{"id":17986,"date":"2013-07-22T11:43:01","date_gmt":"2013-07-22T04:43:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=17986"},"modified":"2017-11-20T11:20:33","modified_gmt":"2017-11-20T04:20:33","slug":"kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd","title":{"rendered":"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+"},"content":{"rendered":"<p>BOGOR, Indonesia (22 Juli 2013)_Jika skema untuk membayar negara berkembang mengurangi emisi karbon dengan memperlambat deforestasi ingin mendapat legitimasi, kepemilikan lahan tidak sekadar diperjelas\u2014tetapi harus diperjelas dengan jalan menghormati hak masyarakat lokal, demikian menurut ahli dari <a href=\"\/\/www.cifor.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Centre for International Forestry Research<\/a> (CIFOR).<\/p>\n<p>Prinsip di balik mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, atau REDD+, adalah untuk mengganjar masyarakat yang mensekuestrasi karbon atau mengindari deforestasi, mengkompensasi mereka atas hilangnya peluang dan untuk menahan pembayaran jika mereka tidak memenuhi janjinya, kata ilmuwan CIFOR, Anne Larson.<\/p>\n<p>\u201cKepemilikan lahan penting karena Anda perlu tahu kepada siapa Anda memberi imbalan,\u201d katanya.<\/p>\n<p>\u201cDan Anda perlu tahu siapa yang bertanggungjawab.\u201d<\/p>\n<p>Mengutip pernyataan Anne Larson dalam acara <a href=\"http:\/\/www.ecoeco.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">International Society for Ecological Economics<\/a> di konferensi Rio+20 di Brasil tahun lalu, Larson mengatakan sementara saat ini diakui luas bahwa kepemilikan lahan penting bagi REDD+, sekadar mengklarifikasi kepemilikan tidak cukup.<\/p>\n<p>\u201cIni soal mengakui hak. Klarifikasi untuk siapa menjadi penting,\u201d katanya.<\/p>\n<p>\u201cMengklarifikasi kepemilikan untuk REDD+ bisa hanya berarti memberi semua hutan pada pemegang lahan swasta dan masalah selesai\u2014tetapi pertama, itu tidak menyelesaikan masalah, dan kedua terdapat isu keadilan serius dari sudut pandang orang yang sudah tinggal di hutan, penghidupan mereka dan hak adat yang diwarisi.\u201d<\/p>\n<p>Tetapi menurut dia, hal ini bukan semata alasan keadilan soal kepemilikan perlu diselesaikan.<\/p>\n<p>\u201cSebagian berargumen bahwa jika hak tidak dihormati akan ada protes, akan ada sabotase, akan ada risiko untuk investor dalam hal mendapatkan pendanaan untuk REDD+ dan melangsungkan programnya.\u201d<\/p>\n<p>Hasil karya Larson soal kepemilikan lahan diambil dari Kajian Perbandingan Global CIFOR tentang REDD+ dan telah dipublikasikan dalam publikasi baru CIFOR, <a href=\"\/\/www.cifor.org\/publications\/pdf_files\/Books\/BAngelsen1201.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan pilihan<\/a><\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Analysing REDD+: Challenges and Choices\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/0iC_O90QDlg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>Tanpa hak kepemilikan lahan bagi masyarakat yang tinggal di hutan, kata Larson, REDD+ akan lemah dalam legitimasi yang diperlukan untuk berjalan.<\/p>\n<p>Tetapi menyelesaikan isu ini tidak mudah.<\/p>\n<p>\u201cMasalah terbesar terkait kepemilikan untuk REDD+ ini adalah biayanya. Ini mahal, ini sulit dilakukan secara logistik, ini berantakan,\u201d kata Larson.<\/p>\n<p>\u201cMasalah lain adalah kompleksitasnya serta kecenderungan pemerintah dan lembaga sertifikasi ingin menyederhanakan. Bagi REDD+ ini akan lebih mudah, tetapi tidak lantas bekerja bagi masyarakat lokal dan penghidupan mereka.\u201d<\/p>\n<p>Larson mengatakan hal ini menjadi rumit khususnya di wilayah dengan sistem hak lahan tumpang tindih.<\/p>\n<p>\u201cSoal ini khususnya nyata di beberapa bagian Afrika, ketika, contohnya, orang berbeda bisa memiliki hak di musim berbeda: satu keluarga bisa memiliki hak atas buah di pohon, dan orang lain punya hak untuk kayu bakar, mungkin penggembala datang selama satu atau dua bulan dan punya hak untuk mengambil cabang lebih bawah,\u201d katanya.<\/p>\n<p>\u201cTerdapat semua jenis tumpang tindih hak, jadi ketika Anda memberi surat pada satu orang, secara mendasar Anda mengabaikan hak semua orang lain itu.\u201d<\/p>\n<p>\u201cDan Anda bisa memotong jaring pengaman, khususnya ketika Anda berurusan dengan masyarakat miskin desa.\u201d<\/p>\n<p>Larson mengatakan penyelesaian isu kepemilikan lahan dengan cara yang menghormati hak pada tingkat akar rumput akan membuka lebih banyak opsi bagi REDD+, sejalan dengan menjamin skema ini adil dan efektif.<\/p>\n<p>\u201cJika Anda tidak mau membuat orang miskin makin miskin, kehilangan hak tanah mereka, kehilangan sumber penghidupan mereka, tidak sekadar untuk keadilan tetapi karena mereka bisa, faktanya mulai membakar hutan jika mereka diabaikan atau menderita di tangan orang yang mempromosikan REDD+, apakah itu investor atau petualang karbon\u2014maka kepemilikan lahan penting, dan saya pikir ini sesuatu yang harus diselesaikan.<\/p>\n<div style=\"padding: 5px 0 12px\">Presentasi lain-lain di konferensi Rio+20 dapat dilihat di <a href=\"http:\/\/www.slideshare.net\/CIFOR\/tag\/rio-20\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CIFOR at Rio<\/a><\/div>\n<p>CATATAN:  <b><\/b>Artikel di blog ini pertama kali terbit tanggal 9 Juli 2012, bertepatan dengan publikasi <b><a href=\"\/\/www.cifor.org\/online-library\/browse\/view-publication\/publication\/3805.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Analyzing REDD+: Challenges and Choices<\/a><\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOGOR, Indonesia (22 Juli 2013)_Jika skema untuk membayar negara berkembang mengurangi emisi karbon dengan memperlambat deforestasi ingin mendapat legitimasi, kepemilikan lahan tidak sekadar diperjelas\u2014tetapi harus diperjelas dengan jalan menghormati hak masyarakat lokal, demikian menurut ahli dari Centre for International Forestry Research (CIFOR). Prinsip di balik mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, atau REDD+, adalah [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":63,"featured_media":36657,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[462,182,161,137,180,151],"tags":[],"language":[2171],"location":[],"tag-bahasa":[2880,2522,2516,2670,2520,2590,2589,2819,2472,2952],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[],"type-english":[],"type-francais":[],"coauthors":[545],"class_list":["post-17986","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-climate-change-energy","category-community-forestry","category-deforestation","category-forest-management-restoration","category-mitigating-climate-change","category-redd-2","language-bahasa-indonesia","tag-bahasa-anne-larson","tag-bahasa-deforestasi","tag-bahasa-kehutanan-masyarakat","tag-bahasa-kepemilikan-dan-hak-atas-lahan","tag-bahasa-konservasi","tag-bahasa-masyarakat-lokal","tag-bahasa-mata-pencaharian","tag-bahasa-redd","tag-bahasa-rio20","tag-bahasa-studi-komparatif-global-redd"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+ - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"BOGOR, Indonesia (22 Juli 2013)_Jika skema untuk membayar negara berkembang mengurangi emisi karbon dengan memperlambat deforestasi ingin mendapat legitimasi, kepemilikan lahan tidak sekadar diperjelas\u2014tetapi harus diperjelas dengan jalan menghormati hak masyarakat lokal, demikian menurut ahli dari Centre for International Forestry Research (CIFOR). Prinsip di balik mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, atau REDD+, adalah [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2013-07-22T04:43:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2017-11-20T04:20:33+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"332\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Kate Evans\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd\"},\"author\":{\"name\":\"Kate Evans\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/4876a00a383e40d407811a87baf4130e\"},\"headline\":\"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+\",\"datePublished\":\"2013-07-22T04:43:01+00:00\",\"dateModified\":\"2017-11-20T04:20:33+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd\"},\"wordCount\":576,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2013\\\/07\\\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg\",\"articleSection\":[\"Climate change &amp; energy\",\"Community forestry\",\"Deforestation\",\"Forest management &amp; restoration\",\"Mitigation\",\"REDD+\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2013\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd\",\"name\":\"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+ - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2013\\\/07\\\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg\",\"datePublished\":\"2013-07-22T04:43:01+00:00\",\"dateModified\":\"2017-11-20T04:20:33+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2013\\\/07\\\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2013\\\/07\\\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg\",\"width\":500,\"height\":332,\"caption\":\"Kepemilikan lahan dalam REDD+ penting karena perlu tahu kepada siapa kompensasi akan diberikan. Moses Ceaser\\\/CIFOR\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/4876a00a383e40d407811a87baf4130e\",\"name\":\"Kate Evans\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/b9d6bfe3bf6898ca5dd59ede60b0498880dbc1baa454f47ca9bb4d6f757f0b8c?s=96&d=mm&r=g3f27c3c2db0b6432a0c0a78c2749a7a0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/b9d6bfe3bf6898ca5dd59ede60b0498880dbc1baa454f47ca9bb4d6f757f0b8c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/b9d6bfe3bf6898ca5dd59ede60b0498880dbc1baa454f47ca9bb4d6f757f0b8c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Kate Evans\"},\"description\":\"Kate Evans is a freelance journalist originally from New Zealand. After studying journalism at the University of Sydney and international relations at the Australian National University, she worked as a multimedia journalist at the Australian Broadcasting Corporation for three years...and then ran off to West Africa armed with a video camera and a love of African dance. She is now a writer, filmmaker and photographer.\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/kate-evans\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/17986\\\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+ - Landscape Alliance Forests News","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+","og_description":"BOGOR, Indonesia (22 Juli 2013)_Jika skema untuk membayar negara berkembang mengurangi emisi karbon dengan memperlambat deforestasi ingin mendapat legitimasi, kepemilikan lahan tidak sekadar diperjelas\u2014tetapi harus diperjelas dengan jalan menghormati hak masyarakat lokal, demikian menurut ahli dari Centre for International Forestry Research (CIFOR). Prinsip di balik mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, atau REDD+, adalah [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2013-07-22T04:43:01+00:00","article_modified_time":"2017-11-20T04:20:33+00:00","og_image":[{"width":500,"height":332,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Kate Evans","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@CIFOR_ICRAF","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd"},"author":{"name":"Kate Evans","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/4876a00a383e40d407811a87baf4130e"},"headline":"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+","datePublished":"2013-07-22T04:43:01+00:00","dateModified":"2017-11-20T04:20:33+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd"},"wordCount":576,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg","articleSection":["Climate change &amp; energy","Community forestry","Deforestation","Forest management &amp; restoration","Mitigation","REDD+"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#respond"]}],"copyrightYear":"2013","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd","name":"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+ - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg","datePublished":"2013-07-22T04:43:01+00:00","dateModified":"2017-11-20T04:20:33+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg","width":500,"height":332,"caption":"Kepemilikan lahan dalam REDD+ penting karena perlu tahu kepada siapa kompensasi akan diberikan. Moses Ceaser\/CIFOR"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Lahan untuk siapa? Pengakuan hak masyarakat penting bagi legitimasi REDD+"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous &amp; community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/4876a00a383e40d407811a87baf4130e","name":"Kate Evans","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b9d6bfe3bf6898ca5dd59ede60b0498880dbc1baa454f47ca9bb4d6f757f0b8c?s=96&d=mm&r=g3f27c3c2db0b6432a0c0a78c2749a7a0","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b9d6bfe3bf6898ca5dd59ede60b0498880dbc1baa454f47ca9bb4d6f757f0b8c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/b9d6bfe3bf6898ca5dd59ede60b0498880dbc1baa454f47ca9bb4d6f757f0b8c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Kate Evans"},"description":"Kate Evans is a freelance journalist originally from New Zealand. After studying journalism at the University of Sydney and international relations at the Australian National University, she worked as a multimedia journalist at the Australian Broadcasting Corporation for three years...and then ran off to West Africa armed with a video camera and a love of African dance. She is now a writer, filmmaker and photographer.","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/kate-evans"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/17986\/kepemilikan-lahan-untuk-siapa-pengakuan-hak-masyarakat-penting-bagi-legitimasi-redd#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Kepemilikan-lahan-untuk-siapa_bhs.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17986","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/63"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17986"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17986\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36657"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17986"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17986"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17986"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=17986"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=17986"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=17986"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=17986"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=17986"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=17986"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=17986"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=17986"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=17986"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=17986"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}