Bogor (24 Juni 2015) _ Meningkatnya jumlah kayu ilegal di pasar kayu lokal seringkali menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk menselaraskan pembangunan dengan tata kelola hukum dan pemerintahan yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Berau berinisiatif merancang peraturan daerah (Perda) tentang pemanfaatan kayu lokal.<\/p>\n
Inisiatif ini, menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Syarifatul Sya\u2019diah dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan kayu ilegal sekaligus menekan harga. \u201cKami ingin peraturan daerah ini berpihak kepada masyarakat. Dengan adanya Perda, otomatis akan mengurangi dan menekan harga. Jadi masyarakat bisa menggunakan kayu dengan aman dan dengan status yang legal,\u201d kata Syarifatul, pada acara dengar pendapat di DPRD Kabupaten Berau, Senin (15\/6\/2015) lalu.<\/p>\n
Salah satu cara mengatasi hal ini, lanjut Syarifatul adalah dengan memanfaatkan 5 persen kewajiban Hak Pengusahaan Hutan (HPH) memasok kayu produksinya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri kehutanan no. 7 tahun 2009 mewajibkan industri kayu HPH mendistribusikan kayu produksinya bagi kegiatan pembangunan sarana pemerintahan dan umum.<\/p>\n
\u201cHPH bisa menyisihkan 5 persen untuk kebutuhan kayu lokal. Masyarakat berhak juga untuk mendapatkan bagian dari IPK tanpa mereka harus melakukan penebangan illegal yang bisa membahayakan diri mereka sendiri dengan keuntungan yang minim,\u201d ujarnya.<\/p>\n
HPH bisa menyisihkan 5 persen untuk kebutuhan kayu lokal. Masyarakat juta berhak untuk mendapatkan bagian dari IPK tanpa mereka harus melakukan penebangan illegal <\/em><\/p><\/blockquote>\n
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau yang membidangi pertambangan, ekonomi dan perdagangan, M. Yunus, mengatakan, saat ini kabupaten Berau memerlukan 4,9 juta kubik\/pertahun untuk kebutuhan kayu. Masalah terjadi karena ada ketidakseimbangan angka produksi kayu dengan lahan yang dibuka oleh industri baik itu HPH atau IPK.<\/p>\n
Merujuk pada riset Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) pada 2012 tentang kebutuhan kayu olahan di kabupaten Berau, Yunus mengatakan, bahwa hampir seluruhnya dipasok dari kegiatan illegal logging. \u201cJumlah kayu lokal yang dihasilkan di Berau berbanding terbalik. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan lahan yang dibuka. Artinya ada sumber-sumber ilegal. Jika ini terjadi terus, masyarakat Berau akan mengalami peningkatan harga kayu,\u201d ujar M. Yunus.<\/p>\n
Dalam acara yang dilaksanakan di ruang rapat besar kantor DPRD, DPRD mengundang (CIFOR), Yayasan TNC dan Kelompok Kerja REDD+ Berau sebagai perwakilan lembaga nir-laba yang melakukan penelitian di Kabupaten Berau.<\/p>\n
Masukan CIFOR<\/strong><\/p>\n
Krystof Obidzinski, peneliti utama CIFOR dalam proyek ProFORMAL<\/a> mempaparkan hasil temuan tentang sebab terjadinya gap legalitas stok kayu<\/a> di Berau. Menurut Krystof, hampir 90 persen produksi kayu diekspor ke luar Berau. Mahalnya harga kayu bersertifikasi juga disebabkan keterbatasan informasi dan skema sertifikasi dengan harga terjangkau bagi pemasok kayu kecil, selain adanya pungutan liar dan lemahnya pengawasan pengangkutan kayu.<\/p>\n
Menurut Krystof, sebenarnya ada potensi standing stock<\/em> dari sumber-sumber kayu dari 10 industri kayu IUPHHK-HA yang bisa berkontribusi memenuhi kebutuhan kayu legal di Berau.<\/p>\n
\u201cAda kurang lebih 0,6 juta kubik kayu bisa disediakan dari HPH, 1,5 juta dari HTI dan 2,5 juta dari IPK. Jelas tersedia potensi besar dari industri untuk memenuhi tingginya kebutuhan kayu lokal,\u201d ujar Krystof.<\/p>\n
Sebagai solusi, CIFOR memberikan usul adanya depot untuk menampung kayu yang berasal dari IUPHHK-HA dan IPK sebagai kewajiban pemegang hak mengalokasikan hasil kayunya sebesar 5 persen untuk kebutuhan lokal. Kayu-kayu di depot tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri kecil, setelah tentunya ada penepatan harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah.<\/p>\n