DOHA, Qatar (30 November 2012)_Para negosiator negara dalam pertemuan PBB tentang perubahan iklim dan keanekaragaman hayati perlu berkomunikasi lebih baik sebelum mengembangkan sikap nasional mereka, dalam rangka mendorong pengembangan perlindungan lingkungan dan sosial untuk skema mitigasi iklim seperti REDD+, para ahli mengungkapkan.<\/p>\n
Negara-negara sering memilih pegawai negeri sipil atau tenaga ahli lainnya untuk bertindak sebagai negosiator di pertemuan PBB, namun hanya segelintir negosiator yang sama yang menghadiri pertemuan baik pertemuan keanekaragaman hayati (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, atau CBD) dan iklim (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, atau UNFCCC).<\/p>\n
Ada ketakutan bahwa tanpa koordinasi yang lebih baik antara dua lembaga tersebut, fokus pada hutan benar-benar akan bergeser ke konvensi iklim, yang tidak menempatkan keanekaragaman hayati sebagai inti pembahasan.<\/p>\n
\u201cSaya bisa mengerti banyak negara memiliki kementerian yang berbeda, banyak negara memiliki proses yang sangat berbeda, tapi alangkah baiknya bila mereka berbicara satu sama lain sebelum penyusunan sikap nasional [tentang keanekaragaman hayati dan perubahan iklim]. REDD+ hanya dapat memperoleh manfaat dari berbagi keahlian,\u201d kata Kelly Hertenweg, negosiator untuk Belgia dan ahli di Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment.<\/p>\n
\u201cHutan bukan lagi sebuah ekosistem yang berada di bawah mandat CBD, melainkan hanya stok persediaan karbon hutan yang berada di bawah mandat UNFCCC,\u201d kata Simone Lovera dari Global Forest Coalition.<\/p>\n
Ini muncul setelah seruan dari negara Brasil<\/a> pada pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) tahun ini, yang meminta Para Pihak untuk mengefektifkan diskusi mereka untuk menghindari \u201cmenciptakan hambatan untuk REDD+ dan bukannya [menggunakannya] untuk tujuan sepenuhnya.\u201d<\/p>\n Menurut Tony La Vina, Dekan Sekolah Pemerintah (Ateneo Ateneo School of Government) dan fasilitator negosiasi REDD+ untuk UNFCCC, satu isu yang sangat terpengaruh adalah tertundanya pengembangan perlindungan lingkungan dan sosial untuk skema mitigasi iklim seperti REDD+.<\/p>\n \u201cUNFCCC dan CBD secara independen mengembangkan nasihat dan bimbingan tentang REDD+ dan perlindungan. Kami percaya bahwa para pihak dan pemangku kepentingan sama-sama akan mendapat manfaat dari bimbingan sinergis … sungguh tidak membantu jika memiliki rencana yang berbeda,\u201d katanya.<\/p>\n Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) adalah skema yang ditempatkan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim oleh negara-negara berkembang yang diberi insentif finansial untuk memelihara pohon-pohon mereka (dan karbon tetap tersimpan di hutan).<\/p>\n Namun ketika pepohonan dinilai hanya dari potensinya dalam perubahan iklim sebagai penyerap gas rumah kaca, pepohonan hanya menjadi kumpulan \u201cstik karbon,\u201d kata Robert Nasi, direktur CGIAR Research Programme on Forests, Trees and Agroforestry<\/a>.<\/p>\n \u201cNilai terbesar REDD+ berasal dari manfaat tidak langsung yang sebagian besar diabaikan seperti perbaikan tata kelola dan penyediaan infrastruktur,\u201d katanya.<\/p>\n