{"id":18921,"date":"2013-09-04T10:32:21","date_gmt":"2013-09-04T03:32:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=18921"},"modified":"2015-10-27T16:18:58","modified_gmt":"2015-10-27T09:18:58","slug":"mengapa-perempuan-tidak-ikut-mengelola-hutan-dan-apa-yang-terjadi-saat-mereka-terlibat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/18921\/mengapa-perempuan-tidak-ikut-mengelola-hutan-dan-apa-yang-terjadi-saat-mereka-terlibat","title":{"rendered":"Mengapa perempuan tidak ikut mengelola hutan dan apa yang terjadi saat mereka terlibat?"},"content":{"rendered":"

\u201cPara akademisi…fokus pada jender dan tata kelola telah menjadi perhatian terutama karena hampir tidak adanya kehadiran perempuan dalam institusi tata kelola. Ada praduga sekali perempuan hadir semua hal baik akan mengikuti. Tetapi apakah kita bisa berasumsi seperti ini? Tidak. Hubungan perempuan desa dengan hutan itu kompleks.\u201d<\/i> \u2014 Bina Agarwal, Development Economist (via im4change<\/a>).<\/p>\n

Disadarkan dengan meluasnya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan<\/a> dalam tata kelola hutan, selama beberapa dekade peneliti dan praktisi mengekplorasi beragam cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan.<\/p>\n

Dalam tinjauan ekstensif literatur jender dan kehutanan<\/a> terungkap bahwa banyak penelitian dilakukan terkonsentrasi di Asia Selatan. Ada dua alasan untuk ini, kata penulis. Banyak negara Asia Selatan membuat pergeseran rintisan ke arah devolusi dan desentralisasi dalam 10 tahun terakhir, selain juga adanya karya Bina Agarwal tentang jender dan kehutanan masyarakat di India dan Nepal memberi peninggalan berharga.<\/p>\n

Bina Agarwal, seorang feminis\/ekonomi pembangunan terkemuka dan mantan Direktur Institut Pertumbuhan Ekonomi di Delhi, telah menulis secara ekstensif mengenai hak kepemilikan, ekonomi politik jender, kemiskinan dan ketidakadilan di Asia Selatan dari perspektif jender.<\/p>\n

Dalam sebuah laporan di World Development<\/a> yang banyak dikutip, Agarwal dengan fasih berpendapat bahwa kurangnya partisipasi perempuan dalam kehutanan masyarakat terkait dengan sejumlah ketidaksetaraan yang berkelindan di tingkat rumah tangga, masyarakat dan negara.<\/p>\n

Peningkatan daya tawar perempuan agar mereka bisa berpartisipasi setara dalam tata kelola hutan masyarakat tidak hanya akan baik bagi perempuan, tetapi juga bagi hutan, tegasnya.<\/p>\n

Dalam buku terbaru \u201cGender dan Green Governance\u201d<\/a>, Agarwal menguji ide teoritis ini dalam konteks kehutanan masyarakat di India dan Nepal. Dia menemukan bahwa keberadaan lebih banyak perempuan dalam badan pengambil keputusan terkait hutan membuat perbedaan signifikan terhadap dua tujuan utama kehutanan masyarakat\u2014konservasi lebih baik terhadap basis sumber daya dan pemenuhan kebutuhan lokal.<\/p>\n

Agarwal juga memperhatikan berapa besar keberadaan ini menjadi keberadaan efektif. Peneliti feminis dan pendukungnya sejak lama berargumentasi bahwa sejumlah masa kritis keterwakilan perempuan dalam proses politik dibutuhkan<\/a> untuk menarik perhatian terhadap kepentingan kebijakan wanita. Walaupun terhadap angka antara 25% hingga 50%,<\/a> terdapat konsensus kecil terhadap apa yang menjadi masa kritis, hal itu menekankan pentingnya menentukan ambang batas secara empirik dalam konteks berbeda.<\/p>\n

Agarwal juga menemukan bahwa perempuan akan lebih efektif dalam mendorong peraturan ramah-perempuan dan meningkatkan kondisi hutan jika mereka membentuk \u201cmasa kritis\u201d dalam asosiasi hutan, dengan ambang batas keberadaan antara 25-30% dalam pertemuan-pertemuan dan sekitar 25% dalam posisi penanggungjawab kantor.<\/p>\n

Bagaimanapun dengan fokus riset terutama di Asia Selatan, inilah saatnya untuk menawarkan pelajaran dan wawasan pentingnya ke wilayah lain, mengingat kata kajian ini<\/a>, baik relasi jender, maupun sejarah dan pendekatan desentralisasi berbeda-beda.<\/p>\n

Memperluas analisis Agarwal ke Afrika dan Amerika Latin<\/b><\/p>\n

Laporan terbaru oleh Coleman and Mwangi (2013)<\/a> menguji hipotesis yang dibuat dari model teoritis Bina Agarwal yang dipertimbangkan menjadi penentu partisipasi perempuan:<\/p>\n