{"id":14490,"date":"2013-03-26T03:42:49","date_gmt":"2013-03-26T03:42:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=14490"},"modified":"2015-10-28T15:51:09","modified_gmt":"2015-10-28T08:51:09","slug":"mengubah-ancaman-menjadi-peluang-kalimantan-timur-mencoba-pertumbuhan-hijau-di-tengah-ekspansi-ekonomi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/id\/14490\/mengubah-ancaman-menjadi-peluang-kalimantan-timur-mencoba-pertumbuhan-hijau-di-tengah-ekspansi-ekonomi","title":{"rendered":"Merubah ancaman menjadi peluang? \u2018Pertumbuhan hijau\u2019 Kaltim di tengah ekspansi ekonomi"},"content":{"rendered":"

BOGOR, Indonesia (26 Maret 2013)_Provinsi kaya sumberdaya di Indonesia, Kalimantan Timur memiliki dua tujuan yang tampaknya tidak kompatibel: di akhir dekade dinyatakan akan menyerap 70 miliar dolar AS untuk investasi dari perusahaan minyak sawit, kayu, dan pertambangan, serta memotong emisi karbon dari kehilangan hutan dan degradasi lahan lebih dari 15 persen.<\/p>\n

Tetapi, para pemangku kepentingan yang bulan lalu berkumpul di kota Samarinda sangat berharap perkembangan pendekatan \u201cpertumbuhan hijau\u201d dalam pembangunan ekonomi keduanya bisa dimungkinkan.<\/p>\n

Mereka menggarisbawahi beberapa langkah yang perlu diambil termasuk mengidentifikasi opsi mitigasi dalam rencana investasi berbasis lahan, mengoptimalkan penggunaan lahan terdegradasi\u2014juga memungkinkan pelibatan masyarakat dan kepemilikan lahan secara lebih efektif\u2014dan meningkatkan upaya untuk memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan energy terbarukan.<\/p>\n

\u201cKita telah mencapai batas penggunaan sumber daya alam di provinsi,\u201d kata Krystof Obidzinski, ilmuwan dari Center for International Forestry Research, yang menjadi salah seorang penyaji.<\/p>\n

\u201cKita seharusnya mencari cara mengoptimalkan lahan yang sudah dialokasikan untuk investasi komoditas.\u201d<\/p>\n

Setengah abad lalu, tiga perempat Indonesia diselimuti oleh hutan hujan lebat dan perawan. Tetapi di tengah perburuan memenuhi kebutuhan dunia mulai dari bubur kayu dan kertas hingga batubara, nikel, timah, dan saat ini minyak sawit, yang digunakan untuk membuat sabun dan kosmetik, serta bahan bakar \u201cbersih\u201d bagi Barat, lebih dari separuh wilayah hutan ditebang, merubah negara ini menjadi pengemisi karbon dioksida terbesar ketiga di bumi.<\/a><\/p>\n

Sebagai bagian dari upaya yang didukung PBB untuk memitigasi perubahan iklim, pada tahun 2009 Indonesia menyatakan akan memotong emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan upaya biasa atau business as usual<\/a>, dan 41 persen dengan bantuan luar negeri pada tahun 2020. Target untuk Kalimantan Timur adalah 15,6 persen, demikian menurut rencana aksi regional.<\/p>\n

Segera setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan moratorium nasional<\/a> selama dua tahun untuk lisensi penguasaan hutan baru, pujian langsung berdatangan, dan kemudian beberapa kritik datang karena banyak kelemahan.<\/p>\n

Memutuskan untuk tidak mengorbankan proses pembangunan ekonomi, ia juga mengumumkan sebuah \u201cmasterplan\u201d untuk percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi<\/a>, seraya menyatakan harapan Indonesia bisa menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi pada 2025, dengan perolehan PDB 4,5 triliun dolar.<\/p>\n

Kalimantan sendiri diidentifikasi sebagai satu dari enam pusat pertumbuhan untuk rencana tersebut, dengan peran kunci dimainkan oleh Kalimantan Timur.<\/p>\n

\u201cKomisi Masterplan\u201d Kalimantan Timur memutuskan untuk mencoba menyerap investasi sebesar 70 miliar dolar untuk mengekstraksi sumber alam di akhir dekade, memberi fokus pada semua sumber daya mulai dari minyak sawit dan kayu hingga batu bara. Secara bersama, seluruh komoditas itu bertanggungjawab terhadap 96 persen emisi karbon provinsi, demikian menurut satuan tugas yang mengawasi pengurangan emisi.<\/p>\n

Hal itu membuat kening berkerut.<\/p>\n

\u201cSatu hal yang tidak bisa dihindari ketika membangun, terutama pada projek pembangunan besar (seperti ini) adalah kebutuhan lahan,\u201d kata Daddy Ruhiyat, Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur<\/a> , dalam acara di Samarinda yang diikuti lebih dari 80 pejabat pemerintahan, sektor swasta, akademisi, serta organisasi non-pemerintah.<\/p>\n

\u201cDan (di Kalimantan Timur),\u201d tambahnya, \u201csebagian besarnya adalah hutan.\u201d<\/p>\n

Memang benar, ilmuwan CIFOR, Obidzinski mencatat bahwa 10,4 juta hektar lahan hutan telah dialokasikan untuk konsesi minyak sawit<\/a>, hutan produksi<\/a>, dan pertambangan<\/a>.<\/p>\n

Ini adalah perjuangan yang bukan hanya dihadapi Indonesia sendirian.<\/p>\n

Negara berkembang di seluruh dunia mencoba menemukan jalan untuk menjembatani jurang antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan iklim\u2014sesuatu yang berbeda tidak hanya dari satu negara dengan negara lain, tetapi juga pada tingkat sub-nasional.<\/p>\n

Isu penggunaan lahan seringkali menjadi tantangan terbesar.<\/p>\n

Tetapi, Suyitno Sudirman, Ketua Pengendalian Polusi di Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur <\/a>, menyatakan jika lahan terdegradasi non-hutan digunakan untuk perkebunan baru, emisi bisa dikurangi.<\/p>\n

Yang lain mencatat<\/a> bahwa memaksimalkan pemanfaatan ekonomi dari lahan terdegradasi juga bisa membantu masyarakat lokal, meningkatkan peluang ketenagakerjaan, pemasukan, dan penghidupan mereka secara umum.<\/p>\n

\u201cKami tahu banyak contoh masyarakat memanfaatkan lahan terdegradasi untuk perkebunan sawit dan karet, jadi tidak ada alasan tidak menggunakan lahan (seperti itu),\u201d kata Suyitno. \u201cSatu-satunya yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan persoalan kebijakan.\u201d<\/p>\n

\u201cDaripada investor yang memilih lahan, pemerintah harus menentukan dan menyiapkan lahan terdegradasi (untuk investasi tersebut).\u201d<\/p>\n

Para pemangku kepentingan pada pertemuan tersebut mendorong badan pemerintahan kota\/kabupaten dan provinsi mengambil keuntungan dari \u201cpertumbuhan hijau\u201d untuk membuat upaya lebih terorkestrasi dalam mengatasi peningkatan emisi gas rumah kaca saat ini dan masa datang dari perubahan penggunaan lahan\u2014sesuatu yang juga penting dalam implementasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan (REDD) dukungan PBB.<\/a><\/p>\n

Disoroti pula mengenai dampak negatif sosio-ekonomi dan budaya akibat pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat lokal\u2014khususnya ketika mereka tidak dilibatkan dalam proses.<\/p>\n

Dr. Ir. Ndan Imang<\/a> dari Center for Social Forestry menyatakan perlu diambil langkah melindungi budaya tradisional Dayak.<\/p>\n

\u201cDari pengalaman sebelumnya, kebijakan dan aktivitas terkait, seperti konsesi lahan, pengusahaan hutan dan perkebunan minyak sawit tidak mempertimbangkan masyarakat lokal yang cenderung dikesampingkan, walaupun mereka sangat tergantung pada hutan untuk kehidupan melalui kegiatan berburu dan memancing,\u201d katanya.<\/p>\n

\u201cTerdapat sekitar 18 suku Dayak di Kalimantan Timur. Ketika sebuah pertambangan dibuka, ekologi (wilayah) dihancurkan dan akibatnya sosio-ekonomi masyarakat juga berubah total. Kita perlu memperkuat masyarakat seperti ini dalam habitat dan budaya mereka, serta mendukung mereka dengan akses ke dunia luar, sehingga mereka bisa menjual barang yang mereka produksi.<\/p>\n

Peserta konferensi menyatakan jika Kalimantan Timur bersungguh-sungguh mencari investasi \u201cpertumbuhan hijau\u201d, banyak kebijakan dan regulasi yang perlu diubah atau diperkuat.<\/p>\n

Kebijakan dan regulasi termasuk:<\/p>\n