{"id":161552,"date":"2026-06-19T06:22:53","date_gmt":"2026-06-18T23:22:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/161552\/invisible-forests-borneo-lowland-forest-mapping"},"modified":"2026-07-16T10:04:01","modified_gmt":"2026-07-16T03:04:01","slug":"pemetaan-hutan-dataran-rendah-kalimantan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/161552\/pemetaan-hutan-dataran-rendah-kalimantan","title":{"rendered":"Saat peta menentukan nasib hutan dataran rendah Kalimantan"},"content":{"rendered":"\n

Hutan dataran rendah Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Bumi. Survei menemukan<\/a> lebih dari 700 spesies pohon dalam satu petak seluas sepuluh hektar, angka yang sebanding dengan keanekaragaman pepohonan setingkat benua. Hutan-hutan ini menjadi habitat bagi satwa unik seperti orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), macan dahan Kalimantan (Neofelis diardi), dan beruang madu (Helarctos malayanus), serta diakui<\/a> sebagai hotspot kepadatan karbon hidup.<\/p>\n\n\n\n

Namun, peta vegetasi ekologi<\/a> yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Landscape Alliance,<\/a> sebelumnya dikenal sebagai Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan Agroforestri Dunia (CIFOR-ICRAF), telah mengungkapkan untuk pertama kalinya betapa saat ini hutan-hutan semakin langka. Di Provinsi Kalimantan Barat, hutan dataran rendah yang masih utuh di atas tanah mineral yang memiliki drainase yang baik diperkirakan mencakup sekitar sepertiga<\/a> dari tutupan lahan pada tahun 1950. Peta baru tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hutan tersebut hanya mencakup 8,3% dari luas provinsi tersebut.<\/p>\n\n\n\n

\n
\n
\n
\n
Jelajahi<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
\n

Peta Vegetasi Ekologi<\/a><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Temuan ini menyoroti pentingnya pemetaan berskala lebih detail. Pada skala yang masih banyak digunakan oleh para perencana provinsi (1:250.000), hutan dataran rendah yang masih utuh sering digabungkan dengan lahan gambut, hutan yang terdegradasi, dan kawasan yang telah dialihfungsikan ke dalam kategori yang terlalu luas, sehingga menyamarkan perbedaan ekologis penting serta pola-pola degradasi. Hal ini berakibat serius bagi pengambilan keputusan terkait bentang alam.<\/p>\n\n\n\n

\n
<\/div><\/span>
\n
\n

Foto oleh Nanang Sujana \/ Landscape Alliance<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Melampaui pemikiran biner<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u201cSebagian besar peta tutupan lahan menjawab satu pertanyaan saja: \u2018hutan atau bukan hutan\u2019,\u201d kata Yves Laumonier, ilmuwan senior CIFOR. Peta vegetasi ekologi Kalimantan Barat \u2014 yang menggunakan skala yang jauh lebih detail, yaitu 1:50.000, dan kini tersedia dalam versi tahun 2014 dan 2024 \u2014 memberikan gambaran yang jauh lebih bernuansa. Dengan menggabungkan data satelit, survei drone, dan penelitian lapangan, peta ini mengintegrasikan informasi mengenai 54 jenis vegetasi terperinci, jenis tanah, hidrologi, dan komunitas tumbuhan.<\/p>\n\n\n\n

Hal itu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan pengamatan langsung atau dari jarak yang lebih jauh. \u201cSaat Anda sedang dalam perjalanan dan melihat perkebunan kelapa sawit baru, otak Anda langsung menafsirkannya sebagai area yang sangat luas, meskipun kenyataannya mungkin tidak demikian,\u201d kata Laumonier. \u201cTanpa penginderaan jauh, Anda benar-benar tidak memiliki penilaian yang dapat diandalkan.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Peta-peta tersebut juga menunjukkan bahwa sistem agroforestri tradisional, termasuk perkebunan karet hutan, kebun campuran (Tembawang), hutan kebun komunal (Parua), dan sisa-sisa hutan (Pulau), tetap mempertahankan tutupan pohon dan keanekaragaman hayati sepanjang periode tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Survei lapangan menunjukkan bahwa sistem-sistem ini mampu mendukung tingkat keanekaragaman spesies pohon yang setara dengan hutan sekunder tua, sekaligus tetap menjamin ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi masyarakat setempat.<\/p>\n\n\n\n

Pendekatan ini juga memungkinkan untuk membedakan dan memetakan secara spasial beberapa tipe hutan yang penting secara ekologis yang sebelumnya belum pernah dipetakan, termasuk hutan kerangas dan hutan kerapah, hutan rawa gambut berbatang tinggi, serta hutan bukit batu pasir. Secara keseluruhan, pendekatan ini mengungkap heterogenitas ekologis yang jauh lebih tinggi di dalam lanskap tersebut dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh peta tutupan lahan konvensional sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n

\n
\n
\n
\n
Baca juga<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
\n

Project ‘discovers’ uncharted forests\u2014and charts new direction in land-use planning<\/a><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Saat peta salah<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Alasan untuk pemetaan berskala lebih detail tampaknya cukup jelas \u2014 terutama mengingat pemerintah pusat Indonesia telah menetapkan pada tahun 2016 bahwa semua perencanaan tata ruang baru harus dilakukan pada skala 1:50.000.<\/p>\n\n\n\n

Namun, sebagian besar provinsi belum menerapkan pendekatan berskala lebih detail ini, dan hal itu menimbulkan konsekuensi ekologis yang serius. Misalnya, peta vegetasi ekologis menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit baru semakin meluas ke lahan gambut dalam, meskipun hal ini dilarang berdasarkan undang-undang Indonesia. Hal tersebut telah berkontribusi pada penurunan pesat hutan rawa gambut selama dekade terakhir: di beberapa kawasan, hutan rawa gambut yang masih ada pada tahun 2014 telah dikeringkan, terfragmentasi, atau dikonversi pada tahun 2024 \u2014 sehingga menimbulkan kekhawatiran besar tidak hanya terhadap keanekaragaman hayati, tetapi juga terhadap emisi karbon yang sangat tinggi yang terkait dengan ekosistem gambut yang terdegradasi.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPeta resmi aslinya sangat buruk [dalam menunjukkan lokasi gambut] sehingga ketika kami memberi tahu pemerintah daerah bahwa mereka telah membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di rawa gambut, mereka justru menunjukkan peta resmi lama yang menyatakan tidak ada gambut di kawasan tersebut,\u201d kata Laumonier. \u201cMeskipun peta itu salah, itu adalah peta resmi, jadi mereka beralasan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak membuka lahan tersebut.\u201d<\/p>\n\n\n\n

\n
\"View
Foto: Hutan rawa gambut di Kalimantan Barat, Indonesia. Foto oleh Sophie Furnival \/ Landscape Alliance<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n

Pemetaan untuk semua<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Penolakan terhadap pemetaan berskala lebih detail mungkin tak dapat dipertahankan lebih lama. Peta vegetasi ekologi tersebut dapat diunduh secara gratis dan sudah terbukti sangat populer.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKetika kami memutuskan untuk melakukan revisi, sepuluh tahun setelah edisi aslinya, kami sangat terkejut menyadari betapa seringnya artikel itu diakses,\u201d kata Laumonier. \u201cRekan saya mengatakan bahwa buku itu telah diakses sebanyak 70.000 kali. Saya pikir itu pasti salah, seharusnya 7.000. Tapi ternyata memang 70.000. Ada juga banyak permintaan dari rekan-rekan dan orang-orang yang bekerja di bidang kehutanan dan pertanian, yang selalu bertanya-tanya apakah ada versi baru.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Namun, perubahan yang paling signifikan mungkin bukanlah bagi para ilmuwan atau perencana.<\/p>\n\n\n\n

Selama beberapa dekade, pemetaan berskala kasar membuat banyak sistem pengelolaan lokal seolah-olah tak terlihat, termasuk lanskap agroforestri, wilayah adat, dan klaim lahan masyarakat yang tertanam di dalam mosaik hutan. Pemetaan ekologi dan partisipatif berskala lebih halus kini membantu mengenali lanskap sosial-ekologi yang penting dan unik ini dengan lebih baik.<\/p>\n\n\n\n

Awan yang sering menutupi pulau tersebut membuat data satelit yang konsisten sulit diperoleh, tetapi drone dapat diterbangkan kapan saja, dan Laumonier mengatakan bahwa kualitas sensor drone kini setara dengan citra satelit dengan biaya yang jauh lebih murah.<\/p>\n\n\n\n

Bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan hak atas tanah dan melindungi wilayah mereka dari praktik-praktik ekstraktif, hal ini merupakan lompatan besar dibandingkan dengan peta sketsa partisipatif yang digunakan di masa lalu, yang sering kali dianggap tidak resmi oleh pemerintah daerah. Peta masyarakat yang dibuat dengan bantuan drone, yang dihasilkan dalam skala 1:50.000 dan diselaraskan dengan kisi-kisi topografi milik pemerintah sendiri, berpotensi memiliki nilai hukum yang jauh lebih kuat, kata Laumonier.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDokumen ini menjadi alat yang jauh lebih ampuh bagi masyarakat untuk mempertahankan tanah mereka.\u201d<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Artikel terkait<\/em><\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n