BOGOR, Indonesia (22 Juli 2013)_Jika skema dukungan PBB untuk memperlambat laju perubahan iklim dengan menjaga hutan tropis dunia ingin berhasil, ia harus menempa hubungan antara pelaku lokal, nasional dan global, demikian menurut publikasi besar terbaru mengenai skema global yang dikenal dengan REDD+.<\/p>\n
\u201cREDD+ secara inheren adalah puzzle bertingkat,\u201d kata Kaisa Korhonen-Kurki, ilmuwan Centre for International Forestry Research dan penulis pendamping publikasi baru, Analysing REDD+: Challenges and choices<\/a>.<\/p>\n \u201cIni tidak bisa bekerja tanpa mengakui bahwa tuntutan global, institusi nasional dan regional, serta kebutuhan masyarakat lokal semuanya harus dihitung\u2014dan bahwa terdapat perbedaan kepentingan pada tiap level.\u201d<\/p>\n REDD+, atau mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan adalah skema global yang ditujukan memotong emisi karbon dengan mengkompensasi masyarakat di negara berkembang untuk mencegah kehilangan hutan.<\/p>\n Dalam satu bab di Analysing REDD+, yang diluncurkan pada saat pertemuan Rio+20 di Brasil tahun lalu, Korhonen-Kurki menyatakan bahwa komunikasi di semua tingkat\u2014dari desa, provinsi, hingga institusi nasional dan global\u2014menjadi penting jika REDD+ ingin secara efektif mengukur, melaporkan dan memverifikasi jumlah terhindarnya emisi karbon di tiap wilayah hutan.<\/p>\n \u201cKita perlu alur informasi yang bergerak di kedua arah\u2014dari level global ke lokal, dan dari level lokal ke global,\u201d katanya.<\/p>\n \u201cJika terdapat ketidaksesuaian kepentingan, jika ada pelaku berbeda yang tidak memiliki cara untuk berkomunikasi satu sama lain, dan jika ada banyak projek terpisah yang bekerja secara independen tanpa mengetahui bahwa, contohnya, orang lain melakukannya dan itu tidak berhasil, hasil pembelajarannya jadi luput.\u201d<\/p>\n