah"},"wordCount":754,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Palm.jpg","articleSection":["Forests News"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#respond"]}],"copyrightYear":"2015","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah","name":"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Palm.jpg","datePublished":"2015-10-01T01:00:23+00:00","dateModified":"2016-03-30T07:02:45+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Palm.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Palm.jpg","width":640,"height":415,"caption":"Mengubah praktik korporasi dalam industri minyak kelapa sawit menumbuhkan optimisme, ujar ilmuwan. Ryan Woo\/CIFOR"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ikrar runtuh tanpa dukungan pemerintah"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/efec1cc7a813967b317c946276a31005","name":"Angela Dewan","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d130b01d07ae03c49cacf680cb1b0ac93903ab03ed0751d9bec1a4c78742e3bb?s=96&d=mm&r=g251b528a6078188450ac049561e21123","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d130b01d07ae03c49cacf680cb1b0ac93903ab03ed0751d9bec1a4c78742e3bb?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d130b01d07ae03c49cacf680cb1b0ac93903ab03ed0751d9bec1a4c78742e3bb?s=96&d=mm&r=g","caption":"Angela Dewan"},"description":"Angela Dewan is an Australian print and multimedia journalist based in Jakarta. She reports on all things Indonesian, including politics and social issues, as well as the environment.","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/angeladewan"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/34192\/sorotan-khusus-nol-deforestasi-ikrar-runtuh-tanpa-dukungan-pemerintah#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Palm.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34192\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35710"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34192"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=34192"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=34192"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=34192"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=34192"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=34192"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=34192"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=34192"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=34192"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=34192"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=34192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}