{"id":162237,"date":"2026-07-29T15:17:00","date_gmt":"2026-07-29T08:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/162237\/land-governance-landscape-approaches"},"modified":"2026-08-07T14:54:49","modified_gmt":"2026-08-07T07:54:49","slug":"tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam","title":{"rendered":"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam"},"content":{"rendered":"\n

Nama baru kami, Landscape Alliance, menandai perubahan dalam cara kami menjalankan sains \u2014 melalui pendekatan menyeluruh berbasis bentang alam yang dibentuk oleh riset lintas disiplin serta kebutuhan akan investasi jangka panjang bagi masyarakat dan institusi yang paling memahami bentang alam mereka.<\/p>\n\n\n\n

Gagasan mengenai \u201cpendekatan bentang alam\u201d berakar dari ilmu ekologi bentang alam, namun kemudian berkembang menjadi kerangka konseptual penting dalam penelitian dan pembangunan melalui publikasi berpengaruh oleh Jeffrey Sayer dan rekan-rekannya pada 2013. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, pendekatan ini terus berkembang, memperluas makna, penerapan, dan pengaruhnya.<\/p>\n\n\n\n

Bagi Landscape Alliance, pergeseran menuju pendekatan bentang alam berarti mendorong perubahan sistemik dengan mengatasi akar permasalahan, bukan sekadar gejalanya, serta memadukan aksi lingkungan yang mendesak dengan pemenuhan hak, penghidupan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah Aliansi, hal ini berarti bekerja bersama untuk mewujudkan perubahan tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Tata kelola lahan menjadi kunci dalam perubahan ini. Berbagai aturan, proses, dan kelembagaan yang mengaturnya menentukan siapa yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait suatu lahan, bagaimana keputusan tersebut dibuat, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Namun, upaya riset dan pembangunan di bidang tata kelola lahan serta tenurial masih sering menghadapi kesalahpahaman, sekaligus tantangan sosial dan politik yang kompleks.<\/p>\n\n\n\n

Dalam peran kami sebagai pemimpin tema Governance, Equity and Wellbeing<\/em> (GEW)<\/a> dan spesialis komunikasi, pengalaman terbaru kami dalam memberikan pendampingan kepada Land Facility Decision Support Unit<\/em> (DSU)<\/a>, yang didanai oleh pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) , menunjukkan beberapa langkah ke depan bagi organisasi kami maupun organisasi lain yang melakukan riset tentang tenurial dan tata kelola lahan untuk menghasilkan dampak.<\/p>\n\n\n\n

\n
<\/div><\/span>
\n
\n

Photo oleh Aulia Erlangga \/ Landscape Alliance<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Lahan: Topik yang sarat Kepentingan<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Lahan berkaitan erat dengan kehidupan dan penghidupan, budaya dan hak, kekayaan, ketimpangan, eksploitasi, serta pengambilalihan hak.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kepastian tenurial lahan \u2014 yang mencakup kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak untuk memanfaatkan lahan, jenis hak yang dimiliki, serta kondisi penggunaannya \u2014 dipandang sebagai salah satu prasyarat utama bagi tata kelola bentang alam yang dapat menghasilkan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Berbagai pihak memiliki pandangan berbeda mengenai cara mencapai kepastian tenurial, bahkan mengenai seperti apa tata kelola lahan yang efektif dan berhasil. Taruhannya dapat sangat besar, terutama bagi masyarakat yang penghidupan dan komunitasnya berakar kuat pada lahan dan wilayah mereka <\/p>\n\n\n\n

Banyak program \u201ctata kelola lahan\u201d berfokus pada penataan status lahan melalui administrasi <\/a>pertanahan yang bersifat teknis, seperti memperbaiki sistem kadaster dan prosedur pemberian sertifikat. Pendekatan ini sering kali didasari oleh pemikiran yang berorientasi pada konsep kepemilikan lahan secara privat.<\/p>\n\n\n\n

Intervensi semacam ini dapat mengabaikan faktor politik dan ekonomi yang lebih luas, seperti sistem adat dan komunal, aspek kesetaraan dan relasi gender, serta tingkat kerapuhan atau stabilitas negara \u2014 yang semuanya turut memengaruhi tata kelola bentang alam secara lebih luas.<\/p>\n\n\n\n

Pendekatan ekonomi politik (Political Economy Approach<\/em>\/PEA), terutama melalui pendekatan Thinking and Working Politically<\/em> (TWP)<\/a>, dapat menjadi jembatan antara kedua perspektif tersebut. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa riset dan tindakan yang dilakukan berfokus pada perubahan yang bermakna dan bertahan dalam jangka Panjang<\/p>\n\n\n\n

Kemitraan pembelajaran untuk menjawab kesenjangan<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Pada 2024\u20132026, kami bekerja sama dengan DSU untuk mendukung berbagai keluaran yang membantu Land Facility dan proyek lainnya memahami serta menerapkan pendekatan berpikir dan bekerja secara politis dalam mendorong reformasi tata kelola dan administrasi lahan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cBaik dalam membangun ulang sebuah narasi, mengubah alokasi anggaran, maupun memperbaiki cara individu dan institusi menjalankan perannya, tindakan yang mempertimbangkan konteks politik menjadi kunci dalam mewujudkan perubahan,\u201d tulis para penulis Good Practices for Political Engagement and Influencing<\/em>.<\/a><\/p>\n\n\n\n

\n
\"Infographic
Pada periode 2024\u20132026, Landscape Alliance (sebelumnya CIFOR-ICRAF) bekerja sama dengan Land Facility Decision Support Unit<\/strong> untuk memfasilitasi produksi dan pertukaran pengetahuan guna mendukung pengambilan keputusan yang adaptif, berorientasi pada hasil, dan didasarkan pada bukti ilmiah.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n

Panduan terbaru ini merangkum praktik-praktik baik, kiat, strategi, dan studi kasus, termasuk kerja Landscape Alliance dalam bidang kebijakan kehutanan di Ethiopia<\/a>. Panduan tersebut menekankan pentingnya memiliki perspektif jangka panjang, melakukan perubahan secara bertahap, memahami akar persoalan yang hendak diselesaikan, serta mampu menangkap peluang untuk mendorong perubahan.<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan berbagai bukti yang ada, cukup mengejutkan bahwa masih sedikit program pertanahan (yang berfokus pada hak, pendaftaran, dan formalisasi lahan) yang mengkaji atau bahkan mengakui peran faktor politik dan ekonomi sebagai pendorong perubahan. Brief<\/a> terbaru dari DSU mengenai evaluasi program pertanahan menemukan bahwa hanya 11 persen dari program yang menilai strategi pelaksanaan proyek dan faktor kontekstual yang memengaruhi hasil yang dicapai.<\/p>\n\n\n\n

Meskipun kajian tersebut menemukan bukti kuat bahwa pemberian sertifikat hak atas tanah dapat memperkuat kepastian tenurial, hanya terdapat sedikit analisis mengenai \u201cpendekatan yang paling sesuai untuk mencapai reformasi yang berhasil\u201d. Studi yang lebih luas juga menunjukkan bahwa sebagian besar hasil proyek dicatat pada tingkat rumah tangga atau masyarakat, bukan pada tingkat nasional atau kelembagaan. Evaluasi yang dilakukan masih memberikan perhatian yang terbatas terhadap mekanisme penyebab perubahan, ekonomi politik, proses reformasi tata kelola, maupun keterkaitan lintas sektor.<\/p>\n\n\n\n

Analisis ini juga menyoroti perlunya memahami keterbatasan evaluasi dampak kuantitatif yang ketat ketika digunakan untuk mengkaji \u201creformasi tata kelola yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh konteks\u201d. Menurut para penulis, reformasi semacam ini lebih baik dipahami melalui \u201cpendekatan berbasis teori, pendekatan realistis, dan metode campuran\u201d, terutama ketika tujuan utamanya adalah mendorong perubahan kebijakan, bukan hanya mendukung proses sertifikasi lahan.<\/p>\n\n\n\n

Implikasi bagi Landscape Alliance<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Kajian ekonomi politik yang dilakukan DSU membantu memperkuat pemahaman dan dukungan terhadap tata kelola lahan yang sejalan dengan strategi <\/a>Landscape Alliance 2025\u20132035. Strategi ini menegaskan bahwa perubahan memerlukan \u201cpemahaman mengenai relasi kekuasaan melalui pendekatan ekonomi politik dan ekologi politik, sehingga dapat menciptakan kondisi pendukung untuk memperluas solusi yang berdampak dan mendorong transformasi jangka panjang.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Riset tentang tenurial dan tata kelola lahan yang berakar pada konteks lokal serta dikembangkan bersama para mitra dapat berperan penting dalam memperkuat hak dan penghidupan Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan petani kecil dari waktu ke waktu.<\/p>\n\n\n\n

Dalam konteks \u201cpasca-bantuan\u201d saat ini, menemukan solusi strategis yang sesuai dengan kondisi lokal memerlukan pemahaman mendalam mengenai hambatan dan peluang politik maupun ekonomi, serta komitmen jangka panjang untuk bekerja bersama para mitra di lapangan.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Ucapakan Terimakasih<\/strong><\/mark><\/h3>\n\n\n\n

Untuk informasi dan publikasi lainnya dari DSU, kunjungi halaman<\/a> khususnya di situs Land Portal Foundation. Beberapa bacaan yang direkomendasikan antara lain seri blog Ground Rules serta artikel terbaru karya Esther Obaikol mengenai tata kelola lahan di wilayah yang terdampak konflik dan situasi rapuh (fragile and conflict-affected situations atau FCAS).<\/em><\/h4>\n\n\n\n

Pada periode 2024\u20132026, Landscape Alliance menjadi mitra Land Facility Decision Support Unit (DSU)<\/a>, yang didanai oleh Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Pemerintah Inggris<\/a>. Land Facility memberikan dukungan teknis kepada pemerintah di berbagai negara dalam menghadapi tantangan tata kelola lahan. Dipimpin oleh Abt Global Britain<\/a>, DSU mendukung pengambilan keputusan yang adaptif melalui produksi dan pertukaran pengetahuan, analisis ekonomi politik, serta pendekatan pembelajaran untuk mendukung pengelolaan yang adaptif.<\/em><\/h4>\n\n\n
Decision Support Unit<\/a>, <\/span>indigenous peoples<\/a>, <\/span>Land Facility<\/a>, <\/span>land governance<\/a>, <\/span>land tenure<\/a>, <\/span>Landscape Alliance<\/a>, <\/span>landscape approaches<\/a>, <\/span>local communities<\/a>, <\/span>research for impact<\/a><\/div>\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tata kelola lahan dan pendekatan bentang alam tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pembelajaran dari Land Facility, Anne Larson dan Daniella Silva menjelaskan mengapa pemahaman terhadap dinamika politik, riset yang adaptif, dan kemitraan jangka panjang sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat, mendukung penghidupan, serta memastikan reformasi terus berlanjut melampaui siklus proyek.<\/p>\n","protected":false},"author":196,"featured_media":161939,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[12057,12114,12052],"tags":[13373,13131,13374,13375,13376,13067,13377,13378,13379],"language":[2171],"location":[12215],"tag-bahasa":[],"tag-espanol":[],"tag-francais":[],"type-espanol":[],"type-bahasa":[],"type-english":[12379],"type-francais":[],"coauthors":[2214,10007],"class_list":["post-162237","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bentang-alam","category-forests-news-id","category-pengelolaan-restorasi-hutan","tag-decision-support-unit","tag-indigenous-peoples","tag-land-facility","tag-land-governance","tag-land-tenure","tag-landscape-alliance","tag-landscape-approaches","tag-local-communities","tag-research-for-impact","language-bahasa-indonesia","location-global","type-english-analysis"],"acf":[],"yoast_head":"\nMengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam - Landscape Alliance Forests News<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Land governance and landscape approaches need political insight, adaptive partnerships and lasting commitment to secure rights and reforms beyond projects.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Land governance and landscape approaches need political insight, adaptive partnerships and lasting commitment to secure rights and reforms beyond projects.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Landscape Alliance Forests News\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-07-29T08:17:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-08-07T07:54:49+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2047\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1364\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Anne M. Larson, Daniella Silva\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@AnneLarson123\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@CIFOR_ICRAF\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam\"},\"author\":{\"name\":\"Anne M. Larson\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/c7796951a9e5a9152b4c95c863363faf\"},\"headline\":\"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam\",\"datePublished\":\"2026-07-29T08:17:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-07T07:54:49+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam\"},\"wordCount\":1081,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg\",\"keywords\":[\"Decision Support Unit\",\"indigenous peoples\",\"Land Facility\",\"land governance\",\"land tenure\",\"Landscape Alliance\",\"landscape approaches\",\"local communities\",\"research for impact\"],\"articleSection\":[\"Bentang alam\",\"Forests News\",\"Pengelolaan & restorasi hutan\"],\"inLanguage\":\"id\",\"copyrightYear\":\"2026\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/#organization\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam\",\"name\":\"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam - Landscape Alliance Forests News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg\",\"datePublished\":\"2026-07-29T08:17:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-07T07:54:49+00:00\",\"description\":\"Land governance and landscape approaches need political insight, adaptive partnerships and lasting commitment to secure rights and reforms beyond projects.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg\",\"width\":2047,\"height\":1364,\"caption\":\"Land governance shapes how forests, farms and communities coexist across a landscape.\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"name\":\"Landscape Alliance Forests News\",\"description\":\"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous & community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#organization\",\"name\":\"CIFOR-ICRAF\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/CIFORICRAF\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/CIFOR_ICRAF\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id#\\\/schema\\\/person\\\/c7796951a9e5a9152b4c95c863363faf\",\"name\":\"Anne M. Larson\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/4bd2178e24e54298dd1858d856f97b99fb4a1a18673cc6ff3c933e218618414f?s=96&d=mm&r=g4ed83ae5d851796b4986e2a808759c5d\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/4bd2178e24e54298dd1858d856f97b99fb4a1a18673cc6ff3c933e218618414f?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/4bd2178e24e54298dd1858d856f97b99fb4a1a18673cc6ff3c933e218618414f?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Anne M. Larson\"},\"description\":\"Anne M. Larson conducts research on multiple aspects of forest and landscape governance policy and institutions, including property rights, climate change, decentralization, indigenous territories and gender, from local to international scales. She obtained her undergraduate degree in Environmental Science from Stanford University and her PhD in 2001 from U.C. Berkeley in Wildland Resource Science, with an emphasis on resource policy and institutions. Her current work includes developing research strategies, projects and methodologies; fundraising; supervising and conducting research; writing and editing books, reports, article, briefs and more popular materials such as illustrated training manuals and flyers in indigenous languages; networking with policy-makers, NGOs and grassroots organizations for impact; and project management. She is a member of the council of the International Association for the Study of the Commons (IASC, 2014-16) and represents CIFOR to the Rights and Resources Initiative (RRI). Before moving full time to CIFOR\u2019s office in Lima, Peru, Anne lived in Nicaragua, where she did consultancies with multiple numerous organizations including GIZ, the Nicaraguan Forestry Institute (INAFOR), World Resources Institute (WRI), Ford Foundation, the Nitlapan Institute for Research and Development and the World Bank, among others. She has done both more traditional and action research, as well as supporting innovative efforts such as the design of a diploma course for indigenous communities and community leaders. Prior to obtaining her PhD, she worked as a journalist, activist and lobbyist. Current research priorities include opportunities and challenges for forest tenure reforms; women\u2019s rights to land in communal forests; and multilevel governance, REDD+ and low emissions development. She coordinates fieldwork in Peru, Nicaragua, Mexico, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Indonesia and Vietnam.\",\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/x.com\\\/AnneLarson123\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/author\\\/annel\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/id\\\/162237\\\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.forestsnews.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/12\\\/cifor-icraf-logo.png\",\"width\":596,\"height\":250,\"caption\":\"CIFOR-ICRAF\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam - Landscape Alliance Forests News","description":"Land governance and landscape approaches need political insight, adaptive partnerships and lasting commitment to secure rights and reforms beyond projects.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam","og_description":"Land governance and landscape approaches need political insight, adaptive partnerships and lasting commitment to secure rights and reforms beyond projects.","og_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam","og_site_name":"Landscape Alliance Forests News","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","article_published_time":"2026-07-29T08:17:00+00:00","article_modified_time":"2026-08-07T07:54:49+00:00","og_image":[{"width":2047,"height":1364,"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Anne M. Larson, Daniella Silva","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@AnneLarson123","twitter_site":"@CIFOR_ICRAF","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam"},"author":{"name":"Anne M. Larson","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/c7796951a9e5a9152b4c95c863363faf"},"headline":"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam","datePublished":"2026-07-29T08:17:00+00:00","dateModified":"2026-08-07T07:54:49+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam"},"wordCount":1081,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg","keywords":["Decision Support Unit","indigenous peoples","Land Facility","land governance","land tenure","Landscape Alliance","landscape approaches","local communities","research for impact"],"articleSection":["Bentang alam","Forests News","Pengelolaan & restorasi hutan"],"inLanguage":"id","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam","name":"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam - Landscape Alliance Forests News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg","datePublished":"2026-07-29T08:17:00+00:00","dateModified":"2026-08-07T07:54:49+00:00","description":"Land governance and landscape approaches need political insight, adaptive partnerships and lasting commitment to secure rights and reforms beyond projects.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#primaryimage","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg","width":2047,"height":1364,"caption":"Land governance shapes how forests, farms and communities coexist across a landscape."},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Mengapa tata kelola lahan menjadi kunci dalam pendekatan bentang alam"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#website","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","name":"Landscape Alliance Forests News","description":"The latest news on REDD+, climate change, biofuels, gender, conservation, trade, deforestation, indigenous & community groups, dry forests, food security, illegal logging, governance and biodiversity.","publisher":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#organization","name":"CIFOR-ICRAF","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id","logo":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/CIFORICRAF","https:\/\/x.com\/CIFOR_ICRAF"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id#\/schema\/person\/c7796951a9e5a9152b4c95c863363faf","name":"Anne M. Larson","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bd2178e24e54298dd1858d856f97b99fb4a1a18673cc6ff3c933e218618414f?s=96&d=mm&r=g4ed83ae5d851796b4986e2a808759c5d","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bd2178e24e54298dd1858d856f97b99fb4a1a18673cc6ff3c933e218618414f?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bd2178e24e54298dd1858d856f97b99fb4a1a18673cc6ff3c933e218618414f?s=96&d=mm&r=g","caption":"Anne M. Larson"},"description":"Anne M. Larson conducts research on multiple aspects of forest and landscape governance policy and institutions, including property rights, climate change, decentralization, indigenous territories and gender, from local to international scales. She obtained her undergraduate degree in Environmental Science from Stanford University and her PhD in 2001 from U.C. Berkeley in Wildland Resource Science, with an emphasis on resource policy and institutions. Her current work includes developing research strategies, projects and methodologies; fundraising; supervising and conducting research; writing and editing books, reports, article, briefs and more popular materials such as illustrated training manuals and flyers in indigenous languages; networking with policy-makers, NGOs and grassroots organizations for impact; and project management. She is a member of the council of the International Association for the Study of the Commons (IASC, 2014-16) and represents CIFOR to the Rights and Resources Initiative (RRI). Before moving full time to CIFOR\u2019s office in Lima, Peru, Anne lived in Nicaragua, where she did consultancies with multiple numerous organizations including GIZ, the Nicaraguan Forestry Institute (INAFOR), World Resources Institute (WRI), Ford Foundation, the Nitlapan Institute for Research and Development and the World Bank, among others. She has done both more traditional and action research, as well as supporting innovative efforts such as the design of a diploma course for indigenous communities and community leaders. Prior to obtaining her PhD, she worked as a journalist, activist and lobbyist. Current research priorities include opportunities and challenges for forest tenure reforms; women\u2019s rights to land in communal forests; and multilevel governance, REDD+ and low emissions development. She coordinates fieldwork in Peru, Nicaragua, Mexico, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Indonesia and Vietnam.","sameAs":["https:\/\/x.com\/AnneLarson123"],"url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/author\/annel"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/162237\/tata-kelola-lahan-pendengatan-bentang-alam#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/cifor-icraf-logo.png","width":596,"height":250,"caption":"CIFOR-ICRAF"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forestsnews.org\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/26658621359_c537e0f7e0_k.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/196"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=162237"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162237\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":162244,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162237\/revisions\/162244"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/161939"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=162237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=162237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=162237"},{"taxonomy":"language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/language?post=162237"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=162237"},{"taxonomy":"tag-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-bahasa?post=162237"},{"taxonomy":"tag-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-espanol?post=162237"},{"taxonomy":"tag-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tag-francais?post=162237"},{"taxonomy":"type-espanol","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-espanol?post=162237"},{"taxonomy":"type-bahasa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-bahasa?post=162237"},{"taxonomy":"type-english","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-english?post=162237"},{"taxonomy":"type-francais","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/type-francais?post=162237"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=162237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}