{"id":28180,"date":"2015-04-29T17:02:06","date_gmt":"2015-04-29T10:02:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=28180"},"modified":"2016-02-22T16:00:46","modified_gmt":"2016-02-22T09:00:46","slug":"menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan","title":{"rendered":"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan"},"content":{"rendered":"<p>BOGOR, Indonesia \u2014 Dalam sebuah artikel opini di <a href=\"http:\/\/www.sciencemag.org\/content\/347\/6227\/1206.summary\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>majalah Science<\/em><\/a> diberitakan lebih dari 45 ilmuwan meminta pengambil kebijakan dan badan lingkungan \u201cmemanfaatkan ilmu pengetahuan secara benar untuk membayar jasa lingkungan\u201d.<\/p>\n<p>Seiring makin populernya skema <a href=\"\/\/www.cifor.org\/project-websites\/payment-environmental-services\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">pembayaran jasa lingkungan (PJL)<\/a>, penulis menyatakan bahwa sains lemah seringkali menjadi dasar banyak proyek, dan ketelitiannya seringkali kurang dalam periode evaluasi.<\/p>\n<p><strong>Baca artikel Sciencee<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.sciencemag.org\/content\/347\/6227\/1206.summary\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Manfaatkan ilmu pengetahuan dengan benar untuk membayar jasa lingkungan<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ahli ekonomi <a href=\"\/\/www.cifor.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)<\/a> Sven Wunder, salah seorang penentu redaksi, bicara pada <em>Kabar Hutan<\/em> bagaimana skema tersebut bisa mendapat manfaat dari bukti ilmiah.<\/p>\n<p><strong>Apa itu pembayaran jasa lingkungan dan dari mana asalnya?<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sven Wunder:<\/strong> PJL adalah insentif yang dirancang untuk menghasilkan jasa lingkungan tambahan melalui pembayaran bersyarat  pengguna jasa lingkungan untuk mereka yang memproduksi jasa itu. Persyaratan menjadi kunci: orang yang membayar sebuah jasa \u2013 atau mandat penggunaan lahan sepakat akan sesuatu jasa \u2013 dapat berhenti membayar jika tidak tercapai.<\/p>\n<p>Istilah ini datang dari <a href=\"http:\/\/www.fonafifo.go.cr\/home\/psa_eng\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">skema pembayaran jasa lingkungan di Kosta Rika<\/a> ketika pemerintah menempatkan diri pada posisi pembeli jasa karena pengguna aslinya tidak membayar mereka \u2013 contohnya, manfaat keragaman hayati bagi dunia. Di bawah kontrak, mereka membayar penduduk lokal untuk menjaga atau mengembalikan tutupan hutan, sebagai tempat simpanan karbon atau keragaman hayati. Ini telah berlangsung lebih dari 15 tahun, walaupun program seperti itu telah ada di mana-mana dengan nama berbeda \u2013 misalnya, <a href=\"http:\/\/www.fsa.usda.gov\/FSA\/webapp?area=home&amp;subject=copr&amp;topic=crp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Program Cagar Konservasi<\/a> yang dimulai di Amerika Serikat tahun 1980.<\/p>\n<blockquote><p><em>Proyek yang dilangsungkan dalam skala besar seharusnya melibatkan empat disain penting. Alas pijak, pemantauan, pengakuan dinamis ekosistem dan faktor eksternal <\/em><\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Redaksi mengingatkan \u201cmeningkatnya kekhawatiran atas kelemahan ilmiah\u201d PJL: kekhawatiran apa?<\/strong><\/p>\n<p>Terdapat dua jenis pemantauan proyek seperti itu: memeriksa kepatuhan penyedia (mis., apakah hutan dilindungi atau tidak), dan apakah pada jasa skala besar (simpanan karbon, keragaman hayati, konservasi dll.) benar-benar tercapai. Dalam beberapa kasus, akan lebih baik menambah ilmu pengetahuan untuk melihat apakah jasa tersebut benar tercapai.<\/p>\n<p><strong>Penulis merancang panduan agar skema PJL lebih berbasis bukti dan mengkaji proyek yang ada, menunjukkan bahwa 60 persen proyek setidaknya kurang satu syarat penting yaitu \u201cintegritas ilmiah\u201d. Bagaimana ini dapat mempengaruhi hasil?<\/strong><\/p>\n<p>Proyek yang dilakukan dalam skala besar \u2013 seperti <a href=\"http:\/\/www.fao.org\/forestry\/12306-029e1db027db2e7a722380ae780aa104c.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Upaya Afrika Selatan memusnahkan pohon eksotis yang menyerap air dari daerah aliran sungai<\/a> \u2013 seharusnya memasukkan empat elemen penting. Sebuah dasar \u2013 yaitu, titik awal ukuran populasi pohon berkembang. Pemantauan, untuk memverifikasi bahwa pohon dimusnahkan dan jasa air meningkat sebagai hasilnya. Pengakuan dinamisnya ekosistem \u2013 apa yang terjadi jika kembali? Apa konsekuensinya bagi keragaman hayati ketika habitat berubah? Akhirnya, faktor eksternal seperti perubahan iklim bisa menjadi pengubah kondisi PJL dan harus diperhitungkan. Proyek dengan skala lebih kecil, bisa jadi tidak cukup uang untuk menutupi semua biayanya.<\/p>\n<blockquote><p><em>Anda selalu punya pilihan dan jalan pintas yang bisa digunakan jika Anda tidak punya sumber daya<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Bukankah redaksi mengklaim bahwa panduan \u201cdirancang agar hal ini tidak menjadi hal yang sulit diatasi\u201d?<\/strong><\/p>\n<p>Anda selalu punya pilihan dan jalan pintas yang bisa digunakan jika Anda tidak punya sumber daya. Misalnya, jika Anda mencoba mengukur bagaimana proyek REDD+ terfokus-karbon juga berkontribusi pada keragaman hayati, Anda mungkin tidak mampu melihat semua indikator yang tersedia, tetapi Anda bisa mempelajari bagaimana ini mempengaruhi keanekaragaman burung.<\/p>\n<p><strong>Apakah panduan ini sudah baku atau bisa ditingkatkan lagi?<\/strong><\/p>\n<p>Model PJL sudah digabungkan. Kita sudah melangkah maju pada prinsip rancangan, sayang nya tidak cukup ilmu pengetahuan untuk mengevaluasi apa yang bekerja dan apa yang tidak. Nilai dari artikel ini yaitu membawa pembaca melihat kerangka kerja yang perlu dipikirkan ketika mengerjakan PJL dan meningkatkan standarnya. Jangan hanya berasumsi bahwa jasa lingkungan disediakan, tetapi carilah bukti bahwa hal itu benar-benar ada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOGOR, Indonesia \u2014 Dalam sebuah artikel opini di majalah Science diberitakan lebih dari 45 ilmuwan meminta pengambil kebijakan dan badan lingkungan \u201cmemanfaatkan ilmu pengetahuan secara benar untuk membayar jasa lingkungan\u201d. Seiring makin populernya skema pembayaran jasa lingkungan (PJL), penulis menyatakan bahwa sains lemah seringkali menjadi dasar banyak proyek, dan ketelitiannya seringkali kurang dalam periode evaluasi. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":28077,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[462,182,137,13,95,1072],"tags":[],"language":[2171],"location":[12215],"tag-bahasa":[2623,2564,2942],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[3094],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[4903],"class_list":["post-28180","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-climate-change-energy","category-community-forestry","category-forest-management-restoration","category-governance","category-human-wellbeing","category-landscapes","language-bahasa-indonesia","location-global","tag-bahasa-pembayaran-jasa-lingkungan","tag-bahasa-pemerintahan","tag-bahasa-sven-wunder","type-bahasa-wawancara"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"BOGOR, Indonesia \u2014 Dalam sebuah artikel opini di majalah Science diberitakan lebih dari 45 ilmuwan meminta pengambil kebijakan dan badan lingkungan \u201cmemanfaatkan ilmu pengetahuan secara benar untuk membayar jasa lingkungan\u201d. Seiring makin populernya skema pembayaran jasa lingkungan (PJL), penulis menyatakan bahwa sains lemah seringkali menjadi dasar banyak proyek, dan ketelitiannya seringkali kurang dalam periode evaluasi. [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-04-29T10:02:06+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-02-22T09:00:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/991.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1536\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1028\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"CIFOR\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@cifor\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan\"},\"author\":{\"name\":\"CIFOR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/33964b2bd6b16891f0f4e65f2ead043d\"},\"headline\":\"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan\",\"datePublished\":\"2015-04-29T10:02:06+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-22T09:00:46+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan\"},\"wordCount\":579,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/04\\\/991.jpg\",\"articleSection\":[\"Climate change &amp; energy\",\"Community forestry\",\"Forest management &amp; restoration\",\"Governance\",\"Human well-being\",\"Landscapes\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2015\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan\",\"name\":\"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/04\\\/991.jpg\",\"datePublished\":\"2015-04-29T10:02:06+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-22T09:00:46+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/04\\\/991.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2015\\\/04\\\/991.jpg\",\"width\":1536,\"height\":1028,\"caption\":\"Kurang kuatnya alas pijak sains seringkali menjadi dasar banyak proyek, dan ketelitiannya seringkali kurang dalam periode evaluasi pembayaran jasa lingkungan.\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/33964b2bd6b16891f0f4e65f2ead043d\",\"name\":\"CIFOR\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/d0edacc662331b3e7f1482139a1705cd2919ba8ff1d7457d158c9c5fdcfc56ae?s=96&d=mm&r=ge7d947aa879a614a2298e7a079243687\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/d0edacc662331b3e7f1482139a1705cd2919ba8ff1d7457d158c9c5fdcfc56ae?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/d0edacc662331b3e7f1482139a1705cd2919ba8ff1d7457d158c9c5fdcfc56ae?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"CIFOR\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/x.com\\\/cifor\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/cifor\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/28180\\\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan","og_description":"BOGOR, Indonesia \u2014 Dalam sebuah artikel opini di majalah Science diberitakan lebih dari 45 ilmuwan meminta pengambil kebijakan dan badan lingkungan \u201cmemanfaatkan ilmu pengetahuan secara benar untuk membayar jasa lingkungan\u201d. Seiring makin populernya skema pembayaran jasa lingkungan (PJL), penulis menyatakan bahwa sains lemah seringkali menjadi dasar banyak proyek, dan ketelitiannya seringkali kurang dalam periode evaluasi. [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2015-04-29T10:02:06+00:00","article_modified_time":"2016-02-22T09:00:46+00:00","og_image":[{"width":1536,"height":1028,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/991.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"CIFOR","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@cifor","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan"},"author":{"name":"CIFOR","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/33964b2bd6b16891f0f4e65f2ead043d"},"headline":"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan","datePublished":"2015-04-29T10:02:06+00:00","dateModified":"2016-02-22T09:00:46+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan"},"wordCount":579,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/991.jpg","articleSection":["Climate change &amp; energy","Community forestry","Forest management &amp; restoration","Governance","Human well-being","Landscapes"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#respond"]}],"copyrightYear":"2015","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan","name":"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/991.jpg","datePublished":"2015-04-29T10:02:06+00:00","dateModified":"2016-02-22T09:00:46+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/991.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/991.jpg","width":1536,"height":1028,"caption":"Kurang kuatnya alas pijak sains seringkali menjadi dasar banyak proyek, dan ketelitiannya seringkali kurang dalam periode evaluasi pembayaran jasa lingkungan."},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Menempatkan alas pijak bukti ilmiah sebagai syarat pembayaran jasa lingkungan"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/33964b2bd6b16891f0f4e65f2ead043d","name":"CIFOR","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d0edacc662331b3e7f1482139a1705cd2919ba8ff1d7457d158c9c5fdcfc56ae?s=96&d=mm&r=ge7d947aa879a614a2298e7a079243687","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d0edacc662331b3e7f1482139a1705cd2919ba8ff1d7457d158c9c5fdcfc56ae?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d0edacc662331b3e7f1482139a1705cd2919ba8ff1d7457d158c9c5fdcfc56ae?s=96&d=mm&r=g","caption":"CIFOR"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/cifor"],"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/cifor"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/28180\/menempatkan-alas-pijak-bukti-ilmiah-sebagai-syarat-pembayaran-jasa-lingkungan#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/991.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28180\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28077"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28180"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=28180"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=28180"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=28180"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=28180"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=28180"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=28180"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=28180"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=28180"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=28180"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=28180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}