{"id":24766,"date":"2014-10-15T15:23:04","date_gmt":"2014-10-15T08:23:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=24766"},"modified":"2015-10-13T15:56:36","modified_gmt":"2015-10-13T08:56:36","slug":"uang-saja-tidak-cukup-menyangga-skema-pembayaran-lingkungan-temuan-riset","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/24766\/uang-saja-tidak-cukup-menyangga-skema-pembayaran-lingkungan-temuan-riset","title":{"rendered":"Dengan uang saja belum cukup menyangga skema pembayaran lingkungan: Riset"},"content":{"rendered":"

BOGOR, Indonesia \u2014 Di atas kertas, premis ini sederhana: Meningkatkan tata kelola lingkungan dengan memberikan penghargaan finansial bagi masyarakat yang bertanggungjawab terhadap konservasi.<\/p>\n

Konsep ini, dikenal sebagai pembayaran jasa lingkungan (PJL)<\/a>, merebut hati banyak pendukung termasuk para pengambil kebijakan yang putus asa untuk mencapai manfaat ekologi nyata dengan anggaran ketat. Skema-skema PJL kini digunakan secara global, untuk memberikan insentif konservasi daerah aliran sungai yang berharga, spesies langja dan kepunahan hutan.<\/p>\n

Namun, sama dengan paradigma lainnya, dalam kenyataanya hal ini rumit \u2013 dan uang saja tidak bisa membeli kesukseskan, sebuah studi menunjukkan.<\/p>\n

\u2018Variabel lunak\u2019 bisa tampak nyata untuk menekan tujuan konservasi kami, tapi bukti menyatakan bahwa mereka sangat penting dalam membentuk hasil \u2013 apa yang masyarakat rasakan, berhubungan, terlibat dalam berbagai cara akan hal-hal yang nyata<\/em><\/p><\/blockquote>\n

Dalam sebuah laporan terbaru<\/a> terbit di jurnal BioScience<\/em>, \u201cMasalah Kesetaran Sosial dalam Pembayaran Jasa Lingkungan,\u201d para penulis berpendapat, fokus yang sempit dengan efisiensi dan memaksimalkan anggaran konservasi dapat menguras biaya konservasi.<\/p>\n

Penelitian ini dipimpin oleh para peneliti dari Pusat Perubahan Iklim Basque dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) serta didukung proyek European Union EcoFINDERS, menyoroti adanya ketegangan antara efisiensi dengan kesetaraan dalam rancangan skema PJL. Menurut para peneliti, dimensi kesetaraan sosial \u2013 termasuk didalamnya kemampuan berpartisipasi, bentuk \u2013bentuk skema, pengakuan akan keragaman hak lokal, distribusi merata biaya serta manfaat \u2013 seringkali diabaikan dalam rancangan.<\/p>\n

Bagaimanapun, banyak bukti menyatakan akan pentingnya faktor sosial, bukan sekedar alasan moral, bukan juga karena alasan praktis. Kesetaraan sosial dapat memberi dampak jangka panjang baik bagi hasil ekologis maupun biaya proyek.<\/p>\n

\u201cKesetaraan sosial terus mengambil peran dalam pemikiran konservasi, walaupun sering dipisahkan dari PJL,\u201d kata salah seorang penulis, Jacob Phelps, ilmuwan CIFOR. \u201cLogika pembayaran-efisien-pasar yang ada dalam kebanyakan PJL membiaskan dimensi kesetaraan. Ketika PJL berkembang secara cepat di negara dan lingkungan, berkembang juga kebutuhan untuk mempertimbangkan bagaimana dimensi kesetaraan bisa membentuk rancangan dan hasil.\u201d<\/p>\n

STUDI KASUS<\/strong><\/p>\n

Studi ini menegaskan \u201ckesetaraan buta\u201d PJL dapat menjadi umpan balik negatif yang mengacaukan tujuan konservasi jangka panjang. Sebaliknya, penulis menunjukkan bukti bahwa skema yang mengabungkan pertimbangan kesetaraan bisa menguntungkan dari diterimanya masukan-masukan positif.<\/p>\n

Makalah ini menyoroti berbagai contoh yang mengambarkan berbagai kerumitan:<\/p>\n