{"id":22260,"date":"2014-04-25T16:26:08","date_gmt":"2014-04-25T09:26:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=22260"},"modified":"2015-10-19T17:11:24","modified_gmt":"2015-10-19T10:11:24","slug":"untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian","title":{"rendered":"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian"},"content":{"rendered":"<p><b>Catatan Editor:<\/b> <i>REDD+ akan menjadi tema kunci <\/i><i>diskusi <span style=\"text-decoration: underline;\">Pertemuan Puncak Hutan Asia <\/span>, 5-6 Mei di Jakarta, Indonesia. Salah satu forum pada KTT, <\/i><a href=\"\/\/www.cifor.org\/forestsasia\/agenda-item\/monday-may-5th\/opening-plenary\/climate-change-seeing-green-redd-sharing-experiences-equity-economics-redd-pilot-projects\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><b><i>Mencari Hijau dalam REDD \u2013 berbagi pengalaman mengenai keadilan dan ekonomi dalam proyek percontohan REDD+,<\/i><\/b><\/a><i> akan mengumpulkan kisah sukses implementasi proyek  REDD+ di lapangan, dengan penekanan pada tantangan menemukan  skema menang-menang antara kesetaraan sosial, perlindungan hutan, dan pertumbuhan ekonomi. Sesi ini akan menyoroti pengalaman praktis implementasi proyek, koordinasi, dan dukungan Kantor Koordinasi PBB untuk REDD+ di Indonesia (UNORCID), serta pengalaman regional dan global tri-agen Program UN-REDD. Rentang proyek yang dipresentasikan akan mengungkap spektrum negara dalam variasi tahapan pembangunan di wilayah ASEAN, dan juga spektrum luas implementasi REDD+. Baca di <span style=\"text-decoration: underline;\">sini.<\/span><\/i><\/p>\n<p>BOGOR, Indonesia \u2014 Bersama dengan berakhirnya masa jabatan presiden pro-lingkungan Susilo Bambang Yudhoyono tahun ini, mengemuka pertanyaan mengenai bagaimana pergantian presiden akan mempengaruhi upaya memotong emisi gas rumah kaca dengan mengurangi deforestasi.<\/p>\n<p>Walaupun dukungan kepresidenan untuk sebuah reformasi bisa jadi kurang berpengaruh dibanding dukungan publik dan pergeseran budaya politik, demikian saran <span style=\"text-decoration: underline;\">analisis politik Indonesia dan REDD+<\/span>.<\/p>\n<p>\u201cBanyak proses reformasi berlangsung menarik, tetapi banyak yang menghadapi kendala politis agar sistem berjalan, bagaimana publik dan negara beroperasi, dan bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat,\u201d kata Cecilia Luttrell, Mitra Periset Senior Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan kepala penulis kajian.<\/p>\n<p>\u201cMasalah-masalah ini terkait erat dengan aspek historis yang tidak bisa diubah hanya dengan regulasi atau lembaga baru. Perlu dilihat lebih luas lagi untuk menemukan cara memberdayakan mereka yang bisa membawa perubahan,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p><b>POHON PERUBAHAN<\/b><\/p>\n<p>Di bahwa pemerintahan Yudhoyono, Indonesia memperkenalkan reformasi hukum dan kelembagaan, seperti <span style=\"text-decoration: underline;\">Badan Pengelola REDD+<\/span> untuk melangkah dengan REDD+, atau Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan, sebuah mekanisme internasional memotong emisi karbon akibat perubahan pemanfaatan lahan. Dalam skema dukungan PBB ini, negara tropis berhutan menerima pembayaran finansial untuk menjaga tegakan pohon mereka \u2013 dan menjaga atau meningkatkan stok karbon.<\/p>\n<p>REDD+ dipandang memiliki potensi besar di Indonesia (di mana 75 persen emisi gas rumah kaca datang dari konversi hutan menjadi peternakan, pertanian dan kebakaran gambut). Pada 2009, Yudhoyono menjanjikan reduksi emisi Indonesia minimal mencapai 26 persen pada 2020, dengan menempatkan hutan dan lahan gambut inti dari strateginya.<\/p>\n<p>Tetapi <span style=\"text-decoration: underline;\">deforestasi di Indonesia terkait secara rumit dengan struktur ekonomi dan ketergantungan pada ekstraksi sumber alam<\/span>, jadi melindungi hutan membutuhkan perubahan fundamental terhadap cara bisnis dan politik beroperasi. Dan hal ini memunculkan pertanyaan darimana perubahan dimulai.<\/p>\n<p>\u201cKetika mengimplementasikan reformasi, terdapat kecenderungan berkonsentrasi pada perubahan kelembagaan. Walaupun bagian penting, tradisi politik negara cukup kuat dan dapat menghalagi upaya untuk berubah,\u201d kata Luttrell.<\/p>\n<p>Hal yang sama mungkin berlaku pada <span style=\"text-decoration: underline;\">setiap negara yang tengah bersiap mengimplementasikan REDD+,<\/span> tambahnya. \u201cWalaupun sistem politik berbeda, memahami konteks politik dan tradisi dapat memberi cahaya terang bagaimana menciptakan perubahan di setiap negara,\u201d katanya.<\/p>\n<p><b>TEKANAN PUBLIK<\/b><\/p>\n<p>Dalam contoh Indonesia, Luttrell dan rekan-rekannya menganalisa semua basis kekuatan politik: presiden, partai politik, birokrasi, sektor swasta, pemerintah lokal, pemain internasional dan publik.<\/p>\n<p>Mereka menyimpulkan bahwa reformasi tidak hanya perlu dukungan presiden tetapi juga pelibatan dan penguasaan parlemen dan birokrasi, karena sistem politik formal Indonesia membatasi kekuasaan presiden \u2013 sebagai respon terhadap 32 tahun kepemimpinan otoritarian mantan presiden Suharto.  Aspek lain sistem politik negara juga bisa melemahkan atau bahkan merusak upaya reformasi, khususnya sifat koalisi politik, politisasi birokrasi, dan hubungan kuat antara bisnis dan pemerintah.<\/p>\n<p>Hal ini tidak menghentikan pemerintah Indonesia membuat reformasi besar, satu yang perlu dicatat adalah yang mengincar korupsi: pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). \u201cAda tambahan dalam kasus ini, yaitu mobilisasi publik dalam isu korupsi,\u201d kata Luttrell.<\/p>\n<p>\u201cDukungan publik memberi KPK legitimasi tambahan.\u201d<\/p>\n<p>Ketika KPK terjerat dalam konflik dengan polisi dan pemerintah pada 2009, dukungan presiden terhadap anti-korupsi penting, tetapi saat itu mobilisasi publik \u2013 ditunjukkan melalui jutaan kelompok protes, pemilihan, survei dan masyarakat sipil serta aktivis selebritas \u2013 memperkuat dukungan politik, kata penelitian.<\/p>\n<p>Tetapi, seperti di banyak negara, publik tidak termobilisasi dengan cara yang sama untuk masalah deforestasi dan perubahan iklim \u2013 dan hal ini kata Luttrell, adalah \u201capa yang hilang dari keseluruhan debat.\u201d<\/p>\n<p>\u201cPerubahan iklim adalah isu yang kurang menarik dibanding korupsi, contohnya, karena korupsi memiliki relevansi jelas terhadap hidup sehari-hari, dan detail teknisnya lebih mudah dipahami,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Sebaliknya, perubahan iklim cenderung digambarkan sebagai masalah internasional, tambahnya.<\/p>\n<p>\u201cMemobilisasi publik dan mendapat dukungan politik seputar deforestasi dan perubahan iklim oleh karena itu adalah bagaimana menunjukkan pada publik Indonesia bahwa hal ini penting buat mereka.\u201d<\/p>\n<p><i>Riset  ini dilakukan sebagai bagian dari Kajian Komparatif Global mengenai REDD+ dan <\/i><a href=\"http:\/\/www.foreststreesagroforestry.org\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><i>Program Riset CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Agroforestri <\/i><\/a><i> <\/i><i>serta didukung oleh NORAD, AusAID, DFID, Komisi Eropa<\/i><i>, Departemen Kerjasama Pembangunan Internasional Finlandia, dan Yayasan David dan Lucile Packard. <\/i><\/p>\n<p><i><span style=\"text-decoration: underline;\"> <\/span><\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><b> <\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Catatan Editor: REDD+ akan menjadi tema kunci diskusi Pertemuan Puncak Hutan Asia , 5-6 Mei di Jakarta, Indonesia. Salah satu forum pada KTT, Mencari Hijau dalam REDD \u2013 berbagi pengalaman mengenai keadilan dan ekonomi dalam proyek percontohan REDD+, akan mengumpulkan kisah sukses implementasi proyek REDD+ di lapangan, dengan penekanan pada tantangan menemukan skema menang-menang antara [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":94,"featured_media":22261,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6090],"tags":[],"language":[2171],"location":[12222],"tag-bahasa":[3634,2522,2567,2463,2564,2819],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[3099],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[1048],"class_list":["post-22260","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-forests-news","language-bahasa-indonesia","location-indonesia","tag-bahasa-cecilia-luttrell","tag-bahasa-deforestasi","tag-bahasa-gas-rumah-kaca","tag-bahasa-ktt-hutan-asia","tag-bahasa-pemerintahan","tag-bahasa-redd","type-bahasa-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Catatan Editor: REDD+ akan menjadi tema kunci diskusi Pertemuan Puncak Hutan Asia , 5-6 Mei di Jakarta, Indonesia. Salah satu forum pada KTT, Mencari Hijau dalam REDD \u2013 berbagi pengalaman mengenai keadilan dan ekonomi dalam proyek percontohan REDD+, akan mengumpulkan kisah sukses implementasi proyek REDD+ di lapangan, dengan penekanan pada tantangan menemukan skema menang-menang antara [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2014-04-25T09:26:08+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2015-10-19T10:11:24+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/IBP-REDD-blog1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"512\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"342\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Imogen Badgery-Parker\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian\"},\"author\":{\"name\":\"Imogen Badgery-Parker\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/b432e2c85d34ce3bae91c0c84bc7a433\"},\"headline\":\"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian\",\"datePublished\":\"2014-04-25T09:26:08+00:00\",\"dateModified\":\"2015-10-19T10:11:24+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian\"},\"wordCount\":740,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2014\\\/04\\\/IBP-REDD-blog1.jpg\",\"articleSection\":[\"Forests News\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2014\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian\",\"name\":\"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2014\\\/04\\\/IBP-REDD-blog1.jpg\",\"datePublished\":\"2014-04-25T09:26:08+00:00\",\"dateModified\":\"2015-10-19T10:11:24+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2014\\\/04\\\/IBP-REDD-blog1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2014\\\/04\\\/IBP-REDD-blog1.jpg\",\"width\":512,\"height\":342,\"caption\":\"CIFOR\\\/Tri Saputro\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/b432e2c85d34ce3bae91c0c84bc7a433\",\"name\":\"Imogen Badgery-Parker\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2c9801e9b043138c20307eaae570c03a49ddce371b8519ba3d0a16ccd0b4a55e?s=96&d=mm&r=g6675a1af9465017a6fbbf119288326cc\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2c9801e9b043138c20307eaae570c03a49ddce371b8519ba3d0a16ccd0b4a55e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2c9801e9b043138c20307eaae570c03a49ddce371b8519ba3d0a16ccd0b4a55e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Imogen Badgery-Parker\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/imogen\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/22260\\\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian","og_description":"Catatan Editor: REDD+ akan menjadi tema kunci diskusi Pertemuan Puncak Hutan Asia , 5-6 Mei di Jakarta, Indonesia. Salah satu forum pada KTT, Mencari Hijau dalam REDD \u2013 berbagi pengalaman mengenai keadilan dan ekonomi dalam proyek percontohan REDD+, akan mengumpulkan kisah sukses implementasi proyek REDD+ di lapangan, dengan penekanan pada tantangan menemukan skema menang-menang antara [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2014-04-25T09:26:08+00:00","article_modified_time":"2015-10-19T10:11:24+00:00","og_image":[{"width":512,"height":342,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/IBP-REDD-blog1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Imogen Badgery-Parker","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@CIFOR_ICRAF","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian"},"author":{"name":"Imogen Badgery-Parker","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/b432e2c85d34ce3bae91c0c84bc7a433"},"headline":"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian","datePublished":"2014-04-25T09:26:08+00:00","dateModified":"2015-10-19T10:11:24+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian"},"wordCount":740,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/IBP-REDD-blog1.jpg","articleSection":["Forests News"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#respond"]}],"copyrightYear":"2014","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian","name":"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/IBP-REDD-blog1.jpg","datePublished":"2014-04-25T09:26:08+00:00","dateModified":"2015-10-19T10:11:24+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/IBP-REDD-blog1.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/IBP-REDD-blog1.jpg","width":512,"height":342,"caption":"CIFOR\/Tri Saputro"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Untuk meredam deforestasi Indonesia, diperlukan tekanan publik, saran penelitian"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/b432e2c85d34ce3bae91c0c84bc7a433","name":"Imogen Badgery-Parker","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2c9801e9b043138c20307eaae570c03a49ddce371b8519ba3d0a16ccd0b4a55e?s=96&d=mm&r=g6675a1af9465017a6fbbf119288326cc","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2c9801e9b043138c20307eaae570c03a49ddce371b8519ba3d0a16ccd0b4a55e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2c9801e9b043138c20307eaae570c03a49ddce371b8519ba3d0a16ccd0b4a55e?s=96&d=mm&r=g","caption":"Imogen Badgery-Parker"},"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/imogen"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/22260\/untuk-meredam-deforestasi-indonesia-diperlukan-tekanan-publik-saran-penelitian#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/IBP-REDD-blog1.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/94"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22260"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22260\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22261"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22260"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=22260"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=22260"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=22260"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=22260"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=22260"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=22260"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=22260"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=22260"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=22260"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=22260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}